1 / 32

Oleh: Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si. Guru Besar Bidang Ilmu Kebijakan Pajak

PANDANGAN DAN REVIEW ATAS PNBP BHP Telekomunikasi dan uso ( Perspektif Supply Side Tax Policy dan Cost of Taxation ). Oleh: Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si. Guru Besar Bidang Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia -.

jaeger
Télécharger la présentation

Oleh: Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si. Guru Besar Bidang Ilmu Kebijakan Pajak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PANDANGAN DAN REVIEW ATAS PNBP BHP Telekomunikasi danuso (Perspektif Supply Side Tax Policy dan Cost of Taxation) Oleh: Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si. Guru Besar Bidang Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia -

  2. ISSUE-ISSUE PENTING DALAM PEMUNGUTAN PNBP BHP TELEKOMUNIKASI DAN USO • DasarHukum • Tax Legitimacy • Tax Morale • Reconnecting Tax/Charges (PNBP) with Public Goods • Earmarking • TransparansidanAkuntabilitas

  3. ISSUE DASAR PEMUNGUTAN

  4. DASAR HUKUM PUNGUTAN NEGARA Pasal 23 Naskah asli) Pasal 23A (AMANDEMEN KETIGA) Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. *Thn 2001 (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

  5. DASAR PNBP UU PNBP • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK • Berlaku mulai pada tanggal 23 Mei 1997 • Hingga kini belum ada amandeman UU PNBP, padahal PUNGUTAN NEGARA SELAIN PAJAK baru “ada” dalam amandemen UUD 1945 tahun 2001

  6. Pasal 2(1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi: a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan; d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

  7. KELEMAHAN UU PNBP • TIDAK MEMBUAT DEMARKASI YANG JELAS ANTARA PNBP YANG ESENSINYA MERUPAKAN • ROYALTI • FEE/ CHARGES SEHINGGA DALAM IMPLEMENTASI UU PNBP, TERDAPAT BEBERAPA JENIS PNBP YANG ESENSINYA MERUPAKAN QUASI PAJAK/ PSEUDO TAX • DISKRESI YANG TERLALU LUAS KEPADA EKSEKUTIF UNTUK MENETAPKAN OBYEK DAN TARIF. BAHKAN PAJAK SAJA HARUS DIPUNGUT BERDASARKAN UU (NO TAX WITHOUT REPRESENTATION, TAX WITHOUT REPRESENTATION IS ROBBERY) • HUKUM PAJAK MATERIAL DAN HUKUM PAJAK FORMAL TIDAK DIPISAHKAN • TIDAK ADA MEKANISME UNTUK BAGI WAJIB BAYAR UNTUK MENCARI/MENDAPATKAN KEADILAN SECARA OPTIMAL, KARENA DISPUTE SETTELEMENT TIDAK DIATUR DENGAN ADIL KARENA HANYA ADA MEKANISME KEBERATAN.PADAHA LKEBERATAN HANYA MERUPAKAN PERADILAN SEMU. NAMUN Pasal 19 (5) Penetapan atas keberatansebagaimanadimaksud pada ayat (4) merupakanpenetapan yang bersifat final. • BEBERAPA JENIS PNBP (SEPERTI BHP JASTEL) JUSTRU LEBIH BERAT DIBANDINGKAN PAJAK PENGHASILAN, KARENA MENGGUNAKAN GROSS BASE SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

  8. ISSUE TAX (CHARGES) LEGITIMACY PNBP

  9. PENDEKATAN KEADILAN DALAM PUNGUTAN NEGARA BENEFIT RECEIVED APPROACH ABILITY TO PAY TAX (PAJAK) FUNGSI BUDGETAIR FUNGSI SOCIAL, POLITIC AND ECONOMIC ENGENERING • CHARGES (INDONESIA = RETRIBUSI) • CHARGES => EARMARKING • COST RECOVERY

  10. PEMBEDAAN TAX DAN CHARGES PAJAK CHARGES / RETRIBUSI Paksaan bersifat ekonomis Dipungut Berdasarkan Undang-undang Mendapat Manfaat langsung (Benefit Received Principle) Cost Recovery / Earmarking • Dapat Dipaksakan • Dipungut Berdasarkan Undang-undang • Tidak Mendapatkan Manfaat Langsung • Digunakan Untuk Menjalankan Fungsi Negara

