Download
hukum acara peradilan tata usaha negara haptun n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (HAPTUN) PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (HAPTUN)

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (HAPTUN)

1574 Views Download Presentation
Download Presentation

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (HAPTUN)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (HAPTUN) Oleh: Drs. Sartono Sahlan, MH. Arif Hidayat, SHI, MH. Hery Abduh Sasmito, SH, MH. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2012

  2. PENDAHULUAN

  3. HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA • Hukum formil  menegakkan hukum materiil; • Beberapa istilah lain: Hukum Acara PeradilanAdministrasi Negara, Hukum Acara Pengadilan di Lingkungan di Lingkungan Administrasi, dsb; • Adalah: seperangkatperaturan-peraturan yang memuatcarabagaimanaorangharusbertindakterhadapdandimukapengadilan, sertacarapengadilanbertindaksatusama lain untukmenegakkan Hukum Administrasi Negara materiil; • HAN materiil  HAN Umum (algemene deel) dan HAN Khusus (bijzonder deel);

  4. Unsur-unsur PTUN • PemahamantehadapPeradilanAdminstrasiakanlebihmudahjikaterlebihdahuludimengertiunsur-unsuryangmelengkapinya. Menurut S.F Marbun, setidaknyaterdapat lima unsurdalamPeradilanAdminstrasi, yaitu: • adanyasuatuinstansiataubadan yang netraldandibentukberdasarkanperaturanperundang-undangan, sehinggamempunyaikewenanganuntukmemberikanputusan • terdapatnyasuatuperistiwahukumkonkret yang memerlukankepastianhukum; • terdapatnyasuatuperistiwahukum yang abstrakdanmengikatumum (Peraturan HAN); • adanyasekurang-kurangnyaduapihak, (PenggugatdanTergugat; • adanyahukum formal, (HukumAcara PTUN)

  5. Sumber Hukum Formil UU No.05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. UU No.09 Tahun 2004 (Perubahan I), UU No. 51 Tahun 2009 (Perubahan II); UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diubah terakhir dengan UU No.03 Tahun 2009; HIR dan RBg; PP No.7 Tahun 1991 tentangPenerapan UU No.5 Tahun 1986; Beberapa aturan teknis dalam SEMA, Buku Pedoman, Juklak-Juknis yang dikeluarkan oleh Maahkamah Agung.

  6. LATAR BELAKANG URGENSI PERADILAN ADMINISTRASI: Negara hukum materiil (welfare state) bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, dan tertib. Pemerintah diberi wewenang melakukan perbuatan pemerintah yang dapat masuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Terdapat kemungkinan benturan kepentingan antara warga negara dengan Pemerintah (SENGKETA), sehingga perlu Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya.

  7. TUJUAN DIDIRIKANNYA PTUN ? • Memberikanperlindunganterhadaphak-hakrakyat yang bersumberdarihak-hakindividu; dan memberikanperlindunganterhadaphak-hakmasyarakat yang didasarkankepadakepentinganbersamadariindividu yang hidupdalammasyarakattersebut. (KeteranganpemerintahpadaSidangParipurna DPR RI. mengenai RUU PTUN tanggal 29 April 1986). • MenurutSjahranBasah (1985;154), tujuanperadilanadministrasiadalahuntukmemberikanpengayomanhukumdankepastianhukum, baikbagirakyatmaupunbagiadmiistrasinegaradalamartiterjaganyakeseimbangankepentinganmasyarakatdankepentinganindividu.

  8. PENYELESAIAN SENGKETA DI PTUN PADA MULANYA BERAWAL DARI ADANYA TINDAKAN PEMERINTAH/PEJABAT TUN TANPA ADA TINDAKAN PEMERINTAH, MAKA TIDAK AKAN PERNAH ADA SENGKETA TUN TINDAKAN PEMERINTAH APAKAH YANG MENJADI PANGKAL SENGKETA TUN ?

  9. FUNGSI PTUN • Sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan rakyat (orang perorang/badan hukum perdata), selain upaya administratif yang tersedia.

