1 / 60

BAB I

BAB I. NORMA DALAM KEHIDUPAN BERSAMA OLEH: ADI PATONI, SH. ◈ NORMA-NORMA SOSIAL Norma sosial adalah ketentuan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Norma sangat tiperlukan masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib.

Télécharger la présentation

BAB I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BAB I NORMA DALAM KEHIDUPAN BERSAMA OLEH: ADI PATONI, SH

  2. ◈ NORMA-NORMA SOSIAL Norma sosial adalah ketentuan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Norma sangat tiperlukan masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib. Norma yang mengatur masyarakat umumnya ada yang bersifat formal(resmi) dan nonformal(tidak resmi)

  3. A. Hakekat norma, Kebiasaan, Adat-istiadat, dan Peraturan yang berlaku dalam Masyarakat Norma dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti Ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Secara singkat NORMA adalah kaidah atau pedoman dalam dalam mewujudkan suatu nilai. Kaidah atau aturan itu bisa berwujud perintah dan larangan.

  4. Norma yang bersifat formal(resmi) dapat berupa aturan tertulis yang berasal dari lembaga atau institusi resmi. Contoh SK, Perda, PP, UU dsb. Norma yang bersifat Nonformal merupakan aturan yang tidak tertulis yang diakui keberadaannya oleh masyarakat. Contoh. Anak harus menghormati orang tua.

  5. Macam-macam norma Berdasarkan Kekuatan mengikatnya. Cara (Usage) Kebiasaan (folways) Tata Kelakuan (mores) Adat Istiadat (costum)

  6. 1. Cara (usage) Adalah jenis perbuatan yang bersifat perorangan. Daya ikatnya lemah. Penyimpangan terhadap cara hukumnya tidak benar, tetapi hanya berupa celaan. Contoh: cara berpakaian, cara berdandan, cara makan, cara menelpon, dsb. Sanksi berupa celaan. 2. Kebiasaan (folkways) Adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulangdengan pola yang sama dan tetap karena dianggap baik. Dibanding cara daya ikat kebiasaan lebih kuat. Contoh:mengetuk pintu saat bertamu, memberi dgn tangan kanan. Sanksi yang diberikan ringan berupa sindiran atau ejekan.

  7. 3.Tata Kelakuan(mores) Adalah perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai perilaku yang baik dan diterima sebagai norma pengatur dan pengawas anggota-anggotanya.sanksi tergolong berat. Contoh: seorang pembantu rumah tangga bertingka kurang pantas terhadap majikannya.sanksi bisa dipecat oleh majikannya 4. Adat Istiadat (costum) Adalah pola prilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat.

  8. ◈ MACAM-MACAM NORMA DAN SANKSI Norma Agama Norma Kesusilaan Norma Kesopanan Norma Hukum

  9. Norma agama adalah petunjuk yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah dan larangan atau anjuran. Contoh Norma agama Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan Beramal saleh dan berbuat kebajikan Mencegah, melarang dan tidak melakukan perbuatan maksiat, keji dan mungkar. Pelanggaran norma agama mendapat sanksi secara tidak langsung artinya nanti diterima sanksinya diakhirat berupa siksaan dineraka.

  10. Norma Kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh Norma Kesusilaan Berlaku jujur Bertindak adil Menghargai orang lain Sanksi yang melanggar norma kesusilaan tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya, yakni merasa bersalah, menyesal, malu dsb

  11. Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat. Contoh Norma Kesopanan Menghormati orang yang lebih tua Menerima sesuatu selalu menggunakan tangan kanan Tidak berkata kotor, kasar dan sombong Tidak meludah disembarang tempat Sanksi yang melanggar norma kesusilaan tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat berupa cemoohan, celaan, hinaan dan dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan

  12. Norma Hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga politik suatumasyarakat/ bangsa. Norma hukum berfungsi menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial Contoh Norma hukum Harus tertib Harus sesuai prosedur Dilarang mencuri,merampok, membunuh dll Sanksi yang melanggar norma hukum tegas, nyata, mengikat, dan bersifat memaksa. Bagi yang melanggar akan ditindak oleh aparat penegak hukum dan di proses melalui persidangan.

