HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. OLEH: TEAM TEACHING BOBOT 3 SKS, 10 kali tatap muka sisipan, 100’ 10 kali tatap muka Utama, 100’ 1 kali UTS dan 1 Kali UAS Tugas terstruktur HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TEAM TEACHING KADAR PAMUJI, SH.MH Hj. SITI KUNARTI, SH,MH SRI HARTINI, SH,MH WEDA KUPITA, SH, MH SETIAJENG K

3. REFERENSIPM HADJON dkk( PHAI)SF Marbun dan Muh Mahfud, MD (Pokok-pokok HAN)Dimensi-dimensi Pemikiran HANRidwan (Pengantar HAN)CST Cansil, Modul HANSafri dkk, Pengantar HAN, UU No 51 Tahun 2009, Tentang PTUN dll

4. KONTRAK PEMBELAJARAN • WAJIB HADIR 75% UNTUK DAPAT MENGIKUTI UJIAN • TUGAS COPY PASTE , NILAI E • KEAKTIFAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI NILAI TUGAS • TIDAK ADA PENITIPAN ABSEN,

5. Penilaian, terdiri dari Ujian sisipan 40 %, Ujian Utama 40% dan Tugas 20% • Bagi yang ngulang berlaku Nilai terakhir • Wajib mengikuti kuliah hari Selasa jam 14.00 WIB. Dosen Prof. Bagirmanan , ruang aula yustisia 3

6. PENDAHULUAN (I) Idonesianegarahukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945) Tujuannegara : Alinea 4 Pembukaan UUD 1945/negara sosial Perwujudan kesejahteraan/walfare state/ (PancasilaSila 5) Diperlukansaranahukumuntukmencapaitujuan (HAN)

7. 3 fungsi HAN dalam mengaplikasikan UUD 1945 • Pemerintah sebagai sarana mencapai tujuan negara • Pemerintah membuat kebijakan/ peraturan • Pemerintah sekaligus mempunyai wewenang memberikan sanksi han

8. Ciri negara hukum Asas legalitas/Pembatasan kekuasaan Perlindungan HAM. UU No 39 Tahun 1999 Peradilan yang mandiri, Pasal 24 UUD 1945 Equality before the law Pasal 27 UUD 1945, dll

9. Negara Hukum Perspektif HAN : 1. Asas Legalitas : setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum (Segala yang mengatur WN berkaitan melarang, membebani dan mengurangi hak, harus diatur dengan UU 2. HAN Harus mengedepan /Tindak Pem 3 Adanya PH Bagi Rakyat

10. Asas keabsahan tindak pemerintah • Sesuai prosedur, susuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan • Wewenang, setiap tindaakan harus berdasarkan kewenangan yang sah • Substansi, sesuai dengan aturan yang mendasari

11. Negara Hukum Modern/walfare state Tugas pemerintah adalah mencampuri segala aspek perikehidupan masyarakat Perlindungan konsts/pembatasan kekuasaan Badan kehakiman yang bebas Pemilu yang Bebas/demokrasi Kebebasan menyatakan pendapat. Pendidikan kewarganegaraan

12. PENGERTIAN DAN DS HK HAN Di Belanda. Staat en administratief recht Terdapat dua istilah : administratief recht (dari kata dasar administratie) dan bestuursrecht ( kata dasar bestuur) Administatie diterjemahkan tata usaha, tata pemerintahan, tata usaha negara dan administrasi Kata bestuur diterjemahkan pemerintahan

13. LANJUTAN pengert dan ds hk DI PERANCIS, droit administratif DI INGGRIS, DAN AMERIKA administrative law DI JERMAN, verwaltungsrecht DI INDONESIA , disesuiakan yang sifatnya nasional

14. istilah HAN • Utrecht ,( HukumAdministrasi Negara Indonesia. ) • WF Prins, dalambukunya “Inleiding in het administratiefrecht” HukumTata Usaha Negara Indonesia.

15. WirjonoProdjodikoro (Hukum Tata Usaha Pemerintah.) • PrajudiAtmasudirdjo (HukumAdministrasi Negara) • Dalam SK Mendikbudtanggal 30 Desember 1972No.0198/U/1972 tentangKurikulum Minimal (HukumTataPemerintahan).

