1 / 59

PELATIHAN ANALISIS KEMISKINAN UNTUK PENYUSUNAN SPKD PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG, 3-5 JUNI 2013

KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI NASIONAL DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH. POKJA KEBIJAKAN TNP2K BIDANG ADVOKASI TKPK / DAERAH. PELATIHAN ANALISIS KEMISKINAN UNTUK PENYUSUNAN SPKD PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG, 3-5 JUNI 2013.

eadoin
Télécharger la présentation

PELATIHAN ANALISIS KEMISKINAN UNTUK PENYUSUNAN SPKD PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG, 3-5 JUNI 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMISKINAN JAWA BARATDALAM KONSTALASI NASIONALDAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH POKJA KEBIJAKAN TNP2K BIDANG ADVOKASI TKPK / DAERAH PELATIHAN ANALISIS KEMISKINAN UNTUK PENYUSUNAN SPKD PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG, 3-5 JUNI 2013

  2. KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH

  3. 1. Tingkat kemiskinannasionalmenuruntetapilajupenurunannyamelambat (1) IndikatorKemiskinan2008-2012 Sumber: BPS, Diolah dari Susenas

  4. 1. Tingkat kemiskinannasionalmenuruntetapilajupenurunannyamelambat (2) Semakinrendahtingkatkemiskinan, semakinsulitpenanggulangannya. Merekamiskin yang tersisaadalahpendudukmiskinkronis. Lokasitempattinggalnyamakintersebar. PerubahanTahunanIndikatorKemiskinan, 2009-2012 Sumber: BPS, DiolahdariSusenas

  5. 2. Tingkat kemiskinanantar-wilayah (provinsi) menunjukkankesenjangan DKI Jakarta 3,69% Papua 31,11% Sumber: BPS, Susenas (Maret 2012)

  6. 3. Sebaranpendudukmiskintidakmerataantar-wilayah Kep. Babel 71.360 Jiwa JawaTimur5.070.980Jiwa

  7. 4. Kemiskinancenderungtinggi di perdesaan, penganggurancenderungtinggi di perkotaan PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN PERDESAAN MENURUT SUMBER PENGHASILAN UTAMA (MARET 2010) PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN KOTA DAN DESA • Tidaksemuapengangguradalahmiskin:penganggurberkecukupan (discourage worker) • Orang bekerjatapimiskin: underemployed (<35 jam) danunpaid worker • Dari 109,67jutaAngkatanKerja (2011), hanya 41,48 juta (37,8%) yang bekerja di sektor formal Sumber: BPS, Susenas

  8. 5. Kerentanandankesenjanganmenambahkompleksmasalahkemiskinan (1) Jikagariskemiskinannaik 20%, jumlahpenduduk di bawahgariskemiskinan akannaik 100% 60% Dinamikakeluar-masukpendudukdaridankedalamkemiskinan 40% 33,94% di bawah 1,4 x GK % Populasi 23,78% di bawah 1,2 x GK 20% 12,49% di bawah GK 0% Konsumsibulanan per kapita (Rp.) Sumber: Susenas (2010) Sumber: BPS, Susenas

  9. 5. Kerentanandankesenjanganmenambahkompleksmasalahkemiskinan (2) Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012 Ada 4 kelompokpendudukdengankebutuhanberbeda +Rp 250.000/kap/bl +Rp 370.000/kap/bl +Rp750.000/kap/bl 12% 40% 80% Miskin Rentan Menengah Atas 29 juta 70 juta 100 juta 50 juta Perlindungan Sosial, Iklim Usaha & Akses Pasar Penanggulangan Kemiskinan Iklim Usaha & Perlindungan Sosial PemberdayaanMasyarakat Sumber: BPS & TNP2K

  10. 6. KomposisiGarisKemiskinandidominasikomoditasMakanan Stabilitashargapangan, khususnyaberassangatpenting. Berasmerupakan 29% komponenkonsumsimasyarakatmiskin. Makanansekitar 65% komponenkonsumsi. Inflasi GK selalulebihtinggidaripadainflasiumum Sumber: BPS, DiolahdariSusenas PerlupengendalianinflasiuntukmenekankenaikanbiayahidupdanGK.

