1 / 18

Direktorat Peraturan Perpajakan II

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Industri Tertentu. Direktorat Peraturan Perpajakan II. DASAR HUKUM. I. AGENDA.

winola
Télécharger la présentation

Direktorat Peraturan Perpajakan II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KementerianKeuanganRepublikIndonesia Direktorat Jenderal Pajak PenguranganBesarnyaPajakPenghasilanPasal 25 danPenundaanPembayaranPajakPenghasilanPasal 29 Tahun 2013 bagiWajibPajakIndustri Tertentu DirektoratPeraturanPerpajakan II

  2. DASAR HUKUM • I • AGENDA • BENTUK INSENTIF • II • WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU • III • PENGURANGAN PPH PASAL 25 • IV • PENUNDAAN PEMBAYARAN PPH PASAL 29 • V • SANKSI ADMINISTRASI • VI • KETENTUAN LAIN-LAIN • VII • CONTOH PENERAPAN • VIII

  3. I • Pasal 25 ayat (6) UU PPh • DASAR HUKUM • II • Pasal 9 ayat (4) UU KUP • III • PMK No. 124/PMK.011/2013 • IV • PerdirjenPajak No. 30/PJ/2013

  4. BENTUK INSENTIF WajibPajakIndustriTertentudapatdiberikan:

  5. I • IndustriTekstil • WP INDUSTRI TERTENTU • 2 • IndustriPakaianJadi • 3 • Industri Alas Kaki • 4 • IndustriFurnitur • 5 • Industri MainanAnak-anak berdasarkanrekomendasiMenteriPerindustrian

  6. PENGURANGAN PPH PASAL 25 • 25% • dariPPhPasal 25 Agustus 2013 • bagi WP yang tidakberorientasiekspor BesarnyapenguranganPPhPasal 25: • 50% • dariPPhPasal 25 Agustus 2013 • bagi WP yang berorientasiekspor

  7. PENGURANGAN PPH PASAL 25 • Tata carapenguranganPPhPasal 25: • Permohonandisampaikansecaralangsungke KPP tempat WP terdaftardengan status pusat paling lambatpadaakhirMasaPajakdimulainyapenguranganPPhPasal 25; • Permohonandilampiridengan: • fotokopisuratrekomendasiMenperin; • fotokopikartu NPWP; • fotokopikeputusanpenguranganPPhPasal 25 berdasarkan KEP-537/PJ/2000 yang telahdiperoleh; • KPP menelitipemenuhankelengkapandokumen; • Jikapermohonanbelumlengkap, KPP mengirimkansuratpermintaankelengkapankepada WP paling lama 5 harikerjasejakditerimanyapermohonan; • KPP memberikankeputusanpemberianpenguranganPPhPasal 25 paling lama 5 harikerjasejakpermohonanditerimalengkap; • Keputusandiberikansesuaidenganpermohonan WP tapitidakmelebihibesarnyapengurangansesuaiketentuan; • KeputusanberlakusejakMasaPajakdilengkapinyapermohonan.

  8. PENGURANGAN PPH PASAL 25 Tata carapenguranganPPhPasal 25 permohonan plnglambatakhirMasaPajakdimulainyapengurangan rekomendasiMenperin fotokopi NPWP fotokopi SK pengurangansesuai KEP-537 WajibPajak KPP WP Terdaftar pemenuhankelengkapan BerlakusejakMasaPajakditerimanyapermohonansecaralengkap menelitipermohonan suratpermintaankelengkapan TIDAK YA SK pemberianpengurangan Lengkap? plng lama 5 harikerjasejakpermohonanditerimalengkap plng lama 5 harikerjasejakpermohonanditerima

  9. PENUNDAAN PEMBAYARAN PPH PASAL 29 JangkawaktupenundaanpembayaranPPhPasal 29: paling lama 3 bulandarisaatterutangPPhPasal 29

