1 / 13

DASAR DASAR PERPAJAKAN

DASAR DASAR PERPAJAKAN. DEFINISI. DR. ROCMAT SOEMITRO, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapa dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraperstasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunkan untuk membayar pengeluaaran umum.

wardah
Télécharger la présentation

DASAR DASAR PERPAJAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DASAR DASAR PERPAJAKAN DEFINISI

  2. DR. ROCMAT SOEMITRO, SH • Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapa dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraperstasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunkan untuk membayar pengeluaaran umum

  3. DISEMPURNAKAN • Pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiauyai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunaka untuk saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik invesment

  4. S.I DJAJADININGRAT • Pajak Sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedukdukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal bakil dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

  5. CIRI CIRI YANG MELEKAT PADA DEFINISI PAJAK • Dipungut Berdasarkan UU • Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah • Dipungut Oleh Pemeritah Pusat maupun daerah • Diperuntukan oleh pengeluaran pemerintah

  6. Pemahaman Dasar • 2 (dua) tipe pajak • 3 (tiga) pilar perpajakan • Asas pemajakan • Sistem pemungutan yang dianut • Sistem kredit yang dianut • Sistem pelunasan • Sistem Restitusi • Kepastian hukum & Daluarsa

  7. Tipe Pajak • Pajak Langsung: • Pajak yang dikenakan terhadap diri wajib pajak & tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain • Pajak Subjektif (besarnya memandang kemampuan /status WP) • Pajak Tidak Langsung • Pajak yang dikenakan dapat dilimpahkan kepada pihak lain • Pajak Objektif (besarnya tidak memandang kemampuan/ status WP)

  8. Asas Pemajakan • Hak suatu pemerintahan (negara) untuk memungut atau mengenakan pajak: • Asas Domisili • Asas Sumber • Asas Kebangsaan

  9. Sistem Pemungutan • Official Assesment • Self Assesment • Witholding

  10. LingkupPajak • Pajak Pusat, Pajak Daerah, Retribusi yang dibayarkan kepada pemerintah merupakan pajak. • Setiap tambahan pengeluaran non-generik usaha yang tidak dapat dikurangkan terhadap DPP, sehingga mengurangi kemakmuran pemegang saham, dikatagorikan sebagai pajak • Fasilitas Perpajakan

  11. Harga Pokok B. Umum Lain-lain Total Beban NDE Tarif x Pajak Tarif x Laba Stl Pajak Pajak Deviden Setelah Pajak Cara Pandang Profesi & Fiskus Penghasilan Laba sebelum Pajak DPP

  12. Harga Pokok B. Umum Lain-lain Total Beban NDE Pajak & Pajak NDE Pajak Tarif x Laba Stl Pajak Pajak Deviden Setelah Pajak Cara Pandang Investor Penghasilan Laba sblm Pajak

  13. Lingkup (lanjutan)Non- Pajak • Pengendalian Devisa • Kondisi Hukum • Infrastruktur fisik & keuangan • Perburuhan • Kondisi Politik • Dll

More Related