  13. Pada hakekatnya setiap norma yang berlaku dalam masyarakat bertujuan menjaga sikap, perbuatan, dan tutur kata manusia agar lebih tertib dan teratur. Untuk itu setiap norma memiliki sanksi tertentu. Contoh Mencuri berarti mengambil barang milik orang lain untuk dijadikan sebagi milik. Orang yang mencuri telah melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. ◈ Sanksi norma agama bagi si pencuri adalah siksaan di api neraka di akhirat kelak. Hakekat Norma Yang Berlaku Dalam Masyarakat

  14. ◈ Sanksi norma kesusilaan bagi sipencuri adalah perasaan diri yang kurang nyaman karena merasa bersalah, menyesal, malu dsb. ◈ Sanksi norma Kesopanan bagi pencuri adalah berupa kebencian, cemoohan, celaan dan hinaan dari warga masyarakat kepada dirinya. ◈ Sanksi norma Hukum bagi si pencuri adalah bahwa ia diperoses secara hukum dan dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku

  15. B. Hakekat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara Bagi warga negara, hukum pada prinsipnya adalah peraturan tingkah laku yang menjamin rasa keadilan dan keamanan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hakekat hukum bagi warga negara adalah peraturan-peraturan yang mencakup: Mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan. Diadakan oleh badan yang berwenang

  16. 3. Bersifat memaksa 4. Memuat sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Hubungan masyarakat dengan hukum sesuai ungkapan Marcus Tullius (106-45 SM) dengan teori:”Ubi socistes Ibi Ius” artinya:dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum memberikan manusia hak sekaligus membebankan berbagai hak: a. Hak asasi manusia b. Hak kebendaan c. perseorangan

  17. ◈ Arti Pentingnya Hukum bagi Warga Negara Ada 3 prinsip hukum yang harus dipegang oleh setiap warga negara, yaitu: • Supremasi Hukum Artinya hukum menjadi kaidah tertinggi yang mengatur segenap kehidupan bersama. • Kedudukan yang sama di depan hukum • Terjaminnya hak-hak manusia oleh UU

  18. Dilihat dari jenis ragamnya hukum digolongkan menjadi:1. menurut cara mempertahankannya 2. menurut isinya. 1. Menurut cara mempertahankannya • Hukum Material ialah hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh. Hukum pidana, hukum perdata dan hukum dagang. • Hukum Formal ialah hukum yang memuat cara melaksanakan dan mempertahankan hukum Material. contoh Hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

  19. 2. Menurut Isinya Dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ( hukum negara) ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapan negara, atau hubungan antara negara dengan warga negara. Contoh: • Hukum pidana yaitu mengatur apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. • Hukum tatanegara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan antar lembaga negara.

  20. c.Hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban)dari pejabat negara (alat perlengkapan negara). d.Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara dalam hubungan internasional.

  21. Hukum Privat ( hukum Sipil) ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang yang lain. Contoh: • Hukum Perorangan • Hukum Keluarga • Hukum Harta Kekayaan • Hukum Waris • Hukum Dagang

  22. Secara singkat arti penting hukum bagi masyarakat, yaitu: • Memberikan kepastian hukum bagi warga negara • Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara • Memberikan rasa keadilan bagi warga negara • Menciptakan ketertiban dan ketenteraman

  23. Hukum adalah aturan yang dibuat oleh badan-badan resmi (pemerintah), bersifat memaksa, dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, disertai sanksi atau ancaman hukuman tertentu bagi yang melanggarnya Dari pengertian diatas, Ada 3 unsur hukum Berisi peraturan yang membatasi tingaku laku manusia Bersifat memaksa Ada sanksi atau ancaman hukum tertentu bagi yang melanggarnya

  24. BAB II PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA OLEH: ADI PATONI, SH

  25. Dalam kamus besar bahasa Indonesia PROKLAMASI artinyapemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat; MERDEKA artinya bebas (dari perhambaan, penjajahan) • Jadi PROKLAMASI KEMERDEKAAN diartikan sebagai sebuah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat yang menjelaskan bahwa bangsa dan negara dalam keadaan bebas dan tidak terjajah lagi, tidak terikat, dan tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu.

  26. Pada tgl 6 dan 9 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hirosima dan Nagasaki. Pada saat bersamaan tepat tgl 8 Agustus 1945 Uni Sopiet menyatakan perang terhadap Jepang. • Atas tekanan yang hebat ini tgl 14 Agustus 1945 Jepang secara resme menyerah tanpa syarat kepada sekutu. • Atas inisiatif bangsa indonesia sendiri tgl 17 Agustus 1945 dikumandangkanlah proklamasi kemerdekaan yang menjadi sumbertertib hukum pertama bagi berdorinya NKRI.

