1 / 21

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

KEBIJAKAN PNT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAWASAN AKTIVITAS EKSTRAKTIF SEBAGAI SARANA TRANSFORMASI KAWASAN PERTAMBANGAN. Disampaikan pada acara Dewan Riset Nasional Focuss Group Discussion

adanne
Télécharger la présentation

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PNT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAWASAN AKTIVITAS EKSTRAKTIF SEBAGAI SARANA TRANSFORMASI KAWASAN PERTAMBANGAN Disampaikan pada acara Dewan Riset Nasional Focuss Group Discussion dengan tema “Penanggulangan Kemiskinan dalam Konteks Aktivitas Ekstraktif”, Jakarta, Gedung II BPPT, 19 Juli 2012 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM 19 Juli 2012

  2. Pengembangan Wilayah Pertambangan • MisiSektoral • - pusatpertumbuhan • - penerimaannegara • Misi Regional PengembanganWilayah • - pembukadaerahbaru • - pendorongpertumbuhansektor lain • - multiplier efek • - kerusakan lingkungan • - konflik sosial dan budaya instan, dll • Transformasisosialekonomidanbudaya • - percampurannilai-nilaisosialpendatangdanlokal • - konfliksosialbudaya • - kelembagaandalammasyarakat

  3. MISI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MINERAL Misi Sektoral • Pendapatannegara • Devisa Proses Produksi Output = f (K,L,R,E,I,F)t PENGEMBANGAN SDMINERAL • Pendapatan Daerah • Kesempatan Kerja dan Berusaha • Pengembangan masyarakat • Penciptaan sarana dan prasarana • fisik di daerah dll. Misi Regional KeterkaitanEkonomi (Hulu-hilir, pajak, teknologi, Keb. Akhir)

  4. MISI SEKTORAL VS MISI REGIONAL Optimalisasi Nilai tambah melalui mekanisme fungsi produksi Y = f (K,L,R,E,I,F)t Misi Pertumbuhan Misi Sektoral Rj = Rev - Cost VS VS Optimalisasi Nilai tambah melalui mekanisme Keterkaitan Ekonomi; Ej = (Hulu-hilir, pajak, teknologi, Keb. Akhir) Misi Regional Misi Pemerataan NEE = R’j + P’j + E’j

  5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan MATA RANTAI INDUSTRI MINERAL DAN BATUBARA INDUSTRI SEKUNDER INDUSTRI PRIMER SDA Usaha Pengolahan Lanjut Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kegiatan Hulu Minerba Kegiatan Hilir Minerba (Meningkatkan Nilai Tambah Pertama) (Meningkatkan Nilai Tambah Kedua) (Menambang dari perut bumi) Produk Akhir Mineral Logam Cadangan Produk Antara (Bahan Galian) Eksplorasi Eksploitasi Pengolahan Proses Lanjut Logam Alloy • Separasi • Ekstraksi • Refining • Industri Mesin, logam dasar • dan elektronika (IMELDE) • Industri logam-besi baja • Emas (100%); • Tembaga (30%); • Timah (100%), • Mangan (25%); • Nikel (25%) Produk Akhir Mineral Bukan Logam Cadangan Bahan Baku Industri Eksplorasi Eksploitasi Pengolahan Proses Lanjut • Produk olahan • Proses fisik • Tepung • Pellet • Proses Kimia • Katalis • Filler • Coater, dll • Kaolin (60%); • Pasir Silika (60%) • Feldspar (50%) • Kapur (80%); • Zeolit (40%) • Penggerusan • Pencampuran • Upgrading • Industrikimiadasar • Aneka industri • Kimia (sabun, obatdll) • Konstruksi SumberDaya Mineral dan Batubara Produk Akhir Batuan Cadangan Eksplorasi Eksploitasi Pengolahan Pemolesan/ pemotongan • Granit (80%); • Marmer (70%); • Lempung (100%) • Sirtu (100%); • Batu Gunung (100%) • Crushing • Grinding • Sizing • Barang seni • Bahan Bangunan Batubara Batubara Batubara Cadangan Eksplorasi Pemanfaatan Pengolahan Eksploitasi • Kokas • Briket • CWM/CWF • Gas batubara • Minyak batubara • Blending/Mixing • Upgrading • Konversi • Rumah tangga • Transportasi • Industri • Komersial • Pembangkitan

