Tata Cara Penggunaan Lambang Negara Garuda Pancasila

1. Tata Cara PenggunaanLambang Negara Garuda Pancasila Apabilakitamerasabanggamenjadiwarganegara Indonesia, makasudahselayaknyakitamengetahuitatacarapenggunaanLambang Negara dalamkehidupankitasehari-harimaupundalamkehidupanbernegara. Tata carapenggunaanLambang Negara Garuda Pancasiladiaturdalam PP 43/1958 yang disahkanolehPresidenSoekarnodanPerdanaMenteriDjuandapadatanggal 26 Juni 1958. BerikutiniadalahtatacarapenggunaanLambang Negara menurut PP tersebut : 1. Lambang  Negara dapatdigunakanpada:a. Gedung-gedungnegeridisebelahdan/ataudalam.b. Kapal-kapalpemerintah yang digunakanuntukkeperluandinas.c. Paspor.d. Tiap-tiapnomorLembaran Negara danBerita Negara Republik Indonesia sertatambahan-tambahannyapadahalamanpertamadibagiantengahatas.e. Suratjabatanpresiden, wakilpresiden, menteri, ketua MPR/DPR, ketua MA, jaksaagung, ketua BPK, gubernurkepaladaerah, dannotaris.f. Mata uanglogamataukertas.g. Kertasbermeteraidanmeterainya.h. Suratijazahnegara.i. Barang-barangnegaradirumahjabatanpresiden, wakilpresiden, danmenteriluarnegeri.j. Pakaianresmi yang dianggapperluolehpemerintah.k. Buku-bukudanmajalah-majalah yang diterbitkanolehpemerintahpusat.l. Bukukumpulanundang-undang yang diterbitkanolehpemerintahdan, denganizinpemerintah, bukukumpulanundang-undang yang diterbitkanolehpartikelir.m. Surat-suratkapaldanbarang-barang lain denganizinmenteri yang bersangkutan.n. Tempatdiadakannyaacara-acararesmi yang diselenggarakanolehpemerintah.o. Gapuradanbangunan-bangunan lain yang pantas.p. Panji-panjidanbendera-benderajabatansesuaidenganaturanpada PP 20/1955 dan PP 42/1958. 2. PenggunaanLambang Negara diluargedunghanyadibolehkanpada:a. Rumahjabatanpresiden, wakilpresiden, menteri, dangubernurkepaladaerah.b. Gedung-gedungkepresidenan, kementerian, MPR/DPR, MahkamahAgung, KejaksaanAgung, danBadanPengawasKeuangan. 3. Penggunaandidalamgedungdiharuskanpadatiap-tiap:a. Kantor kepaladaerah.b. Ruangsidang MPR/DPR.c. Ruangsidangpengadilan.d. Markasangkatanbersenjata.e. Kantor kepolisiannegara.f. Kantor imigrasi.g. Kantor beadancukai. 4. Lambang Negara yang dipasangdigedungharusmempunyaiukuran yang pantasdansesuaidenganbesarkecilnyagedung, ruangan, ataukapaldimanaLambang Negara dipasang, danharusdipasangpadatempat yang pantasdanmenarikperhatian. 5. JikaLambang Negara yang digunakanhanyamengandungsatuwarna, makawarnaituharuslayakdanpantas. Dan jikamengandunglebihdarisatuwarna, makawarna-warnaituharussesuaidengan yang dimaksuddalam PP 66/1951. 6. ApabilaLambang Negara ditempatkanbersama-samadengangambarpresidendanwakilpresiden, makaLambang Negara ituharusdiberitempat yang paling sedikitsamautamanya. 7. Cap denganLambang Negara didalamnya HANYA DIPERBOLEHKAN untuk cap jabatanPresiden, WakilPresiden, Menteri, Ketua MPR/DPR, Ketua MA, JaksaAgung, Ketua BPK, Kepaladaerah, danNotaris (Pasal 7 PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 1958). 8. Lambang Negara dapatdigunakansebagailencanaolehWarga Negara Indonesia diluarnegeri. Jikadigunakansebagailencana, lambangituharusdipasangdi dada, sebelahkiri-atas. 9. Lambang Negara DILARANG digunakanjikabertentangandenganaturan-aturan yang telahditetapkan. 