Peradilan tata usaha negara

1. AghniaLutfi I (01) HasnaAisy (10) Monika Septia K (15) Vera Setyanitami (22) VivinAnugerah (23) M. IlhamHanif (31) Peradilantatausahanegara

2. NORMA HUKUM SISTEM HUKUM TUJUAN HUKUM SUMBER HUKUM PENGGOLONGAN HUKUM URUTAN PERATURAN HUKUM INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

3. Norma • Norma adalahkaidahatauketentuan yang mengaturkehidupandanhubunganantarmanusiadalamartiluas • Contoh: • Norma agama • Norma hukum • Norma kesopanan • Dsb

4. Hukum • Hukumadalahsistemyang terpentingdalampelaksanaanatasrangkaiankekuasaankelembagaan

5. SistemHukum • Ada berbagaijenissistemhukum yang berbeda yang dianutolehnegara-negara di duniapadasaatini,antaralain : • sistemhukumEropaKontinental, • common law system • sistemhukumAnglo-Saxon • sistemhukumadat • sistemhukumagama

6. SistemhukumEropaKontinental • Ciri-cirinyaadalahberbagaiketentuan-ketentuanhukumdikodifikasi (dihimpun) secarasistematis yang akanditafsirkanlebihlanjutoleh hakim dalampenerapannya. Hampir 60% daripopulasiduniatinggal di negara yang menganutsistemhukumini.

7. common law system • Sistemhukumumumadalahsuatusistemhukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnyamenganutaliranfrelerechtlehreyaitudimanahukumtidakdibatasiolehundang-undangtetapi hakim diberikankebebasanuntukmelaksanakanundang-undangataumengabaikannya.

8. Sistemhukum Anglo-Saxon • Didasarkanpadayurisprudensi, yaitukeputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudianmenjadidasarputusan hakim-hakim selanjutnya. • Sistemhukuminiditerapkan di Irlandia, Inggris, Australia, SelandiaBaru, Afrika Selatan, Kanada (kecualiProvinsi Quebec) danAmerikaSerikat • Penerapannyalebihbaikdigunakanpadanegara-negaraberkembangkarenasesuaidenganperkembanganzaman.Pendapat para ahlidanprakitisihukumlebihmenonjoldigunakanolehhakim, dalammemutusperkara.

9. Sistemhukumadat/kebiasaan • HukumAdatadalahseperangkatnormadanaturanadat/kebiasaan yang berlaku di suatuwilayah. misalnya di perkampunganpedesaanterpencil yang masihmengikutihukumadat. danmemilikisanksisesuaidenganaturanhukum yang berlaku di wilayahtertentu.

10. SistemHukum Agama • Sistemhukumagamaadalahsistemhukum yang berdasarkanketentuan agama tertentu. Sistemhukum agama biasanyaterdapatdalamKitabSuci.

11. PenggolonganHukum • Hukumdapatdibagidalamberbagaibidang, antara lain  • hukumpidana/hukumpublik,  • hukumperdata/hukumpribadi, • hukumacara • hukumtatanegara • hukumadministrasinegara/hukumtatausahanegara • hukuminternasional • Dsb

12. HukumPidana • Hukumpidanaadalahhukum yang mengaturhubunganantarsubjekhukumdalamhalperbuatan - perbuatan yang diharuskandandilarangolehperaturanperundang - undangandanberakibatditerapkannyasanksiberupapemidanaandan/ataudendabagi para pelanggarnya

13. Dalamhukumpidanadikenal 2 jenisperbuatanyaitu • Kejahatan • Pelanggaran

14. Kejahatan • Kejahatanialahperbuatan yang tidakhanyabertentangandenganperaturanperundang - undangantetapijugabertentangandengannilai moral, nilai agama dan rasa keadilanmasyarakat. Pelakupelanggaranberupakejahatanmendapatkansanksiberupapemidanaan, contohnyamencuri, membunuh, berzina, memperkosadansebagainya.

