1 / 31

STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN

STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN. Agus Suyanto Program Studi Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Semarang Disampaikan dalam Bintek Industri Pangan Rumah Tangga Kabupaten Kendal, 26 April 2012. Standar & kehidupan kita.

arvid
Télécharger la présentation

STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN AgusSuyanto Program StudiTeknologiPanganUniversitasMuhammadiyah Semarang DisampaikandalamBintekIndustriPanganRumahTangga Kabupaten Kendal, 26 April 2012

  2. Standar & kehidupan kita Standar dapat membuat masyarakat lebih mudah, lebih teratur, memperoleh kepastian, keamanan dan kenyamanan. Contoh • Standar ukuran produk sepatu, ukuran baju, bohlam 20 wat, dsb • Standar jasa  hotel bintang 3-4-5,dsb.

  3. PANGAN • Pangan mrpk kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi manusia, dalam mewujudkan SDM berkualitas. • Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup mrpk prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh pengusaha bagi kepentingan kesehatan manusia. • Pangan sebagai komoditas dagang memerlukan sistem perdagangan yangjujur &bertanggungjawab, shg tersedia pangan yang terjangkau daya beli masyarakat dan berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

  4. Perlunyastandarmutu - Kepastian mutu spesifik - Kepuasan pelanggan - Meningkatkan daya saing pasar - Membentuk budaya mutu - Meningkatkan SDM - Efisiensi dalam proses - Melindungi konsumen

  5. Sulitkah menerapkan standar ?? Tidak……!!!! Tergantung dari manajemen puncak, yang diikuti oleh seluruh elemen organisasi / perusahaan Tujuan “Peningkatan kinerja”

  6. Pola pembinaanstandar Dalam pembinaan dibagi dalam 3 kelompok : • Kelompok Pra-Sadar Mutu (kelp belum ada perencanaan mutu (pasarnya masih lokal) 2. Kelompok Sadar Mutu (kelp punya perencanaan mutu, ada SOP sbg penerap standar, kearah sertifikasi) 3. Kelompok Sadar Mutu berorientasi pasarglobal (ada perencanaan mutu, teknologi modern, kearah sertifikasi).

  7. PERENCANAAN STANDAR MUTU • Untuk menuju produk olahan berstandar HACCP (jaminan mutu  berupa piagam bintang dari BPOM) ada persyaratan dasar (pre-requisite) yaitu: 1. SSOP (Sanitasi Standart Operating Prosedure) ada 8 kunci syarat. 2. GMP (Good Manufacturing Practices) ada 13 kunci syarat.

  8. SSOP = SOP Sanitasi - Bisnis pangan harus mempunyai SSOP tertulis. - Bisnis pangan harus membudayaan SSOP. - Bisnis pangan harus memonitor penerapan SSOP. - Bisnis pangan harus melakukan tindakan koreksibila ada penyimpangan SSOP. - Bisnis pangan harus memelihara rekamanpengendalian SSOP.

  9. GMP bertujuan : • Untuk mengetahui peningkatan kualitas / keamanan oleh mikroba. • Untuk mengetahui senyawa higienis & sanitasi. • Untuk mengetahui tahap-tahap higienis & sanitasi. • Untuk mengetahui persyaratan minimal. • Untuk mengetahui masalah yang timbul.

  10. Hubunganstandarmutudengan SERTIFIKASI • Sertifikasi merupakan suatu proses pengakuan oleh pihak lain (pihak ketiga) terhadap produk dalam memenuhi dan menerapkan standar mutu.

  11. Sifat sertifikasi Ada 2 sifat sertifikasi : 1. MANDATORY : dilakukan karena ada kewajiban dari pemerintah. Contoh : Sertifikat produk (Prima, P-IRT, MD, HACCP, Halal, Organik, Pangan Segar) 2. VOLUNTARY : dilakukan tanpa ada kewajiban dari pemerintah. Contoh : Sertifikat sistem ISO-9001 (SMM), ISO-18001 (keselamatan kerja), dsb.