16. Pertemuan Cibulan 26-28 Maret 1973 Alasan digunakan penggunaan nama Administrasi Negara di fak Hukum. : - AN lebih luas dari tata usaha negara - AN mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan - TUN hanya sekedar bagian saja dari administrasi

17. DALAM PERKEMBANGANNYA MUNCUL BEBERAPA ISTILAH Hukum Administrasi Negara (UI)* Hukum Tata Pemerintahan Hukum Tata Usaha Pemerintahan Hukum Tata Pemerintahan (UNPAD) Hukum Tata Usaha Negara (UGM) Hukum Administrasi Negara Indonesia Hukum Administrasi (Negara) (UNAIR)*

18. PAKAR HAN Johan Rudolf Thorbecke (bukunyaAntekeningen op de Grondwet/catatanatas UUdan orang pertamamengadakansistempemerintahanBelanda Oppenheim Prof Mr van Vollenhoven Prof Dr. JHA Logemann Mr WF Prins Prof R DjokoSutono

19. Pembagian ilmu hukum Thorbecke Privatrecht/ hukum sipil/privat Strafrecht/ hukum pidana politierecht/hukum kepolisian

20. Pembagianhukumsecaraklasik • Hukum privat hukum yang mengatur kepentingan privat • Hukum publik, hukum yang mengatur kepentingan umum • Pembagian ini berdasarkan kepentingan

21. Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya yang di dalamnya termasuk Pidana, HTN, dan Hukum Tata Pemerintah ( Hukum Administrasi Negara ).

22. HukumPublik Hukum Publik (Hukum Negara) adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga Negara).

23. HK PIDANA OBYEKTIF • HUKUM MATERIIL , semuaperaturan yang merumuskantentangperbuatan-perbuatanapa yang dapatdihukum, siapa yang dapatdihukumdanhukumanapa yang diterapkan. • HUKUM FORMIL, peraturanhukumpidana yang mengaturbagaimanacaramempertahankanberlakunyahukumpidanamateriil. • HukumPidanaFormilmemprosesbagaimanamenghukumatautidakmenghukumseseorang yang dituduhmelakukantindakpidana (makanyadisebutsebagaiHukum Acara )

24. Administrasi Negara Administrasi : - usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan dan cara-2 penyelenggaraan pembinaan organisasi - usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan dan pencapaian tujuan - kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan - kegiatan kantor dan tata usaha

25. Administrasi Negara Sebagai aparatur (machinery) Negara/ pemerintah Sebagai satu fungsi/aktifitas pemerintah Sebagai proses /teknis penyelenggaraan tugas pemerintah.(Prajudi Atmosudirdjo)

26. Administrasi Negara, merupakan Managemen dan organisasi dari manusia-2 dan peralatannya guna mencapai tujuan-2 pemerintah. (Bintoro Tjokroamidjojo) Keseluruhan kegiatan yg dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. (Sondang P Siagian) Gabungan jabatan-2 (complex van ambten), aparat administrasi di bawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian pekerjaan pemerintah

27. KESIMPULAN Administrasi negara : keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai kegiatan atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang (kekuasaan legislatif) dan peradilan (kekuasaan yudikatif)

28. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Pemerintahan = bestuurvoering = pelaksanaan tugas pemerintah Pemerintah = organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan Pemerintah : - Luas (in the broad sense) = semua alat kelengkapan negara - Sempit (in the narrow sense) = kekuasaan eksekutif

29. ISTILAH PEMERINTAHAN Pemerintahan sbg fungsi (bestuur als functie) = melaksanakan tugas-2 pemerintahan Pemerintahan sbg organisasi (bestuur als orgaan) = mempelajari ketentuan-2 susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-2 departemen, badan, dinas dan instansi pemerintahan

30. Pengertian pemerintahan • Dwi praja , Donner • Tripraja oleh montesqeieu • Catur praja, Van Vollen Hoven

31. Van vollenhoven (pemerintah/catur praja) Regelaarsrecht/the law of the legislative proces= Hukum peraturan perUU an Bestuursrecht/the law of government= hukum tata pemerintahan justitierecht/the law of the administration of justice= hk ac peradilan Politierecht/ TloA o Security= Hk kepolisian

32. DEFINISI HAN Utrecht : Menguji Hubungan Hukum yang istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat negara melakukan tugas mereka yang khusus. 0ppenheimer : HAN menggambarkan negara dalam keadaan bergerak De La Bassecour Caan, HAN adalah himpunan peraturan2 tertentu yang menjadi sebab, maka negara menjadi berfungsi (beraksi), maka peraturan itu mengatur hubungan antara warga dengan pemerintahnya

33. Lanjutan pengertian HAN Van Vollenhoven, HAN adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah, apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum Tata Negara HAN, merupakan hukum dalam keadaan bergerak

34. JHA Logemann, HAN adalah Hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan lainya, serta hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para wargamasyarakat

35. Hukum administrasi negara Istilah dan Pengertian 1. Hukum 2. administrasi 3. negara Apakah yang dimaksud dengan hukum ? 1. Penggolongan hukum 2. Unsur-unsur hukum

36. Hk. Adat Tidak Tertulis Hk.Kebiasaan Hukum Dikodifikasi Per-UU-an TdkDikodifikasi Tertulis Jurisprudensi Traktat

37. Unsur-unsur Hukum Kumpulan peraturan Dibuat pejabat yang berwenang Perintah Larangan Sanksi bagi yang melanggar Dapat dipaksakan

38. Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya.

