ORGANISASI KEPOLISIAN

ORGANISASI KEPOLISIAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KOMBES POL Drs. FERDINAND WIBISONO, SH., M.Si

ILMU ORGANISASI ? VISI MISI • TUGAS POKOK • PERAN • WEWENANG • FUNGSI PEMIMPIN (MANUSIA SDM) PENDAPAT PAKAR POLRI ILMU MANAJEMEN ? PUAN MANAJERIAL ILMU ADMINISTRASI ? SISTEM ADM NEGARA RI SISTEM PERADILAN PIDANA RI SISTEM HAN & KAM RI

PEMERINTAH PARTISIPASI & DUKUNGAN MASYARAKAT • PERCAYA • HORMAT • PATUH • RASA TURUT • MEMILIKI POKOK2 KEBIJAKSANAAN KIB II PROG. 100 HR PROG. 1 THN PROG. 5 THN • CIPTAKAN • RASA AMAN • KEADILAN • KEPUASAN • KEPASTIAN • HUKUM • KATKAN • TARAF HIDUP • MASY • OUT PUT • HARKAMTIBMAS • GAKKUM • PELINDUNG • PENGAYOM • PELAYAN O R G A N I S A S I MAN, MONEY, MATERIAL & METODE TUPOK VISI MISI REN OR LAK DAL MNJ. WAKTU MNJ. PERSONIL MNJ. KEUANGAN MNJ. MATERIAL MNJ. PENGAWASAN • OUT COME • SITKONBANG • KAT SAJAH • MASY INDIKATOR KEBERHASILAN

PERAN PEMIMPIN DI POLRI PIMPINAN /KOMANDAN HANDAL GURU YANG MAHIR MANAJER TANGGUH BAPAK PEMBIMBING STABILISATOR,MEDIATOR, KOORDINATOR TERPERCAYA IPTEK PANUTAN YG IDEAL KEPALA KELUARGA YG BAHAGIA

PENGERTIAN ORGANISASI • PFIFFNER & SHERWOOD : • ORGANISASI ADLH POLA, JALAN, TMPT SEJUMLAH MANUSIA, …TURUT SERTA DLM SATU • KOMPLEKSITAS TUGAS, MENGHUBUNGKAN DIRI SATU SAMA LAIN DLM KESADARAN • PEMBENTUKAN & PENCAPAIAN TUJUAN BERSAMA YG DISEPAKATI DGN SISTEMATIS • BAKKE : • ORGANISASI ADLH SUATU ALAT RASIONAL UTK MENCAPAI TUJUAN YG DITETAPKAN • SEBELUMNYA, SBG KESATUAN YG DINASMIS & OPERASIONAL • ANDREW : • MENYESUAIKAN DIRI SATU DGN YG LAIN THDP STIMULASI PARAMETER SISTEM • YG BERKEMAMPUAN UTK MENCAPAI TUJUAN DIBERBAGAI KONDISI YG BERBEDA-BEDA • DWIGHT WALDO : • ORGANISASI ADLH STRUKTUR ANTAR HUBUNGAN PRIBADI YG BERDASARKAN ATAS • WEWENANG FORMAL DAN KEBIASAAN DI DLM SUATU SISTEM ADMINISTRASI • Drs. SLAMET WIYADI ATMOSUDARMO : • 1) SUATU BENTUK HIMPUNAN ORG UTK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU • 2) SUATU POLA STRUKTURAL UTK MELETAKKAN WEWENANG & TANGGUNG JAWAB DI DLM • HIMPUNAN TSB • 3) PERUMUSAN TUGAS2/KEWAJIBAN DR ORG2 YG TERGABUNG DLM HIMPUNAN, DGN • SISTEM AGAR DPT MENCAPAI TUJUAN SECARA EFESIEN

PENGERTIAN MANAJEMEN DWIGHT WALDO : MANAJEMEN ADLH SUATU RANGKAIAN TINDAKAN YG DIMAKSUDKAN UTK MENCAPAI HUBUNGAN KERJASAMA YG RASIONAL DLM SUATU SISTEM ADMINISTRASI TERRY ADALAH CENDEKIAWAN MANAJEMEN YG PERTAMA YG MENYAJIKAN FUNGSI MANAJEMEN YG PALING MENDASAR & SEDERHANA YG TERDIRI DR PLANING (P)-PERENCANAAN, ORGANIZING (O)-PENGORGANISASIAN, ACTUATING (A)-PELAKSANAAN DAN CONTROL (C) - PENGAWASAN/PENGEDALIAN YG DIKENAL DGN SINGKATAN POAC

PENGERTIAN ADMINISTRASI • DWIGHT WALDO : • ADMINISTRASI ADLH ORGANISASI & MANAJEMEN DR MANUSIA & BENDA GUNA MENCAPAI TUJUAN • ADMINISTRASI ADLH SUATU SENI & ILMU TTG MANAJEMEN YG DIPERGUNAKAN UTK MENGATUR URUSAN2 PEMERINTAHAN • TIMBUL PERTANYAAN YG BERKISAR PD BEDA PENDAPAT TTG RUANG LINGKUP. • BESAR MANA ADMINISTRASI DAN ORGANISASI ?

