1 / 26

Pemeriksaan

Pemeriksaan. B. Sundari , SE., MM. Pemeriksaan pajak Menurut UU no 16 tahun 2009.

sailor
Télécharger la présentation

Pemeriksaan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pemeriksaan B. Sundari, SE., MM.

  2. PemeriksaanpajakMenurut UU no 16 tahun2009 Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundanmengolah data, keterangan, dan/ataubukti yang dilaksanakansecaraobjektifdanprofesionalberdasarkansuatustandarpemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakandan/atauuntuktujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan.

  3. TUJUAN PEMERIKSAAN DirekturJenderalPajakberwenangmelakukanPemeriksaandengantujuanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakandan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undanganperpajakan.

  4. Mengapadiperiksa- 1? • Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebihbayar, termasuk yang telahdiberikanpengembalianpendahuluankelebihanpajak; • MenyampaikanSuratPemberitahuan yang menyatakanrugi; • TidakmenyampaikanataumenyampaikanSuratPemberitahuantetapimelampauijangkawaktu yang telahditetapkandalamSuratTeguran;

  5. MenyampaikanSuratPemberitahuan yang memenuhikriteriaseleksiberdasarkanhasilanalisisrisiko (risk ased selection) mengindikasikanadanyakewajibanperpajakanWajibPajak yang tidakdipenuhisesuaiketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. Mengapadiperiksa-2 ? • Melakukanpenggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atauakanmeninggalkan Indonesiauntukselama‑lamanya; atau

  6. Siapa yang memeriksa ? PemeriksaPajakadalahPegawaiNegeriSipildilingkunganDirektoratJenderalPajakatautenagaahli yang ditunjukolehDirekturJenderalPajak, yang diberitugas, wewenang, dantanggungjawabuntukmelaksanakanPemeriksaan.

  7. Pemeriksawajibmemilikitandapengenal TandaPengenalPemeriksaPajakadalahtandapengenalyang diterbitkanolehDirekturJenderalPajak yang merupa-kanbuktibahwaorang yang namanyatercantumpadakartutandapengenaltersebutsebagaiPemeriksaPajak.

  8. Apa yang diperlukandalampemeriksaan ? Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukanPemeriksaandalamrangkamengujikepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

  9. SuratperintahPemeriksaan

  10. JENIS PEMERIKSAAN - 1: PemeriksaanLapanganadalahPemeriksaan yang dilakukanditempatkedudukan, tempatkegiatanusahaataupekerjaanbebas, tempattinggalWajibPajak, atautempat lain yang ditentukanolehDirekturJenderalPajak.

  11. JENIS PEMERIKSAAN - 2: Pemeriksaan KantoradalahPemeriksaan yang dilakukandikantorDirektoratJenderalPajak.

  12. BuktiPermulaan : BuktiPermulaanadalahkeadaan, perbuatan, dan/ataubuktiberupaketerangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwasedangatautelahterjadisuatutindakpidanadibidangperpajakan yang dilakukanolehsiapasaja yang dapatmenimbulkankerugianpadapendapatannegara.

  13. PemeriksaanBuktiPermulaan : PemeriksaanBuktiPermulaanadalahpemeriksaan yang dilakukanuntukmendapatkanbuktipermulaantentangadanyadugaantelahterjaditindakpidanadibidangperpajakan.

  14. PemeriksaanLapanganHakdanKewajibanWajibPajak 1 • MemintakepadaPemeriksaPajakuntukmemperlihatkanTanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; • Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan suratpemberitahuanpemeriksaansehubungandenganpelaksanaanPemeriksaanLapangan; • Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; • MemintakepadaPemeriksaPajakuntukmemperlihatkansurattugasapabilasusunantimPemeriksaPajakmengalamiperubahan; • Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; • MenghadiriPembahasanAkhirHasilPemeriksaandalamjangkawaktu yang telahditentukan;

  15. HakdanKewajibanWajibPajak 2 • Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan denganTim Quality Assurance Pemeriksaan, sehubungandenganmasihterdapathasilPemeriksaan yang belumdisepakatiantaraPemeriksaPajakdenganWajibPajakdalamPembahasanAkhirHasilPemeriksaan; dan • Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian KuesionerPemeriksaan.

  16. Pemeriksaan KantorHakdanKewajibanWajibPajak 1 • memintakepadaPemeriksaPajakuntukmemperlihatkanTanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; • memintakepadaPemeriksaPajakuntukmemperlihatkansurattugasapabilasusunanPemeriksaPajakmengalamipergantian; • menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; • menghadiriPembahasanAkhirHasilPemeriksaandalamjangkawaktu yang telahditentukan;

  17. Pemeriksaan KantorHakdanKewajibanWajibPajak 2 • Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan denganTim Quality Assurance Pemeriksaan, sehubungandenganmasihterdapathasilPemeriksaan yang belumdisepakatiantaraPemeriksaPajakdenganWajibPajakdalamPembahasanAkhirHasilPemeriksaan; dan • Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian KuesionerPemeriksaan.

  18. TUJUAN PEMERIKSAAN

  19. Keberatan, pembetulan, penguragan, penghapusan, danpembatalan

  20. UUNOMOR 16 Tahun2009 BAB V

  21. Pasal 19 • Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, ataumelampirkanketerangan yang isinyatidakbenarsehinggadapatmenimbulkankerugianpadapendapatannegara, tidakdikenaisanksipidanaapabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak.

  22. WajibPajaksebagaimanadimaksudpadaayat (1) wajibmelunasikekuranganpembayaranjumlahpajak yang terutangbesertasanksiadministrasiberupakenaikansebesar 200% (duaratuspersen) darijumlahpajak yang kurangdibayar yang ditetapkanmelaluipenerbitanSuratKetetapanPajakKurang Bayar.

  23. Pasal 20 WajibPajakdapatmengajukankeberatanhanyakepadaDirekturJenderalPajakatassuatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. SuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; d. SuratKetetapanPajakLebih Bayar; atau e. pemotonganataupemungutanpajakolehpihakketigaberdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan.

  24. Pasal 22 : Pembetulan AtaspermohonanWajibPajak, ataukarenajabatannya, DirekturJenderalPajakdapatmembetulkan: SuratKetetapanPajak, SuratTagihanPajak, SuratKeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat KeputusanPemberianImbalanBunga, yang dalampenerbitannyaterdapatkesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentudalamperaturanperundang-undanganperpajakan.

  25. Pasal 23 : Pengurangan, Penghapusan, ataupembatalan WajibPajakdapatmengajukanpermohonanpenguranganataupembatalansuratketetapanpajakapabila: a. WajibPajaktidakmengajukankeberatanatassuratketetapanpajak; atau b. WajibPajakmengajukankeberatantetapikeberatannyatidakdipertimbangkanolehDirekturJenderalPajakkarenatidakmemenuhipersyaratan.

More Related