  11. Mekanisme Penetapan Jenis dan Tarif PNBP K/L 1 2 Usulan Jenis dan Tarif PNBP Menteri Keuangan DJA c.q Dit. PNBP K/L Pembahasan Justifikasi kewajaran tarif PNBP 3 Menteri Hukum Dan HAM harmonisasi, pemantapan, pembulatan 4 PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada K/L 5 6 Presiden R.I. (Setneg) Catatan : Pembahasan dilakukan oleh Departemen Keuangan (Biro Hukum, Dit. PNBP) bersama-sama dengan K/L (Biro Keuangan, UPT/Satker/Eselon I/Eselon II), Depkumham (Dit. Harmonisasi)

  12. Potret Pungutan Negara di Indonesia

  13. Jumlah dan Persentase Pendapatan Negara 2006-2012

  14. PARADOKS PENERIMAAN DAN JUMLAH LEMBAGA PEMUNGUT Dari sisi nominal, pajak merupakan sumber pungutan negara yang paling dominan dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya, sementara pungutan PNBP cenderung mengalami fluktuasi yang stokastik, namun dari sisi prosentase cenderung menurun Ironisnya, paska Perubahan Ketiga UUD NKRI Tahun 1945, bertambahkan lembaga/kementerian yang memungut PNBP serta bertambahnya obyek pemungutan PNBP tidak menambah pendapatan negara secara berarti, bahkan cenderung menurun secara prosentase.

  15. SUPPLY SIDE POLICY DAN COST OF TAXATION REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUNGUTAN NEGARA REKONSTRUKSI KONSEPSI COST OF TAXATION* Beban Perpajakan pada hakekatnya merupakan semua semua beban (cost) dan biaya (expense), baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun nirwujud (intangible), yang harus ditanggung oleh seluruh komponen Negara (baik Wajib Pajak, Rakyat, dan Pemerintah) sebagai implikasi suatu kebijakan pajak. • Supply side tax policy tidak identik dengan “tax cut” atau tax incentives • Supply side tax policy seharusnya dimaknai sebagai “setiap bentuk kebijakan pungutan negara yang bertujuan untuk mengurangi beban pungutan negara” • Rekonstruksi “SSTP” lebih mengakomodir untuk menjaga keselarasan antara asas-asas pemungutan pajak (revenue productivity – ease of administration – equality/ neutrality) *Rekonstruksi TeoriSandford, Godwin dan Hardwick

  16. REKONSTRUKSI KONSEPSI BEBAN PERPAJAKAN *Rekonstruksi Teori Sandford” Beban Perpajakan yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, meliputi Beban Kepatuhan dalam berbagai pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan berbagai hak perpajakan (Compliance Costs). Beban Perpajakan yang harus ditanggung oleh Pemerintah untuk melakukan administrasi dan tata kelola pemungutan pajak (Administrative Costs). Beban Perpajakan yang harus ditanggung oleh seluruh komponen Negara baik Pemerintah maupun rakyat, sebagai konsekuensi dari kebijakan perpajakan yang dipilih (Policy Costs).

  17. SIMPULAN (1) • Dalamperspektifperpajakan, padahakekatnya PNBP memenuhikriteriasebagaipajak, karena a) PNBP tersebutmerupakanpungutan yang dilakukanolehpemerintah (representasi Negara) b) PNBP dipungutberdasarkan UU c) PNBP dapatdipaksakan d) PNBP digunakanuntukmenyelenggarakanfungsi-fungsipemerintahan. • PNBP BHP Telekomunikasi seharusdipungutdenganmenggunakankonsepsicharges. Dalamkonsepsiini: • pemungutandilakukankarenaadanyaservices yang diberikanolehgovernment (misalnyadalambentukpengawasan, pemeliharaanpengaturandsb). • Besarnyachargesditentukandenganmemperhatikan minimum cost recovery. Negara misalnyamenentukanbahwa “The fees paid for frequency spectrum should cover all costs associated with frequency spectrum management and in the case of commercial frequency spectrum, fees paid should in addition to meeting management costs, generate moderate revenue for government to compensate for the use of the national resource by allotees; • Penggunaan charges tersebutdilakukandenganmenggunakankonsepsiearmarking. Dengandemikian, seharusnyainstansi yang memungut PNBP diberikewenang yang besaruntukmengatur / menggunakan PNBP sesuaidenganvisi, misidanfungsiinstansi yang bersangkutan. • Denganmemaknaicost of taxationsecaralebihluas, makasemuapungutan, maupunbentuk-bentukpajakbergandabaik yang terjadisecaravertikalmaupunhorisontal, padahakekatnyamerupakanunsur yang menambahcost of taxation.

