1 / 82

Peradilan tata usaha negara

Aghnia Lutfi I (01) Hasna Aisy (10) Monika Septia K (15) Vera Setyanitami (22) Vivin Anugerah (23) M. Ilham Hanif (31). Peradilan tata usaha negara. NORMA. HUKUM. SISTEM HUKUM. TUJUAN HUKUM. SUMBER HUKUM. PENGGOLONGAN HUKUM. URUTAN PERATURAN HUKUM.

uriah
Télécharger la présentation

Peradilan tata usaha negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AghniaLutfi I (01) HasnaAisy (10) Monika Septia K (15) Vera Setyanitami (22) VivinAnugerah (23) M. IlhamHanif (31) Peradilantatausahanegara

  2. NORMA HUKUM SISTEM HUKUM TUJUAN HUKUM SUMBER HUKUM PENGGOLONGAN HUKUM URUTAN PERATURAN HUKUM INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

  3. Norma • Norma adalahkaidahatauketentuan yang mengaturkehidupandanhubunganantarmanusiadalamartiluas • Contoh: • Norma agama • Norma hukum • Norma kesopanan • Dsb

  4. Hukum • Hukumadalahsistemyang terpentingdalampelaksanaanatasrangkaiankekuasaankelembagaan

  5. SistemHukum • Ada berbagaijenissistemhukum yang berbeda yang dianutolehnegara-negara di duniapadasaatini,antaralain : • sistemhukumEropaKontinental, • common law system • sistemhukumAnglo-Saxon • sistemhukumadat • sistemhukumagama

  6. SistemhukumEropaKontinental • Ciri-cirinyaadalahberbagaiketentuan-ketentuanhukumdikodifikasi (dihimpun) secarasistematis yang akanditafsirkanlebihlanjutoleh hakim dalampenerapannya. Hampir 60% daripopulasiduniatinggal di negara yang menganutsistemhukumini.

  7. common law system • Sistemhukumumumadalahsuatusistemhukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnyamenganutaliranfrelerechtlehreyaitudimanahukumtidakdibatasiolehundang-undangtetapi hakim diberikankebebasanuntukmelaksanakanundang-undangataumengabaikannya.

  8. Sistemhukum Anglo-Saxon • Didasarkanpadayurisprudensi, yaitukeputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudianmenjadidasarputusan hakim-hakim selanjutnya. • Sistemhukuminiditerapkan di Irlandia, Inggris, Australia, SelandiaBaru, Afrika Selatan, Kanada (kecualiProvinsi Quebec) danAmerikaSerikat • Penerapannyalebihbaikdigunakanpadanegara-negaraberkembangkarenasesuaidenganperkembanganzaman.Pendapat para ahlidanprakitisihukumlebihmenonjoldigunakanolehhakim, dalammemutusperkara.

  9. Sistemhukumadat/kebiasaan • HukumAdatadalahseperangkatnormadanaturanadat/kebiasaan yang berlaku di suatuwilayah. misalnya di perkampunganpedesaanterpencil yang masihmengikutihukumadat. danmemilikisanksisesuaidenganaturanhukum yang berlaku di wilayahtertentu.

  10. SistemHukum Agama • Sistemhukumagamaadalahsistemhukum yang berdasarkanketentuan agama tertentu. Sistemhukum agama biasanyaterdapatdalamKitabSuci.

  11. PenggolonganHukum • Hukumdapatdibagidalamberbagaibidang, antara lain  • hukumpidana/hukumpublik,  • hukumperdata/hukumpribadi, • hukumacara • hukumtatanegara • hukumadministrasinegara/hukumtatausahanegara • hukuminternasional • Dsb

  12. HukumPidana • Hukumpidanaadalahhukum yang mengaturhubunganantarsubjekhukumdalamhalperbuatan - perbuatan yang diharuskandandilarangolehperaturanperundang - undangandanberakibatditerapkannyasanksiberupapemidanaandan/ataudendabagi para pelanggarnya

  13. Dalamhukumpidanadikenal 2 jenisperbuatanyaitu • Kejahatan • Pelanggaran

  14. Kejahatan • Kejahatanialahperbuatan yang tidakhanyabertentangandenganperaturanperundang - undangantetapijugabertentangandengannilai moral, nilai agama dan rasa keadilanmasyarakat. Pelakupelanggaranberupakejahatanmendapatkansanksiberupapemidanaan, contohnyamencuri, membunuh, berzina, memperkosadansebagainya.