15. Pelanggaran • Sedangkanpelanggaranialahperbuatan yang hanyadilarangolehperaturanperundangannamuntidakmemberikanefek yang tidakberpengaruhsecaralangsungkepada orang lain, sepertitidakmenggunakan helm, tidakmenggunakansabukpengamandalamberkendaraan, dansebagainya.

16. Di Indonesia, hukumpidanadiatursecaraumumdalamKitabUndang-undangHukumPidana (KUHP), yang merupakanpeninggalandarizamanpenjajahanBelanda, sebelumnyabernamaWetboek van Straafrecht (WvS).

17. HukumPerdata • Salah satubidanghukum yang mengaturhubungan-hubunganantaraindividu-individudalammasyarakatdengansalurantertentu. Hukumperdatadisebutjugahukumprivatatauhukumsipil. Salah satucontohhukumperdatadalammasyarakatadalahjualbelirumahataukendaraan .

18. Hukumperdatadapatdigolongkanantara lain menjadi: • Hukumkeluarga • Hukumhartakekayaan • Hukumbenda • HukumPerikatan • HukumWaris

19. TujuanHukum • Dalammenjalankanfungsinyasebagaisaranapengendalidanperubahansosial, hukummemilikitujuanuntukmenciptakantatananmasyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjangdengankepastianhukumsehinggakepentinganindividudanmasyarakatdapatterlindungi.

20. DalambeberapaliteraturIlmuHukum para sarjanahukumtelahmerumuskantujuanhukumdariberbagaisudutpandang, dan paling tidakada 3 teori: • TeoriEtis • TeoriUtilitis • TeoriCampuran

21. TeoriEtis • DikemukakanolehfilsufYunani, Aristoteles, dalamkaryanyaEthicadanRhetorika • menyatakanbahwahukummemilikitujuansucimemberikankepadasetiap orang apa yang menjadihaknya. • Menurutteoriinihukumbertujuanmewujudkankeadilan.

22. Aristotelesmembedakaadanyaduamacamkeadilan; • justitiadistributive (keadilandistributif) • justitiacommulative (keadilankomulatif)

23. justitiadistributive (keadilandistributif) • Keadilandistributifadalahsuatukeadilan yang memberikankepadasetiap orang berdasarkanjasaatauhaknyamasing-masing. Maknakeadilanbukanlahpersamaanmelainkanperbandingansecaraproporsional.

24. justitiacommulative (keadilankomulatif) • Adapunkeadilankomulatifadalahkeadilan yang diberikankepadasetiap orang berdasarkankesamaan. Keadilanterwujudketikasetiap orang diperlakukansama.

25. TeoriUtilitis • Menurutteoriinihukumbertujuanuntukmenghasilkankemanfaatan yang sebesar-besarnyapadamanusiadalammewujudkankesenangandankebahagiaan • Penganutteoriiniadalah Jeremy Bentham

26. TeoriCampuran • Menurut Apeldoorn tujuanhukumadalahmengaturtatatertibdalammasyarakatsecaradamaidanadil. • Kebutuhandanketertibanadalahsyaratpokok (fundamental) bagiadanyamasyarakat yang teraturdandamai. untukmewujudkankedamaianmasyarakatmakaharusdiciptakankondisimasyarakat yang adildansetiap orang (sedapatmungkin) harusmemperolehapa yang menjadihaknya. • Teoriiniadalahjalantengahdiantaraduateorisebelumnya

27. SumberHukum • Pancasila • Undang-undangDasar 1945 • Ketetapan MPR • Undang-undang/peraturanpemerintahpenggantiundang-undang • PeraturanPemerintah • KeputusanPresiden • PeraturanPelaksanaLainnya • Convention (KonvensiKetatanegaraan) • Traktat

28. Pancasila • PancasilaadalahsebagaidasarnegararepublikIndonesia • PancasilajugamerupakansumberdarisegalahukumsesuaidenganKetetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (joKetetapan MPR No.V/MPR/1973, joKetetapan MPR No.IX/MPR/1978)

29. UUD 1945 • UUD 1945 sebagaisumberhukum, yang merupakanhukumdasartertulis yang mengaturmasalahkenegaraandanmerupakandasarketentuan-ketentuanlainnya.