1) INTI & EFESIENSI ORGANISASI • TIAP ORG HRS JLS BERTANGGUNGJAWAB PD 1 ORG ATASAN • TIAP ORG YG DIKENDALIKAN SEORANG ATASAN HRS DIBATASI OLEH ; PUAN ATASAN, SIFAT DR PEKERJAAN, LUAS LINGKUP (LOKASI & JMLH SERTA JENIS PEKERJAAN) • TIAP TGS HRS JELAS WEWENANG & TANGGUNGJAWABNYA • WEWENANG MEMERINTAH HRS DISERTAI TANGGUNGJAWAB PENGAWASANNYA • WEWENANG MENGUBAH PERINTAH/RENCANA ADA PD ORG YG MENGELUARKAN PERINTAH/YG MENYETUJUI RENCANA • KEPUTUSAN HRD DIDASARKAN PD KENYATAAN BKN ATAS DASAR ASUMSI & PENDAPAT SAJA • KOMUNIKASI HRS SECARA DISIPLIN DISALURKAN LEWAT JENJANG HIERARKI & GARIS WEWENANG • ORGANISASI HRS MEMBERIKAN KEBEBASAN PENUH DLM BERTINDAK DLM BATAS WEWENANG & TANGGUNGJAWAB • NILAI DARI SATU ORGANISASI TDK TERLETAK PD BENTUK & SIFATNYA TETAPI PD HASIL KARYANYA

2) TUJUAN ORGANISASI • SETIAP ORGANISASI HRS MEMPUNYAI TUJUAN YG PASTI • SETIAP ORGANISASI HRS MENGHASILKAN KARYA TERBAIK DLM BERUPAYA MERAIH TUJUAN ITU • SEMUA GERAK & TINDAKAN HRS MENGARAH HNY PD SATU TITIK; MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI SECARA OPTIMAL • TUJUAN HRS DISEPAKATI BERSAMA & DISETUJUI OLEH KEKUASAAN TERTINGGI, DMN TIAP INDIVIDU PENDUKUNGNYA MENGETAHUI SECARA PERSIS PERAN & FUNGSINYA DLM ORGANISASI SECARA KESELURUHAN • PERLU ADANYA PENEKANAN BHW TUJUAN HRS DIPAHAMI & DICAMKAN OLEH SEMUA ORG, SEHINGGA TUJAUN ORGANISASI DIJIWAI SBG TUJUAN HIDUPNYA

3) INTI-INTI EFESIENSI MANAJEMEN • MEMBUAT SEMUA ORG MENGUASAI TGSNYA DGN INTENSIF • MEMBERI PUAN PD SETIAP ORG UTK MAMPU MERENCANAKAN/MERANCANG PELAKSANAAN TGS SECARA TERATUR, BAIK DAN BENAR • MEMBERI SEMANGAT, KEPERCAYAAN DIRI, MOTIVASI TINGGI, SERTA RASA TANGGUNGJAWAB PENUH • PEKERJAAN YG DITANGANI SETIAP ORG MEMBERIKAN HASIL SECARA TERPADU BENAR2 TERARAH PD PENCAPAIAN TUJUAN • MANAJEMEN YG BAIK & BENAR AKAN MEMBERI WIBAWA PD SEGENAP UNSUR PIMPINAN

4) INTI DARI ADM DLM ARTI LUAS & PEMIMPIN • PEMERINTAH DIBENTUK UTK MENGABDI PD RAKYATNYA • KEKUATAN PEMERINTAH SEBAGIAN TERBESAR DITENTUKAN OLEH KUALITAS PEGAWAINYA (TERMASUK POLRI-NYA) • POLRI ADLH PENGEMBAN PEDOMAN HIDUP TRI BRATA (RASTRASEKOTTAMA) • SEMUA UNSUR PIMPINAN HRS MELAKUKAN TGNYA SECARA EFESIEN & MELAKUKAN WAS EFEKTIF MENGARAH PD PENCAPAIAN TUJUAN OPTIMAL, PENGEMBANGAN ORGANISASI & PARA PELAKSANA UTK MENJADI ABDI MASY YG SEMAKIN BAIK • ADM NEGARA YG BAIK ADLH FAKTOR PENENTU KEMAJUAN BANGSA & PEMBANGUNAN • UNSUR PEMIMPIN HRS MAMPU BERTINDAK SBG TELADAN, MENCIPTKAN PRESTASI TINGGI SEHINGGA MAMPU MENDAYAGUNAKAN SEMUA SUMBER DAYA ( MANUSIA, SOFT WARE, HARD WARE ) YG ADA PD KEWENANGANNYA DGN KEBERHASILAN YG TINGGI

FUNGSI, TUGAS DAN TUJUAN POLRI Salah Satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan penertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 1. Fungsi Polri (Pasal 2 UU No. 2/2002) 2. Tugas Polri (Pasal 13 UU No. 2/2002) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakan hukum Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanankepada masyarakat. 3. Tujuan Polri (Pasal 4 UU No. 2/2002) Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.