  15. Pelanggaran • Sedangkanpelanggaranialahperbuatan yang hanyadilarangolehperaturanperundangannamuntidakmemberikanefek yang tidakberpengaruhsecaralangsungkepada orang lain, sepertitidakmenggunakan helm, tidakmenggunakansabukpengamandalamberkendaraan, dansebagainya.

  16. Di Indonesia, hukumpidanadiatursecaraumumdalamKitabUndang-undangHukumPidana (KUHP), yang merupakanpeninggalandarizamanpenjajahanBelanda, sebelumnyabernamaWetboek van Straafrecht (WvS).

  17. HukumPerdata • Salah satubidanghukum yang mengaturhubungan-hubunganantaraindividu-individudalammasyarakatdengansalurantertentu. Hukumperdatadisebutjugahukumprivatatauhukumsipil. Salah satucontohhukumperdatadalammasyarakatadalahjualbelirumahataukendaraan .

  18. Hukumperdatadapatdigolongkanantara lain menjadi: • Hukumkeluarga • Hukumhartakekayaan • Hukumbenda • HukumPerikatan • HukumWaris

  19. TujuanHukum • Dalammenjalankanfungsinyasebagaisaranapengendalidanperubahansosial, hukummemilikitujuanuntukmenciptakantatananmasyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjangdengankepastianhukumsehinggakepentinganindividudanmasyarakatdapatterlindungi.

  20. DalambeberapaliteraturIlmuHukum para sarjanahukumtelahmerumuskantujuanhukumdariberbagaisudutpandang, dan paling tidakada 3 teori: • TeoriEtis • TeoriUtilitis • TeoriCampuran

  21. TeoriEtis • DikemukakanolehfilsufYunani, Aristoteles, dalamkaryanyaEthicadanRhetorika • menyatakanbahwahukummemilikitujuansucimemberikankepadasetiap orang apa yang menjadihaknya. • Menurutteoriinihukumbertujuanmewujudkankeadilan.

  22. Aristotelesmembedakaadanyaduamacamkeadilan; • justitiadistributive (keadilandistributif) • justitiacommulative (keadilankomulatif)

  23. justitiadistributive (keadilandistributif) • Keadilandistributifadalahsuatukeadilan yang memberikankepadasetiap orang berdasarkanjasaatauhaknyamasing-masing. Maknakeadilanbukanlahpersamaanmelainkanperbandingansecaraproporsional.

  24. justitiacommulative (keadilankomulatif) • Adapunkeadilankomulatifadalahkeadilan yang diberikankepadasetiap orang berdasarkankesamaan. Keadilanterwujudketikasetiap orang diperlakukansama.

  25. TeoriUtilitis • Menurutteoriinihukumbertujuanuntukmenghasilkankemanfaatan yang sebesar-besarnyapadamanusiadalammewujudkankesenangandankebahagiaan • Penganutteoriiniadalah Jeremy Bentham

  26. TeoriCampuran • Menurut Apeldoorn tujuanhukumadalahmengaturtatatertibdalammasyarakatsecaradamaidanadil. • Kebutuhandanketertibanadalahsyaratpokok (fundamental) bagiadanyamasyarakat yang teraturdandamai. untukmewujudkankedamaianmasyarakatmakaharusdiciptakankondisimasyarakat yang adildansetiap orang (sedapatmungkin) harusmemperolehapa yang menjadihaknya. • Teoriiniadalahjalantengahdiantaraduateorisebelumnya

  27. SumberHukum • Pancasila • Undang-undangDasar 1945 • Ketetapan MPR • Undang-undang/peraturanpemerintahpenggantiundang-undang • PeraturanPemerintah • KeputusanPresiden • PeraturanPelaksanaLainnya • Convention (KonvensiKetatanegaraan) • Traktat

  28. Pancasila • PancasilaadalahsebagaidasarnegararepublikIndonesia • PancasilajugamerupakansumberdarisegalahukumsesuaidenganKetetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (joKetetapan MPR No.V/MPR/1973, joKetetapan MPR No.IX/MPR/1978)

  29. UUD 1945 • UUD 1945 sebagaisumberhukum, yang merupakanhukumdasartertulis yang mengaturmasalahkenegaraandanmerupakandasarketentuan-ketentuanlainnya.