  12. Kewenangan sertifikasi • Produk olahan : - Sertifikat P-IRT Dinas Kesehatan kab/kota - Sertifikat HACCP  BPOM - Sertifikat Halal  LPPOM MUI. - Sertifikat MD  BPOM

  13. Elemen GMP bagi IRT 1. Lokasi 2. Bangunan 3. Sanitasi 4. Alat produksi 5. Bahan 6. Proses Pengolahan 7. Produk Akhir 8. Laboratorium 9. Karyawan 10. Wadah & kemasan 11. Label 12. Penyimpanan 13. Pemelihararaan

  14. DasarHukum P-IRT • UU RI No 7 Tahun 1996 tentangPanganPasal 3menyebutkanbahwatujuanpengaturan, pembinaandanpengawasanpanganadalahuntuktersedianyapangan yang memenuhipersyaratankeamanan, mutudangizibagikepentingankesehatanmanusia. • SuratKeputusanKepalaBadanPengawasObatdanMakanan RI Nomor : HK.00.05.5.1640, Tanggal 30 April 2003 tentangPedoman Tata Cara PenyelenggaraanSertifikasiProduksiPanganIndustriRumahTangga ( SPP-IRT )

  15. MengurusIjinPanganIndustriRumahTangga (P-IRT), Syarat-syarat: • MengikutiPenyuluhanKeamananPangan • Mengisiformulirpermohonanizin PIRT • Foto copy KTP, 1 lembar • Pas foto 3 x 4, 3 lembar • Menyertakanrancangan label Makanan / Minuman

  16. ProsedurPerijinan P-IRT • MengajukanpermohonankepadaKepalaDinasKesehatan . • Pemeriksaanberkas (1 hari) PersetujuanKadinkes (1 hari) • Menungguwaktupelaksanaanpenyuluhankeamananpangan yang dilaksanakansetiap 3 bulansekali • MengikutiAcaraPenyuluhanKeamananPangan (1 hari) • Pemeriksaansarana (1 hari s/d 14 hari) • Membayarretribusi. • SertifikatPanganIndustriRumahTanggadiserahkan (1 hari) Total waktu 6 hari s/d 3 bulan

  17. Pengecualian : SusudanhasilolahannyaDaging, ikan, unggasdanhasilolahannya yang memerlukanprosesdanataupenyimpananbeku, Pangankaleng, Panganbayi, Minumanberalkohol, Air minumdalamkemasan (AMDK), Pangan lain yang wajibmemenuhipersyaratan SNI, Pangan lain yang ditetapkanolehBadan POM

  18. MasaBerlaku: tidakadabataswaktu PencabutandanPembatalanSPP-IRT apabila : • Pemilikataupenanggungjawabperusahaanmelakukanpelanggaranterhadapperaturan yang berlakudibidangpangan • Pemilikperusahaantidaksesuaidengannama yang terterapada SPP-IRT Produkpanganterbuktimerugikanataumembahayakankesehatanataujiwa.

  19. SertifikatProduksiPangan IRT (SPP – IRT) Sertifikatdiberikanuntuk 1 (satu) jenisprodukpanganNomorSertifikat PP – IRT terdiridari 12 angka (digit) yaitu: • angka ke-1 menunjukkankodejeniskemasan • angka ke-2, 3 menunjukkannomorurutjenisproduk • angka ke-4,5,6.7 menunjukkankodepropinsidankabupaten/kota • angka ke-8, 9 menunjukkannomorurutproduk PP IRT yang telahmemperoleh SPP-IRT • angka ke-10,11,12 menunjukkannomorurut PP-IRT diKabupaten/kota yang bersangkutanNomorPanganIndustriRumahTangga (P-IRT) dicantumkanpada label produkpangan IRT dengan

  20. Contoh : P – IRT No. 206347102025 • 2 = jenis kemasan adalah pfastik • 06 = kelompok jenis pangan yaitu tepung dan hasif olahnya dan jenis produknya adalah biscuit • 3471 = kode propinsi, kabupaten/kota adalah propinsi DIY, kota Yogyakarta • 02 = nomor urut jenis pangan yang ke- 2 memperoleh nomor sertifikat produksi • 025 = nomor urut perusahaan IRT di kabupaten / kota setempat (Yogyakarta)

  21. SertifikatHalal • Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. • Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. • Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 (dua) tahun,

  22. Ketentuanoleh LP POM MUI • MempersiapkanSistemJaminanHalal. • Berkewajibanmengangkatsecararesmiseorangatautim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawabdalammenjaminpelaksanaanproduksihalal. • Berkewajibanmenandatanganikesediaanuntukdiinpesksisecaramendadaktanpapemberitahuansebelumnyaoleh LPPOM MUI. • Membuatlaporanberkalasetiap 6 bulantentangpelaksanaanSistemJaminanHalal.