PERANAN ETIKA POLRI DALAM PELAKSANAAN TUGAS POLRI UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN POLRI Kuantitas SDM (SUBYEK) Penguasan keahlian Perilaku Polri yg etis (pro-fesional dlm pelaksanaan tugas Keberhasilan Lakgas Polri utk wujudkan tujuan Polri Tata Tenteram Karta raharja Terwujudnya tujuan Polri Kualitas Penghayatan norma/nilai moral (Etika profesi Polri) Sumber Daya lain sbg pendukung Anggaran Penguasaan keahlian dan penghayatan norma-norma nilai-nilai etika Polri sama-sama menentukan sejauhmana kadar profesionalisme anggota Polri yang bersangkutan. Namun demikian dlm hal ini harus digaris bawahi bahwa etika profesi adalah landasan /dasar untuk menanam dan menumbuh kembangkan profesionalisme Polri yang semakin menjadi tuntutan masyarakat. Tersedianya Sarana dan Prasarana materiil

WEWENANG POLRI Psl. 15 Ayat 1 : Kewenangan secara umum Ayat 2 : Sesuai UU Perundang-undangan lainnya NIlai Moral Anggota Polri: Menjunjung tinggi hukum, kebenaran, keadilan, kejujuran dan HAM Menjaga kerahasaiaan Mampu mengendalikan diri Bertanggung jawab atas tindakannya dan tindakan anak buahnya. Kewenangan yg sangat luas dan diberi wewenang pe-langgaran HAM secara sah Kewenangan yg mengandung potensi yg besar utk disalahgunakan. Dlm setiap tindakan Polri harus memegang teguh azas keabsahan (ada dasar hukumnya), kebutuhan (hrs sangat diperlukan), dan keseimbangan (kekuasaan atau wewenang yg digunakan harus seimbang dgn beratnya pelanggaran dan tujuan penegakan hukum yg akan dicapai) Psl. 16 Ayat (1) Dibidang proses pidana antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yg bertanggung jawab Wewenang Polri UU No. 2/2002 Psl. 18 Diskresi Kepolisian : Bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum Dari aspek pro yustisia kewenangan Polri & tata cara pelaksanaannya bersumber dari hukum bukan dari sumber kekuasaan dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan pula kepada hukum, kewenangan Proyustisia bersifat fungsional terlepas dari hierarkhi birokrasi intern Polri maupun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian diberi otonomi kewenangan penegakan hukum, bebas dari intervensi atasan maupun intervensi dari luar Instansi.

PENGGUNAAN SENJATA API Penggunaan senjata api harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada antara lain : 1. Polri hanya boleh menggunakan kekuatan jika sungguh-sungguh diperlukan dan hanya sebatas yang dituntut untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Pemakaian Senpi dianggap sebagai tindakan ekstrim, tidak boleh digunakan kecuali ketika tersangka melakukan perlawanan bersenjata atau membahayakan kehidupan orang lain. 3. Dalam pelaksanaan tugas sejauh mungkin dipilih cara yang tidak dapat menyakiti baru dipilih penggunaan kekerasan dan senjata api apabila cara lain tidak mungkin berhasil dengan baik. • Karena itu bagi pemegang senjata api diberikan perhatian khusus kepada : • Isu-isu etika, penegakan hukum dan HAM. • Kemungkinan Penggunaan kekerasan dan Senpi termasuk penyelesaian sengketa secara damai, bagaimana memahami prilaku masa, dan metoda-metoda pembujukan (persuation), perundingan (negosiation), dan penengahan (mediation).

TREND GANGGUAN KAMTIBMAS • FKK antara lain : • a. Kemajuan tekhnologi • b. Kemajuan perdagangan • c. Kemajuan travelling • d. Pertumbuhan penduduk yang tinggi • e. Kesenjangan antara yang punya dan tidak punya • f. Lapangan kerja yang terbatas / pengangguran yang tinggi • 2. AF meningkat secara kwalitatif maupun kuantitatif antara lain : • a. Skala Internasional • - Penyelundupan narkoba • - Terorisme • - Uang palsu • - Money loundring • - Kejahatan dengan menggunakan komputer • - Hak cipta • - Trans national crime • b. Skala Nasional • - Gangguan keamanan • - Kekerasan massal • - Korupsi (tertinggi di dunia) • - Terorisme • - Premanisme • - Kejahatan dengan kekerasan • - Kejahatan perbankan • - Narkotika • - Uang palsu • - Kemaksiatan • - Penyelundupan • - Pelanggaran hak cipta • - Kejahatan ekonomi 3. Pelaku : • Melibatkan sindikat Internasional • Mulai dari masyarakat awam sd pejabat tinggi negara dan penguasa • Melibatkan oknum TNI/Polri, dan oknum-oknum Instansi Pemerintah termasuk Instansi Depag, P & K dan aparat penegak Gakkum • Melibatkan Institusi yang Independent yang anggota-anggota dipilih dan diyakini memiliki reputasi yang tidak diragukan lagi. 4. Keterangan : • Apakah indikator ini dapat dianggap bahwa sekarang ini tidak hanya masih dalam krisis ekonomi saja tetapi juga mengalami krisis moral ? • Bagi anggota Polri : • 1) Belum selesai satu masalah sudah timbul masalah lain yang semuanya menuntut agar diselesaikan secepatnya sesuai tuntutan masyarakat. Semuanya itu menuntut anggota Polri pada umumnya harus bekerja keras melebihi dari ukuran-ukuran yang normal sehingga dapat mempengaruhi secara negatif terhadap kejiwaan anggota yang bertugas. Untuk itu anggota Polri dituntut memiliki semangat tinggi / pantang menyerah,dan senantiasa berupaya optimal menambah dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilannya. • 2) Ini adalah tantangan sebagai konsekwensi memilih Polri sebagai medan pengabdiannya dan utamanya tantangan bagi anggota Polri yang dipercaya sebagai pimpinan kesatuan dari tingkat yang paling rendah sampai dengan Kapolri.

