1 / 21

MATERI KULIAH

MATERI KULIAH. PENGERTIAN RESTITUSI PENYEBAB TERJADINYA KELEBIHAN BAYAR PAJAK MASUKAN MEKANISME PENGEMBALIAN ATAU KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN. PAJAK MASUKAN PASAL 9 UU PPN. Ayat (4)

martina-oriole
Télécharger la présentation

MATERI KULIAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MATERI KULIAH PENGERTIAN RESTITUSI PENYEBAB TERJADINYA KELEBIHAN BAYAR PAJAK MASUKAN MEKANISME PENGEMBALIAN ATAU KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN

  2. PAJAK MASUKAN PASAL 9 UU PPN Ayat (4) ApabiladalamsuatuMasaPajak, PajakMasukan yang dapatdikreditkanlebihbesardaripadaPajakKeluaran, selisihnyamerupakankelebihanpajak yang dikompensasikankeMasaPajakberikutnya. Ayat (4a) AtaskelebihanPajakMasukansebagaimanadimaksudpadaayat (4) dapatdiajukanpermohonanpengembalianpadaakhirtahunbuku. Contoh : SPT Nop 2011 SPT Des 2011 PAJAK KELUARAN 1.000.000,- PAJAK KELUARAN 1.500.000,- KREDIT PAJAK : KREDIT PAJAK : PAJAK MASUKAN 1.500.000,- PAJAK MASUKAN 2.000.000,- LEBIH BAYAR 500.000,- KOMPENSASI BULAN 500.000,- LB DIKOMPENSASI KE DES 2011 LALU __________ LEBIH BAYAR 1.000.000,- LB BISA DI KEMBALIKAN/RESTITUSI

  3. PENYEBAB KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PASAL 2 PER-7/PJ/2011 Pajakyglebihbayarkarenakreditpajakataujumlahpajak yang dibayarlebihbesardaripadajumlahpajakterutang (Pasal 17 (1) KUP) Pajakyglebihbayar yang seharusnyatidakterutang (Pasal 17 (2) KUP) Pajakyglebihbayarberdasarkanhasilpemeriksaan Pajakyglebihbayarberdasarkanpenelitianterhadap WP kriteriatertentu Pajakyglebihbayarberdasarkanpenelitianterhadap WP memenuhipersyaratantertentu PajakyglebihbayarolehOrangPribadiPemegangPasporLuarNegeri Pajakyglebihbayaratas WP risikorendah Pajakyglebihbayarkarenaditerbitkan SK KeberatanatauPutusan Banding atauPutusanPeninjauanKembaliolehMahkamahAgung Pajakyglebihbayarkarenaditerbitkan SK Pembetulan Pajakyglebihbayarkarenaditerbitkan SK PenguranganSanksiAdministrasiatau SK PenghapusanAdministrasi Pajakyglebihbayarkarenaditerbitkan SK Pengurangan SKP atau SK Pembatalan SKP Pajakyglebihbayarkarenaditerbitkan SK Pengurangan STP atau SK Pembatalan STP

  4. PROSES PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK (RESTITUSI) • UNTUK SELURUH PKP • PROSES : DENGAN PEMERIKSAAN • JANGKA WAKTU : 12 BULAN SEJAK PERMOHONAN • DITERIMA LENGKAP PASAL 17B UU KUP • -UNTUK PKP KRITERIA TERTENTU • PROSES : DENGAN PENELITIAN • JANGKA WAKTU : 1 BULAN SEJAK PERMOHONAN • DITERIMA LENGKAP PASAL 17C UU KUP • -UNTUK PKP YANG MEMENUHI PERSYARATAN • TERTENTU • PROSES : DENGAN PENELITIAN • JANGKA WAKTU : 1 BULAN SEJAK PERMOHONAN • DITERIMA LENGKAP PASAL 17D UU KUP

  5. PKPKRITERIA TERTENTU Pasal 17C UU KUP a. tepat waktu dalam menyampaikan SPT; b. tidakmempunyaitunggakanpajakuntuksemuajenis pajak, kecualitunggakanpajak yang telahmemperoleh izinuntukmengangsurataumenundapembayaran pajak; c. LaporanKeuangandiauditolehAkuntanPublikatau lembagapengawasankeuanganpemerintahdengan pendapatWajarTanpaPengecualianselama 3 (tiga) tahunberturut-turut; dan d. tidakpernahdipidanakarenamelakukantindakpidana dibidangperpajakanberdasarkanputusanpengadilan yang telahmempunyaikekuatanhukumtetapdalam jangkawaktu 5 (lima) tahunterakhir.