  18. SIMPULAN (2) • Kebijakanuntukmengurangicost of taxation dipandangsebagaibagiandariSupply-side Tax Policydengandilatarikeyakinan (belief) bahwacost of taxation yang tinggiakanmempersempitruangbagipelakuusahauntukberproduksi, sehinggamengurangisupply. • Dalampemahaman yang lebihkomprehensifdanholistik, seharusnyakepentingangovernment revenuedanperkembanganindustri (dalamhaliniindustritelekomunikasi) bukanlahsatuhal yang harusdipertentangkansatudanlainnya. Terlebih, industritelekomunikasimempunyaiefek domino yang sangattinggidanmenjadi enabler bagiindustrilainnya. Industritelekomunikasimemegangperananpentingdalamdanmempunyaipotensi yang besaruntukterusberkembang di masamendatangkarena : • Industritelekomunikasimerupakansalahsatujenisindustri yang menjadienabler bagiindustrilainnya. Telekomunikasi memilikiperan yang sangatpentingdalammengatasikemiskinan, melestarikanlingkungan, mendorongdemokrasidanmenjadipenggerakekonomidunia. • PotensiPenerimaan Negara yang sangatbesarmengingatkemajuanteknologimakaindustritelekomunikasisemakinterkonvergensi. Konsekuensinya, selainpotensipenerimaanpajaksemakinbesar, jugadenganbertambahnyapeluangkerjamakabertambah pula potensipenerimaandarijenis-jenispajaklainnya, seperti PPN, PPhPasal 21 danPPhPasal 23/26 sebagaikonsekuensidaritrickle down effect. • Dapatmenyeraptenagakerjadalamjumlahbesardenganinvestasi yang relatifkecil. • Industritelekomunikasimempunyaikaitan yang sangateratdenganhampirseluruhindustrilainnya (perbankan, pariwisata, elektronika, dll) maupundengansektorpemerintahan. • Lihat KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/KMK.02/2007 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI, DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  19. SIMPULAN (3) • Postur pungutan negara, khususnya PNBP saat ini memperberat cost of taxation, maupun cost of state levies yang harus ditanggung oleh pembayar pajak, rakyat dan negara. Hal ini berpotensi mengganggu daya saing nasional. • Dalam perspektif supply side tax policy, PNBP quasi pajak dan quasi retribusi menambah cost of taxation yang harus ditanggung oleh pengusaha, sehingga dapat mengganggu produktivitas dan melemahkan daya saing nasional. PNBP bukan saja menambah biaya yang tangible yang harus dikeluarkan dalam bentuk rupiah, tetapi juga yang bersifat intangible seperti psycological costs dan time costs.

  20. RECONNECTING CHARGES AND PUBLIC GOODS / SERVICES

  21. Regulatory Chargesdi Indonesia Ditinjau Dari KonsepsiKeuangan Negara danSupply Side Policy Padahakekatnya PNBP atas BHP Telekomunikasi dan USO tidakadabedanyadenganpajak. Sehinggatidaktepatapabiladipergunakanistilah PNBP untukpungutan-pungutantersebut. Selainitu, karena PNBP memilikikarakteristik yang samadenganpajak, makapadahakekatnyatelahterjadipajakbergandaataspenyelenggaraanjasatelekomunikasi.

