1 / 26

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 t entang Jabatan Notaris

Dr. Widhi Handoko , SH., SpN workshop konfigurasi politik dan perubahan uujn , gedung kenotariatan undip , oleh Prodi Mkn undip dan ditjen ahu kemenkumham , semarang , 3-4 januari 2014. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 t entang Jabatan Notaris

benson
Télécharger la présentation

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 t entang Jabatan Notaris

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Dr. WidhiHandoko, SH., SpNworkshop konfigurasipolitikdanperubahanuujn, gedungkenotariatanundip, oleh Prodi Mknundipdanditjenahukemenkumham, semarang, 3-4 januari 2014 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentangJabatanNotaris PascaPutusanParipurna DPR RI tanggal 17 Desember 2013

  2. PengertianNotarisPasal 1 UUJN • Notarisadalahpejabatumum yang berwenanguntukmembuataktaautentikdanmemiliki kewenanganlainnyasebagaimanadimaksuddalamUndang-Undanginiatauberdasarkanundang-undanglainnya. • PejabatSementaraNotarisadalahseorang yang untuksementaramenjabatsebagaiNotarisuntukmenjalankanjabatandari Notaris yang meninggaldunia.

  3. MajelisPengawasNotaris • MajelisPengawasNotaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawasadalahsuatubadan yang mempunyaikewenangandankewajibanuntukmelaksanakanpembinaandanpengawasanterhadapNotaris.

  4. OrganisasiNotaris • OrganisasiNotarisadalahorganisasiprofesijabatanNotaris yang berbentukperkumpulanberbadanhukum.

  5. SyaratMenjadiNotarisPasal 3 Huruf C • berumur paling sedikit 27 (duapuluhtujuh) tahun; (Apakahmasihrelevan?) Huruf F • telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; BelumCukup UMUR…… Piyeki ?

  6. Pasal 16 • Pasal 16 ayat (1) huruf a • Dalammenjalankanjabatannya, Notariswajib: • bertindakamanah, jujur, saksama, mandiri, tidakberpihak, danmenjagakepentinganpihak yang terkaitdalamperbuatanhukum;

  7. Pasal 16 ayat 1 huruf csidikjari • melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

  8. Pasal 16 Huruf mPembacaanakta • membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

  9. PASAL 16 Huruf n • KewajibanmenerimamagangcalonNotaris. Pak Kami Mau Magang Boleh?

  10. Pasal 16 ayat 7, 8, 9 Pasal 7 • PembacaanAktasebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf (m)tidakwajibdilakukan, jikapenghadapmenghendaki agar Aktatidakdibacakankarenapenghadaptelahmembacasendiri, mengetahui, danmemahamiisinya, denganketentuanbahwahaltersebutdinyatakandalampenutupAktasertapadasetiaphalamanMinutaAktadiparafolehpenghadap, saksi, danNotaris. Pasal 8 • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta. Pasal 9 • Jikasalahsatusyaratsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf (m)danayat (7) tidakdipenuhi, Akta yang bersangkutanhanyamempunyaikekuatanpembuktiansebagaiakta di bawahtangan.

  11. PASAL 16 ayat 11SANKsi Notaris yang melanggarketentuansebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a sampaidenganhurufl dapat dikenaisanksiberupa: • peringatan tertulis; • pemberhentian sementara; • pemberhentian dengan hormat; atau • pemberhentian dengan tidak hormat.

  12. Pasal 16 ayat 12 • Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

  13. Pasal 16akewajibancalonnotaris Pasal16A • CalonNotaris yang sedangmelakukanmagangwajibmelaksanakanketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 16 ayat (1) huruf a. Amanah, Jujur, BersikapSaksama • Selainkewajibansebagaimanadimaksudpadaayat (1), calonNotarisjugawajibmerahasiakansegalasesuatumengenaiAkta yang dibuatnyadansegalaketerangan yang diperolehgunapembuatanAkta.

  14. Pasal 17 huruf F dan glarangannotaris Notarisdilarang: Huruf f • merangkapjabatansebagaipemimpinataupegawaibadanusahamiliknegara,badanusahamilikdaerahataubadanusahaswasta; Huruf g • merangkapjabatansebagaiPejabatPembuatAkta Tanah dan/atauPejabatLelangKelas II di luartempatkedudukanNotaris;

  15. Pasal 19Kedudukanppat • Notariswajibmempunyaihanyasatukantor, yaitu di tempatkedudukannya. • Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris • Notaristidakberwenangsecaraberturut-turut dengan tetapmenjalankanjabatan di luartempatkedudukannya.

  16. Pasal 33syaratdiangkatmenjadinotaris • Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. • Ketentuan yang berlakubagiNotarissebagaimanadimaksuddalamPasal4, Pasal 15, Pasal 16, danPasal 17berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

  17. Pasal 65protokolnotaris • Pasal 65 • Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris

  18. Pasal 66 • Pasal 66 • Untukkepentingan proses peradilan, penyidik, penuntutumum, atau hakim denganpersetujuanmajeliskehormatan Notarisberwenang: • mengambilfotokopiMinutaAktadan/atausurat-surat yang dilekatkanpadaMinutaAktaatauProtokolNotarisdalampenyimpananNotaris; dan • memanggilNotarisuntukhadirdalampemeriksaan yang berkaitandenganAktaatauProtokolNotaris yang beradadalampenyimpananNotaris.

  19. lanjutan • PengambilanfotokopiMinutaAktaatausurat-suratsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a, dibuatberitaacarapenyerahan. • Majeliskehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) harikerjaterhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimanadimaksudpadaayat (1) wajibmemberikanjawabanmenerimaataumenolakpermintaanpersetujuan. • Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

  20. Di antaraPasal66danPasal67disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyisebagaiberikut: Pasal 66A • Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris. • MajeliskehormatanNotarisberjumlah 7 (tujuh) orang, terdiriatasunsur: • Notarissebanyak 3 (tiga) orang; • Pemerintahsebanyak 2 (dua) orang; dan • ahli atau akademisisebanyak 2 (dua) orang. Ketentuanlebihlanjutmengenaitugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majeliskehormatanNotaris diaturdenganPeraturanMenteri.

  21. Pasal 67 • Ayat 3 • Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: • Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; • Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan • ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. • Ayat 4 • Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. • Ayat 5 • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku(integritas) Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

  22. Pasal82 ayat (2)organisasiikatannotarisindonesia • WadahOrganisasiNotarissebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahIkatanNotaris Indonesia.

  23. Pasal 88 PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku: • pengajuanpermohonansebagaiNotaris yang sedangdiproses, tetapdiprosesberdasarkanUndang-UndangNomor 30 Tahun 2004 tentangJabatanNotaris. • masamagang yang telahdijalanicalonNotaristetapdiperhitungkanberdasarkanpersyaratan yang diaturdalamUndang-Undangini.

  24. Pasal 91apenjatuhansanksi • Pasal 91A • Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri…. bagaimanaketentuansanksiterhadappasal 82….catatan (penjatuhansanksiterhadaporganisasitidakmungkindenganPeraturanMenteri….krnOrganisasitsbditetapkandengan UU) • Pasal91B • Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitungsejak Undang-Undang ini diundangkan. (bagaimanajikadalamwaktusatutahunbelumterdapat PP nya ?)

  25. PEKERJAAN RUMAH BAGI KITA SEMUA PERLUKAH DI LAKUKAN YUDISIAL REVIEW? APAKAH SUDAH IDEAL UUJN TERBARU INI?

  26. SELESAI

More Related