MASYARAKAT • Harapan masyarakat : • Polri mampu melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya dengan baik, yakni menegakkan hukum, memelihara kamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sehingga masyarakat senantiasa merasa aman, tentram dan damai. • Tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut menuntut agar perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat dengan segera, disini dan sekarang juga sering tanpa memperhatikan kondisi riel yang ada pada Polri. 2. Kritik masyarakat terhadap Polri Kritik masyarakat terhadap Polri sering terlalu tajam dan pahit. Dalam hal ini Polri harus berpikir positif terhadap kritik-kritik masyarakat tersebut : • Kritik masyarakat adalah wajar sebagai kontrol masyarakat dalam negara demokrasi. • Harus dianggap kepedulian masyarakat untuk memperbaiki Polisinya. • Kalau kritik tersebut mengandung kebenaran harus ditindak lanjuti dengan mengadakan pembenahan. 3 Kesadaran hukum masyarakat masih kurang 4. Partisipasi masyarakat • Tanggung jawab menegakkan hukum dan kamtibmas adalah tugas bersama (Polri dan masyarakat). • Karena itu partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan dalam membina kamtibmas. • Karena itu keberhasilan pelaksanaan tugas Polri sangat tergantung dari sejauh mana keberhasilan Polri dalam membina kemitraan dengan masyarakat (community policing). 5. Karena tugas Polisi pada hakekatnya adalah tugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat maka paradigma Polri harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA DEMOKRATIS (Psl 1 (2) UUD 1945) CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRATIS Polri yang kuat Mandiri & Profesional Adanya pembagian kekuasaan pemerintahan dipilih secara demokratis Penghormatan HAM Rule of Law UU No. 2 / 2002 Anggaran & Dukungan Polri meningkat Polri secara kelembagaan pisah dengan Dep.Hankam/Mabes ABRI berdiri sendiri langsung dibawah Presiden RI Kadar Demokrasi Indonesia Menegakkan hukum Hakekat tugas Polri adalah menegakkan HAM/melindungi HAM Memelihara agar pelaksanaan pemilihan aman dan lancar Reformasi supermasi hukum demokratisasi & HAM DEMOKRASI INDONESIA ? Polri adalah Pilar Demokrasi Negara demokrasi liberal Negara Otoriter Polisi sebagai alat penguasa 200 negara demokrasi di dunia

NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM (Psl. 1 (3) UUD 1945) CIRI-CIRI NEGARA HUKUM Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif Kegiatan negara di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif UUD menjamin HAM Pembagian kekuasaan DILEMA YANG DIHADAPI POLRI Ada Undang-Undang yang belum sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. POLRI Ada hukum yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Banyak hukum dari Warisan Kolonial Semua tindakannya harus berdasarkan hukum positif dan menjunjung tinggi HAM Sebagai penegak hukum Polri menindak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi • Polri memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam • Memahami betul situasi dilapangan • Bijak dalam bertindak tetapi tetap bertanggung jawab

HAK AZASI MANUSIA (HAM) • 1. HAM adalah salah satu Hak yang melekat secara kodrati pada manusia yang apabila hak itu tidak ada, tidak akan bisa hidup sebagai manusia. • 2. Nilai-nilai HAM kita dapatkan pada : • a. Pembukaan UUD 1945, dengan Pancasilanya. • b. Undang-Undang No. 8 / 1981 tentang Hukum Acara Pidana. • c. Undang-Undang No. 39 / 1999 tentang HAM. • d. Undang-Undang No. 26 / 2000 tentang Peradilan HAM. • e. Undang-Undang No. 5 / 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. • f. Undang-Undang No. 2 / 2002 tentang Polri. • g. Tribrata yang lahir juga karena pertimbangan HAM. • h. Kode etik Polri. • Kenyataan-kenyataan dilapangan tingkah laku anggota Polri masih banyak yang belum sesuai dengan • HAM sehingga menjadi fokus sorotan dari masyarakat. • Agar Polri mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjadi pilar demokrasi yang kokoh, maka • Polri senantiasa menjunjung tinggi HAM dalam pelaksanaan tugasnya yang tercermin dari perbuatan yang • senantiasa etis menjunjung dan menghormati HAM. • 5. Tugas Polri untuk menegakkan hukum dan memelihara Kamtibmas pada hakekatnya adalah tugas untuk • menegakkan HAM itu sendiri.

