html5-img
1 / 18

HUKUM TATA NEGARA

HUKUM TATA NEGARA. WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S. PENGANTAR. SUMBER HUKUM ( SH ) : “ SEGALA SESUATU YANG MENIMBULKAN ATURAN-ATURAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN YANG BERSIFAT MEMAKSA, YAITU APABILA DILANGGAR AKAN MENGAKIBATKAN TIMBULNYA SENGKETA YANG TEGAS DAN NYATA “.

owen-ross
Télécharger la présentation

HUKUM TATA NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HUKUM TATA NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S PENGANTAR

  2. SUMBER HUKUM ( SH ) : “ SEGALA SESUATU YANG MENIMBULKAN ATURAN-ATURAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN YANG BERSIFAT MEMAKSA, YAITU APABILA DILANGGAR AKAN MENGAKIBATKAN TIMBULNYA SENGKETA YANG TEGAS DAN NYATA “ A>SUMBER HUKUM MATERIIL “FAKTOR-FAKTOR YANG IKUT MEMPENGARUHI ISI DARI ATURAN-ATURAN HUKUM “ +>DARI MASYARAKAT – SH SOSIOLOGIS +>DARI SEJARAH - SH HISTORIS +>DARI FILSAFAT - SH FILOSOFI

  3. SUMBER HUKUM FORMIL “SUMBER HUKUM YANG BERASAL DARI ATURAN-ATURAN HUKUM YANG SUDAH MEMPUNYAI BENTUK SEBAGAI PERNYATAAN BERLAKUNYA HUKUM SUMBER HUKUM MATERIIL SH SOSIOLOGIS SH HISTORIS SH FILOSOFIS FORMIL TERTULIS TIDAK TERTULIS

  4. SH TERTULIS Menjelma Dalam bentuk PerUU an a> Zaman Hindia Belanda : WET ; STAATBLAD ; ORDONANSI DSB . b> UUD 1945 UU ; PERPU ; PP c> KETETAPAN MPR ( S ) 1. NO.XX/MPRS/1966 2.KETETAPAN MPR NO.III / MPR / 2000 3. UU NO. 10 THN.2004

  5. TRAKTAT : “ PERJANJIAN ANTAR 2 NEGARA ATAU LEBIH “. + BILATERAL +MULTILATERAL DOKTRIN :” PENDAPAT-PENDAPAT DARI PARA PAKAR DALAM BIDANGNYA “ KETETAPAN MPRS NO.XX / MPRS / 1966 UUD KETETAPAN UU / PERPU PP KEPPRES PERATURAN PELAKSANA LAINNYA

  6. KETETAPAN MPR NO : III / MPR / 2000 UUD KETETAPAN MPR UNDANG UNDANG PERPU PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH UU NO.10 TAHUN 2004 UUD 1945 UU / Perpu PP PeraturanPresiden Peraturan Daerah

  7. UUD 1945 • MerupakanPeraturanDasar yang paling tinggi • tingkatannya ; • Yang diaturadalahmasalah-masalah yang POKOK • saja ; • Diaturlebihlanjutdengan UNDANG-UNDANG • Terdiridari : + Pembukaan • BatangTubuh • Penutup • Mengalami 4 Amandemen

  8. KETETAPAN MPR ( S ) : ADA 2 : KEPUTUSAN MPR KETETAPAN MPR • UNDANG – UNDANG : • “ SUATU PERATURAN NEGARA YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, DIADAKAN DAN DIPELIHARA OLEH PENGUASA “ • PRODUK DARI PEMERINTAH BERSAMA-SAMA DPR • PASAL 5 (1) + PASAL 20 ( 1 ) UUD 1945 • CONTOH : UU NO. 1 TAHUN 1974 . • 1.MERUPAKAN PELAKSANAAN LEBIH LANJUT DARI UUD • CONTOH : UU NO.12 TAHUN 2006 – PASAL 26 UUD 1945 • 2.MERUPAKAN PENINGKATAN DARI PERPU • CONTOH : UU NO.23 Prp Thn l959 • ( Perpu No.23 Thn l959 )