10. PadaLambang Negara, DILARANG menaruhhuruf, kalimat, angka, gambar, atautanda-tanda lain selain yang telahdiaturdalam PP 66/1951 (PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAMBANG NEGARA). 11. Lambang Negara DILARANG digunakansebagaiperhiasan, cap atau logo dagang, reklameperdagangan, atau propaganda politikdengancaraapa pun juga. 12. Lambanguntukperseorangan, perkumpulan, organisasi, partikelir, atauperusahaantidakbolehsamaataupadapokoknyamenyerupaiLambang Negara. 13. PenggunaanLambang Negara dinegaraasingdilakukanmenurutperaturanataukebiasaantentangpenggunaanlambangkebangsaanasing yang berlakudinegaraitu. 14. Barangsiapa yang melanggarketentuan-ketentuanpenggunaanLambang Negara dihukumdenganhukumankurunganselama-lamanya 3 (tiga) bulanataudendasebanyak-banyaknyaRp 500,00 (lima ratus rupiah). (PP 66 tahun 1951) PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAMBANG NEGARA :Pasal 1.Lambang Negara Republik Indonesia terbagiatastigabagian, yaitu :1. Burunggaruda, yang menengokdengankepalanyaluruskesebelahkanannya;2. Perisaiberupajantung yang digantungdenganrantaipadalehergaruda;3. Semboyanditulisdiatas pita yang dicengkeramolehgaruda. Pasal 2.Perbandingan-perbandinganukuranadalahmenurutgambartersebutdalampasal 6. Warnaterutama yang dipakaiadalahtiga, yaitumerah, putih, dankuningemas, sedangdipakai pula warnahitamdanwarna yang sebenarnyadalamalam. Warnaemasdipakaiuntukseluruhburunggaruda, danmerah-putihdidapatpadaruanganperisaiditengah-tengah. Pasal 3.Garuda yang digantungiperisaidenganmemakaiparuh, sayap, ekordancakarmewujudkanlambangtenagapembangun. Sayapgarudaberbulu 17 danekornyaberbulu 8. *11933 warna, perbandingan-perbandinganukurandanbentukgarudaadalahsepertidilukiskandalamgambartersebutdalampasal 6. Pasal 4.Di tengah-tengahperisai, yang berbentukjantungitu, terdapatsebuahgarishitamtebal yang maksudnyamelukiskankatulistiwa (aequator). Lima buahruangpadaperisaiitumasing-masingmewujudkandasarPancasila :I. DasarKetuhanan Yang MahaEsaterlukisdengannurcahayadiruangantengahberbentukbintang yang bersudut lima.II. DasarKerakyatandilukiskankepalabantengsebagailambangtenagarakyat.III. DasarKebangsaandilukiskandenganpohonberingin, tempatberlindung.IV. DasarPeriKemanusiaandilukiskandengantalirantaibermatabulatandanpersegi.V. DasarKeadilanSosialdilukiskandengankapasdanpadi, sebagaitandatujuankemakmuran. Pasal 5.Di bawahlambangtertulisdenganhuruflatinsebuahsemboyandalambahasaJawa-Kuno, yang berbunyi: BHINNEKA TUNGGAL IKA. Pasal 6.Bentuk, warnadanperbandinganukuranLambang Negara Republik Indonesia adalahsepertiterlukisdalamlampiranpadaPeraturanPemerintahini. Pasal 7.PeraturanPemerintahinimulaiberlakupadatanggal 17 Agustus 1950. Agar supayasetiaporangdapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanPemerintahinidenganpenempatandalamLembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkandi Jakarta padatanggal 17 Oktober 1951.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,SOEKARNO. PERDANA MENTERI,SUKIMAN WIRJOSANDJOJO Diundangkanpadatanggal 28 Nopember 1951. MENTERI KEHAKIMAN, MOEHAMMAD NASROEN. PENJELASAN *11934 ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 1951 TENTANG LAMBANG NEGARA.