SEKOLAH JAMINAN ANTI GAGAL

1. SEKOLAH JAMINAN ANTI GAGAL Disajikan pada: Kegiatan CLC di LPMP Sulawesi Utara Desember 2010

2. Profesional Leader Profesional Supervisor LPMP UNIVERSITAS HARAPAN PELANGGAN SEKOLAH JAMINAN ANTI GAGAL STANDAR-STANDAR Profesional Teacher DINAS PENDIDIKAN

3. DASAR PEMIKIRAN? jpalunsu@yahoo.com LPMP Sulut 2010

4. Sekolah merupakan sumber daya utama dalam menyiapkan masyarakat suatu bangsa yang terdidik dan mandiri

5. Sekolah sebagai sebuah bisnis, perlu melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan organisasi berbasis sekolah (satuan pendidikan) berdasar pada kebutuhan pelanggan yakni siswa dan orangtua siswa Kami puas Kami senang SEKOLAH BISNIS Dunia bisnis menjamin kepuasan pelanggan. Jaminan bahwa sekolah dapat menyiapkan siswa agar tidak gagal dalam proses pendidikannya.

6. KUNCI MUTU Sesuai standar (fitnessto standard) Sesuai penggunaan pasar/pelanggan (fitness to use) Sesuaiperkembangan kebutuhan (fitness to latent requirements) Sesuai lingkunganglobal (fitness to global environmental requirements)

7. TUJUAN • Mengembangkan sekolah yang memenuhi standar pelanggan; • Melakukan penjaminan terhadap pencapaian mutu pendidikan sesuai delapan SNP; • Menyiapkan program unggulan yang mendukung pencaian penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara; • Mendorong optimalisasi pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam pencapaian delapan SNP di Propinsi Sulawesi Utara;

8. KENAPA LPMP? Karena LPMP:

9. LPMP Sulut bertanggung jawab untuk memetakan dan melakukan penjaminan terhadap ketercapaian mutu pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Perlu mendekatkan secara lebih realistis antara LPMP Sulut sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan dengan sekolah-sekolah melalui berbagai strategi pengembangan dalam mencapai pemenuhan SNP Perlu memobilisasi sumber daya pendidikan melalui berbagai strategi serta memanfaatkan forum-forum pengembangan seperti KKG, MGMP, MKKS maupun MKPS yang sudah ada secara optimal, sehingga terjadi efek berganda (multiplier effect) bagi setiap sekolah. Perlu mengakomodasi kebutuhan, semangat dan program pemberdayaan potensi sekolah, memicu sekolah dan semua komponen pendidikan untuk bekerja secara profesional dalam menjamin kepuasan pelanggan dan LPMP Sulut sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan bertanggung jawab mengawal program-program penjaminan mutu. Perlu mendekatkan program pengembangan yang biasa dilakukan KKG, MGMP, MKKS dan MKPS khususnya pengembangan PTK melalui “mobile training” dan “tailor made training” dimana kelompok-kelompok pengembangan KKG, MGMP, MKKS dan MKPS akan menjadi wadah multipilier pemodelan.

10. STRATEGI Bagaimana?

11. Pemodelan TK/RA, SD, SMP, SMA/SMK KKG, MGMP, MKKS, MKPS 8 SNP Strateginya Semua jenjang yang dapat dilakukan pemodelan Semua kegiatan yang dapat dioptimalkan Target pemenuhan yang akan dicapai (disesuaikan dengan kesiapan sekolah)

12. S1 Pelatihan dan Pendampingan melalui KKG/MGMP/MKKS/MKPS KKG/MGMP/MKKS/MKPS S2 Peran LPMP: Menyusun program pendampingan, melaksanakan dan mengevaluasi program pendampingan Peran LPMP: Menyusun dan merancang program pelatihan, melaksanakan dan mengevaluasi program pelatihan Sn S3 PELATIHAN PENDAMPINGAN • Mobile Training • Tailor Made Training S6 S4 S5 Keterangan: Lingkaran besar menunjukkan kelompok KKG/MGMP/MKKS/MKPS Lingkaran kecil S1 sampai Sn menunjukkan sekolah-sekolah yang ada dalam forum KKG/MGMP/MKKS/MKPS S1 merupakan sekolah yang dijadikan model “Sekolah Jaminan Anti Gagal”

