240 likes | 622 Vues
KEPAILITAN. 1.PENGERTIAN. 1.MENURUT UU 37/2004 TTG KEPAILITAN DAN PKPU:KEPAILITAN ADALAH SITA UMUM ATAS SEMUA KEKAYAAN DEBITUR OLEH KURATOR DI BAWAH PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS; 2.FRED B.G.TUMBUHAN:SITA UMUM SELURUH KEKAYAAN DEBITUR U/ KEPENTINGAN KREDITUR;
E N D
1.PENGERTIAN • 1.MENURUT UU 37/2004 TTG KEPAILITAN DAN PKPU:KEPAILITAN ADALAH SITA UMUM ATAS SEMUA KEKAYAAN DEBITUR OLEH KURATOR DI BAWAH PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS; • 2.FRED B.G.TUMBUHAN:SITA UMUM SELURUH KEKAYAAN DEBITUR U/ KEPENTINGAN KREDITUR; • 3.J.B.HUIZINK:SITA UMUM BARANG2 DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN SEMUA KREDITUR SECARA BERSAM-SAMA; • 4.SUDARGO GAUTAMA:SITAAN MENYELURUH ATAS SEGALA HARTA BENDA SI PAILIT; • 5.MUNIR FUADY:SITAAN UMUM ATAS DAN TERHADAP HARTA DEBITUR AGAR DICAPAI PERDAMAIAN ATAU AGAR HARTA TSB DAPAT DIBAGIKAN SECARA ADIL DAN PROPORSIONAL. • 2.SECARA ETIMOLOGIS:PAILIT (FAILITE, FAILLIET, TO FAIL) BERARTI KEMACETAN MELAKUKAN PEMBAYARAN HUTANG.
II.KONSEP DASAR KEPAILITAN • PASAL 1131 & PASAL 1132 KUH PERDATA,YANG MENYATAKAN BAWA : • SEMUA HARTA KEKAYAAN(ASSET) DEBITUR MENJADI AGUNAN BAGI PELAKSANAAN KEWAJIBAN DEBITUR ATAS SEGALA PERIKATAN YG DIBUAT OLEH DEBITUR(PSL 1131); • ASSET TERSEBUT DIPERUNTUKKAN BAGI SEMUA KREDITUR KARENA ITU PERLU ADANYA ATURAN MAIN CARA MEBAGI ASSET TSB(PSL 1132).
III.SEJARAH KEPAILITAN • 1.ZAMAN ROMAWI:KALAU DEBITUR WANPRESTASI HARUS BERTANGGUNGJAWAB SECARA FISIK (KERJA PAKSA, DISANDERA,DIJADIKAN/DIJUAL SBG BUDAK); • 2.ZAMAN YUNANI KUNO,JENAZAH DEBITUR DPT DISITA SBG JAMINAN UTANG; • 3.DLM PERKEMBANGANNYA(ABAD KE 2 MASEHI) PERBUDAKAN DIHAPUS,TTP MASIH DILAKUKAN PENYANDERAAN (GIJZELLING) & TERAKHIR PENYANDERAAN BUKAN PADA FISIK DEBITUR TTP PADA HARTA DEBITUR(MISSIO IN BONA=HARTA KEKAYAAN DEBITUR DIJUAL U/MELUNASI HUTANG). • 4.HINDIA BELANDA: • A.DIATUR PADA KUH DAGANG (KHUSUS UNTUK PEDAGANG/PENGUSAHA); • B. REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) UNTUK YG BUKAN PEDAGANG/PENGUSAHA; • C.FAILLISSEMENTSVERORDENING (ST.105-217) MULAI BERLAKU TGL 1 NOPEMBER 1905(DGN BERLAKUNYA FAILLESSEMENTSVERORDENNG INI,KETENTUAN A DAN B TSB DI ATAS DICABUT) ; • D.PERPU NMR 1 TAHUN 1998 YG MENJADI UU NMR 4 AHUN 1998; • E.UU NMR 37 TAHUN 2004 TTG KEAPILITAN DAN PKPU MULAI BERLAKU TGL 18 OKT.2004.