30. Ketetapan MPR • DalamPasal 3 UUD 1945 ditentukanbahwaMajelisPermusyawaratan Rakyat menetapkanUndang-UndangDasardanGaris-GarisBesarHaluan Negara. Denganistilahmenetapkantersebutmaka orang berkesimpulan, bahwaprodukhukum yang dibentukoleh MPR disebutKetetapan MPR.

31. Undang-undang/peraturanpemerintahpenggantiundang-undang • Undang-undangmengandungduapengertian, yaitu: • a. Undang-undangdalamarti materiel: peraturan yang berlakuumumdandibuatolehpenguasa, baikpemerintahpusatmaupunpemerintahdaerah. • b. Undang-undangdalamarti formal: keputusantertulis yang dibentukdalamarti formal sebagaisumberhukumdapatdilihatpadaPasal 5 ayat (1) danpasal 20 ayat (1) UUD 1945.

32. PeraturanPemerintah • Untukmelaksanakanundang-undang yang dibentukolehPresidendengan DPR, oleh UUD 1945 kepadapresidendiberikankewenanganuntukmenetapkanPeraturanPemerintahgunamelaksanakanundang-undangsebagaimanamestinya. DalamhaliniberartitidakmungkinbagipresidenmenetapkanPeraturanPemerintahsebelumadaundang-undangnya, sebaliknyasuatuundang-undangtidakberlakuefektiftanpaadanyaPeraturanPemerintah.

33. KeputusanPresiden • Bentukperaturaninibarudikenaltahun 1959 berdasarkansuratpresiden no. 2262/HK/1959 • KemudianmelaluiKetetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, KeputusanPresidenresmiditetapkansebagaisalahsatubentukperaturanperundang-undanganmenurut UUD 1945 • KeputusanPresidenberisikeputusan yang bersifatkhusus (einmalig) adalahuntukmelaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuatgaris-garisbesardalambidangeksekutifdanPeraturanPemerintah.

34. PeraturanPelaksanalainnya • Yang dimaksuddenganperaturanpelaksanalainnyaadalahsepertiPeraturanMenteri, InstruksiMenteridan lain-lainnya yang harusdengantegasberdasarkandanbersumberpadaperaturanperundang-undangan yang lebihtinggi.

35. KonvensiKetatanegaraan • KonvensiKetatanegaraanadalahperbuatankehidupanketatanegaraan yang dilakukanberulang-ulangsehinggaiaditerimadanditaatidalampraktekketatanegaraan. KonvensiKetatanegaraanmempunyaikekuatanhukum yang samadenganundang-undang, karenaditerimadandijalankan, bahkanseringkebiasaan (konvensi) ketatanegaraanmenggeserperaturan-peraturanhukum yang tertulis.

36. Traktat • Traktatatauperjanjianyaituperjanjian yang diadakanduanegaraataulebih. Kalaukitaamatipraktekperjanjianinternasionalbebrapanegaraada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakniperundingan (negotiation), penandatanganan (signature), danpengesahan (ratification). Disampingituada pula yang dilakukanhanyaduatahapan, yakniperundingan (negotiation) danpenandatanganan (signature).

37. Urutanperaturanhukum • 1. UUD 1945 • Undang-UndangDasar 1945 (UUD 1945) merupakanhukumdasartertulis Negara Republik Indonesia, memuatdasardangarisbesarhukumdalampenyelenggaraannegara.

38. 2. Ketetapan MPR • KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI) merupakanputusanMajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaipengembankedaulatanrakyat yang ditetapkandalamsidang-sidang MPR.

