1 / 49

ARTI PENTING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (S I M P E G )

ARTI PENTING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (S I M P E G ) UNTUK PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. OLEH DENDA DJUANDA, S.H, M.M. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

nehru-richardson
Télécharger la présentation

ARTI PENTING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (S I M P E G )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ARTI PENTING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (S I M P E G ) UNTUK PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN OLEH DENDA DJUANDA, S.H, M.M. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN FAVE HOTEL BANDUNG 26 S/D 28 MARET 2014 BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2013

  2. TUGAS DAN FUNGSI BIRO KEPEGAWAIAN PERMEN KP NO.15 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TUGAS: MELAKSANAKAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, MUTASI PEGAWAI, ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL, TATA USAHA KEPEGAWAIAN, PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN, SERTA LAPORAN KEPEGAWAIAN. FUNGSI: • PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBINAAN PEGAWAI; • PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMENSIUNAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI; • PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL; • PENGELOLAAN DATA , INFORMASI DAN ARSIP KEPEGAWAIAN; • PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BIRO.

  3. BIRO KEPEGAWAIAN BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BAGIAN MUTASI BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL I SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUBBAGIAN KEPANGKATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL II SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN DISIPLIN DAN PERATURAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN,PENSIUN DAN PEMINDAHAN SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL III SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  4. JUMLAH PNS KKP PER 20 MARET 2014

  5. DASAR HUKUM UU No. 43 Tahun 1999 TentangPerubahanAtas UU No. 8 Tahun 1974 TentangPokok-PokokKepegawaian; UU No. 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaanInformasiPublik; PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2010 TentangDisiplinPegawaiNegeriSipil; PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1979 TentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipil Yang telahdigantidenganPeraturanPemerintah No. 46 Tahun 2011 TentangPenilaianPrestasiKerjaPegawaiNegeriSipil (berlakumulai 1 Januari 2014); PERMEN KP No.PER.15/MEN/2010 TentangOrganisasidan Tata KerjaKementerianKelautandanPerikanan. PERMEN KP No.PER.17/MEN/2011 TentangSistemInformasiManajemenKepegawaian Di LingkunganKementerianKelautandanPerikanan

  6. TUJUAN SIMPEG MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN; MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN KEPADA PIMPINAN; DAN MENGOPTIMALKAN DATA BELANJA PEGAWAI.

  7. MANFAAT SIMPEG DIGUNAKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT DENGAN; RAPAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT); FORMASI PEGAWAI; MUTASI YANG DISEBABKAN ADANYA PERUBAHAN DATA PEGAWAI, yaitu; KENAIKAN PANGKAT, PENSIUN USIA, PINDAH ALIH TUGAS, DLL; DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) ATAU PENILAIAN PRESTASI KERJA (SKP, dan USULAN TUNJANGAN KELUARGA.

  8. PERMEN KP No.PER.17/MEN/2011 (TentangSistemInformasiManajemenKepegawaianDi LingkunganKementerianKelautandanPerikanan) MENGATUR TENTANG: Manajemenkepegawaian Upayauntukmeningkatkanefisiensi, efektivitas, danderajatprofesionalismepenyelenggaraantugas, fungsi, dankewajibankepegawaian, yang meliputiperencanaan, pengadaan, pengembangankualitas, penempatan, promosi, kesejahteraan, danpemberhentian.

  9. Lanjutan: Pejabat Pembina SIMPEG KKP: SekretarisJenderal. PejabatPengelola SIMPEG KKP adalahpejabateselon III di Biro KepegawaianSekretariatJenderal, yang mempunyaitugasmelaksananakanpengelolan data daninformasikepegawaian; PejabatPengelolaKepegawaian adalahpejabat yang menanganiurusankepegawaianpada unit kerjaeselon I, eselon II, dan unit pelaksanateknisdilingkungannya Operator Aplikasi SIMPEG KKP adalahpelaksana yang ditunjukmembantupejabatPengelola SIMPEG KKP danpejabatPengelolaKepegawaiandalampengelolaan SIMPEG KKP.