  27. Peristiwa sekitar Proklamasi Perikebangsaan; Perikemanusiaan; Peri Ketuhanan; Peri Kerakyatan; Kesejakteraan rakyat. Tanggal 29 mei 1945 oleh Moh Yamin . Menyampaikan Konsep Pancasila dalam sidang BPUPKI.

  28. 5 Asas yang disampaikan soekarno Kebangsaaan Indonesia Internasionalisme dan Prikemanusiaan Mupakat dan Demokrasi Kesejahteraan Rakyat Ketuahanan Yang Maha Esa Rumusan Pancasila disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

  29. Anggota Panita sembilan, antara lain: Ir Soekarno Drs Moh. Hattta Mr. A.A. Maramis Abikesno Tjokrosoejoso Abdoel Kahar Mudzakar Hadji Agoes Salim Mr. Ahmad Siebardjo KH. Wachid Hasim Mr Muhammmad Yamin Tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh yang duduk di panitia sembilan mengadakan pertemuan membahas pidato usulan mengenai Asas Dasar yang telah dikemukakan pada sidang BPUPKI.

  30. Setelah proses panjang panitia 9 berhasil menyusun sebuah piagam yang dukenal dengan piagam jakarta 9 (jakrta charter) yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila, yaitu: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradap Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perpusayawaratan dalam perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

  31. Selanjutnya PPKI bersidang tgl 18 Agustus 1945 menjadikan piagam jakarta sebagai pendahuluan yang kemudian dikenal dengan pembukaan UUD 1945. Pengesahan dilakukan setelah mencoret kalimat kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemelukkan. Sebab dihaps karena adanya keberatan dari pemeluk agama lain hal ini dilakukan untuk menjaga kesatuan seluruh bangsa indonesia yang majemuk terdiri dari berbgai suku-agama dan adat istiadat yang berbeda.

  32. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Penetapan Konstitusi Tgl 18 Agustus 1945 sidang panitia PPKI menghasilkan keputusan sbb: • Memilih Ir Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil preside • Menetapkan UUD terdiri dari : • Pembukaan • Batang Tubuh= 16 Bab 37 Pasal, 4 aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Untuk sementara presiden dibantu oleh komite nasional Indonesia pusat (KNIP)

  33. Makna Proklamasi Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia adalah merdeka di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. • Bidang politik, bangsa indonesia mempunyai kedaulatan yaitu kedaulatan rakyat. • Bidang ekonomi, bangsa indonesia harus mandiri atau berdiri sendiri diatas kaki sendiri (berdikari) • Bidang kebudayaan, bangsa ondonesia mempunyai kebudayaan nasional.

  34. Proklamasi kemerdekaan mengandung makna, al: • Puncak perjuangan politik yang panjang dalam membangun dan menyatakan bgs dan negara yang mandiri. • Menandai lahirnya NKRI • Titik berangkat pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, sekaligus sejarah pemerintahan indonesia.

  35. Suasana Kebatinan Konstitusi pertama * Pengertian Konstitusi • Aristoteles dalam tulisannya membedakan Politea (Konstitusi) dengan Nomia (Undang-Undang). • Kamus besar bahasa Indonesia Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (UUD),dsb); UUD suatu negara.

  36. Konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. L.J. Van Apeldoorn Membedakan UUD (grondwet) dengan konstutusi (constitutie). UUD adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi.sedang konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis.

  37. Herman Heller Konstitusi tidak hanya semata-mata bersifat yuridis tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Sifat dan fungsi Konstitusi Negara. Sifat pokok konstitusi negara adalah: • Fleksibel (Luwes) memungkinkan adanya aperubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat Contoh Konstitusi inggris, dan Slandia Baru • Rigid ( Kaku)dimana konstitusi sulit diubah kapan pun contoh konstitusi Amarika, Kanada, Jerman dan Indonesia

  38. Fungsi Fokok Konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.Dengan demikian harapan hak-hak warga negara akan terlindung ini disebut dengan Konstitusionalisme. Tujuan Konstitusi • Membatasi kekuasaan negara • Menjamin HAM

  39. Pentingnya Konstitusi dalam suatu negara. Keberadaan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sutu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak terbentuk sebuah negara juga konstitusi menjadi pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Konstitusi Demokratis Mengandung prinsip-prinsip, al: • Kedaulatan berada ditangan rakyat • Mayoritas berkuasa, hak minoritas terjamin • Adanya pembatasan,pemisahan atau pembagian kekuasaan, miliputi legeslatif (DPR), eksukutif (Pemerintah) dan yudikatif (Peradilan) • Adanya pemilihan umum.

