1 / 37

KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENANGGULANGAN PROGRAM KEMISKINAN TAHUN 2013

KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENANGGULANGAN PROGRAM KEMISKINAN TAHUN 2013. DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI. LATAR BELAKANG. Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Daerah.

vail
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENANGGULANGAN PROGRAM KEMISKINAN TAHUN 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENANGGULANGAN PROGRAM KEMISKINAN TAHUN 2013 DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

  2. LATAR BELAKANG • Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Daerah. • uu no.22 dan uu no.25 tahun 1999 yang diperbaharui melalui uu no.32 dan uu no.33 tahun 2004. • uu ri no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. • uu ri no. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. • Perturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. • Perturan Bupati Wonogiri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. • Perturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2013. • Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2012, tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Wonogiri TahunAnggaran 2013.

  3. SISTEMATIKA • Perkembangan Masalah Sosial di Indonesia • Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan • Pembedayaan Fakir Miskin • Evaluasi dan Perubahan Paradigma Kebijakan Sosial

  4. Kelompokmasalah sosial • Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang menyandang ketidakmampuan sosial ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: (1) keluarga fakir miskin; (2) keluarga rawan sosial ekonomi; (3) warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh. • Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: (1) balita terlantar, (2) anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar. • Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: (1) cacat veteran, (2) cacat tubuh, (3) cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), (3) tuna netra, (4) tuna rungu wicara dan (5) cacat bekas penderita penyakit kronis. • Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (social adjusment) secara normatif, seperti: (1) tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkotika, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar. • Keterasingan/ keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang buruk, meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil. • Korban Bencana Alam dan Sosial, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, seperti: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya. • (7) Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) Lanjut Usia korban tindak kekerasan; (4) pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif. • Penanggulangan kemiskinan; • Penanganan ketelantaran; • Penanganan kecacatan; • Penanganan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; • Penanganan keterasingan/keterpencilan; • Penanganan korban bencana alam dan sosial; • Penanganan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif; • Pengembangan kesejahteraan sosial

  5. JENIS PMKS BERDASARKAN KELOMPOK MASALAH SOSIAL TAHUN 2011 Sumber : Kemensos dalam Angka 2012

  6. MENUJU PENTARGETAN YANG EFEKTIFMENYUSUN BASIS DATA TERPADU NASIONAL Pengalaman berbagai pentargetan sebelumnya Rumah Tangga Sasaran Dilaksanakan terintegrasi oleh BPS Basis Data Terpaduuntuk Program BantuanSosial T A R G E T I N P U T BLT ProsesPendataan 2011 ProsesPendataan 2011 PROSES PENDATAAN (Dilakukan 3 tahunsekaliterakhir 2008, berikutnya 2011) Jamkesmas Raskin PKH Survei penduduk digunakan untuk mempertajam sasaran rumah tangga yang menjadi sasaran proses pendataan Sebagai basis data nasional Sebagai sumber data bagi penerima semua program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial Program Lain TNP2K MELAKUKAN KENDALI MUTU SISTEM PENTARGETAN

  7. KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN • Lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m2 per orang. • Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. • Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester. • Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. • Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik. • Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. • Hanya hanya membeli 1 stel pakaian setahun. • Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. • Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik. • Sumber penghasilan kepala rumah tangga: Petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan. • Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD. • Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-. • Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD. • Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-.

  8. KRITERIA UMUM RTSM • Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana, • Biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah, • Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga, • Biasanya tidak/hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP.

