1 / 47

Direktorat Jenderal Pajak

Sosialisasi Perpajakan . Direktorat Jenderal Pajak. UNIVERSITAS ATMA JAYA. Wajib Pajak. SUBYEK PAJAK. MEMILIKI. OBYEK PAJAK. MENJADI. +. WAJIB PAJAK. BER-NPWP. Sumber – sumber penghasilan . Pekerjaan Usaha / Pekerjaan Bebas Investasi Lain-lain, contoh : undian.

thor
Télécharger la présentation

Direktorat Jenderal Pajak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sosialisasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak UNIVERSITAS ATMA JAYA KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  2. Wajib Pajak SUBYEK PAJAK MEMILIKI OBYEK PAJAK MENJADI + WAJIB PAJAK BER-NPWP

  3. Sumber – sumber penghasilan • Pekerjaan • Usaha / Pekerjaan Bebas • Investasi • Lain-lain, contoh : undian

  4. TATA CARA PENDAFTARAN NPWP • DASAR HUKUM; • UU No.6 Th 1983 ttg KETENTUAN UMUM DAN TATA • CARA PERPAJAKAN Stdt dengan UU No. 28 Th 2007 • Kep.Dir.Jen. Pajak No. KEP-338/PJ./2001tgl. 08-05-2001 • Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ./2007 ORANG PRIBADI YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : • WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS • WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DIATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK; • WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI LAINNYA.

  5. TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK • MENGISI, MENANDATANGANI DAN MENYAMPAIKAN KEMBALI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK KE KPP SETEMPAT; • PENGISIAN DAN PENANDATANGANAN FORMULIR DAPAT DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI ATAU OLEH ORANG LAIN YANG DIBERI SURAT KUASA KHUSUS;

  6. SYARAT –SYARAT YANG HARUS DIPENUHI : • UNTUK WP ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS: - FOTOKOPI KTP BAGI PENDUDUK INDONESIA,ATAU PASPOR DITAMBAH SURAT KET. TEMPAT TINGGAL DARI INSTANSI YANG BERWENANG • UNTUK WP ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS : - FOTOKOPI KTP BAGI PENDUDUK INDONESIA, ATAU PASPOR DITAMBAH SURAT KET. TEMPAT TINGGAL DARI INSTANSI YANG BERWENANG - SURAT KETERANGAN TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DARI INSTANSI YANG BERWENANG Catatan; Untuk Status Cabang, Orang Pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotocopy surat keterangan terdaftar/kartu NPWP Kantor Pusat/Domisili/Suami.

  7. TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK • KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS. • DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI KE KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT KEGIATAN USAHA WP; • DALAM HAL TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN KPP TEMPAT WP TERDAFTAR.

  8. Contohlah Kami Juga ...... Sudah Ber - NPWP

  9. FUNGSINPWP / PPKP Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP SEBAGAI SARANA • tandapengenaldiriatauidentitas WP; • dalammelaksanakanhakdankewajibanperpajakan; • ketertibanpembayaranpajak & pengawasanadministrasiperpajakan. • (jugauntukmendapatkanpelayanandariInstansitertentu) KUP 5

  10. PENGHAPUSAN NPWP dilakukan dalam hal : • WP OP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan • Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta • & penghasilan • Warisan sebagai subyek pajak, sudah selesai dibagi • WP OP yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP Catatan : Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi,kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui utang pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi

  11. KEWAJIBAN ORANG PRIBADI SETELAH MENDAPATKAN NPWP 1. MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi (3 M) 2. MENYETORKAN PAJAK 3. MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN

  12. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) • SPT merupakanSurat yang oleh WP digunakanuntukmelaporkanPenghitungandanatauPembayaranPajak, ObjekPajakdanataubukanObjekPajak, danatauHartadanKewajibansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. • SPT terbagidua, yaitu SPT Masadan SPT Tahunan

  13. FUNGSI SPTSARANA WAJIB PAJAK UNTUK MENETAPKAN SENDIRI BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG, DENGAN CARA : • MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGHITUNGAN JUMLAH PAJAK YANG SEBENARNYA TERUTANG ; • MELAPORKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DILAKSANAKAN SENDIRI DALAM SUATU TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK ; • MELAPORKAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN DALAM SUATU TAHUN PAJAK ; • MELAPORKAN PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU BUKAN OBJEK PAJAK; • MELAPORKAN HARTA DAN KEWAJIBAN.