Era Reformasi : POLRI Profesional dan Mandiri 1. Menurut Buku Hukum Biru Jalan menuju kode jabatan Polisi. Ciri-Ciri Pekerjaan Profesional Nama jabatan yang terlindung Pendidikan kejuruan sendiri Perkumpulan jabatan sendiri Mempunyai kode jabatan/ kode etik 2. Ledge dan Exley. Ketrampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis Memperoleh pendidikan yang tinggi dan latihan Adanya organisasi profesi dan adanya kode etik profesi Adanya nilai khusus diabadikan pada kemanusiaan Hidup dari profesinya dan secara terus menerus berusaha meningkatkan keahlian dan ilmunya sendiri 3. Donald C. Whitlam. Menggunakan teori ilmu pengetahuan untuk pekerjaan Keahlian Pelayanan terbaik bagi pelanggannya Memiliki otonomi dan cara mengatur perilaku anggota profesi Adanya organisasi Asosiasi profesi Memiliki kode etik Memiliki kebanggaan terhadap profesinya, bertanggung jawab penuh atas monopoli keahlian profesi

POLRI MANDIRI Kemandirian struktural : telah tercapai dgn mandirinya Polri terpisah dari Mabes TNI dan Dep. Han dan langsung berada di bawah Presiden Kemandirian adalah kebanggan yg harus diiringi dgn tanggung jawab yg lebih besar dari kemandirian harus dapat diwujudkan secara konkrit di lapangan dlm wujud kinerja Polri yg lebih baik sehingga masyarakat lebih merasa dilindungi, dilayani dan diayomi oleh Polri. Hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih bagus dari hari ini Kemandirian moral anggota Polri (???) Untuk mandiri sebagai Penyidik Untuk mandiri dalam mengambil tindakan Diskresi Untuk mandiri untuk bersifat netral Untuk mandiri berani menolak perintah atasan yg bertentangan dgn hukum Untuk mandiri dalam mengambil langkah-langkah yg benar dan adil tanpa pengaruh harta, kedudukan, jabatan dan wanita KEMANDIRIAN

Kemandirian Polri adalah otonomi dalam pelaksanaan tugas profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku wewenang dan tanggung jawabnya tanpa adanya campur tangan lembaga lain Polri harus mandiri karena : • Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang ciri-cirinya adanya supremasi hukum dan dihormati serta dijunjung tingginya HAM. Tugas-tugas tersebut pada hakekatnya dipercayakan oleh Negara dan Bangsa untuk diemban oleh Polri sehingga Polri adalah pilar utama tegaknya negara demokratis berdasarkan hukum. 2. Penyidikan adalah bagian integral dari Criminal Justice System karena itu harus mandiri sebagaimana Jaksa dan Hakim agar terdapat keadilan dalam penegakan hukum. 3. Polri mempunyai kewenangan diskresi. 4. Polri harus netral (Pasal 28 ayat 1 UU No. 2 / 2002). 5. Menurut kode etik profesi Polri dinyatakan setiap anggota Polri dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum.. 6. Tugas Polri menegakkan hukum dan memelihara Kamtibmas merupakan tugas yang strategis dengan kewenangan yang luas maka ada kecenderungan untuk adanya pihak-pihak yang ingin mengintervensi Polri untuk melindungi kepentingannya.

Tindakan Polri Preventif langsung Preventif Bentuk-bentuk Tindakan Preventif tdk langsung Represif non yustisial Represif Represif yustisial Benar secara hukum Benar secara teknis Tindakan yg benar Benar secara moral Benar secara sosiologis Asas legalitas Asas kewajiban Asas-asas umum pelaksanaan tugas Polri Asas Partisipasi Asas Preventip Asas Subsidiaritas Asas Oportunitas

PERKEMBANGAN FUNGSI KEPOLISIAN SEJALAN DENGAN PERKEMBANGAN TYPE NEGARA Type Negara Fungsi Kepolisian I. Politiestaat : Negara kekuasaan Polisi merupakan machts aparat atau alat kekuasaan untuk menindas rakyat. II. Librale Rechstaat : Pemerintah tidak turut campur tangan dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Pemerintah hanya memberikan pertolongan, jika terdapat ancaman bahaya bagi rakyat. Dengan penuh kebebasan yang tidak diganggu oleh turut campur tangan pihak pemerintah, rakyat akan memperkembangkan sendiri kesejahteraannya sampai kepada taraf setinggi-tingginya. Type negara ini mendapat julukan negara jaga malam atau nachswaachter staat Polisi bertindak hanya kalau ada permintaan dari rakyat karena terdapat bahaya atau ancaman bahaya. Polisi hanya sebagai penjaga malam

ETIKA PROFESI KEPOLISIAN TYPE NEGARA KEMANDIRIAN & PROFESIONALISME FUNGSI INTERNALISASI ETIKA PROFESI POLRI TUGAS/KEWAJIBAN WEWENANG INDIVIDU PENGAM-BILAN KEPU-TUSAN ADM POLRI MANA-JEMEN KEPE-MIMPINAN POLRI PIMPINAN TINDAKAN ETIS SITUASI LINGKUNGAN, HAM, DEMOKRATISASI, HUKUM, MASY. DAN KETERBATASAN POLRI TEGAKNYA HUKUM TERWUJUDNYA KAMTIBMAS TATA TENTERAM KERTA RAHARJA

