1 / 22

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 74/PMK.03/2010 Tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010. MATERI. Policy Statement Dasar Hukum Muatan Pasal

walda
Télécharger la présentation

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 74/PMK.03/2010TentangPEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

  2. MATERI • Policy Statement • Dasar Hukum • Muatan Pasal • Tanggal berlaku

  3. Ketentuan lama: PMK Nomor 45/PMK.03/2008 Ketentuan baru: PMK Nomor 74/PMK.03/2010

  4. 1. Policy Statement

  5. 2. Dasar Hukum Pasal 9 ayat (7) UU 42/2009 Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dapat menghitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

  6. 3. Muatan Pasal

  7. 3. Muatan Pasal 7

  8. 3. Muatan Pasal 8

  9. 3. Muatan Pasal 9

  10. 3. Muatan Pasal 10

  11. 3. Muatan Pasal 11

  12. 3. Muatan Pasal 12

  13. 3. Muatan Pasal 13

  14. 3. Muatan Pasal 14

  15. 3. Muatan Pasal 15

  16. 3. Muatan Pasal 16

  17. 3. Muatan Pasal

  18. 3. Muatan Pasal 18

  19. 3. Muatan Pasal 19

  20. 3. Muatan Pasal 20

  21. 4. Tanggal berlaku Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010

  22. TERIMA KASIH

More Related