Negara dan Konstitusi

1. Negara dan Konstitusi • Apa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme? • Apa konstitusi dari NKRI dan apa saja isinya? • Apa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasar konstitusi negara? • Apa yang perlu dilakukan warga negara terhadap konstitusi negara?

2. Konstitusi • Konstitusi berasal dari kata constituer (bhs Perancis) yang berarti membentuk. Dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara • Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai negara. Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara • Berarti hukum dasar- nya negara, hukum tertinggi negara . Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis (pengertian luas) • Sebagai undang-undang dasar – nya negara (Konstitusi tertulis/ pengertian sempit) • Konstitusi penting bagi negara karena penyelenggaran bernegara diatur dan didasarkan atas konstitusi negara

3. Konstitusionalisme • Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, penyelenggaraan bernegara perlu diatur dan dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa aturan, penyelengaraan bernegara cenderung disalahgunakan • Ingat hukum besi kekuasaan; “power tends corrupt, absolute power corrupts absolutely” • Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi /undang –undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara • Konstitusi yg berpaham konstitusionalisme bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan thd hak hak dasar warga negara

4. Negara Konsitusional • Adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegara • Disamping itu konstitusi negara tsb haruslah memuat gagasan mengenai konstitusionalisme • Dengan demikian tidak setiap negara yang berdasar/memiliki konstitusi dinamakan negara konstitusional • Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara tersebut bersifat konstitusionalisme • Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi belum tentu menganut konstitusionalisme

5. Konstitusi NKRI • Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali perubahan (amandemen) menurut putusan MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 • Konstitusi lain yang pernah berlaku adalah KRIS (1949-1950) dan UUDS (1950-1959) • Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah hukum dasar tertulis (undang-undang dasar)

6. Isi Konstitusi • Berisi hal-hal yg mendasar, penting bagi negara • Umumnya bersifat garis-garis besar yang nanti dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundangan dibawahnya • Konstitusi negara umumnya berisi tentang identitas /organisasi negara, pola kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, aturan tentang perubahan konstitusi • Konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa ybs. • Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok Staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara

7. Isi UUD 1945 • Terdiri atas dua bagian : Pembukaan dan Pasal-pasal (Pasal II AT) • Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebagai perwujudan pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Pembukaan mrp pokok kaidah yang fundamental bagi NKRI • Nomor pasal mulai dari pasal 1 – pasal 37. Jumlah keseluruhan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan • Bagian pasal berisi pengaturan mengenai; identitas negara, lembaga negara, sistem pemerintahan negara, hubungan warga negara dengan negara, konsepsi negara , perubahan konstitusi , aturan peralihan dan aturan tambahan

8. Kesepakatan dasar mengenai UUD 1945 • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

9. Perubahan UUD 1945 • Perubahan atas UUD 1945 dilakukan dengan sistem amendemen (melampirkan naskah perubahan pada naskah asli) • Atau dilakukan dengan cara addendum (menyisipkan ke naskah konstitusi asli). Bagian yang diamandemen menjadi satu kesatuan dari konstitusi. Isi dari konstitusi asli yang belum berubah masih tetap eksis • Amandemen konstitusi berbeda dengan pembaharuan konstitusi . Yang terakhir ini berlaku konstitusi yang sama sekali baru Konstitusi lama atau asli ditinggalkan • UUD 1945 terdiri dari lima naskah. 1) naskah 1945 yang ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 2), naskah perubahan pertama ditetapkan 19 Oktober 1999. 3), naskah perubahan kedua ditetapkan 18 Agustus 2000. 4), naskah perubahan ketiga ditetapkan November 2001. 5), naskah perubahan ditetapkan 10 Agustus 2002. • Kelima naskah dijadikan satu, yang masing-masing berlaku mengikat sesuai dengan tanggal ditetapkannya

10. Ketatanegaraan Indonesia • Bentuk negara : kesatuan dengan asas desentralisasi • Bentuk pemerintahan : republik • Sistem pemerintahan : presidensiil • Sistem politik : demokrasi • Ketentuan – ketentuan demikian dapat ditemukan dalam UUD 1945 • Dengan demikian konstitusi negara menggambarkan sistem ketatanegaraan dari negara itu sendiri

11. Apa yang perlu dilakukan WNI • Memahami secara utuh dan lengkap mengenai konstitusi negara, bukan memperdebatkan eksistensi konstitusi(perlu tidaknya konstitusi) • Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam hidup bernegara • Menghindari perilaku in- konstitusional dalam hidup bernegara. Perilaku in- konstitusional bisa dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh rakyat negara. Perilaku in- konstitusional membahayakan kehidupan kontitusional dan praktek bernegara pada umumnya • Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk kemajuan bangsa dan negara • Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga konstitusi benar-benar berjalan dan ditaati

12. Konstitusi- negara-warganegara INDONESIA HK DSR TERTULIS UUD 1945 WNI KS/ HK DSR HK DSR TDK TERTULIS