  14. YANG WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN WP OP : • WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS; • WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI MODAL DAN LAIN-LAIN; • PEGAWAI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN YANG JUMLAHNYA TELAH MELEBIHI PTKP; • KUASA WARISAN YANG BELUM TERBAGI; • PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PEGAWAI BUMN/D SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.33 TAHUN 1986; • WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL; • ORANG ASING YANG BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN ATAU ORANG YANG DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT UNTUK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA; • MASING-MASING SUAMI ISTERI YANG DIKENAKAN PPH SECARA TERPISAH DALAM HAL : - SUAMI ISTERI TELAH HIDUP BERPISAH; - DIKEHENDAKI SECARA TERTULIS OLEH SUAMI ISTERI BERDASARKAN PERJANJIAN PEMIISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN

  15. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN(PASAL 3 AYAT 3 HURUF b, UU KUP) • UNTUK WP ORANG PRIBADI : PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK (UMUMNYA TANGGAL 31 MARET TAHUN BERIKUTNYA); • UTNTUK WP BADAN : PALING LAMBAT 4 (EMPAT) BULAN SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR

  16. TEMPAT PENYAMPAIAN SPT KPP PRATAMA TEMPAT WP TERDAFTAR CARA PENYAMPAIAN SPT • LANGSUNG • POS SECARA TERCATAT • CARA LAIN YANG DIATUR BERDASARKAN PERATURAN MENKEU (MIS. MELALUI INTERNET)

  17. BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PPh PASAL 29) HARUS DILUNASI SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN OLEH WP.

  18. KEWAJIBAN MELAPORKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI

  19. Penghasilan Kegiatan usaha / pekerjaan bebas / karyawan yang bekerja lebih 1pemberi kerja/penghasilan Karyawan (yang bekerja di 1pemberi kerja/penghasilan) Orang Pribadi Sarana pelaporan SPT 1770s Sarana pelaporan SPT 1770 1. Bukti potong PPH pasal 21 (1721 A1/A2) dan/atau 2. Pencatatan/pembukuan kegiatan usaha / Pekerjaan bebas Bukti potong PPH pasal 21 (1721 A1/A2)

  20. BUKTI POTONG PPH 21 1721 A1/A2

  21. ISI SPT Tahunan 1770 S

  22. Sumber data pengisian spt 1770 1. Bukti potong PPH pasal 21 (1721 A1/A2) dan/atau 2. Pencatatan kegiatan usaha / Pekerjaan bebas

  23. PEMBETULAN SPT TAHUNAN • WP DENGAN KEMAUAN SENDIRI DAPAT MEMBETULKAN SPT YANG TELAH DISAMPAIKAN. • CARANYA DENGAN MENYAMPAIKAN PERNYATAAN TERTULIS. • PEMBETULAN SPT DAPAT DILAKUKAN SEPANJANG BELUM DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN OLEH DITJEN PAJAK • DALAM HAL PEMBETULAN SPT MENYATAKAN RUGI ATAU LEBIH BAYAR, PEMBETULAN SPT DISAMPAIKAN PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN SEBELUM DALUARSA PENETAPAN PAJAK.

  24. SANKSI BAGI WPSanksiAdministrasi : • SPT TAHUNAN TIDAK DISAMPAIKAN ATAU TERLAMBAT DISAMPAIKAN DIKENAKAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI RP. 100.000,- • ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG DIKENAKAN SANKSI DENDA BUNGA 2 % SEBULAN. • SPT YANG TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA DAN TELAH DITEGUR , MAKA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) DENGAN SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN SEBESAR 50 % DARI PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR.

  25. JENIS SPT PPH OP 2007 • FORMULIR 1770 • FORMULIR 1770 S • FORMULIR 1770 SS

  26. YANG WAJIB MENGISI & MENYAMPAIKAN FORMULIR 1770-S • Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan Pekerjaan Bebas/kegiatan usaha; • Termasuk WP OP yang menerima/memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

  27. YANG WAJIB MENGISI & MENYAMPAIKAN FORMULIR 1770 • Menerima atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas; • Menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan lain-lain; • Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang memperoleh penghasilan lain selain dari pekerjaannya.

  28. SPT 1770-S FORMULIR INDUK SPT 1770 S LAMPIRAN I : RINCIAN PENGHASILAN NETO DAN DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN SERTA PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH LAMPIRAN II : DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN

  29. KELENGKAPAN SPT 1770 S • SELURUH FORMULIR TERISI DENGAN LENGKAP (INDUK BESERTA LAMPIRANNYA). • SSP PPh PASAL 29, BILA SPT MENUNJUKKAN JUMLAH PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR • DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN WP (MEMUAT NAMA, TGL LAHIR, HUBUNGAN KELUARGA DAN PEKERJAAN)

  30. SESUAI DENGAN KEADAAN MASING-MASING WP, DOKUMEN-DOKUMEN YANG WAJIB DILAMPIRKAN : • FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN ATAU 1721-A2. • SURAT KUASA KHUSUS DALAM HAL SPT TAHUNAN DITANDATANGANI OLEH ORANG LAIN BUKAN WP • LEMBAR PENGHITUNGAN PPH TERUTANG BAGI WP OP YANG KAWIN DENGAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN • LEMBAR PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERIKUTNYA DALAM HAL WP HARUS MEMBUAT PENGHITUNGAN TERSENDIRI

  31. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45/ 1994 • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 149/2000 • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12/1997 • No.521/KMK.04/1998 • No.520/KMK.04/1998 • No.541/KMK.04/2000 • No.112/KMK.03/2001 • No.KEP-545s/PJ./2000 DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh PASAL 21 UU • UU No.6 Tahun 1983 stbdtd UU No. 28 Tahun 2007 • UU No.7 Tahun 1983 stbdtd UU No. 17 Tahun 2000 PP KEP MENKEU KEP DIRJEN