  6. PKP RISIKO RENDAH PMK-71/PMK.03/2010 PengusahaKenaPajakmerupakan Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 40% (empatpuluhpersen) darikeseluruhansahamdisetornyadiperdagangkandi bursa efekdi Indonesia; PengusahaKenaPajakmerupakanperusahaan yang sahammayoritasnyadimilikisecaralangsungolehPemerintahPusatdan/atauPemerintah Daerah; atau

  7. PKP RISIKO RENDAH PMK-71/PMK.03/2010 c. produsenselain PKP diatas yang memenuhipersyaratansbb : 1. tepatwaktudalampenyampaian SPT Masa PPN selama 12 bulanterakhir, 2. nilai BKP yang dijualpadatahunsebelumnya paling sedikit 75% adalahproduksisendiri; 3. LaporanKeuanganuntuk 2 (dua) tahunpajak sebelumnyadiauditolehAkuntanPublik denganpendapatWajarTanpaPengecualian atauWajarDenganPengecualian. yang tidakpernahdilakukanpemeriksaanbuktipermulaan dan/ataupenyidikandalamjangkawaktu 24 bulanterakhir.

  8. PKPYANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU Pasal 17D UU KUP jo. PMK-198/PMK.03/2013 PengusahaKenaPajakyang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,-

  9. PENELITIAN PMK-72/PMK.03/2010 • Penelitianadalahserangkaiankegiatan yang dilakukanuntukmenilaikelengkapanpengisianSuratPemberitahuandanlampiran-lampirannyatermasukpenilaiantentangkebenaranpenulisandanpenghitungannya. • PKP yang dilakukanpenelitian : • PKP kriteriatertentu • PKP yang memenuhipersyaratantertentu • PKP berisikorendah

  10. PEMERIKSAAN PMK-72/PMK.03/2010 • Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundanmengolah data, keterangan, dan/ataubukti yang dilaksanakansecaraobjektifdanprofesionalberdasarkansuatustandarpemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakandan/atauuntuktujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. • Pemeriksaandilakukanterhadappermohonanpengembaliankelebihanpajak yang dilakukan PKP selain yang dilakukanpenelitian

  11. CARA PENGAJUAN PERMOHONAN RESTITUSI Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan: a. SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan cara mengisi kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi) dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak. 2. PermohonanpengembaliandisampaikankepadaKepala Kantor PelayananPajakditempat PKP dikukuhkan 3. Permohonanpengembalianditentukansatupermohonanuntuksatumasapajak

  12. PKP YANG DIPERBOLEHKAN MENGAJUKAN PENGEMBALIAN (RESTITUSI) SETIAP MASA PAJAK PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN; PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP yang PPN nya tidak dipungut; PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; e. PKP yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; f. PKP dalam tahap belum berproduksi

  13. MEKANISME RESTITUSI Pemeriksaan (jangkawaktu 12 bulan) Permohonanrestitusi : Permohonantersendiri, atau Melalui SPT PajakLebih Bayar Penelitian (jangkawaktu 1 bulan SKPN, SKPKB, SKPKBT Selesai • ProdukHukum : • SKPLB • SKPN • SKPKB • SKPKBT KompensasiUtangPajak SKPLB SPMKP SKPKPP KompensasiUtangPajak SKPPKP • ProdukHukum : • SKPPKP • Tidakterbit • SKPPKP SP2D KPPN Tidakterbit SKPPKP Pemberitahuanke PKP

  14. ISTILAH-ISTILAH TERKAIT RESTITUSI SuratKetetapanPajakLebih Bayar (SKPLB) adalahsuratketetapanpajak yang menentukanjumlahkelebihanpembayaranpajakkarenajumlahkreditpajaklebihbesardaripadapajak yang terutangatauseharusnyatidakterutang. SuratKeputusanPengembalianPendahuluanKelebihanPajak (SKPPKP) adalahsuratkeputusan yang menentukanjumlahpengembalianpendahuluankelebihanpajakuntukWajibPajaktertentu. Bank Persepsiadalah bank umum yang ditunjukolehMenteriKeuanganuntukmenerimasetoranpenerimaannegarabukandalamrangkaimpor, yang meliputipenerimaanpajak, cukaidalamnegeridanpenerimaanbukanpajak. UtangPajakadalahpajak yang masihharusdibayartermasuksanksiadministrasiberupabunga, denda, ataukenaikan yang tercantumdalamsuratketetapanpajakatausuratsejenisnyaberdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan.