  30. Ketetapan MPR • DalamPasal 3 UUD 1945 ditentukanbahwaMajelisPermusyawaratan Rakyat menetapkanUndang-UndangDasardanGaris-GarisBesarHaluan Negara. Denganistilahmenetapkantersebutmaka orang berkesimpulan, bahwaprodukhukum yang dibentukoleh MPR disebutKetetapan MPR.

  31. Undang-undang/peraturanpemerintahpenggantiundang-undang • Undang-undangmengandungduapengertian, yaitu: • a. Undang-undangdalamarti materiel: peraturan yang berlakuumumdandibuatolehpenguasa, baikpemerintahpusatmaupunpemerintahdaerah. • b. Undang-undangdalamarti formal: keputusantertulis yang dibentukdalamarti formal sebagaisumberhukumdapatdilihatpadaPasal 5 ayat (1) danpasal 20 ayat (1) UUD 1945.

  32. PeraturanPemerintah • Untukmelaksanakanundang-undang yang dibentukolehPresidendengan DPR, oleh UUD 1945 kepadapresidendiberikankewenanganuntukmenetapkanPeraturanPemerintahgunamelaksanakanundang-undangsebagaimanamestinya. DalamhaliniberartitidakmungkinbagipresidenmenetapkanPeraturanPemerintahsebelumadaundang-undangnya, sebaliknyasuatuundang-undangtidakberlakuefektiftanpaadanyaPeraturanPemerintah.

  33. KeputusanPresiden • Bentukperaturaninibarudikenaltahun 1959 berdasarkansuratpresiden no. 2262/HK/1959 • KemudianmelaluiKetetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, KeputusanPresidenresmiditetapkansebagaisalahsatubentukperaturanperundang-undanganmenurut UUD 1945 • KeputusanPresidenberisikeputusan yang bersifatkhusus (einmalig) adalahuntukmelaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuatgaris-garisbesardalambidangeksekutifdanPeraturanPemerintah.

  34. PeraturanPelaksanalainnya • Yang dimaksuddenganperaturanpelaksanalainnyaadalahsepertiPeraturanMenteri, InstruksiMenteridan lain-lainnya yang harusdengantegasberdasarkandanbersumberpadaperaturanperundang-undangan yang lebihtinggi.

  35. KonvensiKetatanegaraan • KonvensiKetatanegaraanadalahperbuatankehidupanketatanegaraan yang dilakukanberulang-ulangsehinggaiaditerimadanditaatidalampraktekketatanegaraan. KonvensiKetatanegaraanmempunyaikekuatanhukum yang samadenganundang-undang, karenaditerimadandijalankan, bahkanseringkebiasaan (konvensi) ketatanegaraanmenggeserperaturan-peraturanhukum yang tertulis.

  36. Traktat • Traktatatauperjanjianyaituperjanjian yang diadakanduanegaraataulebih. Kalaukitaamatipraktekperjanjianinternasionalbebrapanegaraada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakniperundingan (negotiation), penandatanganan (signature), danpengesahan (ratification). Disampingituada pula yang dilakukanhanyaduatahapan, yakniperundingan (negotiation) danpenandatanganan (signature).

  37. Urutanperaturanhukum • 1. UUD 1945 • Undang-UndangDasar 1945 (UUD 1945) merupakanhukumdasartertulis Negara Republik Indonesia, memuatdasardangarisbesarhukumdalampenyelenggaraannegara.

  38. 2. Ketetapan MPR • KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI) merupakanputusanMajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaipengembankedaulatanrakyat yang ditetapkandalamsidang-sidang MPR.