ETIKA POLRI • LATAR BELAKANG • PENGERTIAN ETIKA • PERANAN ETIKA DALAM PELAKSANAAN TUGAS POLRI • UNTUK APA ANGGOTA POLRI MEMPELAJARI ETIKA PROFESI POLRI • SISTIMATIKA BAB – I HUBUNGAN ETIKA DENGAN PROFESI POLRI BAB – II NILAI MORAL, NORMA MORAL, TEORI ETIKA DAN ETIKA KEWAJIBAN, ETIKA KEUTAMAAN, DAN ETOS KERJA • NILAI MORAL • NORMA MORAL • TEORI ETIKA • ETIKA KEWAJIBAN, ETIKA KEUTAMAAN DAN ETOS KERJA BAB – III KEKHASAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA • TUGAS POLRI • WEWENANG POLRI • POLRI POLISI NASIONAL • POLRI POLISI PEJUANG • POLRI SIPIL BERUNIFORM DAN BERSENJATA BAB – IV SITUASI DAN KONDISI YANG DIHADAPI POLRI • TREND GANGGUAN KAMTIBMAS • MASYARAKAT • DEMOKRATISASI, HUKUM DAN HAM • ERA REFORMASI : POLRI PROFESIONAL DAN MANDIRI • KETERBATASAN POLRI

TINDAKAN POLRI • BENTUK-BENTUK TINDAKAN POLRI • TINDAKAN YANG BENAR • ASAS-ASAS UMUM PELAKSANAAN TUGAS POLRI • PRINSIP-PRINSIP DASAR PENEGAKKAN HUKUM • RAMBU-RAMBU / UKURAN TENTANG KEABSAHAN BEBERAPA TINDAKAN POLRI • ASAS-ASAS MORAL POLRI • ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA • PRINSIP-PRINSIP UNIVERSAL PEMOLISIAN DEMOKRATIS BAB – V TINDAKAN POLRI DAN ASAS-ASAS PELAKSANAAN TUGAS POLRI BAB – VI LANDASAN PELAKSANAAN TUGAS POLRI • LANDASAN YURIDIS • A. UNDANG-UNDANG NO. 2 / 2002 • B. UNDANG-UNDANG NO. 8 / 1981 • C. UNDANG-UNDANG NO. 39 / 1999 • 2. LANDASAN KEBIJAKAN BAB – VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN • KEBEBASAN • KEWAJIBAN • HATI NURANI DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN • TANGGUNG JAWAB

BAB – VIII ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI POLRI • PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN • KRONOLOGIS LAHIRNYA TRIBRATA SAMPAI DENGAN LAHIRNYA KODE ETIK PROFESI POLRI • SUMBER KODE ETIK POLRI • A. TRIBRATA • B. CATUR PRASETYA • TRIBRATA • CATUR PRASETYA • HUBUNGAN PANCASILA DENGAN TRIBRATA • HUBUNGAN TRIBRATA DENGAN CATUR PRASETYA • LAMBANG POLRI • PEMAKNAAN BARU TRIBRATA • PEMAKNAAN BARU CATUR PRASETYA • KODE ETIK PROFESI POLRI • INSTRUMEN-INSTRUMEN PBB • INTERNALISASI ETIKA PROFESI POLRI

BAB – IHUBUNGAN ETIKA DAN PROFESI KEPOLISIAN

Tujuan Negara Dasar Negara (Pancasila) • Sistim pemerintahan negara • Indonesia Negara Hukum (Rechstaat) • Pemerintahan berdasarkan sistim konstitusi Pokok pikiran IV yg terkandung dlm pembukaan : Negara berdasar atas Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yg adil dan beradab LATAR BELAKANG Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945 Indonesia Negara yg merdeka Polri adalah abdi : Pelayan, pelindung dan pengayom rakyat, masyarakat. Polri bukan alat penguasa Tindakan/ sikap perilaku Polri berpedoman kepada etika profesi Polri : Tri Brata sbg pedoman hidup. Catur Prasetya sbg pedoman karya. Kode etik profesi Polri yg merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tri Brata dan Catur PRasetya yg dijiwai oleh Pancasila UUD 1945 18-8-1945 Polri adalah alat negara yg bertugas : memelihara kamtibmas, penegak hukum yg menjunjung tinggi hukum, HAM, transparansi dan bertanggung jawab Pembukaan Indonesia Negara Demokrasi berdasarkan hukum. Indonesia negara hukum materiil Psl 1 ayat (2) Kedaulatan ditangan rakyat (Negara Demokrasi) Batangtubuh Mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara Budi pekerti kemanusiaan yg luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yg luhur Penjelasan Perilaku Polri berpedoman pada etika profesi Polri yg dijiwai Pancasila Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tgl 19 Agustus 1945 Ada 4 hal yg harus mendapat perhatian a.l. ttg pimpinan Kepolisian Supaya diperintahkan dgn petunjuk2 sikap baru terhadap rakyat Harus ada peruba-han sikap polisi sejalan dgn tuntutan negara merdeka

Tri Brata sbg Pedoman hidup Polri adalah abdi utama negara dan bangsa : pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat Polri yg dipercaya dan dicintai masya-rakat Penelitian Prof. Djoko Soetono SH tentang perkembangan fungsi Kepolisian sejalan dg perkembangan type Negara di beberapa Negara TRI BRATA 3 jalan menuju Polisi yang ideal 1 Juli 1955 Panji-panji Polri Rastra sewakotama