  32. PENGERTIAN PPh PASAL 21/26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - PEKERJAAN ATAU JABATAN - JASA DAN KEGIATAN , YG DILAKUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGHASILAN BERUPA : - GAJI - UPAH - HONORARIUM - TUNJANGAN, DAN - PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN WP LN WP DN PPh PASAL 26 PPh PASAL 21

  33. PEMOTONG PPh PASAL 21 PEMOTONG ORANG PRIBADI PEMBERI KERJA BADAN (TERMASUK BUT) ex. PT. A BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH (TERMASUK KEDUBES RI DI LUAR NEGERI) DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK, PENYELENGGARA JAMSOSTEK PENYELENGGARA KEGIATAN

  34. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 PENERIMA PENGHASILAN PEGAWAI TETAP, TERMASUK KOMISARIS/ DEWAN PENGAWAS YANG MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP PEGAWAI LEPAS PEGAWAI WP LUAR NEGERI PENERIMA PENSIUN, TERMASUK THT PENERIMA HONORARIUM PENERIMA UPAH

  35. BUKAN WNI • TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATANNYA DI INDONESIA • NEGARA YBS. MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK • BUKAN WNI • TIDAK MENJALANKAN USAHA/ KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 /26 TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK/KONSULAT ATAU PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING TERMASUK ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA MEREKA PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN OLEH MENKEU YAITU KMK. NO. 574/KMK.04/2000SBG.MANA TELAH DIUBAH DGN KMK No.230/KMK.03/2001

  36. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 /26 PENGHASILAN DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN BERUPA UANG TEBUSAN PENSIUN, TABUNGAN / TUNJANGAN HARI TUA, PESANGON DAN PEMBAYARAN LAIN SEJENIS BERUPA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH,KOMISI, BEASISWA DAIMBALAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN TERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK ATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPH YG BERSIFAT FINAL DAN YG DIKENAKAN PPH BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS DIREKTORAT PENYULUHAN PERPAJAKAN

  37. Tenaga ahli • Pemain musik, MC, dan seniman lainnya • Olahragawan • Penasehat, pengajar, penceramah, moderator, • Pengarang, peneliti, penterjemah • Pemberi jasa dalam segala bid. termasuk teknik, komputer, telkom, sistem aplikasi, fotografi, elektronika, ekonomi sosial • Agen iklan • Pengawas/pengelola proyek, peserta sidang/rapat dan tenaga lepas lainnya dlm sgl bid.kegiatan • Pembawa pesanan Penemu langganan • Peserta perlombaan • Petugas penjaja barang dagangan • Petugas dinas luar asuransi • Peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan • Distributor MLM dan kegiatan sejenisnya PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH/PENGHARGAAN, KOMISI, BEASISWA DLL SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

  38. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN PEMBAYARAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, DAN BEASISWA NATURA/KENIKMATAN YANG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK DAN PEMERINTAH IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YANG DISAHKAN MENTERI KEUANGAN, DAN IURAN T.H.T KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA. KENIKMATAN BERUPA PAJAK YANG DITANGGUNG PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH

  39. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP PENERIMA PENSIUN PEG. TIDAK TETAP, PEMAGANG, CAPEG MULTILEVEL MARKETING GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DGN GAJI UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN HONORARIUM KOMISI D I K U R A N G I DIKURANGI: -BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp1.296.000,-/ THN ATAU Rp108.000,-/BLN -IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 432.000,00/THN ATAU Rp 36.000,00/BLN PTKP DIKURANGI PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh) TARIF PS.17 UU PPh

  40. BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 Tanggal 30 Desember 2005 (berlaku mulai Januari 2006) UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG Rp 13.200.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 13.200.000,00 Rp 1.200.000,00 PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAANPADA AWAL TAHUN PAJAK ATAU AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK

  41. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI, YAITU RP 2.880.000,00 SETAHUN - UTK DIRI SENDIRI - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG - UTK DIRI SENDIRI - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG SYARAT. MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN

  42. TARIF PASAL 17 UU PPh LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF SAMPAI DENGAN Rp 25 JUTA 5% DI ATAS Rp 25 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA 10% DI ATAS Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 100 JUTA 15% 25% DI ATAS Rp 100 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 200 JUTA 35% DI ATAS Rp 200 JUTA

  43. PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tanggal30 Desember 2005) UPAH SEHARI TIDAK LEBIH DARI Rp 110.000,- LEBIH DARI Rp 110.000,- DIKURANGI Rp 110.000,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.100.000 DALAM SATU BULAN TAKWIM DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA PKP DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG • TARIF PPh 5 %

  44. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP SEBULAN PKP DISETAHUNKAN x TARIF PPh Ps.17 PPh SETAHUN PPh SEBULAN

  45. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA PENGHASILAN BRUTO PENGURANGAN SEBESAR Rp 25 JUTA PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF PASAL 17 UU PPh

  46. KITA Sudah Ber-NPWP dan Lapor SPT Tahunan..Lho....

  47. Terima Kasih Terima Kasih Mari Kita Wujudkan Masyarakat sadar, peduli, dan Terbuka Dalam Pemenuhan Kewajibanperpajakan

More Related