  10. PENUNDAAN PEMBAYARAN PPH PASAL 29 • Tata carapenundaanpembayaranPPhPasal 29: • Permohonandisampaikansecaralangsungke KPP tempat WP terdaftardengan status pusat paling lambat 20 harikerjasebelumsaatterutangnyaPPhPasal 29; • Permohonandilampiridengan: • fotokopisuratrekomendasiMenperin; • fotokopikartu NPWP. • KPP menelitipemenuhankelengkapandokumen; • Jikapermohonanbelumlengkap, KPP mengirimkansuratpermintaankelengkapankepada WP paling lama 5 harikerjasejakditerimanyapermohonan; • WP harusmemenuhikelengkapan yang diminta paling lama 5 harikerjasejaktanggaldikirimsuratpermintaankelengkapan; • Dalamhalpenyampaianpermohonan/ pemenuhankelengkapanmelampauijangkawaktu yang ditentukan, makapermohonan WP tidakdapatdipertimbangkandan KPP harusmemberitahukankepada WP paling lama 3 harikerjasejakterlampauinyajangkawaktudimaksud; • KPP memberikankeputusanpemberianpenundaanpembayaranPPhPasal 29 paling lama 5 harikerjasejakpermohonanditerimalengkap; • Keputusandiberikansesuaidenganpermohonan WP tapitidakmelebihijangkawaktupenundaanpembayaransesuaiketentuan.

  11. PENUNDAAN PEMBAYARAN PPH PASAL 29 Tata carapenundaanpembayaranPPhPasal 29 WajibPajak plnglambat 20 harikerjasebelumterutang PPh29 pemenuhankelengkapan permohonan suratpermintaankelengkapan pemberitahuanpermohonantidakdapatdipertim-bangkan SK pemberianpenundaan rekomendasiMenperin fotokopi NPWP plng lama 5 harikerjasejaksrtpermintaankelengkapan plng lama 5 harikerjasejakpermohonanditerima plng lama 3 harikerjasejakterlampauinyajangkawaktu plng lama 5 harikerjasejakpermohonanditerimalengkap TIDAK TIDAK KPP WP Terdaftar YA YA Lengkap? sesuaijangkawaktu? menelitipermohonan

  12. SANKSI ADMINISTRASI • DirjenPajakkarenajabatanmenghapuskanataumengurangkanseluruhnyasanksiadministrasiataspenundaanpembayaranPPhPasal 29 berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.

  13. PenguranganPPhPasal 25: • KETENTUAN LAIN-LAIN • Dalamhal WP mendapatkankeputusanpenguranganPPhPasal 25 berdasarkan KEP-537/PJ/2000 danberdasarkanPerdirjenPajakini yang mengaturbesaranPPhPasal 25 yang berbedauntukMasaPajak yang sama, makabesaranPPhPasal 25 yang digunakanadalahbesaranPPhPasal 25 yang lebihrendah. • PenundaanPPhPasal 29: • Dalamhal WP mendapatkankeputusanpenundaanpembayaranPPhPasal 29 berdasarkan PER-38/PJ/2008 danberdasarkanPerdirjenPajakini, yang mengaturjangkawaktupenundaanpembayaranPPhPasal 29 yang berbeda, makajangkawaktupenundaan yang digunakanadalahjangkawaktupenundaan yang lebih lama.

  14. CONTOH PENERAPAN • PT ABC merupakan WP Industritertentu yang tidakberorientasiekspor yang telahmendapatkanrekomendasiMenteriPerindustrian. • PPhPasal 25 semulauntukTahunPajak 2013 = Rp1.000.000,00 • WP mendapatkanPenguranganPPhPasal 25 berdasarkan KEP-537/PJ/2000 • SejakMasaPajakJuli 2013 PPhPasal 25-nya menjadi = Rp 600.000,00 • WP mengajukanlagipenguranganPPhPasal 25 berdasarkan PMK Nomor 124/PMK.011/2013, danmendapatkankeputusanpenguranganPPhPasal 25 yang berlakusejakMasaPajak September 2013 • PerhitunganPPhPasal 25-nya sebagaiberikut: • PPhPasal 25 Agustus 2013 = Rp 600.000,00 • PenguranganPPhPasal 25 (Rp600.000 x 25%) = Rp 150.000,00 • PPh Ps. 25 per bulanuntukMasaPajak Sep-Des 2013 = Rp 450.000,00 Sep Jul Des 2013 √ KEP-537 Rp600.000 PMK-124 Rp450.000 PPhPsl 25 semula Rp1.000.000 PPhPsl 25 =Rp1.000.000 PPhPsl 25 =Rp600.000 PPhPsl 25 =Rp450.000