  9. 1.MERUPAKAN PERATURAN PELAKSANAAN LEBIH LANJUT DARI KETETAPAN MPR ; CONTOH : 2. UU YANG TIDAK MERUPAKAN PELAKSANAAN UUD MAUPUN KETETAPAN MPR CONTOH : 3. UU YANG NAMA DEPANNYA DI AWALI DENGAN NAMA POKOK CONTOH :

  10. UU MEMPUNYAI 2 ARTI : • DALAM ARTI FORMIL : • “ SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG MERUPAKAN UU KARENA CARA PEMBUATANNYA “ • 2. DALAM ARTI MATERIIL : • “SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG MENURUT • ISINYA MENGIKAT LANGSUNG SETIAP PENDUDUK “ • LEMBARAN NEGARA : / STAATBLAAD / Stb / S • “ TEMPAT MENGUNDANGKAN / MENGUMUMKAN • SEMUA PERATURAN NEGARA & PEMERINTAH • AGAR SAH BERLAKU “ • CONTOH : LN THN.1974 NO.01 • TLN NO.3019

  11. BERITA NEGARA : “ PENERBITAN RESMI SEKERTARIAT NEGARA YANG MENYANGKUT TENTANG HAL-HAL YANG DIANGGAP PENTING OLEH NEGARA “ CONTOH : ASAS-ASAS DALAM UNDANG-UNDANG : 1.TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT PASAL 1 ( 1 ) KUHP “ Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenale “ 2. Lex posterior derogat lex priori 3. Lex Specialie derogat lex generali 4. UU yang dibuat oleh Penguas yang tinggi mempu nyai kedudukan yang lebih tinggi

  12. Contoh : UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG : KEWARGANEGARAAN RI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a> b> Konsiderans Mengingat :

  13. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN DICTUM Menetapkan : UU Ttg : KEWARGANEGARAAN RI BAB I – KETENTUAN UMUM Pasal 1 ISI Disahkan di Jakarta Tgl 22 Juni 2004 Presiden RI Ttd MEGAWATI SOEKARNOWATI LEMBARAN NEGARA THN 2006 NOMOR …….

  14. PERPU : MerupakanProduk yang dibuatolehPresiden berdasarkanwewenangnya ( pasal 22 UUD 1945 ) ; DibuatolehPresidendalamkeadaan yang genting yang memaksa ; *Contoh: UU No.23 / Prp / l959 Tentang :KeadaanBahaya • PERATURAN PEMERINTAH / PP : • Suatu bentuk peraturan yang memuat aturan • umum untuk melaksanakan UU & dikeluarkan • oleh Presiden “ ( Pasal 5 ( 2 ) UUD 1945

  15. KEPUTUSAN PRESIDEN “ Suatu bentuk peraturan yang berisi keputusan yang bersifat khusus ( Einmalig ) yang dikeluarkan oleh Presiden “ Ada 2 : 1.Umum ------ Regeling 2.Khusus ….Beschikking * Contoh : PERATURAN DAERAH : “ Suatu bentuk peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya “

  16. Ada 2 : 1.Perda Propinsi 2.Perda Kabupaten / KOta PERATURAN PRESIDEN “ PERATURAN YANG DIBUAT OLEH PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINAHAN NEGARA SEBAGAI ATRIBUSI DARI PASAL 4 ( 1 ) UUD 1945 “

  17. DI DALAM HUKUM TATA NEGARA : • 1.LAW OF THE CONSTITUTION ( H T N ) • 2.CONVENTION OF THE CONSTITUTION • ( KEBIASAAN KETATANEGARAAN ) • CONVENTION LAW OF THE CONSTITUTION : • “ Suatu Kebiasaan yang berlaku dan dihormati di dalam kehidupan ketatanegaraan ,walaupun tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan bila terjadi pelanggaran terhadapnya “ • Contoh : • Apa Bedanya Law Of The Constitution & • Convention of the constitution ?

  18. STUFEN THEORI • HANS KELSEN : • Grund Norm • Grund Gesetzel • Formelle Gesetze • Hans Nawiasky • Verordenungen/ • Antonome Satzungen * Bagaimana dengan Tata Urutan PerUndang-Undangan negara kita menurut Stufen Theori ?

More Related