  22. PNBP seharusnyadipungutdenganmenggunakankonsepsicharges (1) • Pemungutandilakukankarenaadanyaservices yang diberikanolehgovernment, misalnyadalambentukpengawasan, pemeliharaanpengaturandansebagainya. Sehinggadalamhalini, denganmelakukanpungutanatas BHP Telekomunikasi, pemerintahmemilikikewajibanuntukmemberikanpelayanankepada operator terkaitdenganpenggunaanspektrumfrekuensi.

  23. PNBP seharusnyadipungutdenganmenggunakankonsepsicharges (2) • SebaiknyapenentuanbesarnyaBHP TelekomunikasidiIndonesia diperhitungkanberdasarkancost recoveryPemerintahuntukmengelolaspektrum. • Penggunaancharges tersebutdilakukandenganmenggunakankonsepsiearmarking. Dengandemikian, seharusnyainstansi yang memungut PNBP diberikewenang yang besaruntukmengatur / menggunakan PNBP sesuaidenganvisi, misidanfungsiinstansi yang bersangkutan. BukanhanyamemilikikewenanganuntukmengelolasebagiankecildaripenerimaanBHP Telekomunikasisepertiyang terjadisaatini.

  24. Charges atas spectrum • The Second ITU Forum of the Regional Working Group on Private Sector Issues, held on 26-27 April, 2004, opined that : Quote “As regards the annual usage charges for spectrum there could be a view that once the right to use the spectrum has been acquired by the licensee, then the usage charges should be limited only to the cost of administering and regulating that resource”

  25. CAUSAL LOOPS DIAGRAM

  26. STOCK FLOW DIAGRAM

  27. PNBP USO

  28. MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS • Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger • Goal 2: Achieve universal primary education • Goal 3: Promote gender equality and empower women • Goal 4: Reduce child mortality • Goal 5: Improve maternal health • Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases • Goal 7: Ensure environmental sustainability • Goal 8: Develop a Global Partnership for Development

  29. The World Summit on the Information Society (WSIS) An Information Society for All: Key Principles We are resolute in our quest to ensure that everyone can benefit from the opportunities that ICTs can offer. We agree that to meet these challenges, all stakeholders should work together to: improve access to information and communication infrastructure and technologies as well as to information and knowledge; build capacity; increase confidence and security in the use of ICTs; create an enabling environment at all levels; develop and widen ICT applications; foster and respect cultural diversity; recognize the role of the media; address the ethical dimensions of the Information Society; and encourage international and regional cooperation. We agree that these are the key principles for building an inclusive Information Society. Declaration of Principles : Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium, Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E 12 December 2003, http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html

  30. The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development Governments, as well as private sector, civil society and the United Nations and other international organizations have an important role and responsibility in the development of the Information Society and, as appropriate, in decision-making processes. Building a people-centred Information Society is a joint effort which requires cooperation and partnership among all stakeholders.

  31. WSIS TARGETS(2015) • to connect villages with ICTs and establish community access points; • to connect universities, colleges, secondary schools and primary schools with ICTs; • to connect scientific and research centres with ICTs; • to connect public libraries, cultural centres, museums, post offices and archives with ICTs; • to connect health centres and hospitals with ICTs; • to connect all local and central government departments and establish websites and email addresses; • to adapt all primary and secondary school curricula to meet the challenges of the Information Society, taking into account national circumstances; • to ensure that all of the world's population have access to television and radio services; • to encourage the development of content and to put in place technical conditions in order to facilitate the presence and use of all world languages on the Internet; • to ensure that more than half the world’s inhabitants have access to ICTs within their reach.

  32. BEBERAPA ALTERNATIF PEMUNGUTAN PNBP USO • ALTERNATIF 1 : TIDAK ADA PUNGUTAN USO (MENYATU DENGAN CHARGES TELEKOMUNIKASI) • ALTERNATIF 2 : TETAP ADA PUNGUTAN USO NAMUN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN HARUS JELAS (KONSEP EARMARKING) • ALTERNATIF 3 : KONTRIBUSI PELAKU USAHA DALAMA BENTUK BENEFIT IN KIND

More Related