1 / 32

SOSIALISASI PENYELENGGARAAN

SOSIALISASI PENYELENGGARAAN. UJIAN NASIONAL SMP/MTS/SMPLB TAHUN PELAJARAN 2012/2013. PURWOKERTO, 14 februari 2013. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS. DASAR HUKUM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

benedict-lowe
Télécharger la présentation

SOSIALISASI PENYELENGGARAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTS/SMPLB TAHUN PELAJARAN 2012/2013 PURWOKERTO, 14 februari 2013 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

  2. DASAR HUKUM • Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional 2. PeraturanPemerintah No 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan • Permendikbud No 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/PendidikanKesetaraan dan Ujian Nasional;

  3. 4. Peraturan Ketua BSNP : • Nomor0019/P/BSNP/XI/2012 tentang Kisi-kisi Ujian Nasional untuk Satuan Didasmen Tahun Pelajaran2012/2013; • Nomor0020/P/BSNP/I/2013 tentang POSPenyelenggaraanUNSMP/MTS, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, sertaPendidikanKesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, danProgram Paket C KejuruanTahun Pelajaran 2012/2013; • Nomor0021/P/BSNP/I/2013 tentang POS UN SD/MI, dan SDLB Tahun Pelajaran 2012/2013.

  4. UJIAN NASIONAL Pengertian UN adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mapel tertentu dalam kelompok iptek. Tujuan Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mapel tertentu dalam kelompok mata pelajaran iptek.

  5. KEGUNAAN HASIL UN Sebagai salah satu pertimbangan untuk: • Pemetaan mutu program dan/atausatuan pendidikan; • Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; • Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atausatuan pendidikan; dan • Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanyauntukmeningkatkanmutu pendidikan.

  6. PENGEMBANGAN ATURAN UNTUK UJIAN NASIONAL TAHUN 2012/2013 • Penyatuanpelaksanaan UN dengan UNPK • Mengakomodasipenyelenggara SKS dan program akselarasi. • Soalmenjadi 20 paketpadasetiapruangan. Untuk SMPLB, SMALB, PK ada 5 paketsoal. SD/MI ada 1 paketsoal. • Kesulitansoalditingkatkan. • Peningkatanperan PT dalampelaksanaan UN SMP/MTs/Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan SMA/MA/SMK/Program Paket C.

  7. PERAN PERGURUAN TINGGI • Masukdalam 4 tim (Pengawasan, PPHP, Distribusi, danPengamanan) • Melakukankoordinasi, pengawasan, keamanan, kerahasiaanpelaksanaan UN. • Menjaminobjektivitas, kredibilitas, akuntabilitaspelaksanaan UN.

  8. KEPENGAWASAN RUANG UN DILAKUKAN SILANG PENUH ANTAR SEKOLAH PADA JENJANG SEKOLAH YANG SAMA. SATU RUANG DIAWASI 2 ORANG. GURU MAPEL HARI ITU TIDAK MENGAWASI. MENANDATANGI PAKTA INTEGRITAS. TIDAK BOLEH MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI ELEKTONIK. TIDAK MENIMBULKAN KEPANIKAN, TIDAK MENGGANGGU, TIDAK MEROKOK, MEMBERI ISYARAT/BANTUAN JAWABAN. MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PENGAWAS RUANG UN

  9. lanjutan 8. MEMBAGI SOAL DAN MEMBANTU PENGISIAN IDENTITAS LJUN. 9. MENGISI BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR DENGAN PULFEN YANG DISIAPKAN. 10. TAS SISWA DILETAKKAN DI DEPAN KELAS. 11. HADIR 45 MENIT SEBELUM UN DIMULAI. 12. MENGURUTKAN LJUN DARI NOMOR TERKECIL DAN MEMASUKKAN KE DALAM SAMPUL DENGAN DILAMPIRI 1 BERITA ACARA DAN 1 DAFTAR HADIR. 13. MENGELEM SAMPUL DI DALAM KELAS. 14. MENYERAHKAN SAMPUL LJUN KE PANITIA DENGAN DILAMPIRI 1 BERITA ACARA DAN 1 DAFTAR HADIR.

  10. BAHAN UJIAN NASIONAL

  11. JADWAL UN SMP/MTS/SMPLB

  12. PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJIAN S/M/PK DAN UN • telahataupernahberada pada tahunterakhir pada suatu jenjangpendidikandi satuanpendidikantertentu; • memilikilaporanlengkappenilaianhasilbelajar pada satuan pendidikan di satuanpendidikantertentumulaisemester I tahunpertamasampaidengansemester I tahunterakhir; dan • memilikilaporanlengkappenilaianhasilbelajar pada PendidikanKesetaraan.

  13. PERSYARATAN LULUS DARI SATUAN PENDIDIKAN a.menyelesaikanseluruh program pembelajaran; b. memperolehnilaiminimalbaik pada penilaianakhiruntukseluruh mata pelajaran yang terdiri atas: • kelompokmapel agama dan akhlakmulia; • kelompokmapelkewarganegaraan dan kepribadian; • kelompokmapelestetika;dan • kelompokmatpeljasorkes; c. lulusUjian S/M/PK untukkelompok mata pelajaran ilmupengetahuan dan teknologi; dan d. lulusUjianNasional.