IV.SUMBER HUKUM KEPAILITAN • 1.KUH PERDATA; • 2.UU NMR 37 THN 2004 TTG KEPAILITAN DAN PKPU; • 3.KUH PIDANA; • 4.UU NMR 40 THN 2007 TTG PT.
V.ASAS-ASAS KEPAILITAN • 1.KESEIMBANGAN; • 2.KELANGSUNGAN USAHA; • 3.KEADILAN; • 4.INTEGRASI’
VI.TUJUAN KEPAILITAN • 1.PEMBAGIAN YG SAMA HARTA DEBITUR • KEPADA KREDITUR; • 2.MENCEGAH DEBITUR MERUGIKAN • KREDITUR; • 3.MELINDUNGI DEBITUR YG BERITIKAD BAIK.
VII.YG DPT MENGAJUKAN KEPAILITAN • 1.DEBITUR YBS; • 2.KREDITUR; • 3.KEJAKSAAN; • 4.BANK INDONESIA; • 5.BAPEPAM; • 6.MENTERI KEUANGAN.
VIII.YG DPT DIMOHONKAN PAILIT • 1.MANUSIA DAN BADAN USAHA (FIRMA DAN • CV); • 2.BADAN HUKUM (PT,YAYASAN,KOPERASI,DLL); • 3.HARTA WARISAN(PSL 207-211 UU • KEPAILITAN DAN PKPU 2004).
IX.SYARAT KEPAILITAN • 1.DEBITUR MEMPUNYAI DUA/LEBIH • KREDITUR; • 2.TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA SATU • HUTANG YG JATUH TEMPO DAN DAPAT • DITAGIH;
X.AKIBAT HUKUM KEPAILITAN • 1.TERHADAP HARTA DEBITUR,DIKENAKAN SITA UMUM; • 2.TERHADAP DEBITUR,YBS DILARANG MENGURUS • HARTANYA; • 3.TERHADAP EKSEKUSI HARTA,HARUS DIHENTIKAN KECUALI • U/ KREDITUR SEPARATIS; • 4.TERHADAP ERJANJIAN TIMBAL BALIK,KREDITUR BERHAK • MI NTA KEPASTIAN; • 5.TERHADAP KEWENANGAN BERTINDAK DEBITUR,BERLAKU • REZIM ACTIO PAULIANA; • 6.TERHADAP BARANBG JAMINAN,EKSEKUSI BAGI KREDITUR • SEPARATIS ATAU PENANGGUHAN PALING LAMA 90 HARI.
XI.PENGAWASAN HARTA PAILIT • DILAKUKAN OLE • 1.AKIM PENGAWAS; • 2.KURATOR (SWASTA); • 3.BALAI HARTA PENINGGALAN (INSTANSI • YANG BERADA DIBAWAH KEMKUMHAM • RI=KURATOR PEMERINTAH).
XII.BERAKHIRNYA KEPAILITAN • 1.TERJADI PERDAMAIAN; • 2.INSOLVENSI DILANJUTKAN • LIKUIDASI(PEMBERESAN); • 3.REHABILITASI.
XIII.UPAYA HUKUM KEPAILITAN • 1.KASASI KE MAHKAMAH AGUNG; • 2.PENINJAUAN KEMBALI(PK) KALAU ADA • NOVUM(BUKTI BARU)YG SIGNIFIKAN.