  10. Jenis-jenisTindakanPemerintah • Melakukanperbuatanmateriil/faktual(Materiildaad) (membuat selokan,memotong pohon) • Mengeluarkanperaturan (regelling) (UU, PP, Perda Sampah,KTP, Iklan) • Mengeluarkankeputusan (Beschikking) (mengangkat si A jadi pegawai,si B dipecat) PTUN BESCHIKKING

  11. SIFAT KHUSUS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA • Hakim Aktif (Dominus Litis); • Terdapattenggangwaktudalammengajukangugatan ( 90 hari) sejakditerimaataudiumumkan KTUN; • AdaProses“Dismissal”olehKetuaPengadilan TUN; • AdaPemeriksaanPersiapan; • Gugatantidakmenundapelaksanaankeputusan TUN;(TerkaitAsas“PersumtionJustaeCausa”) • AsasPembuktianBebasdanterbatas ( VrijBewijs); • TidakadaGugatanRekonvensi; • TidakadaPutusanVerstek; • PT. TUN dapatmenjadipengadilantingkatpertama; • Putusan PTUN bersifat“ERGA OMNES”

  12. ASAS2 pokok PERATUN(PhilipusM. Hadjon) ASAS MENGIKAT PUBLIK ( ErgaOmnes ) • - PutusanPeratunbukanhanyamengikat pihak2 ygberseng-keta, melainkanmengikatsiapasaja (publik). • - Seharusnyatdkmengenalintervensi ( psl. 83). • - PutusanPeratundiumumkandi media massa (psl.116 ayat 5 UU No.9/2004).

  13. ASAS PRADUGA RECHTMATIGE • (Vermodens van recht- matige/ PresumptioJusteaCausa). • Bahwasetiap KTUN harusdianggapsah (rechtmatige) sampaiadapembatalanolehpengadilan. • Gugatantdkmenunda KTUN (Psl.67 ayat 1 UU No.5/1986). • Pembatalan KTUN bersifat Ex-tunc /Vernietigbaar.

  14. ASAS PEMBUKTIAN BEBAS ( VrijBewijs ). Hakim ygmenentukanapayg hrs dibuktikan, beban & penilaianpembuktian (Psl.107 UU No.5/1986). (BerbedadgnperadilanperdatadimanabebanpembuktiandiletakkankpdPihakPenggugat (psl. 1865 KUH Perd).

  15. ASAS HAKIM AKTIF ( ActieveRechter/Dominus Litis) • Asasiniuntuk mengimbangikedudukanparapihakygtdkseimbang, dimanaposisiTergugat (Bdn/Pejabat TUN) lebihkuatdrpdposisiPenggugat ( orang/bdnhkperdata), tercermin dalam Pasal-pasal: • Psl. 58 - berwenangmemerintahkankeduapihakybsdtgmenghadapmeskitlhdiwakilikuasa). • Psl. 63 (1) – memberinasehatdlmPemeriks. Persiapan. • Psl. 80 – memberipetunjukttgalatbukti. • Psl. 85 – berwenangmemerintahkanpemeriks. SrtygdipegangPejabat TUN/Pejabat lain & mintapenjelasanybs.

  16. Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 • KekuasaanKehakimanmerupakankekuasaan yang merdekauntukmenyelenggarakanperadilangunamenegakkanhukumdankeadilan.*** ) • KekuasaankehakimandilakukanolehsebuahMahkamahAgungdanbadanperadilan yang beradadibawahnyadalamlingkunganperadilanumum, lingkunganperadilan agama, lingkunganperadilanmiliter, lingkunganperadilantatausahanegara, danolehsebuahMahkamahKonstitusi.***)

  17. PU UU NO.49/2009 PA UU NO.50/2009 PM UU NO.31/97 PTUN UU NO.51/2009 PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN UU NO. 48TH. 2009 MA UU NO.03TH. 2009 MK UU NO.24 TH. 2003 PENGADILAN-PENGADILAN KHUSUS

