PATOLOGI DAN REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

1. PATOLOGI DAN REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA Agung Suprojo, S.Kom., MAP

2. PatologiBirokrasi • Dalam ilmu kedokteran patologi dipahami sebagai penyakit yang melekat pada organ seseorang yang membuat orang itu mengalami disfungsi. • Meminjam metafor kedokteran, patologi birokrasi disini dipahami sebagai penyakit yang melekat dalam suatu birokrasi yang membuat birokrasi menjadi disfungsional.

3. Telah banyak diketahui, struktur birokrasi weberian memiliki berbagai masalah internal yang pada tingkat tertentu memiliki potensi untuk menjadikan birokrasi menjadi disfungsional. • Setiap aspek dari struktur birokrasi, disamping memiliki manfaat dan kontribusi terhadap efisiensi dan kinerja birokrasi, memiliki potensi untuk menciptakan patologi birokrasi.

4. Model KinerjaBirokrasi Indonesia Struktur Patologi Birokrasi Kinerja Birokrasi Budaya & Nilai Lingkungan

5. Permasalahan-permasalahanDidalamBirokrasiPemerintahan • Birokrasi Paternalistik • Pembengkakan Anggaran • Prosedur Yang Berlebihan • Fragmentasi Birokrasi

6. PERMASALAHAN BIROKRASI 6

7. Makna Reformasi Birokrasi Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI HARUS DIRENCANAKAN DENGAN BAIK GRAND DESIGN

8. Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). (Sumber: Roadmap RB Kemenkes) 8

9. Area Perubahan 8. Mind set dan Culture set Aparatur 7. Pelayanan Publik 6. Akuntabilitas 5. Pengawasan 4. Sumber Daya Manusia Aparatur 3. Peraturan Perundang-undangan 2. Tatalaksana 1. Organisasi AREA HASIL YANG DIHARAPKAN Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 9

10. Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi 10

11. AREA PERUBAHAN RB PELAYANAN PUBLIK Customer 8 Internal Process PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TATA LAKSANA PENGAWASAN 4 6 2 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ORGANISASI SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR AKUNTABILITAS KINERJA 7 3 5 People & Organization POLA PIKIR & BUDAYA KERJA 1 11

12. Model Kinerja Birokrasi Publik di Indonesia Struktur Patologi birokrasi Kinerja Birokrasi Lingkungan internal Lingkungan eksternal

13.  Kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia hanya akan berhasil merubah kinerja birokrasi kalau mampu menyentuh semua dimensi masalah yang dihadapi oleh birokrasi publik.

14. Kegagalanreformasibirokrasipublikdi Indonesia sebagiandisebabkanolehkarenapemerintah Indonesia selamainicenderunghanyamemperbaikistrukturbirokrasi. • Pemerintahmelakukanpembenahandenganmenyederhanakanprosedurpelayanan, memperpendekjenjanghierarkhi, danberbagaibentukdebirokratisasilainnya, tetapipemerintahcenderungmengabaikandimensi-dimensimasalahlainnya, sepertimerubahbudayabirokrasi yang salah yang mendasarimunculnyasikapdanperilakubirokrasi yang selaluberorientasipadakekuasaandananggaran.

15. Birokrasi Paternalistik • Struktur hirarkhik: kekuasaan terkonsentrasi pada pimpinan, ketergantungan bawahan pada atasan • Lingkungan budaya: kewajiban melayani pemimpin, tradisi hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin • Ciri:Bos menjadi pusat kehidupan birokrasi, promosi atas dasar loyalitas, dan orientasi pada jabatan struktural

16. Apa Implikasinya? • Orientasi pada kekuasaan bukan pada pelayanan • Praktik-praktik KKN yang meluas • Hak-hak istimewa kepada mereka yang dekat dengan elit politik dan birokrasi

17. Fragmentasi Birokrasi • Mengapa? • Politik Dagang sapi • Tidak ada legislative review untuk jabatan publik • Hak prerogratif terlalu besar • Ciri: Terlalu banyak departemen dan LND • Implikasi: • Prosedur pelayanan menjadi kompleks • Pelayanan satu atap sulit dikembangkan • Terlalu banyak stakeholders dari kegiatan bisnis; distorsi dalam program dan kelompok sasaran

18. Pembengkakan Anggaran • Mengapa? • Tidak ada hubungan antara cost dan revenue • Anggaran yang besar menguntungkan • Sistim kontrol anggaran lemah • Ciri: budget mark up, budget oriented behavior • Implikasi: Inefisiensi, incentives for spending, dan biaya birokrasi yang tinggi

19. Empire Building • Mengapa? • Orientasi pada kekuasaan dan anggaran • Kontrol Politik dan legislatif yang lemah • Ciri: Perluasan misi dan fungsi • Implikasi: • Pembengkakan birokrasi • Konflik antar departemen • Distorsi dalam program dan kelompok sasaran

20. Excessive Regulation • Mengapa? • Regulasi yang rinci menguntungkan • Security approach yang berlebihan • Orientasi pada rente • Ciri: • prosedur pelayanan yang rigid dan kompleks • Implikasi • Praktik KKN • Biaya pelayanan yang mahal

21. Strategi Reformasi Birokrasi • Holistik, menyentuh semua dimensi persoalan • Gunakan semua leverage yang tersedia • Sesuaikan dengan kapasitas manajemen • Bisa bertahap asal konsisten

22. REVITALISASI KONSEP PUBLIKDALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA PemahamanKonsep “Publik” Dalampembicaraansehari-harikata “Publik” mempunyaiduaarti yang berbeda, yaitu: Pertama : Publikdiartikansebagai “negara” atau “Pemerintah” Kedua : KataPubliksebagaipadanandarikata “Umum” Ex: Public Phone (teleponumum), Pubilc Transportation (Transportasiumum)

23. Adanya pergeseran makna dari administrasi negara menjadi administrasi publik perlu dibakukan, sebab mengandung harapan agar kepentingan umum (orang banyak) akan lebih menjadi perhatian utama (main concern) dari administrasi publik, baik ditataran konsep maupun ditataran praktis, dan bukan kepentingan kekuasaan negara seperti yang selama ini terjadi.