1 / 21

PUBLIC HEARING

KONSEP PEMBERLAKUAN sni GULA KRISTAL PUTIH SECARA WAJIB. DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2012. PUBLIC HEARING. Sumber : Dewan Gula Indonesia (DGI) 2012. TON. TAHUN. Catatan : Produksi GKP berasal dari gula tebu dan pengolahan raw sugar.

valentine-gaines
Télécharger la présentation

PUBLIC HEARING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSEP PEMBERLAKUAN sniGULA KRISTAL PUTIH SECARA WAJIB DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2012 PUBLIC HEARING

  2. Sumber : Dewan Gula Indonesia (DGI) 2012

  3. TON TAHUN Catatan : Produksi GKP berasal dari gula tebu dan pengolahan raw sugar Sumber : Dewan Gula Indonesia (DGI) 2012

  4. Sumber : Dewan Gula Indonesia (DGI) 2012

  5. Sumber : Dewan Gula Indonesia (DGI) 2012

  6. LATAR BELAKANG SNI WAJIB GKP • Peredaran gula konsumsi yang tidak sesuai standar GKP. • Semakin berkembangnya tuntutan konsumen terhadap produk yang bermutu dan aman. • Perlunya peningkatan daya saing di pasar. • Tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Kebijakan Gula di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dan meminta Pemberlakuan SNI Wajib Gula Kristal Putih dipercepat. • Sesuai dengan hasil pertemuan di Bali tanggal 20 Maret 2012 yang dilaksanakan Dewan Gula Indonesia. • Kesepakatan PTPN, PG, DGI, dan stakeholder terkait dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2012 di Kementerian Pertanian untuk pemberlakuan SNI wajib GKP.

  7. PERMENTAN PEMBERLAKUAN SNI GKP SECARA WAJIB TERDIRI DARI : • Menimbang a. bahwa gula kristal putih merupakan salah satu komoditas strategis sektor pertanian; b. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; c. bahwa dalam rangka menjamin mutu dan keamanan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat maka perlu dilakukan upaya perbaikan mutu gula kristal putih; d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan pemberlakuan secara wajib SNI 3140.3:2010/Amd 1.2011 Gula Kristal Putih atau revisinya;

  8. PERSYARATAN MUTU GULA KRISTAL PUTIH (GKP) SESUAI SNI 3140.3:2010 GULA KRISTAL-BAGIAN 3:PUTIH

  9. ISI PERATURAN Terdiri dari : 11 Pasal, 29 Ayat

  10. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemberlakuan SNI GKP secara wajib Tujuan : • memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran produk gulakristalputihyang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya; • memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran gulakristalputih; • mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan peredaran gulakristalputih; • meningkatkan daya saing gulakristalputih.

  11. Gula kristal putih produksi dalam negeri dan/atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI GKP. • Gula kristal putih sebagaimana dimaksud diatas berlaku untuk Gula Kristal Putih dengan nomor Pos Tarif HS. 1701.91.00.00 dan ex 1701.99.90.00. • Gula kristal putih yang tidak memenuhi SNI GKP dilarang untuk diedarkan.

  12. Perusahaan yang memproduksi atau yang mengimpor gulakristalputihwajib menerapkan ketentuan SNI GKP yang dibuktikan dengan SPPT-SNI. • Perusahaan gulakristalputih yang telah memiliki SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan ditempat yang mudah di baca dan tidak mudah hilang. Tanda SNI padakemasanharusmudahterbacadantidakmudahhilang yang berisiinformasisekurang-kurangnyameliputi : • nama produsen; • nama barang/no. kemasan/kode partai (lot); • jenis mutu; • nama/kode/eksportir/ importir; • beratbersih; • membubuhkantanda SNI yang dilengkapidenganNomorSNI serta kode LSPro yang menerbitkan lisensi, sesuai dengan ketetapan KAN.

  13. SPPT-SNI diterbitkan oleh LSPro setelah melalui pengujian oleh laboratorium Tipe 5C - Penilaian sistem mutu - Pengujian sample Penilaian dalam rangka penerbitan SPPT-SNI mengacu pada Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 302-2006 Penilaian kesesuaian-Fundamental Sertifikasi produk melalui skema sertifikasi

  14. Sisteminimencakuppenilaianpenerapan SMMKP danpengambilancontoholehpetugas PPC dipabrikdandipasar. Untukmenjaminkonsistensipenerapan SMMKP, dilakukansurveilandipabrikdanpasar. Sistemsertifikasiinimencakup : Permintaansampelolehlembagasertifikasi Determinasikarakteristikmelaluipengujianatauasesmen. Asesmenawalterhadapsistemmutudanpengambilansampeldipabrikdandipasar. Evaluasilaporanpengujianatauasesmen. Pengambilankeputusan Penerbitanlisensi PadaSurveilandilakukan audit sistemmutudanpengambilansampeldaripabrikdanpasar. Tipe 5C

  15. SKEMA PENERAPAN SNI GKP WAJIB 1 2 4 3 LS-PRO LABORATORIUM UJI PABRIK GULA 6 5 KONSUMEN

  16. Gulakristalputih yang berasaldariimpor, harus disertai dengan SPPT-SNI yang dilampiri Sertifikat Hasil Uji (SHU)/Certificate of Analysis (CoA) SPPT-SNI diterbitkan oleh LSPro yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Negara asal. SHU/CoA diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Negara asal Badan akreditasi negara asal harus melakukan saling pengakuan (Mutual Reqognition Arrangement/MRA) dengan KAN. Jika Badan Akreditasi Negara asal belum atau tidak melakukan saling pengakuan (Mutual Reqognition Arrangement/MRA) maka SPPT-SNI diterbitkan oleh LSPro Indonesia.

  17. Pembinaan terhadap penerapan SNI GKP dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Daerah yang membidangi perkebunan. • Pengawasan dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI dan OKKP • LSPro berkewajiban melaporkan setiap penerbitan SPPT-SNI GKP kepada Dirjen PPHP sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. • OKKP dapat melakukan uji petik secara teknis terhadap kinerja LSPro Pembinaandan Pengawasan

  18. Peraturaniniberlaku 24 bulansejaktanggalditetapkan. PEMBERLAKUAN

  19. TerimaKasih

  20. DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK RUANG LINGKUP : SNI 3140:3:2010 Gula kristal - Bagian 3 : Putih

  21. LABORATORIUM PENGUJIAN YANG TERAKREDITASI RUANG LINGKUP : SNI 3140:3:2010 Gula kristal - Bagian 3 : Putih

More Related