XIV.REFORMASI DI BIDANG KEPAILITAN • 1.REFORMASI SUBSTANSIAL:PENAMBAHAN SUSBTANSI BARU SEPERTI:MENKEU BERHAK MENGAJUKAN PAILIT,PEMBATASAN WAKTU 30 HARI MJD 60 HARI,PIHAK DI LUAR PERKARA BERHAK AJUKAN KASASI,PUTUSAN BERLAKU MULAI PUKUL 00.00/HARI YBS PADA MENIT PERTAMA; • 2.REFORMASI INSTITUSIONAL:PEMBENTUKAN 5 PENG.NIAGA DAN KOMPETENSI RELATIF DAN KOMPETENSI ABSOLUT PENG.NIAGA; • 3.REFORMASI PERSONAL:PEMBERIAN OTORITAS HANYA KEPADA ADVOKAD DAN PENGANGKATAN HAKIM PENG.NIAGA,KURATOR SWASTA(DISAMPING KURATOR PEMERINTAH),PANITERA DAN JURU SITA; • 4.REFORMASI KULTURAL:DARI PRIMITIF KE MODERN,DARI DEBT COLLECTOR KE KURATOR,KEPAILITAN SBG TINDAKAN LEGAL,MEMBANGUN PERSEPSI KEPAILITAN DARI NEGATIF MJD POSITIP.
XV.PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG(PKPU) • 1.DIATUR PADA SL 222-294 UU KEPAILITAN DAN PKPU 2004; • 2.YG BERHAK MEMOHON: • DEBITUR,KREDITUR,BI,BAPEPAM,MENKEU; • 3.SYARAT PENGAJUAN PKPU: • A.DEBITUR TDK MAMPU ATAU MERASA TDK AKAN MAMPU MEMBAYAR UTANG2NYA YG SUDAH JATUH TEMPO DAN DPT DITAGIH(TUJUANNYA PD UMUMNYA MERENCANAKAN PERDAMAIAN); • B.KREDITUR YG MEPERKIRAKAN DEBITUR TDK DPT ATAU MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANG2NYA. • 4.PENG.NIAGA SEGERA MENGABULKAN PERMOHONAN DGN MENETAPKAN PENUNDAAN SEMENTARA DAN MENUNJUK HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS(3 HARI PABILA PEMOHONNNYA DEBITUR DAN 20 ARI PABILA PEMOHONNYA KREDITUR);
5.PENG.NIAGA MEMANGGIL DEBITUR DAN KREDITUR GUNA MEMUTUSKAN APAKAH PERMOHONAN PKPU YG TETAP AKAN DIKABULKAN; • 6.PENETAPAN PKPU HARUS DISETUJUI MINIMAL ½ DEBITUR KONKUREN YG HADIR MEWAKILI MINIMAL 2/3 SELURUH TAGIHAN KREDITUR KONKUREN DAN DISETUJUI ½ DEBITUR SEPARATIS YG HADIR DAN MEWAKILI 2/3 DARI SELURUH KREDITUR SEPARATIS; • 7.PKPU SEMENTARA BERAKHIR KARENA TIDAK DISETUJUINYA PKPU TETAP DAN BERAKIBAT DEBITUR MENJADI PAILIT;
8.PKPU TETAP DPT DIAKHIRI (PSL 255): • A.DEBITUR BERTINDAK DGN ITIKAD BURUK; • B.DEBITUR TELAH ATAU MENCOBA MERUGIKAN KREDITUR; • C.DEBITUR TANPA ERSETUJUAN PENGURUS MELAKUKAN TINDAKAN KEPENGURUSAN &KEPEMILIKAN(MELANGGAR PSL 240); • D.KONDISI DEBITUR TDK DPT DIHARAPKAN DPT MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PD WAKTUNYA; • -DLM HAL DEMIKIAN,DEBITUR DINYATAKAN PAILIT.
9.DEBITUR YG MENGAJUKAN PKPU DPT MENGAJUKAN PERDAMAIAN;APABILA PERDAMAIAN DITERIMA DEB.TDK PAILIT,SEBALIKNYA KALAU DITOLAK DEB.PAILIT • 10.AKIBAT HUKUM PKPU: • A.TANPA PERSETUJUAN PENGURUS DEB.TDK BOLEH MELAKUKAN TINDAKAN KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN; • B.DEBITUR TDK BOLEH DIPAKSA MEMBAYAR UTANG2NYA; • C.TERHADAP ERJANJIAN TIMBAL BALIK,PIHAK LAINNYA DPT MINTA KPD PENGURUS KEPASTIAN KELANJUTAN PELAKSANAAN PERJANJIAN; • D.DEBITUR DPT MENGHENTIKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA.