Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PETA KONSEP (KD 2.1.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PETA KONSEP (KD 2.1.)

PETA KONSEP (KD 2.1.)

7151 Views Download Presentation
Download Presentation

PETA KONSEP (KD 2.1.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pengertian Pemerintahan Bentuk Pemerintahan SISTEM PEMERINTAHAN Sistem Pemerintahan Amerika Serikat Sistem Pemerinta-han di Beberapa Negara Inggris Republik Rakyat Cina PETA KONSEP (KD 2.1.)

  2. Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara • Pengertian Pemerintahan • Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif). • Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya) • Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama : • Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif). • Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia). • Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.

  3. Lanjutan …………. Menurut OFFI Pemerintahan merupakan hasil tindakan administratif dalam berbagai bidang dan bukan merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkann sebelumnya, tetapi hasil dari kegiatan produksi bersama (corproduction) antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing

  4. Lanjutan …………. Pemerintahan (governing) menurut Kooiman, merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. • Pola penyelenggaraan pemerintahan • dalam masyarakat dewasa ini : • Proses koordinasi (coordinating), • Pengendalian (steering), • Pemengaruhan (influencing), dan • Penyeimbangan (balancing).

  5. Lanjutan …………. • Dalam masyarakat modern,pola pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing adalah • Kompleksitas yaitu dalam menghadapi kondisi yang komplek, pola penyelengaraan pemerintah perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi. • Dinamika yaitu pola pemerintahan yang dapat dikembangkan adalah pengaturan atau pengendalian (sterring) dan kolaborasi (pola interaksi saling mengendalikan di antara berbagai aktor yang terlibat atau kepentingan dalam suatu bidang tertentu). • Keanekaragaman yaitu masyarakat dengan berbagai kepentingan yang beragam dapat diatasi dengan pola penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pengaturan ( regulation ) dan keterpaduan (integration)

  6. Bentuk Pemerintahan Klasik • Ajaran Plato • (429 - 347SM) • Aristokrasi, • Timokrasi, • Oligarki, • Demokrasi, • Tirani. • Ajaran Aristoteles • (384 - 322 SM) • Monarki, • Tirani, • Aristokrasi, • Oligarki, • Politeia, • Demokrasi. • Bentuk Pemerintahan

  7. MONARKI OKHLOKRASI TIRANI DEMOKRASI ARISTOKRASI OLIGARKI Lanjutan …………. Ajaran Polybios (204-122 SM) SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS

  8. BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI REPUBLIK • Absolut • Konstitusional • Parlementer • Absolut • Konstitusional • Parlementer Lanjutan ………….

  9. 1 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerinta-han di berbagai negara (Pengertian pemerintahan, dan Bentuk pemerintahan),dilanjutkan penugasan dengan menjawab per-tanyaan sebagai berikut : • Berikan ulasan pengertian kembali tentang “Pemerintahan” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! • Pendapat anda tentang Pemerintahan? .......................................

  10. Lanjutan …………. • Pengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan ! • Aktor dalam pemerintahan : ................................................... • Kelompok sasaran : ................................................................. • Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara, yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !

  11. Lanjutan …………. • Berikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahan monarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyak yang berubah menjadi monarkhi konstitusional !........................................................................................................... • Tuliskan perbedaan dan persamaan pada bentuk pemerintahan republik, yaitu Republik Konstitusional dengan Republik Parlementer di bawah ini !

  12. Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Parlementer Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen.

  13. Lanjutan …………. • Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer • Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. • Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. • Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu. • Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. • Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi. • Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen. • Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.

  14. Lanjutan …………. Sistem Pemerintahan Presidensial Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).

  15. Lanjutan …………. • Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial • Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. • Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif. • Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. • Presiden tak dapat membubarkan parlemen • Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. • Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

  16. Lanjutan …………. • Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan • presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur : • Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. • Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang). • Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.

  17. Lanjutan …………. Model Sistem Pemerintahan Lain : • Sistem Pemerintahan Referendum • Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang • berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai • hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk : • Referandum Obligatoir, • Referendum Fakultatif, • Referandum Konsultatif. • Sistem Parlemen : • Satu Kamar • Dua Kamar • Federalisme • Kebangsawanan

  18. Contohnegaramenerapkansatukamar ( Cameral ) • Taiwan, Folketing Denmark, Edus-kunta, Finlandia, Israel, Dewan Repo-blik Portugal, Parlemen Singapura, Parlemen Scotlandia, Parlemen Srilangka, Parlemen Nacional Timor Leste, Kongres Rakyat Nasional RRC, Turki, Asamblea Nacional Venzula, dan Vouliton Ellinon Yunani

  19. Contoh negara menerapkan dua kamar ( Bicameral ) • Di Britania Raya, sistim dua kamar dipraktekkan dg menggunakan Majles Tinggi ( House of Lords ) dan Mejelis Rendah ( House of Commons) • Di Amerika Serikat, sistim ini diterapkan melalui kehadiran Senat (Senator) dan Dewan Perwakilan ( Hause of Representatif) • Di Indonesia mendekati sistim dua kamar melalui MPR yaitu DPR dan DPD

  20. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

  21. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial

  22. Perbedaan Sistem Pemerintahan Parlenter dan Presidensial

  23. 2 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : • Rumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara ! • Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan parlementer di Inggris dianggap yang tertua ! • Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu be-kas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan sistem presidential ! • Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistem peme-rintahan parlementer ! • Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil semacam Swiss ! • Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara lebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dua kamar !

  24. PARLEMEN (LEGISLATIF) ATAU KONGGRES PRESIDEN (EKSEKUTIF) MAHKAMAH AGUNG (YUDIKATIF) BADAN PERWAKILAN SENAT TETAP PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM R A K Y A T P E M I L I H Keterangan : : Checking Power With Power • Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

  25. PERDANA MENTERI DEWAN MENTERI-MENTERI (KABINET) PARLEMEN Pemilihan Umum Artikulasi Kepentingan P E M I L I H Sistem Pemerintahan Inggris • Keterangan : • : Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif). • : Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen • (legislatif).

  26. Konferensi Negara Tertinggi Dewan Pertahanan Nasional Ketua Dewan Negara : Perdana Menteri 15 Wakil Perdana Menteri, Sekretaris Jenderal, Menteri-menteri, dan Kepala-Kepala Komisi Komisi Tetap Konggres Rakyat Nasional Mahkamah Rakyat Tertinggi Kejaksaan Rakyat Tertinggi 49 Kementerian dan Komisi Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung Konggres-konggres Rakyat Dewan-Dewan Rakyat Pengadilan-PengadilanRakyat Tertinggi Kejaksaan Rakyat Pengadilan-Pengadilan Rakyat Menengah Kejaksaan Rakyat Daerah-daerah Istimewa dan chou otonom Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina

  27. 3 Penugasan Praktik Kewarganegaraan • Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahan • Negara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat Cina, lakukan • Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated • Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca • dan Menulis. • Langkah-langkah : • Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang. • Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan. • Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. • Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. • Buatlah kesimpulan bersama. • Penutup.

  28. Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan Kompetensi Dasar : 2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. 2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.

  29. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945. • Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. • Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. • Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang dianut suatu negara terhadap negara lain. • Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan negara lain.

  30. Sistim yang digunakanPemerintahan Negara RI menurut UUD 1945 SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Membandingkansistempemerintahannegara RI UUD 1945 sebelum dg sesudahperubahan UUD 1945 PETA KONSEP (KD 2.2.& 2.3) Sisitm pemerintahan RI awal kemerdekaan Sisitm pemerintahan RI setelah perubahan UU D 1945 Beberapa variasi dari sistim pemerintahan RI

  31. Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945 • Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I. • menganut sistem distribution of power. • Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 : • Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. • Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja. • Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.