  39. 3. UU/PeraturanPemerintahPenggantiPerundang-undangan • Undang-Undang (UU) dibuatolehDewanPerwakilan Rakyat (DPR) bersamaPresidenuntukmelaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI. • PerpudibuatolehPresidendalamhalihwalkegentingan yang memaksa, denganketentuansebagaiberikut: • Perpuharusdiajukanke DPR dalampersidangan yang berikut.DPR dapatmenerimaataumenolakPerpudengantidakmengadakanperubahan. Jikaditolak DPR, Perputersebutharusdicabut.

  40. 4. PeraturanPemerintah • PeraturanPemerintah (PP) dibuatolehPemerintahuntukmelaksanakanperintahundang-undang.

  41. 5 PeraturanPresiden • PeraturanPerundang-undangan yang dibuatolehPresiden. MaterimuatanPeraturanPresidenadalahmateri yang diperintahkanolehUndang-UndangataumateriuntukmelaksanakanPeraturanPemerintah. • PerpresmerupakanjenisPeraturanPerundang-undangan yang baru di Indonesia, yaknisejakdiberlakukannyaUndang-UndangNomor 10 Tahun2004.

  42. 6. Peraturan Daerah Provinsi • Peraturandaerahdibuatolehprovinsibersamadengangubernur

  43. 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota • Peraturandaerahkabupaten/kotadibuatoleh DPRD kabupaten/kotabersamabupati/walikota

  44. Indonesia Sebagai Negara Hukum • Indonesia ialahnegara yang berdasrkanatasHukum (rechtsstaat). Negara Indonesia berdasarkanatasHukum (rechtsstaat), tidakberdasarkanataskekuasaanbelaka (Machtsstaat). Mengandungartibahwanegara, termasuk di dalamnyapemerintahdanlembaga-lembaganegara yang lain dalammelaksanakantindakan-tindakanapapun, harusdilandasiolehhukumatauharusdapatdipertanggungjawabkansecarahukum

  45. Peradilan Tata Usaha Negara DasarHukum PengertianPeradilan Pengertian PTUN Tugas PTUN Fungsi PTUN Contohkasus Penyelesaiankasus UpayaHukum PelaksanaanPutusan

  46. PengertianPeradilan • Peradilanadalahsebuah proses dalamrangkamenegakkanhukumdankeadilanatausuatu proses mencarikeadilanitusendiri.

  47. Pengertian PTUN • Pengadilan Tata Usaha Negara adalahlingkunganperadilan di bawahMahkamahAgung yang melaksanakankekuasaankehakimanbagirakyatpencarikeadilanterhadapsengkete Tata Usaha Negara.

  48. Peradilan Tata Usaha Negara meliputi: • Pengadilan Tata Usaha Negara, berkedudukan di ibukotakabupaten/kota, dengandaerahhukummeliputiwilayahkabupaten/ kota. • PengadilanTinggi Tata Usaha Negara, berkedudukan di ibukotaprovinsi, dengandaerahhukummeliputiwilayahprovinsi. • PengadilanKhusus

  49. DasarHukumPeradilan Tata Usaha Negara • Dalambidangkekuasaankehakiman, pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebutselanjutnyadibuatkanpasal-pasaltersendiri di dalam UUD 1945 sepertipasal 24, 24 A, 24 B, 24 C, 25 dandijabarkankedalambeberapaprodukperundang-undangandiantaranya: • Undang-UndangNomor 14 Tahun 1970 tentangPokok-PokokKekuasaanKehakiman , joUndang-UndangNomor 35 Tahun 1999 tentangPokok-PokokKekuasaanKehakimanjoUndang-Undang No 4 Tahun 2004 • Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamahAgung • Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) • Undang-UndangNomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilanUmum • Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 tentangPeradilanHakAsasiManusia

  50. Dalampasal 24 Undang-UndangDasar 1945 secarategasdanjelasdisebutkanbahwa: • Padaayat 1. Kekuasaankehakimandilakukanolehmahkamahagungdan lain badankehakimanmenurutundang-undang. • Ayat 2. Susunandankekuasaanbadan-badankehakimandiaturdenganundang-undang.

More Related