  10. PERKEMBANGAN SIMPEG KKP PERKEMBANGAN SIMPEG KKP SAAT INI

  11. KOMPONEN DATA DALAM APLIKASI SIMPEG DATA KEPEGAWAIAN

  12. Hal-hal Lain SAPK (SistemAplikasiPelayananKepegawaian) dari BKN untukkenaikanpangkat, pensiun, perpindahan PNS, dll. Data Cuti/izinPegawai TUKIN PresensiPegawai TUKIN (DT, PLC) PenilaianPrestasiKerja TUKIN

  13. PeraturanPemerintah No. 46 Tahun 2011 TentangPenilaianPrestasiKerjaPegawaiNegeriSipil Untuk mewujutkan pembinaan PNS berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja dan sistem karier yang lebih baik Sistem penilaian pekerjaan (dp3) sebagaimana diatur dlm PP Nomor 10 Tahun 1979 memiliki kelemahan yaitu mengutamakan penilaian perilaku LATAR BELAKANG

  14. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL I. DASAR HUKUM 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin PNS 4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS

  15. II. PENDAHULUAN • Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Penilai. • Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seorang PNS.

  16. KOMPONEN PENILAIAN PRESTASI KERJA • Sasaran Kerja Pegawai (SKP) • = 60% • Penilaian Prestasi Kerja PNS terdiri atas: • Perilaku Kerja (PK) = 40% Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya)

  17. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. • Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

  18. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip • objektif • terukur • akuntabel • partisipatif • transparan

  19. III. TATA CARA PENYUSUNAN SKP Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun SKP: • Jelas Dapat diukur • Relevan • Dapat dicapai • Memiliki target waktu 1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi.

  20. 2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. 3. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja 4. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai, maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final.

  21. IV. UNSUR-UNSUR SKP 1. Kegiatan Tugas Jabatan Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya, pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki. 2. AngkaKredit

  22. 3. Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb: • Kuantitas (Target Output) • Kualitas (Target Kualitas) • Waktu (Target Waktu) • Biaya (Target Biaya)

  23. V. PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN

  24. VI. PENILAIAN KREATIFITAS Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari: 1. Unit kerja setingkat Eselon II 2. Pejabat Pembina Kepegawaian 3. Presiden Maka akan diberikan nilai kreativitas sbb:

  25. VII. PENILAIAN PERILAKU KERJA 1. Nilai perilaku kerja PNSdinyatakan dengan angka dan keterangan sbb: a) 91 – 100 : Sangat baik b) 76 – 90 : Baik c) 61 – 75 : Cukup d) 51 – 60 : Kurang e) 50 – ke bawah : Buruk 2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: a) Orientasi pelayanan b) Integritas c) Komitmen d) Disiplin e) Kerja sama f) Kepemimpinan

  26. Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui: • Pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS yang dinilai, dan • Mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing; • Nilai perilaku kerja paling tinggi 100

  27. Dikecualikandaripenilaianprestasikerja: 1. PNS Tugas Belajar: • Pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja. 2. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Negara Sahabat, Lembaga Internasional, Organisasi Profesi dan Badan-Badan Swasta yang ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri: • SKP dinilai oleh pimpinan instansi induk atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari tempat ybs bekerja. • Bila dibebaskan dari jabatan organiknya, yang dinilai hanya perilaku kerjanya saja.

  28. VIII. REKOMENDASI Pejabat penilai memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja sbb: • Untuk peningkatan kemampuan dengan mengikutsertakan diklat teknis, seperti diklat komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris, dsb. • Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pekerjaan, perlu dilakukan rotasi pegawai • Untuk kebutuhan pengembangan, perlu peningkatan pendidikan dan peningkatan karier (promosi).

  29. IX. BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKUKERJA PNS • Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan perilaku kerja PNS yang dinilai. Pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS. • Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yang satu ke instansi yang lain, maka buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru • Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam instansi yang sama, maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja yang dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru.

  30. Contoh: BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Nama : NIP :

  31. Manfaat Hasil Penilaian Kinerja PNS Di bidang: Pekerjaan; PengangkatandanPenempatan; Pengembangan; Penghargaan; dan Disiplin.

  32. PENUTUP PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS SECARA SISTEMIK PENEKANNYA PADA PENGUKURAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAIATAU TINGKAT CAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) YANG TELAH DIRENCANAKAN DAN DISEPAKATI ANTARA PEJABAT PENILAI DENGAN PNS YANG DINILAI SEBAGAI KONTRAK PRESTASI KERJA. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS SECARA STRATEGISDIARAHKAN SEBAGAI PENGENDALIAN PERILAKUKERJA PRODUKTIF YANG DISYARATKAN UNTUK MENCAPAI HASIL KERJA YANG DISEPAKATI DAN BUKAN PENILAIAN ATAS KEPRIBADIAN SESEORANG PNS PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILAKSANAKAN UNTUK MENGEVALUASI KERJA PNS, SEKALIGUS UNTUK DALAM RANGKA MENGEVALUASI KINERJA UNIT DAN KINERJA ORGANISASIDAN DILAKUKAN EVALUASI PER TIGA BULAN SEORANG PNS YANG MENDAPAT PENILAIAN KINERJA DENGAN KRITERIA BAIK DAPAT DIKATEGORIKAN PNS YANG BERPESTASI. ATASAN LANGSUNG SEBAGAI PENILAI DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA PERORANGAN AGAR LEBIH CERMAT, SEHINGGA TIDAK TERDAPAT PNS KKP YANG MENDAPAT NILAI KURANG KARENA KESALAHAN PERENCANAAN AKAN MENIMBULKAN CIVIL EFFECT YANG MELEKAT PADA PNS