  9. Dari sisi kondisi fisik serta fasilitas tempat tinggal RTSM biasanya tinggal pada rumah yang: • Dinding rumahnya terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester, • Sebagian besar lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, • Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, • Penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran, • Luas lantai rumah kecil (biasanya kurang dari 8 m2/orang), • Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

  10. DANA PENGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BERSUMBER PADA : • Anggaran dari pusat /APBN • Anggaran dari APBD Propinsi • Anggaran APBD Kabupaten • Banuan dari pihak ketiga /CSR RDP- JUNI 2009

  11. 2 KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

  12. PRIORITAS NASIONAL 1 ReformasiBirokrasidan Tata Kelola Pendidikan 2 3 Kesehatan 4 PenanggulanganKemiskinan 11 PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II 2009~2014 5 KetahananPangan 6 Infrastruktur 7 IklimInfestasidanIklim Usaha 8 Energi 9 LingkunganHidupdanPengelolaanBencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik 10 11 Kebudayaan, KreatifitasdanInovasiTeknologi

  13. PROGRAM ANTI-KEMISKINAN & PERLINDUNGAN SOSIAL • Hampir • Miskin • Hampir • Miskin Miskin Miskin Sangat Miskin Sangat Miskin * KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI Meningkatkan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja Percepatan Penanggulangan Kemiskinan • Kluster-1 (Berbasiskeluarga) • Beasiswa • Jemkesmas • Raskin • PKH • BLT • BantuanSosial Kluster-2 (Berbasiskomunitas) Program PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Kluster-3 (Berbasis UMKM) KreditMikro (KUR) Kluster-4 Perumahan Transportasi Air bersih Listrikuntukrakyatmiskin Nelayanmiskin*) Kelompokrentandiperkotaan*) Sumber: BAPPENAS 2011 13

  14. Bantuan kemiskinan dari pusat: • Bantuan siswa miskin ditangani dinas pendidikan • Raskin ditangani ketahanan pangan • Jamkesmas dinas kesehatan • BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) sasaranya : 70.569kk @ Rp. 300.000,- =Rp.21.170.700.000 4 kali penerimaan. • Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) oleh dinsos ada 30 rumah bantuan @ rumah Rp. 10.000.000,- =Rp.300.000.000 Kalau yang anggaran APBD Kab. Di Bapermas. • Program Pemberdaan Fakir Miskin sasaran 51 kelompok bantuan @ kelompok Rp. 20.000.000,- = Rp. 1.020.000.000 • Program Keluarga Harapan (PKH) = Rp. 31.222.892.500 RDP- JUNI 2009

  15. 3 PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

  16. ALOKASI ANGGARAN DIT. PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN TAHUN 2013 DEKON Rp. 38.601.000.000,- PUSAT Rp. 253.249.000.000,- Jumlah anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 291.850.000.000,-

  17. TARGET DAN SASARAN TAHUN 2013 • Usaha EkonomiProduktif (UEP) KUBE Sebanyak 89.310 KK (8.931 KUBE), Pusatsebanyak 5.331 KUBE danDekonsentrasisebanyak 3.600 KUBE. • RehabilitasiSosialRumahTidakLayakHuni (RS-RTLH) sebanyak 2.000 Unit. • RehabilitasiSosialRumahTidakLayakHuni (RS-RTLH) melaluiBedahKampungsebanyak 2.000 Unit. • SaranaLingkungan (Sarling) sebanyak 50 Unit. • AdvokasiDesaMiskin (ADEM) DI 10 Kabutersebanyak 600 KK. • PendampingDesasebanyak 550 orang, Kecamatansebanyak 256 orang, PendampingKabupatensebanyak 128 orangdanProvinsisebanyak 32 orang ,- selama 9 bulan

  18. PENGERTIAN / ISTILAH • PenanggulanganKemiskinanPerdesaan: Kebijakan, program dankegiatan yang dilakukanterhadaporang, keluarga, kelompokdanataumasyarakat yang tidakmempunyaiataumempunyaisumbermatapencahariandantidakdapatmemenuhikebutuhan yang layakbagikemanusiaandiperdesaan. • Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Himpunandarikeluarga yang tergolongmasyarakatmiskin yang dibentuk, tumbuhdanberkembang, salingberinteraksiantarasatudengan lain, dantinggaldalamsatuanwilayahtertentudengantujuanuntukmeningkatkanproduktifitasanggotanya, relasisosial yang harmonis, memenuhisosial yang dialaminyadanmenjadiwadahpengembanganusahabersama. • RehabilitasiSosialRumahTidakLayakHuni (RS-RTLH) : Upayamemperbaikikondisirumahbaiksecaramenyeluruhmaupunsebagiansehinggaterciptakondisirumah yang layaksebagaitempattinggal. • SaranaPrasaranaLingkungan (SARLING) : Fasilitasumummilikmasyarakat yang bergerakmaupuntidakbergerak yang dibangungunameningkatkankualitaskehidupan.