Era Orde Lama 1945 – 1966 Demokrasi Terpimpin Semakin demokratis suatu negara semakin dituntut polisi yg profeional dan mandiri UUD 1945 Semua UUD menyatakan Indonesia sebagai Negara Demokratis, Negara Hukum UUD RIS Era Orde Baru 1966 – 1998 Demokrasi Pancasila Polisi yg profesional dan mandiri UUD Sementara 1950 Reformasi Polri Era Reformasi 1998 – skrngKebangkitan Demokrasi UUD / setelah amandemen Struktural Instrumental Kultural Polri berdiri sendiri dibawah Presiden Perubahan UU Polri. UU No. 2/2002 ttg Polri Memperbaiki tingkah laku Polri Psl 31 (1) sistim pendidikan yg meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dlm rangka mencerdaskan kehidupan bangsa UU No. 28 thn 1999 ttg Penyelengara Negara yg bersih dan bebas dari KKN diletakkan asas-asas umum penyelenggaraan negara, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Tingkah laku / sikap Polri yg profesional dan mandiri Bab V Pembinaan Profesi Psl 31 Pejabat Polri harus mempunyai kemampuan Profesi Psl 32(1) Pembinaan kemampuan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan teknis Intake/ seleksi personil, Lemdik dan kepemimpinan atasan / komandan

PENGERTIAN ETIKA Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (Ahlak) Kumpulan azas / nilai yang berkenaan dengan ahlak Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang baru) : Menurut K. Bertens : Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Sistem nilai) Kumpulan azas atau nilai moral (kode etik) Ilmu tentang apa yang baik atau buruk sebagai hasil penelitian sistimatis & metodis (filsafat moral) Menurut Jenderal Kunarto Etika adalah ilmu dan pengetahuan tentang perilaku manusia yang terkait dengan norma, nilai-nilai atau ukuran,buruk baiknya yang berlaku pada masyarakatnya Etika kepolisian : Norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Etika Polri adalah perilaku etis setiap anggota Polri dalam semua bentuk penugasan agar semua tugas dapat dilaksanakan secara baik sehingga terwujud kondisi keamanan serta ketertiban dengan derajat tinggi di lingkungan masyarakat Indonesia. Kode etik adalah kumpulan inti-inti etika.

PENGERTIAN ETIKA YANG DIGUNAKAN DALAM NASKAH INI SEMUA TUGAS-TUGAS YG MENJADI KEWAJIBANNYA DAPAT DILAKSANAKAN SECARA BAIK 1. Nilai dan norma moral yg dijadikan pedoman mengatur tingkah laku Etis anggota Polri dalam semua bentuk penugasan TERCAPAI TUJUAN POLRI ETIKA POLRI 2. Sbg. Etika yg diterapkan di lingkungan Polri merupakan cabang dari ilmu etika atau filsafat moral yg diterapkan dilingkungan Polri.

FUNGSI, TUGAS DAN TUJUAN POLRI Salah Satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan penertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 1. Fungsi Polri (Pasal 2 UU No. 2/2002) 2. Tugas Polri (Pasal 13 UU No. 2/2002) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakan hukum Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanankepada masyarakat. 3. Tujuan Polri (Pasal 4 UU No. 2/2002) Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.

PERANAN ETIKA POLRI DALAM PELAKSANAAN TUGAS POLRI UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN POLRI Kuantitas SDM (SUBYEK) Penguasan keahlian Perilaku Polri yg etis (pro-fesional dlm pelaksanaan tugas Keberhasilan Lakgas Polri utk wujudkan tujuan Polri Tata Tenteram Karta raharja Terwujudnya tujuan Polri Kualitas Penghayatan norma/nilai moral (Etika profesi Polri) Sumber Daya lain sbg pendukung Anggaran Penguasaan keahlian dan penghayatan norma-norma nilai-nilai etika Polri sama-sama menentukan sejauhmana kadar profesionalisme anggota Polri yang bersangkutan. Namun demikian dlm hal ini harus digaris bawahi bahwa etika profesi adalah landasan /dasar untuk menanam dan menumbuh kembangkan profesionalisme Polri yang semakin menjadi tuntutan masyarakat. Tersedianya Sarana dan Prasarana materiil

UNTUK APA ANGGOTA POLRI MEMPELAJARI ETIKA PROFESI POLRI? • Meningkatkan pemahaman dan penghayatan bahwa Etika Polri adalah dasar untuk menanam dan menumbuh kembangkan profesionalisme Polri yang semakin menjadi tuntutan masyarakat. • Membantu meningkatkan kesadaran moral dan menjadi siap untuk mengambil keputusan etis yang tepat dan berbobot dalam pengabdiannya selaku anggota Polri. • Meningkatkan pemahaman dan penghayatan etika profesi sebagai pedoman moral yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali tingkah laku sebagai anggota Polri dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia. • Bagi Perwira Polri dituntut untuk memahami dan menghayati etika profesi Polri secara mendalam karena : Perwira harus memegang teguh kesetiaan dan ketaatan. Perwira adalah pemimpin yang menjadi suri tauladan dari bawahannya. Keputusan-keputusan dari Perwira selaku pemimpin mempunyai dampak yang luas dan mendalam, menyangkut kehormatan dan martabat serta kebanggaan kesatuan yang dipimpinnya. Sebagai Perwira dituntut keberanian untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya termasuk tanggung jawab terhadap tindakan dari bawahannya.

