SUBJEK PAJAK

1. SUBJEK PAJAK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012 MOH. SALEH ISMAIL & RUSDIANTO SESUNG enny, 2008

2. SUBJEK PAJAK • Pengertian Subjek pajak tidak ditentukan di dalam UU KUP. • Subjek Pajak adalah orang, atau badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi persyaratan subjektif. • Jika Subjek pajak itu telah memenuhi syarat objektif, maka disebut sebagai Wajib Pajak. enny, 2008

3. SUBJEK PAJAK SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI BADAN PENGUSAHA Persyaratan subjektif enny, 2008

4. WAJIB PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UU PPh BADAN NPWP UU PPN NPPKP PENGUSAHA Persyaratan subjektif dan objektif enny, 2008

5. WAJIB PAJAK WAJIB PAJAK Orang Pribadi Badan Keryawan Pengusaha Omzet <4,8 M Omzet >4,8 M PenghitunganPPh Menghitung Neto Gaji Bersih Norma/ Perkiraan Pembukuan Pembukuan Menghitung PKP Dikurangi Biaya Pengeluaran Dikurangi PTKP Menghitung Tarif Tarif Lapisan PKP 25% enny, 2008

6. DEFINISI Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tdak melakukan usaha yang meliputi : • Orsospol • Organisasi lainnya • Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif • Bentuk Usaha Tetap • Perseroan terbatas • Perseroan komanditer • Perseroan lainnya • BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun • Firma • Kongsi • Koperasi • Dana Pensiun • Persekutuan • Perkumpulan • Yayasan • Ormas enny, 2008

7. DEFINISI Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPn BM enny, 2008

8. LINGKUP SUBJEK PAJAK SUBJEK PAJAK Orang Pribadi Badan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak Bentuk Usaha Tetap • Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan • Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. enny, 2008

9. SP : WARISAN • Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris • Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya enny, 2008

10. SP : BENTUK USAHA TETAP • Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. • Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. enny, 2008

11. MACAM2 SUBJEK PAJAK SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI LUAR NEGERI Orang Pribadi Orang Pribadi Badan Badan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak enny, 2008

12. SP DN : ORANG PRIBADI • SYARAT SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI ORANG PRIBADI Bertempat tinggal di Indonesia, Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. • Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. • Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak enny, 2008

13. SP DN : BADAN • Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. • Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia enny, 2008

14. SP LN : ORANG PRIBADI • Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan • Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia enny, 2008

15. SP LN : BADAN • Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, • yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atauyang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. • Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. enny, 2008

16. PERBEDAAN PRINSIPIL WP DALAM NEGERI WP LUAR NEGERI Dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia Dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan (Psl 26 UU PPh) Tidak wajib menyampaikan SPT PPh karena kewajiban pajaknya bersifat final • Dikenai pajak yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia • Dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. • Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

17. BENTUK USAHA TETAP (WP LN) Bentuk usaha tetap (a permanent establishment)a dalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: • Tempat kedudukan manajemen; • Cabang perusahaan; • Kantor perwakilan; • Gedung kantor; • Pabrik; • Bengkel; • Gudang; • Ruang untuk promosi dan penjualan; enny, 2008

18. Lanjutan…. • Ruang untuk promosi dan penjualan; • Pertambangan dan penggalian sumber alam; • Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; • Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan; • Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; • Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; • Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; • Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; • komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. enny, 2008

19. KLASIFIKASI BUT • BUT FASILITAS FISIK • Perusahaan Asing yang memilikifasilitasfisikdi Indonesia, sepertikedudukanmanajemen, cabang, kantor, pabrik, bengkel, gudang, dantempateksplorasisumberdaya. • 2. BUT AKTIVITAS • Menjalankanjasa-jasa (furnishing services) di Indonesia • 3. BUT KEAGENAN • Menjalankanusahabertndakuntuk/atasnamaperusahaanasing (dependent agent) • BUT ASURANSI • Jenis BUT inidilarangdi Indonesia kecualidalambentuk joint venture. http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=25&q=&hlm=3# enny, 2008

20. DIKECUALIKAN DARI SUBJEK PAJAK Kantor perwakilan negara asing; Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; Organisasi-organisasi internasional dengan syarat : Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; enny, 2008

21. PENDAFTARAN • Wajib Pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Ditjen Pajak untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak) • Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib mendaftarkan ke Kantor Ditjen Pajak untuk mendapatkan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pejak) • Jika dalam perkawinan terdapat perjanjian pemisahan kekayaan, maka Istri juga wajib mendaftarkan atas namanya sendiri untuk mendapatkan NPWP dan NPPKP. • Jika wajib pajak itu pengusaha (orang pribadi atau badan), maka disamping diwajibkan untuk mendaftarkan ke Kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya, juga diwajibkan mendaftarkan ke Kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak itu dilakukan. enny, 2008

22. TERIMA KASIH...!!! enny, 2008