  15. ISTILAH-ISTILAH TERKAIT RESTITUSI d. SuratKeputusanPengembalianKelebihanPembayaranPajak (SKPKPP) adalahsuratkeputusansebagaidasaruntukmenerbitkanSuratPerintahMembayarKelebihanPajak. e. SuratPerintahMembayarKelebihanPajak (SPMKP) adalahsuratperintahdariKepala KPP kepada KPPN untukmenerbitkanSuratPerintahPencairan Dana yang ditujukankepada Bank Operasionalmitrakerja KPPN, sebagaidasarkompensasiUtangPajakdan/ataudasarpembayarankembalikelebihanpembayaranpajakkepadaWajibPajak. f. Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) adalahinstansivertikalDirektoratJenderalPerbendaharaan yang beradadibawahdanbertanggungjawablangsungkepadaKepala Kantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaan, yang menjadimitrakerja KPP. g. SuratPerintahPencairan Dana (SP2D) adalahsurat yang diterbitkanolehKepala KPPN selakukuasaBendaharaUmum Negara didaerahuntukmelaksanakanpengeluaranatasbebanAnggaranPendapatandanBelanja Negara berdasarkan SPMKP.

  16. UTANG PAJAK YANG DIPERHITUNGKAN TERHADAP RESTITUSI KelebihanpembayaranpajakdiperhitungkanterlebihdahuludenganUtangPajak yang diadministrasikandi KPP domisilidan/atau KPP lokasi, sebagaimanatercantumdalam:a. SuratTagihanPajak (STP) b. SuratKetetapanPajakKurang Bayar (SKPKB) c. SuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT) e. SuratPemberitahuanPajakTerhutang (SPPT), SuratKetetapan Pajak PBB, atauSuratTagihanPajak PBB; f. SuratKeputusanKeberatanuntuk PBB yang menyebabkanjumlahpajak yang masihharusdibayarbertambahtetapitidakdiajukan banding; g. Putusan Banding atauPutusanPeninjauanKembali yang menyebabkanjumlahpajak yang masihharusdibayarbertambah; h. SuratKeputusanPembetulan yang menyebabkanjumlahpajak yang masihharusdibayarbertambah.

  17. UTANG PAJAK YANG DIPERHITUNGKAN TERHADAP RESTITUSI UtangPajakdiperhitungkandenganurutansebagaiberikut: 1. UtangPajak yang mendekatitanggaldaluwarsa penagihan; 2. UtangPajak yang bernilai paling besar; 3. UtangPajak yang dikompensasikanmelalui potongan SPMKP.

  18. RESTITUSI BAGI TURIS ASING PASAL 16 E UU PPN PPN dan PPn.BM yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.

  19. RESTITUSI PPN/PPn.BM BAGI TURIS ASING S Y ARA T NILAI PPN PALING SEDIKIT RP 500.000,- DAN DAPAT DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 1 PEMBELIAN BKP DILAKUKAN DALAM JANGKA WAKTU SATU BULAN SEBELUM KEBERANGKATAN KE LUAR DAERAH PABEAN 2 FAKTUR PAJAK HARUS DIISI DENGAN LENGKAP, KECUALI PADA KOLOM NPWP DAN ALAMAT PEMBELI DIISI DENGAN NOMOR PASPOR DAN ALAMAT LENGKAP DI NEGARA YANG MENERBITKAN PASPOR ATAS PENJUALAN KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP 3

  20. RESTITUSI PPN/PPn.BM BAGI TURIS ASING PASAL 16 E UU PPN PERMINTAAN KEMBALI PPN DAN PPn.BM DILAKUKAN PADA SAAT ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI MENINGGALKAN INDONESIA DAN DISAMPAIKAN MELALUI KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI BANDARA YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN DOKUMEN YANG HARUS DITUNJUKAN : PASPOR PAS NAIK (BOARDING PASS) UNTUK KEBERANGKATAN ORANG PRIBADI KE LUAR DAERAH PABEAN FAKTUR PAJAK

  21. BANDAR UDARA YANG DITUNJUK MELAYANIRESTITUSI TURIS ASING BANDAR UDARA JUANDA SURABAYA (KMK-287/KMK.03/2011 TGL 25-08-2011) 2. BANDAR UDARA POLONIA MEDAN (KMK-287/KMK.03/2011 TGL 25-08-2011) 3. BANDAR UDARA ADI SUTJIPTO YOGYAKARTA (KMK-427/KMK.03/2010 TGL 2-11-2010) 4. BANDAR UDARA SUKARNO HATTA JAKARTA (KMK-141/KMK.03/2010 TGL 31-03-2010) 5. BANDAR UDARA NGURAH RAI DENPASAR (KMK-141/KMK.03/2010 TGL 31-03-2010)

More Related