39. Kesimpulan 1 Dengan demikian HAN merupakan bagian dari Hukum Publik karena berkaitan dengan masalah-masalah umum ( kolektif ). umum = kepentingan hukum itu yang dimaksudkan adalah kepentingan nasional ( bangsa ), masyarakat, dan negara.

40. Kesimpulan 2 aspek : HAN Mengandung dua aspek 1. Aturan Hk yg mengatur dengan cara bagaimana alat-alat kelengkapan negara melakukan tugasnya 2. Aturan Hk yg mengatur alat kelengkapan administrasi negara dengan masyarakat

41. Simpulan 3 HAN = Sekumpulan peraturan hk yg mengikat alat-2 kelengkapan negara dalam rangka alat-2 kelengkapan negara tersebut menggunakan wewenang yg telah ditetapkan oleh HTN; HAN = Seperangkat peraturan yg memungkinkan AN menjalankan fungsinya, dan melindungi warga thdp. Sikap tindak AN, dan melindungi AN itu sendiri

42. RUANG LINGKUP (II) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Kesulitanmenentukanruanglingkup HAN : HAN berkaitan dg tindakanpemerintahanygtdksemuanyaditentukansecaratertulisdlmperaturan per uu-an; pembuatanperaturan, keputusan-2 danintrumenhklainnyatdkhanyaterletak pd satulembaga; HAN berkembangsejalandenganperkembangan tugas-2 pemerintahandankemasyarakatan Dinamis/berkembanglebih cepat

43. Secara garis besar HAN merupakan hukum yang mencakup : Perbuatan pemerintah dalam bidang publik; Kewenangan bidang pemerintahan, didalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; Akibat-2 hk yg lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan tersebut; Penegakan hk dan penerapan sanksi dalam bidang pemerintahan

44. PEMBAGIAN HAN HAN Heteronom = HAN ygbersumberpada UUD, TAP MPR, UU ygmengaturselukbelukorganisasidanfungsiadministrasinegara HAN otonom = hukumoperasionalygdiciptakanpemerintahdanadministrasinegara/sektoral HAN Umum (algemenedeel) = berkenaan dg peraturan-2 umummengenaitindakanhukumdanhubunganhukumadministrasi, atau prinsip-2 ygberlakuuntksemuabidanghkadministrasi HAN Khusus (bijzonderdeel) = peraturan-2 khususygberkaitan dg bidangtertentu.

45. PEMBAGIAN HAN PEMBAGIAN HAN HAN OTONOM HAN HETERONOM HAN UMUM HAN KHUSUS

46. KEDUDUKAN HAN DALAM TATA HUKUM Sebelum Abad XIX HAN merupakan bagian dari HTN Setelah Abad XIX HAN merupakan bagian dari Hukum Publik yang kedudukannnya sejajar dengan HTN dan Hukum Pidana

47. SEBELUM ABAD XIX HUKUM HK. PUBLIK HK. PRIVAT HTN HK. PID HK. PDT HK. DAG HTN HAN

48. SETELAH ABAD XIX HUKUM HK. PUBLIK HK. PRIVAT HTN HK. PID HAN HK. PDT HK. DAG

49. HUBUNGAN HAN DAN HTN Kranenburg : HTN merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur struktur/susunan umum negara, sedangkan HAN yang mengatur komposisi dan wewenang dari alat perlengkapan negara. Vegting : Pada dasarnya obyek HTN dan HAN adalah sama yaitu Negara, tetapi berbeda dalam pendekatannya. HTN menyelidiki tentang tatanan negara sedangkan HAN tentang cara bertindaknya alat perlengkapan negara

50. Van Vallen Hoven Badan pemerintah tanpa HTN akan LUMPUH, oleh karena itu badan ini tidak mempunyai kekuasaan atau kekeuasaannya tidak jelas dan badan pemerintah tanpa HAN akan BEBAS. A.M. Donner Melalui ajaran Dwi Praja mengatakan bahwa HTN itu nenetapkan Tugas (taakstelling) sedangkan HAN melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh HTN (taakverwezenlijking).