  15. CONTOH PENERAPAN • PT DEF merupakan WP Industritertentu yang berorientasiekspor yang telahmendapatkanrekomendasiMenteriPerindustrian. • PPhPasal 25 semulauntukTahunPajak 2013 = Rp2.000.000,00 • WP mengajukanpenguranganPPhPasal 25 berdasarkan PMK No. 124/PMK.011/2013, danmendapatkankeputusanpenguranganPPhPasal 25 yang berlakusejakMasaPajak September 2013 • PerhitunganPPhPasal 25-nya sebagaiberikut: • PPhPasal 25 Agustus 2013 = Rp2.000.000,00 • PenguranganPPhPasal 25 (Rp2.000.000 x 50%) = Rp1.000.000,00 • PPh Ps. 25 per bulanuntukMasaPajak Sep-Des 2013 = Rp1.000.000,00 • WP mendapatkanPenguranganPPhPasal 25 berdasarkan KEP-537/PJ/2000 • SejakMasaPajak September 2013 PPhPasal 25-nya menjadi = Rp 0,00 • PPhPasal 25 yang digunakansejakMasaPajak September • (yang paling rendah) = Rp 0,00 Sep Des 2013 √ PMK-124 Rp1.00.000 PPhPsl 25 semula Rp2.000.000 KEP-537 Rp0 √ PPhPsl 25 =Rp2.000.000 PPhPsl 25 =Rp0

  16. CONTOH PENERAPAN • SaatterutangPPhPasal 29 TahunPajak 2013 PT ABC adalahtanggal 30 April 2014. • WP mendapatkanpenundaanpembayaranPPhPasal 29 berdasarkan PMK No. 124/PMK.011/2013 sampaidengantanggal31 Juli 2014. • KPP menerbitkan STP denganperhitungansebagaiberikut: • PPhPasal 29 terutang = Rp5.000.000 • Sanksiadministrasiberupabunga(Rp5.000.000 x 2% x 3 bulan) = Rp 300.000 • DirjenPajaksecarajabatanmenghapuskansanksiadministrasitersebutsesuaiprosedurdalamPasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP 31Jul 30 Apr Jan 2014 Des penundaan dgnPMK-124 saatterutang PPh Ps. 29 sanksiadmdihapuskan =Rp300.000

  17. CONTOH PENERAPAN • SaatterutangPPhPasal 29 TahunPajak 2013 PT DEF yaitutanggal 30 April 2014 • WP mendapatkanpenundaanpembayaranPPhPasal 29 berdasarkan PMK No. 124/PMK.011/2013 sampaidengantanggal31 Juli 2014 • WP jugamendapatkanpenundaanpembayaranPPhPasal 29 berdasarkan PER-38/PJ/2008 sampaidengantanggal30 November 2014 • Jangkawaktupenundaan yang digunakan (yang paling lama) yaitusampaidengantanggal30 November 2014 • KPP menerbitkan STP denganperhitungansebagaiberikut: • PPhPasal 29 terutang = Rp10.000.000 • Sanksiadministrasiberupabunga (Rp10.000.000 x 2% x 7 bulan) = Rp 1.400.000 • DirjenPajaksecarajabatanmengurangkanseluruhnyasanksiadministrasikarenapenundaanberdasarkan PMK No. 124/PMK.011/2013 sesuaiprosedurdalamPasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP • Sanksiadministrasi yang dikurangi (Rp10.000.000 x 2% x 3 bulan) = Rp 600.000 sanksiadmdalam STP =Rp1.400.000 31Jul 30 Nov 30 Apr Jan 2014 Des penundaandgn Per-38 saatterutang PPh Ps. 29 penundaan dgnPMK-124 sanksiadmdikurangi =Rp600.000 sanksiadmyg hrs dibayar =Rp800.000

  18. TERIMA KASIH

More Related