Analisis Negara di Indonesia: Islam dan Negara

1. Analisis Negara di Indonesia:Islam dan Negara Kajian-kajian hubungan Islam-negara Geertz: Santri, priyayi, abangan Unparallel categorization Description of each categorization is untenable Priyayi banyak yang santri Noor: Modernis, tradisionalis ---> muslim santri Keduanya mendukung syariah Afiliasi politik ---> Masyumi [kemudian pecah ---> Partai NU] Muslim non-santri ---> the religiously neutral nationalist [menolak Islam sebagai basis negara]; the Muslim nationalist [mendukung Islam sebagai basis negara] Samson: Santri: fundamentalis [penerapan doktrin Islam dalam kehidupan publik & privat], akomodasionis [politik otonom dari agama, mengakui & bekerjasama dengan kelompok sekuler], reformis [bekerjasama secara kritis dengan kelompok sekuler] Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

2. Kajian-kajian hubungan Islam-negara Ali & Effendy: AwalOrdeBaru ---> perubahan: neo-modernis [campurantradisi & modernitas], sosial-demokrat [Islam inspirasiuntukkeadilansosial-ekonomi], internasionalis/universalis [Islam universal & panduandalamberbagaiaspekkehidupan], modernis Woodward: Indigenized muslims [~ abangan, PDIP], traditional muslims [NU, PKB], the Islamic modernist [PBB, PKS, PAN], the Islamist [~ fundamentalis, tidakmemilikiorientasiparpol], the neo-modernist [~ liberal, inklusif, toleran, tidakmemilikiorientasiparpol] Hefner Civil Islam [demokrasi, kebebasan, pluralisme, hak-haksipil], regimist Islam [dibentukolehrezimSoeharto, anti-demokrasi, represif, otoriterian] Partisanship civil Islam [Fealy], karakter Islam regimistatauOrdeBaru [Mujani] Geertz, Samson, Noor, Hefner ---> terlaluumum Ali & Effendy, Woodward ---> terlaluspesifik, tidakfleksibel, fokuspadatendensiideologi Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

3. Three Muslim Models of Polity Islamic Democratic State 1 The exponents: Natsir, Zainal Abidin Ahmad, Sjafruddin Prawiranegara, Mohamad Roem, Abu Hanifah, Hamka, Rasjidi, Wachid Hasjim, Idham Chalid, Imron Rosjadi, Mohammad Dahlan, Hatta Foundation of model Islam dan negara: progresif [Masyumi, islamisasi melalui jalur demokratis, Islamic democratic state] vs radikal [DI, negara Islam melalui kekuatan bersenjata] Natsir & Ahmad ≠ Prawiranegara, Roem: konsep, model referensi [Pakistan]; Arab Saudi bukan model negara Islam Menentang teokrasi ---> menyatukan agama-negara melalui cara demokrasi [Inggris, USA] ---> menjamin doktrin agama dalam masyarakat Agama: alat untuk memelihara kewajiban agama dan dunia ---> tujuan akhir: syariah ---> penemuan manusia, tidak berkaitan dengan agama Agama & negara: negara dicapai melalui cara rasional, bukan relijius ---> adopsi sistem yang baik; negara adalah subordinat dari agama ---> menjamin agama; negara dipelihara secara rasional Menentang sekularisme: duniawi, tidak mengakui akhirat, Tuhan; negara melayani agama, bukan memisahkannya; religious neutrality ---> negara tidak melayani /memarjinalkan agama Piagam Jakarta: jaminan Indonesia tidak akan menjadi negara sekuler ---> Depag sebagai kompensasi Islamic roots of democracy Era Nabi dan empat sahabat; deliberative method in the decision-making process; empat dasar negara Islam: kedaulatan rakyat, amanah, keadilan, ketuhanan; kedaulatan rakyat dibatasi oleh kedaulatan Tuhan; shura, uli al-amr, al-ijma, ahl al-hall wa al-aqd’ Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

4. Islamic democratic state 2 Oposisi: memberiapresiasiterhadapoposisi; oposisiSoekarno, PRRI Basis ekonomi: EkonomiTerpimpin [Prawiranegara] Tigaprinsipekonomiterpimpin: [1] ekonomiharusdiaturdandirencanakan; pengaturanmestiatasdasartanggung-jawab & mampumendorongaktivitasekonomimasyarakat , [2] eksploitasi & penindasanekonomidilarang, [3] pengaturan yang dilakukanpemerintahtidakbolehdiskriminatif ~ sosialis Sistemekonomi, bank, riba Keterbatasan model KedulatanTuhan: kepentinganTuhanataukepentinganmanusia? Bagaimanamembedakannya? Dalamkenyataanseringkalicampur-aduk Hakpolitik non-muslim [menjadipemimpin] ---> politis, historis [kedekatan Kristen dengankolonialisme, kristenisasi, dominasidalam BPUPKI Hakpolitik non-muslimsecaraumum ---> positif, tidakdiskriminatif Hak-hakperempuan: mendukunghak-hakperempuan, termasukmenjadikepalanegara ---> belakanganada yang menolak Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

5. Islamic democratic state 3 The decline of the model Ketergantungan pada Masyumi Masyumi dilarang oleh Soekarno dan Soeharto ---> ide Islamic democratic state melemah Muncul generasi baru Islam pada era Soeharto ---> akomodatif terhadap rezim, bersikap kritis terhadap Islam politik Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

6. Religious Democratic State Respon generasi baru [intelektual] muslim terhadap kegagalan ideologi Islam dalam mendominasi negara, sebagaimana dilakukan generasi Masyumi ---> strategi baru di tengah situasi baru [otoriterianisme Orde Baru] Indonesia negara pluralistik ---> menerima Pancasila ---> tidak bertentangan dengan Islam, Islam tidak memiliki konsepsi yang eksplisit tentang institusi politik, termasuk negara Masyarakat politik mesti relijius ---> menolak sekularisasi, mendukung nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara, mendukung institusi-institusi agama yang ditopang negara [Depag, MUI, guru agama,dsb] Tokoh: Amien Rais, Syafii Maarif Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233

7. Liberal Democratic State Hal-hal yang berkaitandenganpolitik ---> diluar agama Islam: a religion of morality Memisahkanhal-hal yang besifatduniawidarihal-hal yang bersifatukhrowi Agama: the source of transcendental ethical values for human life Tidakberartisekuler, tapisekulerdalamhal-hal yang berkaitandenganisu-isu agama danpolitik Menolakidenegara Islam danpenerapansyariah Negara tidakbolehcampur-tangandalamurusan agama; agama adalahurusanprivat Tokoh: Gus Dur, NurcholishMadjid Assyaukanie, 2009: 1-23, 57-96, 222-233