1 / 27

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

PERATURAN MESDM NO 10/2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENETAPAN HARGA BATUBARA UNTUK PLTU MULUT TAMBANG. DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. I. LATAR BELAKANG. LATAR BELAKANG.

dea
Télécharger la présentation

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN MESDM NO 10/2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENETAPAN HARGA BATUBARA UNTUK PLTU MULUT TAMBANG DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

  2. I. LATAR BELAKANG

  3. LATARBELAKANG • PLTU Mulut Tambang berbasiskan batubara sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional • Harga batubara merupakan faktor penting dalam pembangunan PLTU Mulut Tambang • Upayapeningkatanpemanfaatanbatubaradidalamnegeri • Ditjen Minerba menyusun aturan tentang penentuan harga batubara PLTU Mulut Tambang yang belumdiaturkhususdidalamPermen ESDM No, 17 Tahun 2010 tentang Tatacara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara • Pada Februari 2012, muncul usulan revisi Perdirjen 1348/2011 tentang PLTU Mulut Tambang tersebut dengan alasan untuk merevisi beberapa aspek penting seperti pembatasan kalori, keberadaan infrastruktur dan jaminan pasokan • PadaJanuari 2014 diputuskanhargabatubarauntukpembangkitlistrikmuluttambangberdasarkanbiayaproduksiditambang margin.

  4. II. KEBIJAKAN HARGA BATUBARA

  5. 2.1 SKEMA INSTRUMEN KEBIJAKAN HARGA BATUBARA UU NO. 4/2009 Pasal 6 Ayat 1 K PP NO. 23/2010 (1 Feb 2010) Pasal 85 PerMen PerMen No. 17/2010 (23 Sept 2010) Pasal 21 Ayat 4 Pasal 11 Ayat 4 Pasal 13 Ayat 4 Pasal 21 Ayat 4 Pasal 12 Ayat 5 PerDirjen No. 515/2011 ttg Formula Harga Batubara (24 Maret 2011) KepMen No. 0617/2011 ttgHarga Batubara ke PLN (3 Maret 2011) PerDirjen1348/2011 ttgHarga Batubara untukPembangkit ListrikMulut Tambang (9 Des 2011) PerDirJen No. 644/2013 sebagaiperubahan 999.K/2011 ttgBiayaPenyesuaian (21 Maret 2013) PerDirJen (finalisasi) ttg Batubara Jenis & KeperluanTertentu KepDirJen (finalisasi) ttg Surveyor Batubara KepDirJen ttgHarga Batubara Bulanan HBA HPB Marker & lainnya HPB Coking Coal Catatan : Untuk PKP2B diaturdalamKontrak PKP2B Pasal 12 / 13 Hard Coking Semi Soft Coking Pulverised Coal Injection

  6. III. KRONOLOGIS PENETAPAN HARGA BATUBARA MULUTTAMBANG

  7. . UU no 4 tahun 2009 12 Januari 2009 Pasal 6 ayat 1K 2010 2011 2012 2009 KRONOLOGIS PENETAPAN HARGA BATUBARA PLTU MULUT TAMBANG April 2013 September 2012 Draft Perdirjen harga Batubara Mulut Tambang, dengan beberapa prinsip perubahan : -.Ketersediaan infrastruktur sebagai pengganti pembatasan kalori -. Dedicated supply selama umur Tambang Draft PerMen harga Batubara MT, dengan beberapa prinsip perubahan : -. pembatasan kalori -. Dedicated supply selama umur Tambang PerMen No. 17/2010 Tentang Tata Cara PenetapanHargaPatokanPenjualan Mineral Dan Batubara 23 September 2010 Perdirjen 1348/2011 ttgHarga Batubara untuk PLTU Mulut Tambang 9 Desember 2011 PP NO. 23/2010 1 Februari 2010 Pasal 85 KepMen No. 0617/2011 ttgHarga Batubara ke PLN 3 Maret 2011 2013 Wacana harga batubara Mulut Tambang berdasarkan permintaan pelaku bisnis, Pemda, PLN Rapat di Biro Hukum: 8 Mei, 21 Juni, 25 September dan 23 Desember Rapat pembahasan revisi Perdirjen 1348/2011 oleh DEN, dihadiri oleh instansi terkait Persiapan oleh DJMB penyusunan Perdirjen Harga batubara PLTU Mulut Tambang, melibatkan pelaku bisnis, asosiasi, PLN, IPP, DEN, DJK dan Instansi terkait. Februari – Agustus 2012 Desember 2010 Desember 2010 – Desember 2011 (satu tahun) Masukkan dari Stakeholder untuk tetap menggunakan batasan kalori sebagai penentu formula harga batubara Rapat dengan DJK, DJMB, PT PLN dan SAM, dengan hasil Perdirjen 1348/2011 tidak berlaku utk PLTU MT yang sudah mendapatkan persetujuan harga jual Listrik dari MESDM 1 Februari 2012