  11. 7. Perlindungansosialbelumcukupefektif Ketepatansasaran program dapatdiperbaikijikaseluruhprogram menggunakansumber data sasaran yang sama BASIS DATA TERPADU Hanyasekitar30%pendudukmiskin yang menerimaketiga program perlindungansosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

  12. KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH

  13. KEBIJAKAN ACUAN (2) PERPRES 15/2010 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

  14. KELOMPOK PROGRAM NASIONAL KELOMPOK PROGRAM 1 KELOMPOK PROGRAM 2 KELOMPOK PROGRAM 3 BLT, PKH, Raskin Jamkesmas, Beasiswa PNPM KUR • KELOMPOK PROGRAM 4 • Program Pro-Rakyat lainnyauntukmendukungpenanggulangankemiskinan

  15. KELOMPOK PROGRAM 1 (1) 14

  16. KELOMPOK PROGRAM 1 (2)

  17. KOMPLEMENTARITAS PROGRAM • Di wilayah PKH, karenamencakupRumahTangga (kedepanKeluarga) SangatMiskin, penerima PKH secaraotomatisadalahjugapenerimaJamkesmas, Raskin, danBeasiswauntukkeluargamiskin. • Komplementaritas program di Klaster I memastikanbantuansosial yang sifatnyaterpadu. • Sekretariat TNP2K menjadiclearing house dalammemfasilitasikomplementaritas program RASKIN JAMKESMAS PKH BEASISWA

  18. 1 2 3 4 5

  19. KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAL KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH

  20. KONDISI UMUM KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT

  21. Padatahun 2012, PersentasePendudukMiskinProvinsiJawa Barat sudahlebihbaikdarinasional, dalam regional Jawa-Bali, tingkatkemiskinanJawa Barat masihcukuptinggi, di atas DKI Jakarta, Bali danBanten. PersentasePendudukMiskinProvinsiJawa Barat konsistenmenurunsejaktahun 2006, seiringdenganpenurunanPersentasePendudukMiskinnasional, namundalam 5 tahunterakhirpenurunannyasemakinmelambat, bahkanlajupenurunannyadalam 5 tahunterakhirlebihlambatdarinasional (nasionalmenurun 1,35 per tahun, sedangJawa Barat 1,2 per tahun)

  22. DETERMINAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT

  23. PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DalamBidangPendidikan, APM SMA/MA danAngkaPutusSekolahpendudukusia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun, merupakan PR harusmenjadiProvinsiJawa Barat.

  24. WILAYAH PRIORITAS PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MELALUI PERBAIKAN DI BIDANG PENDIDIKAN

  25. PRIORITAS BIDANG KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT DalamBidangKesehatan, prioritaskebijakanpenanggulangankemiskinan di Jawa Barat ditujukanuntukmeningkatkankesehatanibudananakterutamauntukmenurunkanangkakematianbayidanmeningkatkanproporsikelahiran yang ditolongtenagakesehatanterlatih, sertaperbaikanaksesdankualitaspelayanankesehatansecaraumumuntukmeningkatkanpemanfaatanpelayanandanfasilitaskesehatanolehpenduduk.

  26. WILAYAH PRIORITAS PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MELALUI PERBAIKAN DI BIDANG KESEHATAN

  27. PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR PROVINSI JAWA BARAT DalamBidangInfrastruktur/PrasaranaDasarperbaikan yang perlu di prioritaskan di Jawa Barat antra lain peningkatanakses air minumlayakdansanitasilayakbagirumahtangga. Perludilihatsarana BAB di pedesaandanpenyediaan air baku di perkotaan.

  28. WILAYAH PRIORITAS PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MELALUI PERBAIKAN DI BIDANG PRASARANA DASAR

  29. KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAL KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH

  30. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK

  31. PEMBENTUKAN TKPKD KOTA BANJAR

  32. TUGAS TKPKD KOTA BANJAR

  33. Fungsi TKPKD Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar • Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan • Pengkoordinasian Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah • Pengkoordinasian Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah • Pengkordinasian Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah • Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan

  34. Fungsi TKPKD Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjar • Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah • Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dan dan kendala yang dihadapi • Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik • Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan • Pengendalian penanganan pengaduan masayrakat bidang penanggulangan kemiskinan • Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi

  35. Struktur TKPK Provinsi STRUKTUR TKPK DAERAH KOTA BANJAR

  36. STRUKTUR ORGANISASI TKPKD KOTA BANJAR

  37. URAIAN TUGAS TKPKD KOTA BANJAR 1. Penanggungjawab : Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjar yang meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 2. Ketua: Memberikan arahan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan melakukan pengendalian agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga mempercepat pengurangan kemiskinan di Kota Banjar 3. Wakil Ketua : Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan,bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggungjawab Mengkoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar Menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar Menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggungjawab

  38. Lanjutan... f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, baik program yang diluncurkan oleh Pemerintah, maupun program Pemerintah Daerah Kota Banjar dan tingkat Provinsi Jawa Barat g. Mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program dari Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sekretaris : Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Membantu Wakil Ketua menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan Kota Banjar Membantu Wakil Ketua mengkoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Membantu Wakil ketua menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banjar Membantu Wakil Ketua menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat

More Related