  6. KondisiUmumIndustriPertambangan • Keunggulan komparatif dari sumber daya mineral dan batubara – Indonesia masih dianggap sebagai “mining country” (Sn,Cu,Ni,Au,Al,mineral industri, batubara) • Izin Usaha Pertambangan sudah cukup banyak diberikan (KK=12, PKP2B=47, KP>7000) • Orientasi usaha sebagian besar masih kepada ekspor bahan mentah (raw, ore, konsentrat) • Peningkatan nilai tambah (pengolahan) masih terbatas pada mineral unggulan dan dilakukan oleh perusahan besar • Banyak impor bahan ½ jadi hasil tambang untuk feed industri (Al, Fe, mineral industri) • Kontribusi pertambangan terhadap pendapatan negara cukup signifikan dan diperlukan Perlu MENINGKATKAN Peningkatan Nilai Tambah hasil Pertambangan (PNTP)

  7. Perlunya PNTP • Optimalisasi konservasi sumber daya mineral dan batubara • Memenuhi kebutuhan bahan baku (feed) industri domestik • Memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional • Menghasilkan efek berantai yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik • Memicu pengembangan sektor hilir (industri) • Implementasi dari UU No 4/2009

  8. PermasalahanPeningkatanNilaiTambahPertambangan • Sangat tergantung kepada kondisi pasar (konsumen) yang segmented, baik global maupun domestik • Butuh investasi besar • Infrastruktur masih terbatas, terutama dalam penyediaan energi (listrik) dan transportasi • Kinerja KP belum optimal: banyak “KP tidur”, kecil-kecil, overlap dengan sektor lain, modal kecil • Tumpang tindih kewenangan dengan sektor lain • Industri domestik yang mengolah produk tambang belum berkembang • Kemampuan teknologi nasional masih terbatas

  9. Pengolahan Mineral Logam (Nikel) • Kompleks • Skala besar • Investasi besar

  10. PERMASALAHAN • Bagaimanakahcaranyauntukmeningkatkan “economic linckages” suatuperusahaanpertambangan, mengingataspek-aspek yang terlibatdidalamnyasangatkompleksdansalingberkaitan; • Bagaimanakahcaranyauntukmengetahuibesarnyaperanpengusahaanpertambanganterhadapperekonomiandaerah; • Faktor-faktorapasaja yang sangatdominanmempengaruhibesarkecilnyaperanpengusahaanpertambanganterhadapperekonomian Daerah; • Sektor-sektorekonomi/usahaapasaja yang sangatdominanmempengaruhiataudipengaruhiolehadanyapengusahaanpertambangan; • Peluangbisnisapasaja yang dapatterciptadenganadanyapengusahaanpertambangan

  11. ARAH PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL LOGAM Bauksit, Pasir/Bijih besi Nikel, Tembaga, Timah • OptimalIsasi • nilai tambang • Penyediaan bahan baku industri • Penyerapan tenaga kerja • Peningkatan penerimaan negara MINERAL NON-LOGAM Bahan Baku Industri Bahan Bangunan PERTAMBANGAN Zirkon, Felspar, Batu Gamping, Bentonit, Kaolin BATUAN Batu Mulia,Granit, Marmer, Andesit BATUBARA KETAHANAN ENERGI Pemilahan Tergantung Kepada Kebutuhan dan Kebijakan Pembangunan Nasional

  12. ATURAN TERKAIT Peraturan Utama • UU No. 4/2009, tentang Pertambangan Minerba • PP No. 23/2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba • PerMen ESDM No. 34/2009, tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Minerba untuk Kepentingan Dalam Negeri • Permen 7 Tahun 2012, tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral • Permen 11 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Peraturan Pendukung • UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 25 / 2007 tentang Penanaman Modal • PP No. 45 /2008 tentang Kemudahan Penanaman Modal di Daerah • PerPres No. 28 / 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional

  13. Transformasi Struktural Pasca Pertambangan (TSPP) • Sumberdaya mineral bersifattakterbarukan, danakanhabisjikadiusahakan; • Jika Perusahaan Pertambanganberhentiberoperasiakanmenimbulkanmasalah : • fisik (ecosystem), sepertilahanbekaspenambangan, • sosial (social system), antara lain ketenagakerjaandanperekonomiandaerah; • Diperlukansuatupemikirantentangtransformasistrukturalpascapertambangan • Transformasistrukturalpascapertambanganpadagarisbesarnyamenyangkutsuatuperubahan yang terencanakandarikegiatanpertambangankepascapertambangangunamewujudkanpembangunan yang berkelanjutanmelaluiupayapengembangandampakpositifdanmenekansecaramaksimaldampaknegatif yang mungkintimbulakibatusahaPertambangan.