  18. MAHKAMAH AGUNG UU No.3 th 2009, jis UU no.5 th 2004 Jo. UU no.14 th 1985 LINGKUNGAN PERADILAN UMUM UU NO.49 TH. 20009 Jis. UU no.8 th 2004 Jo. UU no.2 th 1986 LINGKUNGAN PERADILAN TUN UU No.51 TH 2009, jis. UU No.9 th 2004 Jo. UU No.5 th 1986 LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA UU No.50 th.2009 Jis.UU No.3/2006 Jo. UU no.7 th 1989 LINGKUNGAN PERADILAN MILITER UU no.31 th 1997 PENGADILAN ANAK PENGADILAN NIAGA PENGADILAN PAJAK MAHKAMAH SYARIAH (ACEH) PENGADILAN HAM PENGADILAN HUB. INDUSTRIAL PENGADILAN TIPIKOR PENGADILAN PERIKANAN

  19. KEWENANGAN PTUN • Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. • Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara

  20. KekuasaanKehakimandilingkunganPeradilan TUN • Dilaksanakanoleh : • Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagaipengadilantingkatpertama, berkedudukandiIbu Kota Kabupaten/Kota, saat ini berjumlah 28 pengadilan); • PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (sebagaipengadilantingkatbanding, sekaligus dapatjugasebagaiPengadilantingkatpertamaberdasarkanketentuanPasal 51 (2)&(3)), berkedudukandiIbu Kota Provinsi. Saat ini terdapat 4 buat PT TUN); • kekuasaantersebutberpuncakpada MA sebagaiPengadilan Negara Tertingi.

  21. “SUSUNAN PENGADILAN TUN” • Open hyperlink”

  22. . Absolut KOMPETENSI PTUN Relatif

  23. KOMPETENSI absolut PTUN • Kompetensi absolut pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Sebagai contoh, kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama dalam sengketa waris; • Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU Peratun, kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama. • Sedangkan kompetensi absolut Pengadilan Tinggi TUN adalah: 1. memeriksa dan memutus sengketa TUN ditingkat banding; 2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan TUN di wilayah hukumnya; 3. Memeriksa serta memutus sengketa TUN (dlm Tk. I) sebagaimana dimaksud Pasal 48 UU Peratun.

  24. Kompetensi Relatif • Kompetensi relatif pengadilan adalah kewenangan mengadili antar pengadilan yang setingkat dalam satu lingkungan peradilan. Kompetensi relatif ini menunjukkan pada Pengadilan TUN manakah yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa TUN. • Pada prinsipnya Kompetensi relatifPTUN didasarkan pada asas actor sequitur forum rei, pada prinsipnya gugatan diajukan di PTUN tempat kediaman Tergugat dengan pengecualian diatur dalam Pasal 54.

  25. AlurPenyelesaiansengketa TUN keberatan Sengketa TUN Upaya Administratif Banding Upaya Peradilan

  26. UPAYA ADMINISTRATIF - Upayaadministratif : a. KEBERATAN (Administratiefbezwaar),kepadaBadan/Pejabat TUN yang menerbitkan KTUN ----- DigugatkePTUN; b. BANDING ADMINISTRATIF (Administratiefberoep), kepadaatasan/instansi lain yang lebihtinggI yang mengeluarkan KTUN ----- gugatankePT.TUN; (Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986)

  27. Objek dan Subjek Sengketa TUN • Sengketa Tata Usaha Negara adalah: • sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara; • antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, • baik di pusat maupun di daerah, • sebagai akibat dikeluarkannya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA,  Objek Sengketa; • termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 10 UU Peratun)

  28. KTUN OBYEK SENGKETA TUN Pasal 1 angka9 KTUN • penetapantertulis; • dikeluarkanolehBadanatauPejabat Tata Usaha Negara; • berisitindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan per-UU-an; • bersifatkonkret, individual dan final; • menimbulkanakibathukumbagiseseorang.

