DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 20 10

1. PMK NOMOR 65/PMK.03/2010TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

2. OUTLINE • Policy Statement • Dasar Hukum • Muatan Pasal • Tanggal Berlaku

3. Policy Statement • PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikembalikan/dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari PPN yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut

4. Dasar Hukum Pasal 5A ayat (1), (2) dan (3) UU PPN

5. Muatan Pasal

6. Pasal 1 : Definisi (1) • Pembeli BKP: OP / badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan BKP dan yang membayar atau seharusnya membayar harga BKP tersebut • Penerima JKP: OP/ badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan JKP dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas JKP tersebut • PKP Penjual: PKP yang melakukan penyerahan BKP

7. Pasal 1 : Definisi (2) • PKP Pemberi JKP: PKP yang melakukan penyerahan JKP. • Pengembalian BKP: pengembalian BKP baik sebagian maupun seluruhnya oleh Pembeli BKP. • Pembatalan JKP: pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh penerima JKP

8. Pasal 2: Konsekuensi Retur BKP dan JKP (1) • Konsekuensi atas retur BKP • Bagi PKP Penjual • mengurangi PK dan PPnBM yang terutang • Bagi Pembeli, mengurangi: • PM dan PPnBM PKP pembeli BKP; • biaya atau harta bagi PKP pembeli; • biaya atau harta bagi pembeli yang bukan PKP

9. Pasal 2: Konsekuensi Retur BKP dan JKP (2) (2). Konsekuensi atas retur JKP • Bagi PKP Penjual: mengurangi PK yg terutang • Bagi Pembeli, mengurangi: • PM dari PKP penerima JKP; • biaya atau harta bagi PKP penerima JKP; atau • biaya atau harta bagi penerima JKP yang bukan PKP. (3). Pengembalian BKP dianggap tidak terjadi dalam hal BKP yang dikembalikan diganti dengan BKP yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya, oleh PKPPenjual yang bersangkutan.

10. Pasal 3: Saat Pengembalian & Pembatalan • Saat pengembalian BKP: saat BKP tersebut dikembalikan oleh Pembeli • Saat pembatalan JKP: saat dilakukannya pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh Penerima Jasa

11. Pasal 4 & 5: Nota Retur/Pembatalan (1)

12. Pasal 4 & 5: Nota Retur/Pembatalan (2)

13. Pasal 6: Saat Pengurangan PK, PM, harta, dan biaya • Pengurangan PK atau PK dan PPnBM oleh PKPPenjual dan/atau PKPPemberi Jasa Kena Pajak dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP atau pembatalan JKP. • Pengurangan PM, pengurangan harta, atau pengurangan biaya, oleh Pembeli atau Penerima Jasa dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP atau pembatalan JKP

14. Matriks Retur BKP

15. Matriks Retur JKP

16. Pasal 7: Pencabutan KMK Nomor 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

17. Pasal 8: Tanggal berlaku PMK ini berlaku sejak tanggal 1 April 2010 (saat berlakunya UU PPN)

18. SEKIAN - END OF SLIDES -