1 / 39

PEMAPARAN UMUM TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU 2014

PEMAPARAN UMUM TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU 2014. KOMISI PEMILIHAN UMUM DISAMPAIKAN DALAM : BIMTEK PPK DAN PPS SE-KOTA DEPOK Sekarpeni ; 07 Maret 2014. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF. Dasar Hukum. UU No 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

edric
Télécharger la présentation

PEMAPARAN UMUM TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMAPARAN UMUM TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM DISAMPAIKAN DALAM : BIMTEK PPK DAN PPS SE-KOTA DEPOK Sekarpeni ; 07 Maret 2014

  2. DASAR HUKUMPELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF

  3. Dasar Hukum • UU No 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • UU No. 08/2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • Putusan MK No. 52/PUU-X/20012 Pengujian UU No. 8 tahun 2012, pasal 208 dan 209 . • Peraturan KPU No. 26/2013 Tentang Pemungutan dan Peghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dala Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. • Peraturan KPU No. 07/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013

  4. TAHAPAN KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 PEMILU LEGISLATIF PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA 2. 1. • BIMTEK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA • PERSIAPAN MENJELANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MONITORING,PEMBERITAHUAN TEMPAT DAN WAKTU PEMTNG DAN TUNGSURA KPD PEMILIH DAN SAKSI) • PELAKSANAANPEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (PELAKS PEMTNG DAN TUNGSURA , PENGUMUMAN HASIL TUNGSURA DAN PENYAMPAIAN HASIL KPD PPS) • REKAPITULASI HASIL DITINGKAT PPS, PPK, KPU KAB/KOTA, KPU PROVINSI DAN KPU • PENYAMPAIAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA • PENETAPAN REKAP HASIL TUNGSURA PARPOL DAN CALON ANGG DPR DAN DPD

  5. TAHAPAN KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 PEMILU LEGISLATIF PENETAPAN HASIL PEMILU SECARA NASIONAL 4. PENETAPAN PARPOL YANG MEMENUHI AMBANG BATAS 3. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH 5. • PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR/DPD/DPRD PROV/DPRD KABUPATEN/KOTA • PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR/DPD/DPRD PROV/DPRD KABUPATEN/KOTA

  6. ISU-ISU STRATEGIS

  7. ISU-ISU STRATEGIS DALAM PEMUNGUTAN SUARA • DPT, DPTb, DPK, DPKTb, • MENUNJUKKAN FORMULIR C6 (PEMBERITAHUAN /UNDANGAN) DI TPS, KEHARUSAN ATAU TIDAK ?, BAGAIMANA DENGAN YANG BELUM/TIDAK DIBERI C6 OLEH KPPS? • PEMILIH DENGAN KTP/KK/IDENTITAS LAINNYA. • PEMBERIAN SURAT SUARA KEPADA PEMILIH PINDAH DARI LUAR DAPIL (DPTb). • PENANDAAN/COBLOS PADA SURAT SUARA OLEH PEMILIH

  8. Isu-isu lainnya yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya • CARA PEMBERIAN SUARA DNG CARA MENCOBLOS BUKAN MENCETANG/MENCONTRENG (√ ) SEPERTI PEMILU TAHUN 2009 YANG LALU. • TERDAPAT PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb)YG MEMILIH DENGAN MENGGUNAKAN KTP PADA SATU JAM SEBELUM TPS DI TUTUP (HAL TERSEBUT TIDAK DIATUR PADA PEMILU 2009) • TERDAPAT 1 TAMBAHAN AZAS PENYELENGGARAAN PEMILU YAKNI AKSESIBILITAS YG DIWUJUDKAN DENGANMEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI PEMILIH DISABILITAS SERTA LANSIA DALAM MEMBERIKAN SUARA.

  9. PEMILIH KHUSUS (DPK) DAN PEMILIH DARI TPS LAIN (DPTb)DAPAT MEMILIH SEJAK PUKUL 07.00 WIB (DALAM PEMILU 2009, PEMILIH DAPAT MEMILIH 1 JAM SEBELUM TPS DI TUTUP) • PEMILIH DARI TPS LAIN (DPTb) TETAP DIBERIKAN 4 SURAT SUARA YANG TERDIRI SURAT SUARA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA. • BAGI PEMILIH DARI RUTAN/LAPAS DAPAT MEMILIH DI TPS YANG DISIAPKAN DI DALAM RUTAN/LAPAS. • PEMILIH DARI RUMAH SAKIT DAPAT MEMILIH DI TPS TERDEKAT DAN DIFASILITASI OLEH PETUGAS KPPS

  10. TERDAPAT 1 SET FORMULIR YANG BERHOLOGRAM YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PERHITUNGAN SUARA. • TERDAPAT FORMULIR YANG DIKIRIM LANGSUNG OLEH KPPS KEPADA KPU KAB/KOTA MELALUI PPK. • PPL/MITRA PPLBERADA DI DALAM TPS. • SAKSI SEBANYAK-BANYAKNYA 2 ORANG DAN MEMBAWA SURAT MANDAT DARI PIMPINAN PARPOL/CALON DPD, YANG BERADA DALAM TPS HANYA 1 ORANG, PARTAI PESERTA PEMILU YANG TIDAK MENGIRIM SAKSI BISA MINTA SALINAN C1 DAN LAMPIRANNYA KE PPS 1 HARI SETELAH PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MEMBAWA SURAT TUGAS.