  29. KTUN yang dapatdigugatdi PTUN adalah INGAT RUMUS INI !!!!! Tidaksemua KEPUTUSAN dapatdigugatdi PTUN (Pasal 1 angka 9 + Pasal 3) – (Pasal 2 + Pasal 49)

  30. KONKRET,INDIVIDUAL,FINAL • Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.   • Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. • Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

  31. Parameter/Indikator Untuk Menguji Apakah Memo/Nota Dinas Dapat Menjadi Obyek Gugatan Di Ptun • JelasBadanatauPejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya; • Maksudsertamengenaihalapaisitulisanitu; • Kepadasiapatulisanituditujukandanapa yang ditetap-kandidalamnyajelasbersifat individual, konkretdan final • Serta menimbulkansuatuakibathukumbagiseseorangatau-pun badanhukumperdata

  32. Perluasan Pengertian KTUN dalam Pasal 3 KeputusanFiktifNegatifdianggap KTUN; Jangkawaktupermohonanberakhir (menurutperaturandasarnya) dianggapmenolak; Apabilaperaturandasarnyatidakmengatur, makasetelahlewat 4 bulandaripermohonandianggapditolak.

  33. Subyek sengketa TUN Orang-perorang/BadanHukumPrivat yang terkenaataumerasakepentingannyadirugikan KTUN Orang Perorang atau Badan Hukum Perdata PenggugatPasal 53 (1) Pasal 1 angka10 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat Pasal 1 angka12 Yang mengeluarkan KTUN (Penerima Atribusi, Penerima Delegasi, Pemberi Mandat)

  34. KTUN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PASAL 2 : KTUN HUKUM PERDATA KTUN BERSIFAT UMUM KTUN YANG MASIH MEMERLUKAN PERSETUJUAN KTUN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN KUHP DAN KUHAP / PERATURAN LAIN YANG BERSIFAT PIDANA KTUN ATAS DASAR HASIL PEMERIKSAAN BADAN PERADILAN KTUN MENGENAI TATA USAHA TNI KEPUTUSAN KPU DAN KPUD MENGENAI HASIL PEMILU KTUN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PASAL 49 : DIKELUARKAN DALAM PERANG, KEADAAN BAHAYA DAN BENCANA ALAM DIKELUARKAN DALAM KEADAAN MENDESAK UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEPUTUSAN TUN YANG BUKAN OBYEK SENGKETA

  35. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

  36. Siapakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu? Pasal 1 angka8 UU No 512009 yang menyebutkansebagaiberikut: BadanatauPejabat Tata Usaha Negara adalah: BadanatauPejabat yang melaksanakanurusanpemerintahanberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku;

  37. Kesimpulan tentang definisi pejabat menurut PTUN • Berdasar pada tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam PTUN yang dipentingkan dalam penentuan apakah masuk dalam klasifikasi pejabat atau badan tata usaha negara adalah terletak dari apa yang diperbuat oleh pejabat atau badan tata usaha negara tersebut, dan tidak mendasarkan kepada jenis kekuasaan apa yang diembannya

  38. Apakah Swasta bisa digugat • Bisa, sepanjang yang bersangkutan melakukan tugas/kegiatan di bidang pemerintahan dengan berdasar perundangan yang berlaku: • Contoh: pemecatan mahasiswa Univ. Swasta;

  39. AWAS! • Yang digugat adalah Jabatannya bukan Pribadi Orangnya • Tidak dibenarkan menuliskan nama pribadi pejabat dalam gugatan, sebab yang digugat adalah jabatannya.

  40. Siapa yang harus dijadikan Tergugat(kesalahan dalam menunjuk Tergugat berakibat gugatan salah alamat, dan sangat fatal) • Periksa Sumber kewenangan Pejabat yang menandatangani Keputusan TUN yang digugat tersebut: • Sumber kewenangan terdiri • Atribusi (tidak dibahas) • Delegasi • Mandat

  41. DELEGASI • PELIMPAHAN WEWENANG • BERLAKU SELAMANYA • PEMBERI DELEGASI TIDAK MEN-CAMPURI PELAKSANAAN TUGAS PE-NERIMA DELEGASI • TANGGUNG JAWAB PADA PENERIMA DELEGASI

  42. MANDAT • BUKAN PELIMPAHAN WEWENANG • BERLAKU SEMENTARA • PEMBERI MANDAT DAPAT MEN-CAMPURI PELAKSANAAN TUGAS OLEH PENERIMA MANDAT/ MANDATARIS. • TANGGUNGJAWAB PADA PEMBERI MANDAT (biasanya ditandatangani dengan tanda An,Ub )