  8. PembahasanHasilrevisi Draft Permen, Harga Batubara yang berdasarkan Cost + margin Draft Permen disepakati Harga Batubara berdasarkan Cost + margin Pembahasan hasil finalisasi revisi Draft Permen. (mengundang PLN) 2014 Rapat di Biro Hukum : 3 Maret 2014 Rapat di Biro Hukum : 20 Januari 2014 Rapat di Biro Hukum : 11 Februari 2014

  9. IV. PRINSIP DASAR DFART KEBIJAKAN HARGA BATUBARA MULUT TAMBANG

  10. 4.1. PENYEDIAAN BATUBARA UNTUK PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG (PLMT) • BerdasarkanperjanjianjualbeliBatubaraantara Perusahaan Tambang (IUP OP, IUPK OP dan PKP2B) dengan PLMT dandapatdipasoklebihdarisatu Perusahaan Tambang. • PLMTdapatberupa: • pemegang IUPTL terintegrasi; dan • pemegang IUPTL pembangkitan. • Perusahaan Tambang wajib menjamin pasokan sesuai dengan kesepakatan perjanjian jual beli Batubara   • Perusahaan Tambang harus memenuhiketentuanantara lain: • sertifikat clear and clean; • alokasicadangandankualitasBatubara yang sesuai; • mendapatkan persetujuan HargaDasar Batubara dariDirekturJenderal. • PLMT merupakan konsorsium antara Perusahaan Tambang melalui afiliasinya dengan badan usaha lain, jikamenangwajib membentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia • Saham dalam Perusahaan PLMT wajib dimiliki sekurang-kurangnya 10% oleh Perusahaan Tambang melalui afiliasinya.

  11. 4.2. HARGA BATUBARA PLTU MULUT TAMBANG • Harga Batubara PLMT = HargaDasar Batubara+ eskalasi • HargaBatubara di titikjualfasilitasstockpilepembangkitmilikPerusahaan PLMT. • Harga Dasar Batubara dihitungberdasarkanTetapanBiayaProduksiditambah margin(keuntungandanresiko = 25%). 4.2.1. BIAYA PRODUKSI Biaya produksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal (TetapanBiayaProduksi) mengikutiperkembangankondisi teknis dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi biaya produksi rata-rata nasional . Merupakanbiayatermasukpajak sertabiaya lain yang terdapatpada proses produksi, tidak meliputi biayapengangkutan darilokasi pengolahan kefasilitas stockpile PLMT.

  12. 4.2.2. PENETAPAN HARGA DASAR BATUBARA • Perusahan Tambang wajib mendapatkanpersetujuan Harga Dasar Batubara dariMenteri c.q. Direktur Jenderal, dengan permohonan persetujuan melampirkan : • salinan SK IUP OP atau IUPK OP; • salinan sertifikat clear and clean; • rencana produksi dan penambangan; dan • FS/ dokumenlingkunganyang telah disetujui. • Evaluasi persetujuan dalam jangka paling lama 14 hari kerja sejak permohonan lengkap dan benar. • Perusahaan Tambang hanya dapat melakukan penawaran jual beli Batubara setelah mendapatkan persetujuan Harga Dasar Batubara. • HargaDasarBatubaraberlaku selama jangka waktu perjanjianjualbelibatubara.