  23. PROSES SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

  24. Pemohon Badan POM Pemeriksaan Kelengkapan data Data Tidak Lengkap Data Lengkap Dept. Agama Pelaksanaan audit oleh Tim Auditor (Dept. Agama, MUI danBadan POM) Tidak Memenuhi Syarat CPPB LPPOM MUI Memenuhi Syarat CPPB Sertifikat Halal Skema PersetujuanPencantumanTulisanHalalpada Label Makanan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pemohon

  25. PRODUK PANGAN OLAHAN YANG DAPAT DIAJUKANUNTUK SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL • Produk yang terdaftar di Badan POM (mempunyai nomor pendaftaran MD/ML) diajukan ke Badan POM. • Produk yang mempunyai nomor pendaftaran SP/P-IRT diajukan ke Balai POM setempat • Restoran diajukan ke Majelis Ulama Indonesia.

  26. TATA CARA PERMOHONAN Pemohon mengisi permohonan (tiga rangkap) yang dilengkapi dengan : • Daftar Nomor Persetujuan Pendaftaran (MD/ML, SP/P-IRT)…. Nama produk yg didaftar harus sama dengan yang tercantum dipersetujuan pendaftaran, beserta fotocopy label yang disetujui oleh Badan POM • SOP (Standard Operasional Prosedure) di Pabrik • Flow Chart (Diagram Alir Proses Produksi) • Lay Out Sarana Produksi/Pabrik • Sertifikat Halal dari bahan-bahan yang digunakan dan atau spesifikasi sumber/asal bahan baku yang digunakan (dikeluarkan oleh pabrik/produsen yang membuat bahan tersebut) • Bahan yang berasal dari hewan harus ada Surat Keterangan dari Rumah Potong Hewan, bahwa pemotongan dilakukan sesuai Syariah Islam

  27. PELAKSANAAN AUDIT • Waktu Audit disepakati bersama • Dalam keadaan berproduksi • Mempresentasikan proses produksi • Diizinkan untuk difoto ( bila diperlukan ) • Menyiapkan PO/DO bahan-bahan ( 2 bulan terakhir)

  28. AUDITOR DAN TUGAS TIM AUDIT • Badan POM, Penilaian segi Higiene dan Sanitasi Perusahaan , CPPB, Mutu dan keamanan pangan. 2. LPPOM MUI, Penilaian segi kehalalan bahan baku dan proses produksi 3. Departemen Agama, Penilaian segi pertanggungjawaban kehalalan produk dan layanan karyawan muslim

  29. HASIL AUDIT  Memenuhi Syarat a. Kehalalan Produk (Sesuai hasil pemeriksaan dan Rapat Komisi Fatwa) b. CPPB memenuhi syarat CPPB, minimal Nilai B Sertifikat Halal dikeluarkan oleh MUI, berdasarkan hasil pertimbangan kedua hal tersebut diatas Labelisasi dikeluarkan olen Badan POM berdasarkan : Sertifikat Halal dan Hasil Perbaikan CPPB  TidakMemenuhiSyarat a. Perusahaan harusmelengkapidalamwaktu 3 (tiga) bulansejakdilakukan audit, b. Apabilabelumbisadipenuhi, makaakandilakukan audit ulang

  30. MASA BERLAKU SERTIFIKAT DAN LABEL HALAL • Dua tahun • Tiga bulan sebelum habis harus memperbaharui • Tidak memperpanjang, harus menghilangkan tulisan halal JAMINAN HALAL DARI PRODUSEN Produsen harus mempunyai : Sistem Jaminan Halal TIM Internal Auditor HALAL

  31. BAHAYA BIOLOGIS BAHAYA KIMIA AMANKAN PANGAN dan BEBASKAN PRODUK dari BAHAN BERBAHAYA BAHAYA FISIK BEBAS BAHAYA TerimaKasih

More Related