  32. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I. • Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas. • Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. • Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. • Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden. • Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD). • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

  33. Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945

  34. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUSAT UUD 1945 DPR MPR DPD MA MK Presiden BPK KY badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kementerian negara kpu bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI Lingkungan Peradilan Umum Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Peradilan TUN Bupati/ Walikota DPRD DAERAH

  35. PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi Sebelum Perubahan Latar Belakang Perubahan Tujuan Perubahan Antara lain: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi • Pembukaan • Batang Tubuh • - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi • Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar Yuridis • Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan • Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999 • Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000 • Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001 • Sidang Tahunan MPR 2002 • Tanggal 1-11 Agt 2002 • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” • Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR No.XI/MPR/2001

  36. Pokok-pokok sistim Pemerintahan RI stelah perubahan UUD 1945 • Bentuknegaraadalahkesatuandenganprinsipotonomi yang luas, danterbagiatasbeberapapropinsi ( 33 ). • Bentukpemerintahanadalahrepublik, sedangsistimpemerintahanadalahpresidensial. • PemegangkekuasaaneksekutifadalahPresiden yang merangkapsebagaikapalanegaradankepalapemerintahanuntukmasajabatan 5 tahundandipilihsecaralangsungolehrakyatuntukpertama kali tahun 2004. • KabinetataudiangkatdandeberhantikanolehPresidensertabertanggungjawabkepadaPresiden

  37. Pokok-pokok sistim Pemerintahan RI stelah perubahan UUD 1945 • MPR terdiriterdiriatas 2 bagianyaitu DPR dan DPD, yang dilihsecaralangsungolehrakyatmelaluipemiludenganproporsionalterbuka. Anngota DPD darimasing-masingpropinsiberjumlah 4 orang. • Kekuasaanyudikatifdijalankanolehmahkamahagungdanbedanperadilantinggi,pengadilannegerisertasebuahMahkamahKonstitusidanKomisiYudisial. • Sistimpemerintahannegara Indonesia setelahperubahan UUD 1945 masihmenganutsistimpemerintahanpresidensial. Presidenjugaberadadiluarpengawasanlangsung DPR dantidakbertanggungjawab pd parlemen. • GBHN tidakadalagidandiganti dg Program Pembangu-nanJangkaPanjangygdiambildrVisidanMisiPresidenwaktukampanyekemudiandirumuskanbersamaPresidendan DPR

  38. c. Beberapa variasi dari sistim Pemerintahan Pridensial negra RI • Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi Presiden meskipun secra tidak langsung • Presiden dalam mengangkat pejabat-pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuanDPR. Contoh :dalam pengangkatam duta untuk negara asing, gubernur bank Indonesia, penglima TNI dan kepala kepolisian. • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contoh pembuatan perjanjian internasional, pemberian tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi. • Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang hak budget (anggaran )

  39. Membanding sistim Pemerintahan Indonesia berdasar UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan

  40. Membanding sistim Pemerintahan Indonesia berdasar UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan

  41. Membanding sistim Pemerintahan Indonesia berdasar UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan

  42. JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA PANCASILA PEMBUKAAN UUD1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR MA BPK DPR DPA PRESIDEN Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

  43. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BPK MPR PRESIDEN KEHAKIMAN DPD DPR WAPRES MK MA KY Legislatif Eksekutif Yudikatif Setelah Amandemen UUD 1945

  44. Presiden LEMBAGA NEGARA MEMEGANGKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DPR MA dengan persetujuan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya [Pasal 11 (1)**** dan (2)***] menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dengan pertimbangan mengangkat dan menerima Duta [Pasal 13 (2)* dan (3)*] dengan pertimbangan memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*] dengan pertimbangan memberi amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 *)

  45. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I.

  46. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I.

  47. Lanjutan ………….

  48. 4 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : • Rumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia baik sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945 ! • Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD 1945 dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ! • Berikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tugasnya masing-masing ! • Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang mendorong pemikiran bahwa UUD 1945 perlu diamandemen ! • Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan kedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatif sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia !