1 / 36

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara. Oleh : I Gst Agung Bagus Widiana SH.MH. Peristilahan. Hukum Administrasi Negara = Staats Administratif Recht ( Utrech ) Hukum Administrasi = Administratif Rech ( Ven Der Tas ) Hhukum Pemerintahan = Bestuur Recht

doria
Télécharger la présentation

Hukum Administrasi Negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HukumAdministrasi Negara Oleh : I GstAgungBagusWidiana SH.MH

  2. Peristilahan • HukumAdministrasi Negara = StaatsAdministratifRecht ( Utrech ) • HukumAdministrasi = AdministratifRech ( VenDerTas ) • HhukumPemerintahan = BestuurRecht • Hukum Tata Pemerintahan = Hukum Tata Usaha • Verwaltung = HukumAdministrasi Negara • VerfasungRech = Hukum Tata Negara

  3. Hukumnegara • Hukum Negara dalamartiluas (In RuineZin) mencakupHukum Negara dalamartisempit. • Hukum Negara dalamartisempit = HukumKonstitusional (DroitConstitusionale) atauVerfasungRecht (HTN). Dikatakandalamartisempitkarenamengaturkonstitusiatautatanannegara. • Jadibahwahukumtatausahanegaraatauhukumtatapemerintahanatau HAN dalamartiluasdikurangihukumnegaradalamartisempit. PerbedaanistilahPemerintaandenganPemerintah. BerdasarkanPasal. 2 UU N0.22Tahun1948. PemerintahanadalahbestuurVoerin (PelaksanatugasPemerintah) Pemerintahberarti organ/Alat/Aparat yang menjalankanPemerintahan.

  4. ISI Dan Luas HAN • Obyek yang diselidiki. Baik HAN maupun HTN keduanyamenyelidikidanmempelajarinegaradanalatperlengkapannyapadaumumnya ( In Algemeene ) sepertihalnyaIlmu Negara tetapipenyelidikannyakhususpadahukumpositif. • Pertanyaan : apabeda HAN dengan HTN. • Gunamengukurluasbidang HAN lasimnyaorangberpangkalpadaajaranTriasPoliticadarimontesqueu.

  5. SaalahsatubentukteorinyadikenaldenganteoriResidu (aftrekTheorie) yang berbunyi: Segala yang tidaktermasukfungsiperundang-undangan (Legeslatif) danfungsiPeradilan (Yudikatif) adalahPemerintahan (Eksekutif). TriasPolitica LegeslatifEksekutifYudikatif (DPR) (Pemerintahan) (Pengadilan )

  6. Perbedaan HTN Dengan HAN • Prof.Mr.J.Hopenheim. HTN adalahkeseluruhanaturan-aturanhukum yang mengadakanalat-alatperlengkapandanmengaturkekuasaan.(Padadasarnyamengatur Negara dalamkeadaandiam). Sedangkan HAN keseluruhanaturan-aturanhkygharusdiperhatikanolehalatperlengkapanjikamenjalankankekuasaan ( padadasarnyanegaradalamkeadaanbergerak) • Dr.MrRomijn : HTN adakahkeseluruhanaturanhkygmengaturnegaradalamkeadaanstatis. Sedangkan HAN mengaturnegaradlmkeadaandinamis.

  7. Van Volenhoven. Dlmkaitannyadenganteori “Ontrek van het Administratierecht. HAN adalahkeseluruhanperaturan-peraturantidaktermasuk HTN, HkPerdataMateriildanHkPidanaMateriil. Van Volenhovenmembagi HAN menjadi: 1. BestuurRecht (HkygmengaturPemerintahan). 2. JustitieRechtyaituHukumPeradilan. 3. Politie RECHT ( HukumKepolisian ). 4. RegelaarRecht (HkPerundang-undangan).

  8. PolitieRechmasihdiperincimenjadi 4 bagianyaitu: 1. HkAcara Tata Negara. 2. HkAcaraPerdata. 3. HkacaraAdministrasi. 4. HkAcaraPidana. DlmKaitaniniKrannembergberdasaknahkPerancisyaituHkPublik Intern dibagimenjadi 3 Golongan: 1. HTN adalahHkygmengaturperlengkapan Negara. 2. HAN adalahHk yang mengaturAdmdanalatPerlengkapan. 3. HkKeuanganadalahHkygmengaturkeuangan.

  9. Prof. Mr.R. Krannemberg: HTN adalahkeseluruhanaturan-aturanHkygmengaturstuktur/susunanumumdarinegara ( UUD. UU. PP dansampaiPerda. Sedangkan HAN keseluruhanHkygmengaturkomposisidanwewenangdarialat-alatperlengkapannegara. Prof. Mr.Dr. Logemann. HTN adalahajarantentangwewenang. Sedangkan HAN adalahajaarantentanghubunganhukumkhusus.

  10. HTN mempelajariperaturan-peraturantentang: ( 1). Penyusunan an susunanjabatan. (2). Penunjukanparapejabatnya. (3). Kewajibanparapejabatnya. (4), Wewenangtdariparapejabatnya (5). Batas-bataskewenangannya. (6). Hubunganantaraparapejabat. (7). Penggantianjabatan. (8). Hubunganantarjabatandanpejabat. HAN mempelajarisifat, bentukdanakibatdarisegalaperbuatanhkygdilaksanakanolehalat-alatperlengkapandlmmenjalankantugas.

  11. KEKUASAAN PENGUASA • AjaranTriasPoliticadariMontesqueatau Tri PrajaolehWongsonegoro,SH. • KekuasaanPenguasainidibagimenjadi 4 Jenisistilah Prof. MrKusumadiPujosewoyo ( CaturPraja) yaitu : 1. KeuasaanPerundang-undangfanyaitukekuasaanpembentukanundang-undang. 2. KekuasaanPeradilanyaitukekuasaanygdilakukanoleh Kops Yudikatif. 3. KekuasaanKepolisianyaitukekuasaanuntukmempertahankanhukumterhadappelanggaran. 4. KekuasaanPemerintah,dlmartisempityaitukekuasaanuntukmelaksanakanaturan-aturan.

  12. Tugaspemerintahdlmartisempitiniterdiridari 1001 usahaatauperbuatangunamempertinggitaraphidupmasyarakat. Jadiusahaatauperbuatanygbermanfaatbagimasyarakatygtkddapatdiatursecaraterperinci. • PemisahankekuasaanpenguasaygdemikianinidinamakanCaturPraja. • KekuasaanKepolisiandankekuasaanpemerintah (Pemerintahdlmartisempit) merupakanrinciankekuasaaneksekutif. • CaturPrajadari Van Volenhovenruntutannyaagakberbedadenganruntutan Prof. Kusumadi.

  13. CaturPraja Van Volenhovenruntutannyaadalah : 1. KekuasaanPemerintahan (dlmartisempit) 2. KekuasaanKepolisian. 3. KekuasaanPeradilan. 4. KekuasaanPerundang-undangan. Menurut Mr. Lemaire, Membagipembagiantugaspenguasadalam 5 jenistugasataufungsi : (1).Bestuurszorg. (2). Bestuur. (3). Kepolisian. (4). Peradilan. (5). Perundang-Undangan.

  14. SUMBER-SUMBER HAN • SumberHukumdalamartiMateriilYaitusumberhksebagaitempatasalnyahkitu. SetiapperaturanHkbagaimanapunbentukdansifatnyamempunyaitempatasaldimanaperaturanhkdihasilkan. Inimerupakanhasilkeputusanpenguasayangmempunyaiwewenang. • SumberHukumdalamarti Formal, dimanahkiniditemukan. Keputusanpenguasaygberwenangituharusdiberibentuktertentu. Bentuknyadapatberupasuatuperaturan (DlmartiLuas) dandapatjugaberupasuatuketetapan.

  15. SumberHukumDalamArtiMateriil SumberHukuminiadanyawewenanguntukmengambilkeputusanitumerupakansyaratmutlakartinyasetiappenguasasekalipuniatidakberwenangdalambidangitu, tetapidiperbolehkanmengambilkeputusan. InitentunyaakanmenimbulkankekacauanHkdalammasyarakat. Contoh : SumberMateriil air adalahmata air. Sumber formal air adalahsungai, laut, kolamdll. Jadisumber HAN dalamartimateriiladalahkeputusandaripenguasa yang berwenang.

  16. SumberHukumDalamArti Formal Terhadapsuatutindakanygsamadantindakanitudilakukanberulang kali berdasarkankeyakinan ( wajar)bahwatindakanygdemikianitusudahsepatutnyaditurutataudiulangi, inidinakanakebiasan. DalamSumber HK HAN formal, Han ygmerupakanhukumkebiasaan (Tidaktertulis) tersebutitudibentukdandipertahankandalamkeputusanparapejabat HAN (Praktek HAN). TidaksemuaKeputusan –keputusanparapejabatadministrasinegaramembentukperaturan HAN menjadisumberHk formal

  17. KeputusanPejabatAdmNeg • Keputusanygmemberikankesempatankepadapihakygberkepentinganataupihakygdikenaikeputusanituuntukmohon banding padapengadilan. • Keputusanygtidakmemberikankesempatanygdemikianitu (tetapimungkinkepadaalatadministrasiyglebihtinggi, misalnyadalamhalpermohonan). Dlmhalygpertama, makaygmembentuk HAN bukanlahkeputusanpejabatAdmNeg, melainkankeputusan Hakim yakniYurisprodensi (Hakim dedangprodensiartinyakebijaksanaan)

  18. Di Nerlanddiartikan : 1. Kebijaksanaan Hakim. 2. Keputusan Hakim dari HR (PengadilanTinggi Nederland) 3. Yurisprodensi ( IlmuPengetahuan) Dalamhaalkeduaygmembentukperaturan HAN adalahkeputusanpejabatAdm Neg.

  19. KodifikasiHukum • Kodifikasi : Peraturan yang mengatursalahsatudaerahHukumsecarabulat, lengkapdantuntas ; • Seperti : • WVS ( wetboek Van Strafrecht) atau KUHP (KitabUndang-UndangHukumPidana). • BW (BurgelijkWetboek ) atau KUH Per (KitabUndang-UndangHukumPerdata). • WVK (Wetboek Van Koophandel) atauKUHD ( KitabUndang-UndangHukumDagang)

  20. Dalam UUDS 1950, Pasal 102 yang dikenaldenganKodifikasiberbunyi : HukumPerdata, HukumDagang, HukumPidanaSipilmaupunHukumPidanaMiliter, HukumAcaraPidana (Prof Kusumadi ) menafsirkanbahwatiaplapanganhukum yang disebutsecarasistimatisdanmetodelogisberwujudKitabHukum. • Terhadaplapanganhukum yang tidakdisebutkandalamPasal 102 tidakditentukanapa-apaolehpembentuk U.U (tdkperludikodifikasi) seperti HTN dan HAN.

  21. Donermenyebut 2 alasan yang menjadisebabmengapaperbuatankodifikasi HAN Belandaituamatsukar: 1. Peraturan-peraturan HAN berubahsecaracepatjikadibandingkandenganperaturanhukumPerdatadanHukumPidana yang berubahsecaraberangsur-angsur. 2. PembentukanPeraturan HAN tidakberadadalamsatutangan. SelainpembentukUndang-undangpusatbolehdikatakansemuaDepartemendanPemerintah Daerah, membentukjugaperaturan HAN yang sangatberanekawarnadantidakmempunyaisuatu system tertentu.

  22. HAN Merupakan HK Hetrogin • Hkadalahsuatualatsosialuntukmenjaditujuantertentu, dilihatdarisudutilmuhukumdapatdicapaimelalui 2 jalan : • Suatutingkahtertentudiaturolehsuatuaturanhukum. Yang diaturadalahtingkahlakuygdianggapmewujudkantujuan yang dikejarnya. • Membentukataumendirikanbadanhukum yang bertugasuntukmewujudkantujuanyghendakdikejarnya.

  23. BadanHukumPublikuntukmewujudkansuatutujuantertentuada 2 hal yang dipergunakan: • Jikatujuanyghendakdicapaiitumemerlukantingkahlaku/perbuatanygterlalusulitatauterlalukomplekdancarateknistidakmungkindiwajibkankepadaindividumakaperbuatanitudijalankanolehBadanHk. • JikakebutuhantersebuttidakterjaminolehBadanHukum, makadapatmendelegasikantugasnyadenganmendirikanDinas-DinasatauJawatan.

  24. BENTUK-BENTUK PERBUATAN ALAT ADM.NEGARA • PERBUATAN PEMERINTAH Dalammelaksanakanfungsinyaaparatpemerintahmengadakanhubunganhukumsesamaaparatpemerintahan. Ada 3 pendapatsatusama lain salingmelengkapipengertianPerbuatanPemerintah: 1. Van Volenhoven : “Bestuur” adalahpemeliharaankepentingannegaradanrakyatsecaraspontandantersendiriolehpenguasatinggidanrendah.”Spontan” adalahsuatuperbuatanygdilaksanakansegeraatasprakarsasendiridalammenghadapikeadaandankeperluan yang timbulsatudemisatu.

  25. 2. Roneyn : “Bestuurshandeling” adalahtiap - tiaptindakan/perbuatanalat-alatperlengkapanpemerintahan (bestuursorgaan) baikdalamlapangan HTN misalnyaKeagamaan, PeradilanDll.untukmenimbulkanakibathukumdibidangHikumAdministrasi. 3. Van Poelje :”Publiekrechtelijke” yaitutindakandalamHkpublikadalahtindakanHkygdilakukanolehpenguasauntukmenjalankanfungsipemerintahan (PerbuatanPemerintahmerupakanmanifestasi “Bestuur”

  26. Unsur-UnsurPerbuatanPemerintah • Perbuatanitudilakukanolehaparatpemerintahbaikkedudukansebagaipenguasamaupunsebagaiaparatpemerintahan. • Perbuatantersebutdilaksanakandalamrangkamenjalankanfungsipemerintahan. • PerbuatantersebutdimaksudkansebagaisaranauntukmenimbulkanakibatdibidangHkAdministrasi. • PerbuatanYgbersangkutandilakukandalamrangkapemeliharaankepentingan Negara danrakyat.

  27. II. PERBUATAN ALAT ADM NEGARA. PeruatanHK.(RechtsHandelingen) HK PrivatHk.Publik Perbuatan PerbuatanYgBukanPerbuatanHk ( FeitlijkeHandelingen)

  28. SubstansiPerbuatanPemerintah • Perbuatanygberujud (PembuatanPeraturanPerundang-UndanganbaikygbersifatPrefentigmaupunReprensif. • Perbuatanygberujudpelayanankepentinganumum (public service) ygdapatdiwujudkandenganmengadakandinas-dinas, kantor-kantor. • Perbuatanygberbentukperujudanapaygdiaturdandikehendakiolehperaturanperundang-undangansebagaiperaturandasar.

  29. PenyelenggaraanKepentinganUmum Pemerintahdapatmelakukankekuasaanygbersifatistimewa yang diberinama “Beschikking” (ketetapan) dapatdibedakan: 1. Perbuatan-perbuatan In-concreetoygtergantungdarikebutuhanpadasuatuwaktudansuatutempattertentuygtidakmungkindiatursebelunnya. 2. Pembentukanaturan-aturanHk in-concreetoinididasarkanatasaturan=aturanHk in=abtractoygmemberiwewenangsedemikiankepadaalat-alatadministrasi (inimerupakanhkadministrasi).

  30. Unsur-UnsurKetetapan 1 . Prinsipil. a.. Ketetapandilakukanolehsetiapaparat Negara asalkanakibatygtimbulterletakdalambidang HAN. b. KeputusanPangrehmerupakanperbuatanHkygbersifatsepihak. c. Dilakukanberdasarkankewenangankhusus (istimewa) ygadapadaaparatnegara. d. PerbuatantsbberlandaskanperaturanHk in-abtractosebagaidasarhukumnya. e. KeputusanPangrehuntukmengadakanperubahansesuatuhubunganHkygada. UntukmenimbulkanhubunganHkygbaru.

  31. 2. Materiil. • Ketetapanituhatusdibuatolehperlengkapanygberwenang. • KarenaKetetapanadalahsuatupernyataankehendak, makadalamkehendakadaperlengkapanygmembuatketetapanitutdkbolehadacacadnya. • Ketetapanharusdiberibentuk. • Isidantujuanketetapanituharussesuaidenganisidantujuanperaturandasar.

  32. BentukKetetapan • KetetapanberbentukLisan. • Dalamhaltidakmembawaakibatabadidantidakbegitupentingbagiadministrasi. • Dalamhalbelumdikehendakitumbuhnyasuatuakibatdengansegeraolehpihakygmengeluarkanketetapanitu. • KetetapanberbentukTertulis. Adaberbagaibentukketetapanygdikeluarkanolehberbagaialatperlengkapanygmemuat (Departemen).

  33. PerbuatanMelanggarHkolehPenguasa (OnrechtmatigeOverheidsDaad) • PerbuatanmelanggarhukumdalamHukumPerdata (Onrechtmatigedaat) diaturdalamPasal 1365 KUHPerdatayaitusetiapperbuatanygmelanggarrHkmewajibkanorang yang melakukanperbuatanitu. Jikakarenakesalahannyatelahditimbulkankerugianuntukmembayarnyakerugianitu. • Pertanyaan: BagaimanaKalaupemerintahdalammenjalankanfungsinyamelakukanperbuatanmelanggakHukum?

  34. Dalam HAN dikenalsuatuasas “FreiesErmessen” yaituasas yang memberikankebebasanbertindakkepadaaparatPemerintahkhususnyadalammelaksanakanfungsiadministrasi. Kebebasanbertindakinidapatdilakukanolehaparatpemerintahdalamhal : 1. Belumadaperaturanperundang-undanganygmengaturtentangpenyelesaian in-konkritoterhadapsuatumasalahtertentupadahalmaslahtersebutmenurutpenyelesaianygsegera (menghadapibencanaalam)

  35. 2. Peraturanperundang-undanganygmenjadidasarberbuataparatpemerintahmemberikankebebasansepenuhnya (PemberianIjin-Pasal 1 HO). 3. Adanyadelegasiperundang-undangan, maksudnyaaparatpemerintahdiberikekuasaanuntukmengatursendiri, ygsebenarnyakekuasaantersebutmerupakankewenangandariaparatyglebihtinggitingkatnya (menggalisumber-sumberkeuangan).

  36. Pengelolaan Benda-Benda Dan JasaPublik • PemerintahsebagailembagaHukumPublikyaitupemerintahbertindakmerealisasikantugasHkpublikberdasarkanaturan-aturanHkpublik. • PemerintahsebagailembagaHkPrivat, yaitupemerintahberkedudukanhumumsepertisubyekhukumsebagaiakibatperbuatanhukumnya. • Barang/pelayananpublikdiberikanuntukkepentinganmasyarakatluas. • Barang/PelayananSwastaperuntukannyadibatasihanyakepadakonsumendiindenfikasihargapasar.

More Related