  33. LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PERMEN-KP/2013 TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

  34. BAB IIPEMBERIAN TUNJANGAN KINERIA Tunjangan Kinerja diberikan kepada: Setiap Pegawai CPNS diberikan sejak SPMT sebesar 80% Diberikan setiap bulan Tunjangan diberikan berdasarkan: Capaian Kinerja Pegawai; Jam kerja; dan Nilai jabatan dan kelas jabatan.

  35. BAB IIIPENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA Setian Pegawai yg memiliki capaian kinerja sangat/amat baik; Tunjangan diberikan sebesar 50% dari selisih tunjangan Kinerja nilai jabatan dan kelas jabatan diatasnya.

  36. BAB IVPENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA Tdk masuk kerja/tdk ditempat tugas selama 7,5 jam atau lebih; dipotong sebesar 4% setiap 1 hr Terlambat masuk kerja; Pulang sebelum waktunya; dan Dijatuhi hukuman disiplin.

  37. TERLAMBAT MASUK KERJA

  38. PULANG SEBELUM WAKTUNYA

  39. TUNJANGAN KINERJA TIDAK DIBERIKAN http://www.ropeg.kkp.go.id

  40. PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA KARENA HAL-HAL SBB: JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG MENDAPAT TUNJANGAN PROFESI, DAPAT MEMILIH SALAH SATU. APAKAH MENGAMBIL HAKNYA DI TUNJANGAN KINERJA ATAU TUNJANGAN PROFESI DENGAN MELIHAT BESARANNYA. (PASAL 16) http://www.ropeg.kkp.go.id

  41. PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA HAL-HAL SBB:

  42. PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA HUKUMAN DISIPLIN (PASAL 23)

  43. PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG CUTI • Cuti sakit • - Sakit selama 1 s.d 2 hr pengurangan sebesar 2,5% • setiap hari; • - sakit selama 3 s.d 14 hari pengurangan sebesar 25%; • - sakit selama 15 s.d 30 hari pengurangan sebesar 50%; • - sakit selama 30 s.d 60 hari pengurangan sebesar 70%; • - sakit selama 60 s.d 180 hari pengurangan sebesar 80%; • - sakit selama 180 s.d 500 hari pengurangan sebesar 90%; • - Lebih dari 540 hari tidak diberikan tunjangan.

  44. terima kasih

  45. PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN • Hukuman disiplin ringan • - teguran lisan 20% selama 1 bln • - teguran tertulis 30% selama 2 bln • - hukuman disiplin berupa pernyataan tdk puas secara tertulis sebesar 40% selama 3 bln • Hukuman disiplin sedang • - Penundaan kenaikan KGB selama 1 Thn sebesar 40% selama 6 bln • - Penundaan KP selama 1 Thn sebesar 50% selama 8 bln • - Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah sebesar 60% selama 10 bln • Hukuman disiplin berat • - Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 Thn sebesar 60% selama 12 bln • - Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bln sebesar 70%; • - Pembebasan dr jabatan selama 12 bln sebesar 80% • - pemberhentian dgn tdk hormat atas permintaan sendiri sebesar 100%

  46. PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG CUTI • Cuti Tahunan • - Cuti tahunan dikenakan pengurangan sebesar 2,5% setiap hr tdk masuk kerja • Cuti Besar • - Bulan pertama diberikan sebesar 50% • - Bulan kedua diberikan sebesar 25% • - Bulan ketiga diberikan sebesar 10% • Cuti alasan penting • - Bulan pertama diberikan sebesar 50% • - Bulan kedua diberikan sebesar 25%; • 4. Cuti bersalin • - Bulan pertama diberikan sebesar 70% (anak pertama dan kedua) • - Bulan pertama diberikan sebesar 60% (anak ketiga) • - Bulan kedua diberikan sebesar 30% (anak ketiga) • - Bulan ketiga diberikan sebesar 20%

  47. TERIMA KASIH

More Related