  11. SAKSI DANPPL/MITRA PPL

  12. Saksi Parpol/DPD dan PPL/Mitra PPL Saksi, PPL, danMitra PPL berhak : • Menghadiri persiapan, pembukaan TPS sertapelaksanaanpemungutansuaradanpenghitungansuara di dalam area TPS. • Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suaradanpenghitungansuara di TPS. • Menyaksikan pelaksanaanpemungutan suaradan penghitungan suara di TPS. • Meminta penjelasanmengenaihal-hal yang berhubungandenganpelaksanaanpemungutan suaradan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS. • Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaanpemungutan suaradan penghitungan suara ke KPPS. • Menerima Salinan DPT, DPTb, DPK dan DPKTb serta; • Menerima salinan Formulir Model C, Model C1 dan Lampirannya

  13. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Saksi Parpol/DPD dan PPL/Mitra PPL Saksi, PPL, danMitra PPL dilarang : • Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. • Melihat pemilih mencoblossuratsuaradalambiliksuara. • Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara. • Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakn tugas dan wewenangnya. • Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara

  14. PINDAH MEMILIH

  15. MEMILIH DI TPS LAIN (didaftar pada DPTb), Alasan Pindah memilih : • a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal pemungutan suara; (termasuk petugas pemilu) • b. menjalani rawat inap di rumah sakit; • c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; • d. tugas belajar; • e. pindah domisili; dan • f. tertimpa bencana alam

  16. Cara Pemberian Suara

  17. CARA MENCOBLOS

  18. Cara mencoblos surat suara DPD • pemberian suara pada Surat Suara Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomorurut calon atau foto calon atau nama calon dalam satu kolom calon yang sama.

  19. SUARA SAHDANTIDAK SAH

  20. Variasi penandaan coblosan pada surat suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Berikut ini diberikan beberapa contoh variasi coblosan/penandaan yang mungkin terjadi dan cara menentukan sah/tidak sah coblosan/penandaan serta suara sah diberikan kepada siapa.

  21. PENANDAAN SUARA SAH : tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik

  22. PENANDAAN SUARA SAH : tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang bersangkutan

  23. PENANDAAN SUARA SAH : tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk nama calon yang bersangkutan.

  24. PENANDAAN SUARA SAH : tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik

  25. PENANDAAN SUARA SAH: tanda coblos terletak diantara 2 calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik

  26. PENANDAAN SUARA SAH: tanda coblos menyentuh/mengenai garis luar kolom yang memuat nomor urut, gambar dan nama partaiserta nama calonPartai Politik, suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik

  27. PENANDAAN SUARA SAH : tanda coblos lebih dari satu, pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk calon tersebut.

  28. PENANDAAN SUARA SAH : tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu)suara untuk Partai Politik.

  29. PENANDAAN SUARA SAH : tanda coblos terletak pada kolom yang tidak memuat nomor urut atau nama calon dari Partai Politik tetapi masih berada pada kolom partai (yang berwarna abu-abu), suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik tersebut

  30. PENANDAAN SUARA SAH : tanda coblos terletak pada nomor urut calon tanpa nama atau calon yang sudah meninggal, suaranyadinyatakan sah untukPartaiPolitik

  31. PENANDAAN SUARA TIDAK SAH: tanda coblos diluar kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, dinyatakantidak sah.

  32. tanda coblos terletak diantara kolom Partai Politik, dan tidak mengenai/menyentuh garisdinyatakan tidak sah.

  33. PENANDAAN SUARA TIDAK SAH tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, Sedangkan tanda coblos calon terletak pada partai politik yg berbeda, Suaranya dinyatakan tidak sah.

  34. LAIN-LAIN

  35. Denah TPSUkuran TPS 10 m x 8 m

  36. SAKSI DAN PPL/MITRA PPL DILARANG MENGISI SENDIRI BERITA ACARA

  37. HANYA KETUA DAN ANGGOTA KPPS YANG BOLEH MENGISI BERITA ACARA DAN FORMULIR-FORMULIR LAINNYA.

  38. SUKSESKAN PEMILU 2014

  39. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related