  19. Program PenanggulanganKemiskinanPerdesaanmelaluiKegiatan : a.Kelompok Usaha Bersama (KUBE) • Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) c. Sarana Lingkungan (Sarling)

  20. Sasaran Kelompok Usaha Bersama KUBE • KUBE produktif/KUBE bentukan baru. • Setiap KUBE beranggotakan 10 KK. • Anggota berusia 18 Tahun keatas sudah berkeluarga dan masih produktif. • Untuk Pusat diprioritaskan di 50 Kabupaten Tertinggal, Eksit PKH, Kabupaten Perbatasan antar Negara, Reguler, Quick Wins dan MBR NTT. • Proposal By Name By Address yang diusulkan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial Kabupaten ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi.

  21. PrioritasKabupaten yang akan mendapatkan KUBE • Memiliki Pendamping Kecamatan dan Desa yang berasal dari unsur TKSK, Karang Taruna, PSM atau Orsos. • Memiliki KUBE produktif/KUBE bentukan baru. • Kabupaten yang bersedia menyiapkan dana APBD sebagai dana penyertaan (Cost Sharing). • Setelah selesai program, khusus untuk pendampingan bagi Pendamping Sosial di Kecamatan dan Desa dalam rangka keberlanjutan program dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD.

  22. PROSES PENGUSULAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN Mensos / DitjenDayasos&Gulkin Menetapkan Kabupaten Rekomendasi UsulanKabupaten Gubernur Cq.DinasSosial Proprosal Program (BNBA, Pendamping) Bupati Cq.DinasSosial Camat Ka. Desa

  23. PEMBENTUKAN KUBE • TahapPersiapan • Identifikasidanseleksi • Orientasidanobservasi • Penyuluhansosial • BimbinganSosialDasar 2. TahapPelaksanaan • Penjajaganlokasidanpemetaankebutuhan • Sosialisasi • PenyerahanBantuan • Monitoring danEvaluasi

  24. APBN • NON APBN • APBD • NON APBD 3. SumberPendanaan KUBE 4. MekanismePenyaluranBantuan • Baik APBN maupun APBD anggarannyadisalurkanlangsungke KUBE melaluirekening Bank. • Biayaoperasionaldisalurkanmelaluirekening bank. • Honor Pendampingdisalurkanmelaluirekening bank.

  25. DiajukanmelaluiSuratPerintahMembayarLangsung (SPM-LS). • KPPN Jakarta II melakukanpengujianatas SPM-LS. • Pencairandanadi bank dilakukanoleh KUBE denganpengajuan proposal yang telahdisetujuiolehKadisKabupaten. 5. Pencairan Dana 6. MekanismePemanfaatanBantuan • Diajukanuntukkegiatanusaha KUBE. • Pembelianbaranguntukusaha KUBE harussesuaidengan proposal. • Pemanfaatandana KUBE untukmemiliki input produksisepertibahanmentahdanbenih

  26. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Mensos/ DitjenDayasos&Gulkin ALUR PELAPORAN Pendamping Provinsi DinasSosial Provinsi Pendamping Kabupaten DinasSosial Kabupaten Pendamping Kecamatan Pendamping Desa Pendamping KUBE

  27. . PROGRAM KELUARGA HARAPAN RDP- JUNI 2009

  28. PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2011 Penyaluranbantuan PKH langsungkepada RTSM melalui Kantor Pos. Penyalurandilaksanakan 4 tahapdenganrinciansebagaiberikut : 3. Di bandingkandenganalokasidana penyaluran PKH terdapat selisihkurang :Rp. 10.967.200.000 – Rp. 10.747.350.000 = Rp. 219.850.000