  13. PERMOHONAN HARGADASAR BATUBARA PLTU MT Tetapan Biaya Produksi Dari Pemerintah Besaran dan komponen biaya produksi akan dievaluasi PEMERINTAH mengikuti perkembangan indek makro ekonomi Indonesia (Kurs, Fuel, Labour, CPI/Inflasi) yang mempengaruhi biaya produksi. • Syaratdanketentuanevaluasi: • Target produksi, umurtambangdan SR • JangkawaktuIzin IUP yang diberikan • Dayadukunglingkungan

  14. 4.2.3. ESKALASI • Mulaiberlakupadasaat: • IUPLT terintergrasi:penandatanganancoal supply agreement danbesaraneskalasiditentukanolehperusahaantambangdengan IUPTL terintegrasi • IUPLT pembangkitan:penandatangananpower purchase agreementdanbesaraneskalasiditentukanolehperusahaantambangdengan IUPTL pembangkitan • Ditentukan berdasarkanperubahansetiapsatutahunatas: • nilaitukar Rupiah; • harga solar; • IndeksHargaKonsumen; dan • upah minimum regional. • Wajibdilakukanpenyesuaiansetiap 12 bulan.

  15. CONCEPT LOCK IN COST + Coal Price = Base coal price + escalation $ y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6  years Coal price adjustments every 12 months Base coal prices follow government regulations + escalation projection Coal Price COD BIDDING CSA/ PPA escalation Base coal price

  16. 4.2.4. KETENTUAN LAIN-LAIN Perusahaan Tambang dapat mengadakan perjanjian jual beli Batubara dengan Perusahaan PLMT lainnya sepanjang memilikialokasicadangandankualitasBatubara yang sesuaidengankebutuhan.

  17. V. ROYALTI/ DHPB

  18. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK • Penghitunganiuranproduksi/royaltimengikutiharga yang lebihtinggiantaraHarga Batubara Untuk PLMTdenganbiayaproduksi + margin yang ditetapkanolehDirekturJenderal. • Selisihkekuranganpenghitunganmenjaditanggungan: • bersamapara pihak (IUPTL pembangkitandanpembelilistrik) yang bersepakat dalam perjanjianjual beli listrik (power purchase agreement). • IUPTL terintegrasijikadibangkitkansendiri.

  19. CONCEPT OF ROYALTIES TWO PRICE OF COAL $ yB y1 y2 y3 y4 y5 y6  Years Royalty between Coal Prices and Cost + Base coal prices follow government regulations + escalation projection Royalties COD GoV Cost + BIDDING Coal Prices

  20. Terima Kasih www.esdm.go.id

  21. LAMPIRAN

  22. PROYEK MULUT TAMBANG YANG AKAN DI BUKA

  23. RINGKASAN INDIKATOR MAKRO SEKTOR ESDM (Koreksi dari Minerba) • KursRp. 9.224,36/US$ • Kesepakatan Komisi VII tanggal 11 Juni (ICP dan Lifting) dan 20 Juni (Subsidi) • Selisih harga tertinggi • Alpha BBM dengan asumsi ICP: US$ 105/bbl, Kurs Rp. 9.000/US$ • Alpha BBM dengan asumsi ICP: US$95-120/bbl, Kurs Rp. 9.300/US$ • Alpha BBM dengan asumsi ICP: US$100/bbl, Kurs Rp. 9.300/US$ Ganti jadi 254 Keterangan: Target lifting gas 2013 sebesar 7.250 BBTUD

  24. RINGKASAN INDIKATOR MAKRO KESDM

More Related