  40. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 Proklamasi kemerdekaan sebagai keputusan politik memiliki arti penting sbb: • Proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan polik yang panjang dan menegaskan bangsa dan negara yang mandiri; • Proklamasi kemerdekaan menandai lahirnya NKRI • Proklamasi merupakan titik berangkat pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, sekaligus titik awal sejarah pemerintahan indonesia.

  41. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan secara rinci • Alenia I berisi pernyataan kemerdekaan itu adalh hak segala bangsa dan penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaaan dan prikeadilan. • Alenia II berisi perjuangan bgs indoneisa telah sampai pada tingkat yang menentukan. kemerdekaan bukan tujuan akhir tetapi lebih dari mewujudkan indonesia yang berdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmir. • Alenia III menyatakan kemerdekaan indonesia tersebut merupakan Rahmat dari Tuhan YME. • Alenia IV Berisi Negara Indonesia dan prinsip-prinsip dasar untuk mencaai tujuan negara.

  42. Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 • Pokok pikiran persatuan • Pokok pikiran keadilan sosial • Pokok pikiran kedaulatan rakyat • Pokok pikiran ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembukaan UUD 1945 sebagai kaedah Negara yang fundamental Dalam pengertian negara hukum, pokok2 kaidah negara fundamental itu memounyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang dibentu.

  43. Bagi bangsa indonesia , Pembukaan UUD 1945merupakan pokok2 kaidah negara yang fundamental, karena: • Dibentuk/ditentukan oleh para pendiri negara indonesia, yaitu oleh PPKI • Memuat pokok pikiran yang merupakan pernyataan lahir dari penjelmaan kehendak untuk menentukan dasar2 yang dibentuk. • Menetapkan adanya UUD

  44. Batang Tubuh UUD 1945 Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 Bab 37 pasal, 3 pasal peralihan, dan 2 ayat tambahan. Dsamping itu UUD 1945 mempunyai sifat yang fleksibel (luwes) karena memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat. Konstitusi R! Atau UUD 1945 mengatur 3 masalah pokok yang berisi materi, al: • Mengatur sitem pemerintahan negara, lemabaga negara serata hubungan atarlembaga negara. • Mengatur warga negara termasuk hak dan kewajibannya,serta hubungan antar warga negara dengan pemerintah serta antar warga negara. • Mengatur hal-hal lain misalnya masalah bendera, bangsa, perubahan UUD.

  45. Sistem Kenegaraan dalam UUD 1945 Tertuang dalam 7 kunci pokok utama sistem pemerintahan negara indonesia: • Negara indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat)tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat) • Sistem konstitusional • Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR • Prsiden ialah penyelenggara negara tertinggi dibawah MPR • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR • Menteri negara adalah pembantu presiden ia tidak bertanggung jawab kepada DPR • Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

  46. Dalam Konstitusi pertama UUD 1945 sebelum di amandemen disebut adanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara di gambarkan dengan bagan, sbb: • Lembaga teringgi negara yaitu MPR • Lembaga tinggi negara • DPA • DPR • BPK • MA

  47. STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 MPR Presiden dan Wakil Presiden DPA DPR BPK MAHKAMAH AGUNG

  48. STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 HASIL AMANDEMEN Legeslatif Eksekutif Yudikatif UUD 1945 MPR DPR DPD Presiden dan Wakil Presiden Kekuasaan Kehakiman MA MK KY BPK KPU

  49. Hak dan kewajiban Warga Negara Sistem pemerintahan negara diatur dalam pasal 1 sampai dengan pasal 25 UUD 1945, maka hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Bila diamati seluruh pasal yang mengatur warga negara selalu sejajarkan/menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara.contoh sbb: 1. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah hak namun ada kewajiban dari warga negara untuk menghargai dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

  50. 2. Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah hak, namun kebebasan berkumpul dan berserikat itu diatur dengan undang-undang yang wajib dipatuhi (psl 28) 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara.(psl 27 ayat3) 4. Negara menjamin hak setiap warga negara memeluk agama yang dipilih, namun ada kewajiban bagi warga negara untuk beribadat sesuai dengan agama yang dianutnya dan wajib untuk menghargai sesama pemeluk agama dan pemeluk agama lain.(psl 29 ayat 2)

More Related