  29. PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2012

  30. PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2013

  31. Kendala-KendaladalamPelaksanaan PKH Tahun 2011 • Kendala Penyaluran : • Banyaknyapengurus RTSM yang merantaukeluarwilayahProvinsi (Boro) sehinggabantuanbelumbisadiambil • Adanyapengurus RTSM yang pindahalamatkeluarwilayahKab. Wonogirisehinggabantuantidakbisadiambil • AdanyaKartu PKH pengurus RTSM yang hilangsehinggamenghambat proses pengambilanbantuan di Kantor Pos. • KendalaMelaksanakanKewajibanPeserta PKH : • AdanyakaderPosyandu yang tidakmaumenimbanganakusia 5-6 tahun (TK). • SeringnyaIbuhamil yang memeriksakankandungannyaberpinda-pindahdalammenggunakanpelayanankesehatan

  32. 3. KendalaPelayananKesehatanbagipeserta PKH yang tidakmempunyaikartuJamkesmas : • MasihadakeraguanbagiPuskesmasdalammenerimapasiendaripeserta PKH. • Cara mengekliemkanpasien yang menggunakankartu PKH • AdanyaPuskesmas yang memintasuratresmidari DKK dalammelayananipasiendaripeserta PKH. 4. KendalaVerifikasi : • Adanyaanakdidikpeserta PKH yang sekolah di luarwilayahKab. Wonogiri • Masihadanyasekolahan yang kurangmembantudalammelakukanabsensianakdidiknya yang masukpeserta PKH.

  33. Harapan • Adanya komitmen dan koordinasi yang baik antar SKPD dalam mensukseskan Program KeluargaHarapan (PKH). • Dukungan dan Peransertasecara aktifdaripenyedialayananKesehatan(POSYANDU, PUSKESMAS, DKK) & layanan Pendidikan( SD/MI, SMP/MTs, Dinas Pendidikan, Kant. Kementrian Agama) sangatdiharapkandan mohon unt terus ditingkatkan karena Program PKH adalah Program Nasional Bukan Program Kementerian atau SKPD tertentu. • UntukpelayananPendidikanmohondukungandalamVerifikasi / Absensianakdidikpeserta PKH olehWaliKelas & KepalaSekolah (sesuaiblangko di berikanpendamping PKH). • Mohonadasuratresmidari DKK kepadaPuskesmasdalampelayanankesehatanbagi RTSM peserta PKH yang menggunakankartu PKH, termasuktata carapengajuan klaim.

  34. Bantuan kemiskinan dari Dinsos Prop: • Bantuan permakanan untuk lansia non potensial 64 orang @ orang Rp. 500.000,- = Rp. 32.000.000,- • Jaminan Sosial Gotong Royong sasaran 2 kelompok bantuan @ kelompok Rp. 20.000.000,- =Rp.40.000.000 • UEP (Usaha Ekonomis Produktif) Penderita cacat sasaran 40 penca @ Rp. 1.000.000,- =Rp.40.000.000 • Peningkatan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi sasaran 100 orang @ Rp.1.000.000,- =Rp.100.000.000,- jumlah =Rp.212.000.000,- RDP- JUNI 2009

  35. Bantuan kemiskinan dari Dinsos Kab. • PengentasanKemiskinan (Taskin) sasaran 160 orang @ orangRp 500.000,- = Rp. 80.000.000 • Pemberdayaanlansiasasaran 30 orang @ orang Rp. 450.000,- = Rp. 13.500.000 • Penanyantunanlansia non potensiansasaranya 672 orang @ orangRp. 500.000,- = Rp. 336.000.000 • BantuanWanitaRawanSosialsasaran 124 0rang @ orangRp. 500.000,- , = Rp. 62.000.000 diperubahan 130 orangbantuan @ orang Rp. 1.000.000,- = Rp. 130.000.000 Jumlah = Rp.621.500.000 RDP- JUNI 2009

  36. TERIMA KASIH

More Related