  14. Penjelasan LULUS UJIAN SEKOLAH DINYATAKAN DENGAN NILAI SEKOLAH/MASRASAH/PK (NS/M/PK) NS/M/PK = (40% NR I,2,3,4,5) + (60% US/M/PK) LULUS UJIAN NASIONAL DINYATAKAN DENGAN NILAI AKHIR (NA) NA = (40% NS/M/PK) + (60% UN)

  15. TANGGAL-TANGGAL PENTING

  16. KRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONAL NILAI TERENDAH 4 DARI SALAH SATU MAPEL YANG DI-UN-KAN RERATA MAPEL YANG DI-UN-KAN 5,5 2. UJIAN SEKOLAH DITENTUKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN YANG DITUANGKAN DALAM POS UJIAN SEKOLAH.

  17. BEBERAPA HAL YANG BELUM JELAS DIATUR DENAH TEMPAT DUDUK SISWA SKEMA PAKET SOAL PAKTA INTEGRITAS DIMASUKKAN SAMPUL ATAU TIDAK PENGAWAS YANG TIDAK HADIR ISI SALAH SATU BAHAN UJIAN KURANG PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK

  18. ALUR PELAKSANAAN UN

  19. UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PK TP 2012/2013 PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL

  20. Pasal 10SetiapsatuanpendidikanmenyelenggarakanUjian S/M/PK untuksemuamatapelajaran. Pasal 11 UjianSekolah/Madrasah/PK dilaksanakanolehsatuanpendmasing-masingsesuaidengan POS UjianSekolah/Madrasah/PK yang ditetapkanolehsatuanpendidikandibawahkoordinasiDinasPendidikanKabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama.

  21. Lanjutan Pasal 12 UjianSekolah/Madrasah/PK diselenggarakansebelumpenyelenggaraan UN sesuaidenganjadwal yang ditetapkanolehsatuanpendidikan yang bersangkutan.

  22. Lanjutan Pasal 13 (1) Nilai S/M/PK diserahkanolehsetiapsatuanpendidikankepada BSNP. (2) Nilai S/M/PK sebagaimanadimaksudpadaayat (1) untuk SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B, SMA/MA, SMALB, SMK, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruanditerimaoleh BSNP paling lambattujuhharisebelumpenyelenggaraan UN.

  23. Lanjutan (3) NilaiSekolah/Madrasah /PK sebagaimanadimaksudpadaayat (1) untuk SD/MI, SDLB, dan Program Paket A diterimaolehpenyelenggara UN SD/MI dan SDLB tingkatprovinsi paling lambattujuhharisebelumpenyelenggaraan UN. (4) KetentuanmengenaipenyerahandanpenerimaanNilaiSekolah/Madrasah /PK sebagaimanadimaksudpadaayat (2) danayat (3) diaturlebihlanjutdalam POS UN yang ditetapkanoleh BSNP.

  24. Lanjutan Pasal 14 Ketentuanlebihlanjuttentangpenyelenggaraan Ujian S/M/PK diaturdalam POS Ujian S/M/PK yang ditetapkanolehsatuanpendidikan.

  25. PERLU DIPERHATIKAN SETIAP KEPUTUSAN/TAHAPAN UN/US TUANGKAN DALAM BERITA ACARA. PERTAHANKAN BANYUMAS SEBAGAI KABUPATEN PUTIH DENGAN JUNJUNG KEJUJURAN. OBJEKTIVITAS, KREDIBELITAS HINDARI PERBUATAN YANG MENODAI PELAKSANAAN UN. BIAYA UN GRATIS, OPERASIONAL US DIAMBIL DARI BOS. HINDARI PUNGUTAN. BILA ADA MASALAH, SELESAIKAN SECARA PROSEDURAL, CERMAT, HATI-HATI, DAN CEPAT MULAI DARI SEKOLAH DULU.

  26. PERLU DIPERHATIKAN SETIAP KEPUTUSAN/TAHAPAN UN/US TUANGKAN DALAM BERITA ACARA. PERTAHANKAN BANYUMAS SEBAGAI KABUPATEN PUTIH DENGAN JUNJUNG KEJUJURAN. OBJEKTIVITAS, KREDIBELITAS HINDARI PERBUATAN YANG MENODAI PELAKSANAAN UN. BIAYA UN GRATIS, OPERASIONAL US DIAMBIL DARI BOS. JANGAN MELAKUKAN/HINDARI PUNGUTAN. BILA ADA MASALAH, SELESAIKAN SECARA PROSEDURAL, CERMAT, CEPAT DAN HATI-HATI MULAI DARI SEKOLAH DULU.

  27. 7.NOMOR PAKET SOAL SAMA DENGAN PESERTA YANG MENGERJAKAN UN. USULKAN SEGERA SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN UN MANDIRI DAN MENGGABUNG UNTUK DITETAPKAN DENGAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI. USULKAN SEGERA CALON PENGAWAS RUANG UN YANG MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DITETAPKAN DENGAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN. MAPEL PAI, KISI-KISI PUSAT SOAL DARI SEKOLAH/MGMP.

  28. JUMLAH SEKOLAH DAN CALON PESERTA UN TAHUN 2012/2013 (BERDASARKAN DNT) SMPN 71 13.403 SMPT 11 247 SMPS 74 5.547 MTsN 3 524 MTsS 44 3.575 SMPLB 1 3 JUMLAH 203 23.298

  29. www.pdkjateng.go.id Terima Kasih

More Related