Download
1 / 12
130 likes | 684 Vues
PEMERIKSAAN PAJAK. VI. Pasal 29 UU KUP. Ber-NPWP & PKP. Pemeriksaan. Berlakunya UU. Keberatan. S E L E S A I. BANDING. Pembukuan. Ketetapan Pajak. Surat Kep . Keberatan. Menyampai- kan SPT. Hak dan kewajiban. PUTUSAN BANDING. Setuju?. Diperiksa ?. Setuju?. Tidak.
E N D
PEMERIKSAAN PAJAK VI Pasal 29 UU KUP
Ber-NPWP & PKP Pemeriksaan Berlakunya UU Keberatan S E L E S A I BANDING Pembukuan Ketetapan Pajak SuratKep. Keberatan Menyampai- kan SPT Hak dan kewajiban PUTUSAN BANDING Setuju? Diperiksa ? Setuju? Tidak Tidak 5 Th Ya Ya Ya Tidak
STANDAR PEMERIKSAAN (PER-199/PMK.03/2007) Data Keterangan Bukti Objektif menghimpun mengolah Profesional DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pengertian & Tujuan Pemeriksaan menguji kepatuhan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan *Berdasarkan Pasal 1 UU KUP
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Ruang Lingkup SPT yang LB • satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak • satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak • tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan SPT yang Rugi Pemeriksaan Kantor (3-6 bulan) tidak menyampaikan /menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran Pemeriksaan Lapangan (4-8 bulan) • WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Merger, konsolidasi, ekspansi, likuidasi, pembubaran Risk Based Selection (Kriteria Seleksi) *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pemeriksaan untuk Tujuan Lain Jenis Pemeriksaan Tujuan Lain Pemberian NPWP secara jabatan Penentuan WP di daerah terpencil Penghapusan NPWP WP mengajukan keberatan Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak Pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN Pencocokan data & alket. Penentuan tempat terutang PPN (pemusatan) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra P3B Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan *Berdasarkan Pasal 29 UU KUP
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Hak & Kewajiban WP(dalam Pemeriksaan) Hak WP • meminta diperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP3 • meminta penjelasan tentang alasan & tujuan Pemeriksaan • meminta diperlihatkan Surat Tugas • menerima SPHP • menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan • mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas • memberikan pendapat/penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan *Tambahan (dalam hal Pemeriksaan Lapangan) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Hak & Kewajiban WP(dalam Pemeriksaan) Kewajiban WP (Pemeriksaan lapangan) • memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan • memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik • memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan • memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan • menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP • memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Hak & Kewajiban WP(dalam Pemeriksaan) Kewajiban WP (Pemeriksaan Kantor) • memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan • memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan • memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan • menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP • meminjamkan KKP yang dibuat oleh Akuntan Publik • memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007
Bank Akuntan Publik Notaris Konsultan Pajak Kantor Administrasi Pihak III lain DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Kewajiban Pihak Ketiga(dalam pemeriksaan) Pihak Ke III WAJIB memberikan Keterangan/ bukti Pihak ke III harus memberikan keterangan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang *Berdasarkan UU Pasal 35 dan PMK 199/PMK.03/2007
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Standar Pemeriksaan Closing Conference DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Proses Pemeriksaan SPHP SKP STP
Pokok Pajak > Kredit Pajak PRODUK PEMERIKSAAN PAJAK SKPKB KETETAPAN Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPLB Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPN Ada data baru & utang pajak SKPKBT STP Sanksi adm. DILANJUTKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Hasil Pemeriksaan SKPKB DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Sanksi Administrasi(Kurang Bayar Hasil Pemeriksaan) pajak yang terutang tidak/kurang dibayar Sanksi bunga 2% per bulan PPN & PPn BM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% Sanksi kenaikan 100% kewajiban dalam Pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang Sanksi kenaikan 50% PPh yg tidak/kurang dibayar 100% PPh yg tidak/kurang dipotong 100% PPN & PPn BM tidak/kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 13 UU KUP
