1 / 14

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010. MATERI. Policy Statement Dasar Hukum Muatan Pasal

hien
Télécharger la présentation

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

  2. MATERI • Policy Statement • Dasar Hukum • Muatan Pasal • Tanggal berlaku

  3. 1. Policy Statement Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN.

  4. 2. Dasar Hukum Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

  5. 3. Muatan Pasal

  6. 3. Muatan Pasal

  7. 3. Muatan Pasal

  8. 3. Muatan Pasal

  9. 3. Muatan Pasal

  10. 3. Muatan Pasal

  11. 3. Muatan Pasal

  12. 3. Muatan Pasal

  13. 4. Tanggal berlaku Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

  14. TERIMA KASIH

More Related