39. 3. UU/PeraturanPemerintahPenggantiPerundang-undangan • Undang-Undang (UU) dibuatolehDewanPerwakilan Rakyat (DPR) bersamaPresidenuntukmelaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI. • PerpudibuatolehPresidendalamhalihwalkegentingan yang memaksa, denganketentuansebagaiberikut: • Perpuharusdiajukanke DPR dalampersidangan yang berikut.DPR dapatmenerimaataumenolakPerpudengantidakmengadakanperubahan. Jikaditolak DPR, Perputersebutharusdicabut.

40. 4. PeraturanPemerintah • PeraturanPemerintah (PP) dibuatolehPemerintahuntukmelaksanakanperintahundang-undang.

41. 5 PeraturanPresiden • PeraturanPerundang-undangan yang dibuatolehPresiden. MaterimuatanPeraturanPresidenadalahmateri yang diperintahkanolehUndang-UndangataumateriuntukmelaksanakanPeraturanPemerintah. • PerpresmerupakanjenisPeraturanPerundang-undangan yang baru di Indonesia, yaknisejakdiberlakukannyaUndang-UndangNomor 10 Tahun2004.

42. 6. Peraturan Daerah Provinsi • Peraturandaerahdibuatolehprovinsibersamadengangubernur

43. 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota • Peraturandaerahkabupaten/kotadibuatoleh DPRD kabupaten/kotabersamabupati/walikota

44. Indonesia Sebagai Negara Hukum • Indonesia ialahnegara yang berdasrkanatasHukum (rechtsstaat). Negara Indonesia berdasarkanatasHukum (rechtsstaat), tidakberdasarkanataskekuasaanbelaka (Machtsstaat). Mengandungartibahwanegara, termasuk di dalamnyapemerintahdanlembaga-lembaganegara yang lain dalammelaksanakantindakan-tindakanapapun, harusdilandasiolehhukumatauharusdapatdipertanggungjawabkansecarahukum

45. Peradilan Tata Usaha Negara DasarHukum PengertianPeradilan Pengertian PTUN Tugas PTUN Fungsi PTUN Contohkasus Penyelesaiankasus UpayaHukum PelaksanaanPutusan

46. PengertianPeradilan • Peradilanadalahsebuah proses dalamrangkamenegakkanhukumdankeadilanatausuatu proses mencarikeadilanitusendiri.

47. Pengertian PTUN • Pengadilan Tata Usaha Negara adalahlingkunganperadilan di bawahMahkamahAgung yang melaksanakankekuasaankehakimanbagirakyatpencarikeadilanterhadapsengkete Tata Usaha Negara.

48. Peradilan Tata Usaha Negara meliputi: • Pengadilan Tata Usaha Negara, berkedudukan di ibukotakabupaten/kota, dengandaerahhukummeliputiwilayahkabupaten/ kota. • PengadilanTinggi Tata Usaha Negara, berkedudukan di ibukotaprovinsi, dengandaerahhukummeliputiwilayahprovinsi. • PengadilanKhusus

49. DasarHukumPeradilan Tata Usaha Negara • Dalambidangkekuasaankehakiman, pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebutselanjutnyadibuatkanpasal-pasaltersendiri di dalam UUD 1945 sepertipasal 24, 24 A, 24 B, 24 C, 25 dandijabarkankedalambeberapaprodukperundang-undangandiantaranya: • Undang-UndangNomor 14 Tahun 1970 tentangPokok-PokokKekuasaanKehakiman , joUndang-UndangNomor 35 Tahun 1999 tentangPokok-PokokKekuasaanKehakimanjoUndang-Undang No 4 Tahun 2004 • Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamahAgung • Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) • Undang-UndangNomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilanUmum • Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 tentangPeradilanHakAsasiManusia

50. Dalampasal 24 Undang-UndangDasar 1945 secarategasdanjelasdisebutkanbahwa: • Padaayat 1. Kekuasaankehakimandilakukanolehmahkamahagungdan lain badankehakimanmenurutundang-undang. • Ayat 2. Susunandankekuasaanbadan-badankehakimandiaturdenganundang-undang.