  43. Penggugat • BerdasarkanPasal 53 (1), maka : • Hanyaorangperorang/Badan HukumPerdata; • Pejabat TUN tidakdapatmenjadiPenggugat; • Hanyaorang yang ditujuatauterkenaakibat KTUN dan karenanya iamerasadirugikan.CAUSAL VERBAND; • Berlaku asas “no interest no action”; • Yurisprupensi: • membolehkan legal standing bagi OrganissasiLingkunganHidup, misalnya WALHI; • Memperbolehkan badan hukum publik menggugat untuk melindungi kepentigan keperdataannya; • Pasal 48 UU No.14 Tahun 2008 ttg KIP memperluas kompetensi subjek penggugat  Badan Hukum Publik dapat menjadi Pengguhat dalam Sengketa Informasi Publik di PTUN;

  44. PENGAJUAN Gugatan • Gugatanadalahpermohonan yang berisituntutanterhadapBadan/Pejabat TUN dandiajukankepengadilanuntukmendapatkankeputusan; • Harustertulis, jikatidakpandaibacatulisdapatmemintabantuanPaniterauntukmenuliskannya. • Pengajuan gugatan dapat menggunakan atau tanpa kuasa hukum.

  45. INGAT di PTUN • Pemberian kuasa TIDAK WAJIB; • Fungsinya alternativ, mendampingi atau mewakili dalam sengketa; • Pemberian kuasa dpt terdiri 1 orang / lebih; • Cara pemberian dapat melalui surat kuasa khusus atau lisan dipersidangan; • Surat kuasa wajib dilampirkan, jika menggunakan kuasa; • Apabila tindakanpenerima kuasa melampaui kewenangan, pemberi kuasa dapat mengajukan pembatalan kepada Hakim;

  46. Kapan Menggugat ? • Gugatantidakbolehprematurdandaluarsa (90 hari) vide Pasal 55; • SejakKapanperhitungan 90 haritsb: • Sejakditerimanya (KTUN memuatnamaPenggugt); • Sejakpengumuman; • KTUN FiktifNegatiflihatPasal 3 (2) dan (3); • Bagipihak yang tidakdituju KTUN danmerasaterkenakepentingannya sejakiamerasadirugikandanmengetahuiadanya KTUN tsb. • Sejak putusan upaya administratif diterima/dibacakan. • PerhitunganberhentisejakdidaftarkandiPanitera.

  47. Syarat-syarat Gugatan • Syarat Formil • Gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinngal, pekerjaan penggugat maupun kuasanya (termasuk melampirkan surat kuasa jika memakai kuasa) dan nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat (pasal 56). • Syarat Materiil • Gugatan harus memuat posita (dasar atau alasan-alasan gugatan) dan petitum (tuntutan baik tuntutan pokok maupun tambahan (ganti rugi dan/atau rehabilitasi))

  48. Kerangka Surat Gugat a. identitas para pihak (syarat formil): 1. Penggugat atau kuasanya : orang atau badan hukum perdata, 2. Tergugat : Jabatan yang mengeluarkan KTUN kedudukan hukum Badan atau PejabatTUN atau kuasanyab. Posita (Fundamentum Petendi)/alasan gugatan, Pasal 53 ayat (2)c. Tuntutan (Petitum)d. Penutup; e. dapat pula disertakan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN (Pasal 67 (2), (3) dan (4)), permohonan beracara cepat (Pasal 98),

  49. Posita • Posita atau dasar gugatan berisi: • kejadian mengenai duduk perkaranya; • Bagian yg menguraikan tentang hukumnya; • Uraian : • bahwa objek gugatan adalah kompetensi PTUN ybs; • Penggugat berwenang menggugat; • Tergugatnya tepat; • Kronologis lahirnya KTUN; • Alasan gugatan.

  50. petitum • Pokok & tambahan; • Tuntutan pokok dalam gugatan adalah agar keputusan TUN yang digugat dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan berupa ganti rugi dan atau rehabilitasi (kepegawaian), serta kewajiban Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom), sanksi administratif dan diumumkan pada media massa cetak setempat.