  14. Transformasi Struktural Pasca Pertambangan (TSPP) Aktivitas usaha tambang berhenti Aktivitas ekonomi dengan program TSPP Aktivitas Usaha Tambang Aktivitas ekonomi Tanpa program TSPP Aktivitas ekonomi melalui mekanisme NSG • Optimalisasi pemanfaatan aset-aset Perush • Pengelolaan dampak negatif Ush Tambang • pasca Tambang • Optimalisasi keterkaitan ekonomi • (Hulu-hilir, pajak, teknologi, Keb.Akhir) • Perencanaan TSPP

  15. WP (WILAYAH PERTAMBANGAN 4) Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah setelah koordinasi dgn pemda Pemerintah dpt melimpahkan kewenangan penetapan kpd gubernur WUP yang diusahakan disebut dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Satu WUP terdiri dari satu atau lebih WIUP Luas dan batas WIUP ditetapkan oleh pemerintah berkoordnasi dengan pemda Kriteria penetapan WIUP adalah, letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumberdaya mineral/batubara dan tingkat kepadatan penduduk Izin pengusahaannya adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) WUP WIUP/IUP WIUP/IUP WIUP/IUP Penetapan WPRdilakukan oleh bupati/walikota setelah berkoordiansi dengan DPRD Dalam penetapan WPR terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat Sebagai wadah kegiatan tambang rakyat Izin pengusahaannya adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Kriteria WPR adalah : Mempunyai cadangan sekunder yg terdapat di sungai, tepi sungai dan antara tepi sungai Mempunyai cadangan primer dgn kedalaman maks 25 m Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba luas maks 25 hektar Merupakan wilayah kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 25 tahun. WPR IPR IPR IPR Penetapan WPN dilakukan oleh Pemerintah (untuk kepentingan nasional) dgn memperhatikan aspirasi daerah dan persetujuan DPR WPN yang diusahakan disebut dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) WIUPK ditetapka oleh pemerintah setelah berkoordiansi dengan pemerintah daerah Penetapan WIUPK dengan mempertimbangkan : Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri Sumber devisa negara Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Daya dukung lingkungan Penggunaan teknologi tinggi dan modal yang besar WPN WIUPK/IUPK WIUPK/IUPK WIUPK/IUPK

  16. MEKANISME PERMOHONAN IUP dan IUPK Permohonan Pemerintah IUP Pemohon Sesuai kewenangan Persyaratan permohonan IUP IUP Pengumuman Lelang Pemerintah IUP Pemohon IU Lelang Peserta lelang Panitia Lelang Calon pemenang Persyaratan Lelang sda IUPK Lelang WPR ditetapkan oleh Bupati/Walikota IPR diberikan oleh Bupati/Walikota (USAHA PERTAMBANGAN 5)

  17. JANGKA WAKTU (Tahun) DAN LUAS IUP (Ha) (USAHA PERTAMBANGAN 6)

  18. Pemberdayaan • Pemberdayaan sbg strategi • Bukan hanya konsep ekonomi atau politik, tapi holistic • Manusia sbg subyek> pemberian kemampuan agar berdaya dg yg dimiliki • Dlm konteks masyarakat> kemampuan individu yg bersenyawa dg komunitas yg membangun keberdayaan masyarakat • Tujuan akhir> memandirikan masyarakat utk membangun kemampuan menuju kehidupan lebih baik, sejahtera.

  19. Proses dan keterkaitan pemberdayaan dengan sustainable development

  20. Manfaat Program-program Pengembangan Masyarakat • Mengurangi tingkat resiko • Membentuk reputasi korporat • Membangun modal sosial (kualitas sumber daya manusia) • Mengurangi biaya (prinsip pemanfaatan sumber daya setempat) • Menambah pendapatan/ keuntungan • Meningkatkan akses ke pasar

  21. Penutup • PengembanganwilayahSektor ESDM misisektoraldan regional • Transformasimasyarakatkawasanpertambanganmelaluipertambanganrakyatdanpengembanganmasyarakat • DuapilarpemberdayaanmasyarakatSektor ESDM dalammengatasikemiskinandankonfliksosialdalamkawasan pertambangan sehinggaterciptatransformasimasyarakatkawasanpertambangan

More Related