1 / 8

PENERAPAN KPE DI INDONESIA

PENERAPAN KPE DI INDONESIA. KELOMPOK 5 Roby Hermawan (2012.233.00.152) Marselinus Domaking (2012.233.00.147) Ayu Febriyanti Asri (2012.241.00.133) Masniati Zaenal (2012.241.00.124) Ade Pungky Ambarwati (2012.241.00.115) Nurhikmah (2012.241.00.135)

yukio
Télécharger la présentation

PENERAPAN KPE DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENERAPAN KPE DI INDONESIA KELOMPOK 5 Roby Hermawan(2012.233.00.152) Marselinus Domaking (2012.233.00.147) Ayu Febriyanti Asri (2012.241.00.133) Masniati Zaenal (2012.241.00.124) Ade Pungky Ambarwati (2012.241.00.115) Nurhikmah (2012.241.00.135) Rizaldy Rachmansyah Haris (2012.241.00.209)

  2. GambarantentangKonsepdanKebijakanKartuPegawaiElektronikdi Indonesia • KartuPegawaiNegeriSipilElektronikataubiasanyakitakenaldengan KPE yaituKartuIdentitas yang memuat data PNS dankeluarganyasecaraelektronik. • Tujuandibuatnya KPE iniuntukmembentuksuatupelaksanaanpemerintahan yang baik, efisien, danefektif. • Adapunkebijakan yang dilakukanpemerintahdalammenerbitkan KPE, yaitu : • Untukmemudahkanpelayanankepada PNS, penerimapensiun PNS dankeluarganya. • Memberikanfasilitasmultifungsilayanankepada PNS yang lebihefektifdanefisienmelaluipenggunaan KPE.

  3. BadanKepegawaian Negara mencobamengimplementasikanKartuPegawaiElektronikdengandasarhukum yang melandasisebagaiberikut: • Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentangPokok-PokokKepegawaianPasal 12 Ayat (2) • PeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentangNomorIdentitasPegawaiNegeriSipildanPetunjukpelaksanaankonversiNomorIndukPegawai • PeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, PenetapandanPenggunaanNomorIdentitasPegawaiNegeriSipildanPedomanpelaksanaanpermintaan, penetapandanpenggunaanNomorIndukPegawai

  4. PeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentangKartuPegawaiNegeriSipilElektronikdanPetunjukpelaksanaanpenerbitanKartuPegawaiElektronik. • AdapunManfaatdari KPE kepada PNS antara lain : • Gaji • Kesehatan • Pensiun • THT • Tabungan perumahan; • Transaksikeuangan/perbankan

  5. Desain KPE • Microchip memuat data elektronikpemilik KPE antara lain : Data kepegawaian, sidikjari, data keluargadannamajabatan.

  6. KeberhasilanPenerapanKartuPegawaiElektronikdi Indonesia • Program pembuatankartuelektronikuntuk PNS inidisambutbaikolehperbankan. Kemungkinandapatlebihcepatdari target semulatahun 2015, dalampembuatankartuelektroniktersebutselainmelibatkan bank-bank BUMN juga bank milikpemerintahdaerahterutamamelaluiAsosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) • Sejakdirintistahun 2006 hinggaakhirDesember 2010,Badan KepegawaianNasional (BKN) telahmengimplementasikan 1,96 jutalembardanmenargetkanseluruh PNS, yang berjumlahsebanyak 4,8 jutaorangtelahmemilikinya paling lambattahun 2015.

  7. Kendala-kendaladalamPenerapan KPE di Indonesia • BelummeratanyasosialisasiPeraturanPerundang-undangan yang mengaturtentangpelaksanaanKartuPegawaiElektronikdanpetunjukteknisnya. • Alokasianggaran yang kurangmemadai • KurangadanyakomitmendariparapemimpinataupejabatbagiterlaksananyaKartuPegawaiElektronik • FaktorpenyebablainnyasepertibanyakPegawaiNegeriSipil yang beradadidaerah-daerahterpencil

  8. Saran-saran untukKeberhasilan KPE di Indonesia diMasa yang akandatang • Agar tercapaitujuandari program KPE inihal-hal yang perludiperhatikanantara lain : • MelakukansosialisasiPeraturanPerundang-undangan yang mengaturtentangpelaksanaan KPE danpetunjukteknisnyakepadaseluruh PNS. • Pengalokasiananggaran yang memadai. • Perluadanyakomitmendariparapemimpinataupejabatbagiterlaksananya KPE. • Pemerataanpembangunansampaikedaerah-daerahpelosok

More Related