13. Pelatihan dan Pendampingan melalui KKG/MGMP/MKKS • PELATIHAN: • Kegiatan pelatihan dilakukan melalui forum KKG/MGMP/MKKS (mobile training) dimana sekolah lain yang tidak menjadi model dapat bersama-sama sekolah model memahami dan mengetahui aktifitas persiapan menuju “Sekolah Jaminan Anti Gagal” • Persiapan implementasi disajikan dalam bentuk pelatihan bagi sekolah model bersama sekolah lain melalui forum KKG/MGMP/MKKS dengan bantuan staf ahli. • Sekolah yang berada dalam forum KKG/MGMP/MKKS dapat meniru aktifitas persiapan yang dilakukan sekolah model untuk mempersiapkan sekolahnya dalam mengimplementasi konsep. • Topik pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan sekolah model (tailor made training) dan telah merupakan hasil kajian bersama terhadap delapan SNP. • PENDAMPINGAN: • Program pendampingan disusun bersama sekolah model dengan bantuan staf ahli dan dilakukan bersama melalui forum KKG/MGMP/MKKS. • Staf ahli mendampingi sekolah model dalam penyusunan instrumen implementasi model “Sekolah Jaminan Anti Gagal” mulai tahap analisis kebutuhan, penyusunan program, implementasi/pelaksanaan dan evaluasi. • Seluruh tahap implementasi harus merupakan kesepakatan semua pihak yang terkait yakni guru, manajemen sekolah, pengawas, Dinas Pendidikan, LPMP, Universitas. • Kesepakatan implementasi harus sudah ada sebelum penerapan model “Sekolah Jaminan Anti Gagal”. • Pendampingan dilakukan staf ahli dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kesiapan sekolah. • Setiap tahap pendampingan perlu di rekam dalam berbagai bentuk sehingga dapat menjadi acuan pengembangan selanjutnya.

14. Pelatihan dan Pendampingan melalui MKPS • PELATIHAN: • Kegiatan pelatihan dilakukan melalui forum MKPS dapat diselenggarakan pada sekolah yang menjadi model (mobile training) agar kajian tentang konteks kepengawasan pada konsep “Sekolah Jaminan Anti Gagal” dapat dipahami secara konkrit dan aktual • Topik pelatihan didasarkan pada kajian pentingnya bagian-bagian yang membutuhkan pengawasan (tailor made training) sesuai hasil kajian bersama terhadap delapan SNP dan pencapaian “Sekolah Jaminan Anti Gagal”. • PENDAMPINGAN: • Pelaksanaan pendampingan dilakukan oleh staf ahli yang dipercaya forum MKPS untuk mendampingi proses implementasi model “Sekolah Jaminan Anti Gagal” mulai tahap analisis kebutuhan, penyusunan program, implementasi/pelaksanaan dan evaluasi. • Seluruh tahap implementasi harus merupakan kesepakatan semua pihak yang terkait yakni, manajemen sekolah, pengawas, Dinas Pendidikan, LPMP, Universitas. Kesepakatan implementasi harus sudah ada sebelum penerapan model “Sekolah Jaminan Anti Gagal”. • Pendampingan dilakukan staf ahli dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kesiapan pengawas sekolah. • Setiap tahap pendampingan perlu di rekam dalam berbagai bentuk sehingga dapat menjadi acuan pengembangan selanjutnya.

15. Fase 1: Persiapan Fase 2: Pelaksanaan Fase 3: Evaluasi Tahun 1 Kelas 1-3 Kelas 1-3 Tahun 2 Kelas 4-6 Kelas 4-6 Kelas 1-3 Tahun 3 Kelas 4-6 Tahun 4 Alternatif 1

16. Fase 1: Persiapan Fase 2: Pelaksanaan Fase 3: Evaluasi Tahun 1 Kelas 1 Kelas 1 Tahun 2 Kelas 2 Kelas 2 Tahun 3 Kelas 3 Kelas 3 Tahun 4 Kelas 4 Kelas 4 Tahun 5 Kelas 5 Kelas 5 Tahun 6 Kelas 6 Kelas 6 Tahun 7 Tahun 8 Kelas 1 Tahun 9 Kelas 2 Alternatif 2

17. TERIMAKASIH