BAB – IINILAI MORAL, NORMA MORAL, TEORI ETIKA DAN ETIKA KEWAJIBAN, ETIKA KEUTAMAAN DAN ETOS KERJA • Nilai Moral • Norma Moral • Teori Etika • Etika Kewajiban, Etika Keutamaan dan Etos Kerja

Menjadi pegangan bagi seseorang / kelompok Dalam mengatur tingkah lakunya Tindakan etis Nilai & Norma ETIKA moral Berkaitan dengan apa yang baik dan buruk, yang boleh dan yang dilarang, yang patut dan yang tidak patut dilakukan

relatif harga Nilai intrinsik martabat ekonomi Berkaitan dgn tanggung jawab Berkaitan dengan hati nurani Nilai estetika moral Ciri-ciri Mewajibkan  kewajiban moral tdk datang dari luar tetapi berakar dlm kemanusiaan itu sendiri

Norma moral Aturan/ kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu Norma agama Norma Norma kesopanan Norma hukum Sanksi : pelanggaran norma moral adalah keluar dari hati nurani berupa penyesalan Norma moral menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut moral Generalisasi the golden rule of ethics hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana anda sendiri ingin diperlakukan Norma moral, norma yang tertinggi yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain, sebaliknya norma moral menilai norma lain Jika ada UU yang dianggap tidak etis, UU itu harus dihapus atau diubah. Apa arti UU kalau tidak disertai moralitas Sebaliknya moral membutuhkan hukum, moral akan mengawang-awang saja, kalau tdk diungkap-kan dan dlembagakan dlm masy

Dasar Nilai dan norma moral pada suatu kebudayaan Adat / kebiasaan Kodrat Nilai-nilai dan norma moral bisa berubah Nilai dan norma moral tidak bisa dirubah Apa yang dinilai baik hari ini, besok bisa dinilai buruk Ada nilai-nilai dan norma moral yang tetap dan tidak terubahkan Sofistic – sofi Socrates dan Plato menentang para sofis

Teori-teori Etika Sistim Filsafat Moral Teologis (Terarah pada tujuan) Deontologis Vdeon = Kewajiban Hedonisme Eudonisme Utilitarisme I. Kant W.D. Ross Aristoteles (341-270 SM) Aristippos (433-355 SM) Epikuros (341-270 SM) Klasik Aturan Jeremy Bentham (1748-1832) John Stuart Mill (1806-1873) Stephan Toulmin Richard B. Brandt Tidak ada satu sistimpun yang sama sekali memuaskan. Disamping segi-segi yang menarik, setiap sistim ada kelemahannya juga. Hal itu berlaku juga untuk dua sistim yang paling berbobot dalam sejarah filsafat modern, Utilitarisme dan Deontologi. Karena itu dalam filsafat moral dewasa ini sebenarnya tidak ada lagi utilitarisme murni atau deontologi murni. Sekarang para filsuf berusaha menjadikan sintesis antara pendekatan utilitaristis dan pendekatan deontologis. Disamping itu mereka seringkali memanfaatkan unsur-unsur dari sistim-sistim lainnya khususnya Eudonisme Aristoteles.

Learning Point dari teori-teori etika sistim filsafat moral Kewajiban Pedoman Bertindak Tujuan Kehendak baik Pengendalian diri Kesenangan • Ada keseimbangan antara • kesenangan badaniah dan rohaniah. • Tidak saja aktual saja tetapi juga • kesenangan masa depan. • Ataraxia : ketenangan batin Pola hidup sederhana • Jalankan fungsi khas sebagai manusia yg baik/ akal budi atau ratio sebagai suatu sikap tetap. Berarti kegiatan2 rasionalnya harus dijalankan dengan disertai keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Keutamaan intelektual akan menyempurnakan langsung rasio, dengan keutamaan moral, rasio akan menjalankan pilihan-pilihan yang perlu diadakan dalam hidup sehari-hari (profesional). • Kegunaannya untuk masyarakat Kebahagiaan Bertindak karena kewajiban Bernilai guna / bermanfaat untuk kebahagiaan orang banyak • The greatest happines of the • greatest number (Benthorn) • Everybody to count for one, no body • to count for more than one • (John Stuart Rill) • Perbuatan baik secara moral bila • sesuai dgn sistim aturan moral yg • paling berguna bg suatu masyarakat Kalau ada beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan sekaligus dipilih kewajiban yang terpenting (pengambilan keputusan) tindakan yang etis / profesional. Tugas yang menjadi kewajiban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

TB, CP, KEP Etika Kewajiban Angg. Polri Dijadikan penyaring untuk ambil tindakan oleh anggota Polri didalam menghadapi permasalahan di lapangan What should I do? Apa yg seharusnya saya perbuat sbg anggota Polri Etika Profesi Polri TB CP KEP Etika Keutamaan Angg. Polri What kind of person should I be? Menjadi macam anggota Polri apa seharusnya saya ETIKA KEWAJIBAN, ETIKA KEUTAMAAN DAN ETOS KERJA Etika Profesi Polri Pebuatan anggota polri yg baik Etika profesi Polri merupakan landasan yg kokoh mem-bangun Polri yg profesional dan mandiri Polri yg diper-caya dan di cintai masya-rakat TB, CP, KEP Dijadikan sifat keutamaan yg merupakan kecenderungan tetap sikapnya oleh angg. Polri anggota polri yg baik Ethos Polri sbg Kesatuan TB, CP, KEP Kesatuan/ Profesi polri yg baik Menjadi sifat baik yang merupakan karakteristik / identitas / ciri khas Polri sbg kesatuan / Profesi Menjadi / profesi bagaimana seharusnya Polri

ORGANISASI KEPOLISIAN