1 / 7

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK). UU 13/2003 (PASAL 151) MENGAMANATKAN:PENGUSAHA, P/B. SP/SB DAN PEMERINTAH DG SGL UPAYA HRS MENGUSAHAKAN AGAR JANGAN TERJADI PHK. KARENA:

igor-hester
Télécharger la présentation

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA(PHK)

  2. UU 13/2003 (PASAL 151) MENGAMANATKAN:PENGUSAHA, P/B. SP/SB DAN PEMERINTAH DG SGL UPAYA HRS MENGUSAHAKAN AGAR JANGAN TERJADI PHK. KARENA: PHK BAGI SEORANG PEKERJA MRP AWAL DARI KESENGSARAAN, YAITU HILANGNYA PENGHASILAN SEDANGKAN YBS MEMERLUKAN BIAYA HIDUP DAN KESEJAHTERAAN KELUARGANYA. SELAIN DARIPADA ITU KEHILANGAN HARGA DIRINYA DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT.

  3. SEBAB-SEBAB PHK • ATAS PERMINTAAN P/B: 1. MENCARI PENGHASILAN/KEPUASAN KERJA YG LEBIH BAIK. 2. TDK ADA KESESUAIAN DG REKAN KERJA/PENGU SAHA. 3. PINDAH RUMAH (JAUH / KELUAR KOTA). 4. TURUT SUAMI PINDAH KELUAR KOTA/LUAR NEGERI.

  4. ATAS KEINGINAN PERUSAHAAN: 1. PELANGGARAN DISIPLIN. 2. MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL DI DLM/LUAR PRSH. 3. MENCEMARKAN NAMA BAIK PERUSAHAAN. 4. TERJADI KONFLIK ANTARA PEKERJA & PENGUSAHA. 5. TERJADI PERUBAHAN TATA KERJA PERUSAHAAN (MEKA – NISASI). 6. REFORMASI ORGANISASI PERUSAHAAN. 7. KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN.

  5. SECARA TDK LANGSUNG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DLM HAL-HAL TERTENTU BERAKIBAT PHK. BERIKAN CONTOH ! • KECENDERUNGAN DLM PRAKTEK, PHK DILAKSANAKAN DI LUAR PROSEDUR DAN TDK SEGERA DIALKSANAKANNYA KEPUTUSAN LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL. • ADA KEBIASAAN UMUM, P/B MINTA BERHENTI SENDIRI DENGAN PESANGON !

  6. BEBERAPA ISTILAH PHK TERMINATION DISMISSAL REDUNDANCY RETRENCHMENT / DOWN-SIZING LAY-OFF / PENGHEMATAN

  7. SURAT EDARAN MENAKER KEPADA SELURUH PIMPINANPERUSAHAAN DI SELURUH INDONESIASE.907/MEN/PHI-PPHI/X/2004(28-10-2004) TTG PENCEGAHAN PHK MASSAL • MENGURANGI UPAH & FASILITAS MANAJERIAL. • MENGURANGI SHIFT. • MEMBATASI/MENGHAPUS KERJA LEMBUR. • KURANGI JAM KERJA. • KURANGI HARI KERJA. • MERUMAHKAN PEKERJA/BURUH SECARA BERGILIRAN UTK SEMENTARA WAKTU. • KONTRAK KERJA TIDAK DIPERPANJANG. • PENSIUNKAN BAGI YG MEMENUHI SYARAT.

More Related