1 / 33

KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN

KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN. DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK & PERBEKALAN KESEHATAN. Outline. PENDAHULUAN. DASAR HUKUM. DASAR HUKUM DAK. DUKUNGAN MANAJEMEN. MONITORING, EVALUASI. RENCANA KEBUTUHAN OBAT. SAFETY, EFFICACY, QUALITY. DRUG SUPPLY MANAGEMENT. E-CATALOGUE.

chaman
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK & PERBEKALAN KESEHATAN

  2. Outline

  3. PENDAHULUAN

  4. DASAR HUKUM

  5. DASAR HUKUM DAK

  6. DUKUNGAN MANAJEMEN MONITORING, EVALUASI RENCANA KEBUTUHAN OBAT SAFETY, EFFICACY, QUALITY DRUG SUPPLY MANAGEMENT E-CATALOGUE Manajemenpengelolaanobatdalam era sjsn PEMBIAYAAN (KAPITASI, APBN/D, BLU/D ) NSPK PENGELOLAAN OBAT DAN ALKES TERPADU

  7. DINKES KAB/KOTA PUSKESMAS PERENCANAAN PENYEDIAAN PENYIMPANAN PENGENDALIAN DISTRIBUSI PENERIMAAN OBAT HUBUNGAN DINKES KAB/KOTA DAN PUSKESMASDALAM PENGELOLAAN OBAT PKD SAAT INI PELAYANAN OBAT PENCATATAN & PELAPORAN (LPLPO)

  8. EVALUASI DAK2011 - 2013

  9. Jumlah kab/kota yang menerima alokasi DAK sebanyak 444 kab/kota • Dari data agregat anggaran, dari 3,5 triliun anggaran obat PKD tahun 2013, sekitar 1,1 triliun bersumber dari DAK • Hal ini membantu meningkatkan capaian indikator ketersediaan obat dan vaksin menjadi 96,93% dan indikator Instalasi Farmasi kab/kota sesuai standar 71,63% Evaluasi DAK 2013Subbidang Pelayanan Kefarmasian

  10. Jumlah kab/kota yang mengusulkan relokasi anggaran DAK sebanyak 50 kab/kota • Yang disetujui sebanyak 49 kab/kota dan yang ditolak sebanyak 1 kab/kota Lanjutan

  11. EVALUASI DAK KESEHATAN Subbidang Pelayanan Kefarmasian(dalam Ribuan)

  12. TATA CARA REALOKASI

  13. KEBIJAKANDAK 2014

  14. ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam rangka akselerasi pencapaian MDG yang difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya, RS Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk kelas III RS serta penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin, yang berkhasiat, aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014.

  15. TARGET OUTPUT Jumlah Poskesdes yang beroperasi sebanyak 58.500 Poskesdes. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100%. Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas Perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak menjadi 96 puskesmas. Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100%. Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%.

  16. JUSTIFIKASI DAK PELAYANAN KEFARMASIAN Kabupaten/Kota dengan anggaran Obat dan Perbekkes yang belum mencukupi. Ketersediaan dan Kondisi Instalasi Farmasi Provinsi dan sarana pendukungnya yang belum sesuai standar. Ketersediaan dan kondisi Instalasi Farmasi Kab/Kota dan sarana pendukungnya yang belum sesuai standar. Daerah Tertinggal Perbatasan Kepulauan (DTPK)

  17. KEBIJAKANDAK PELAYANAN KEFARMASIAN Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota yang mengacu pada Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi.

  18. DAK SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN 2014 Indikatorkriteriateknis: Provinsi : KetersediaandankondisiinstalasifarmasiProvinsidansaranapendukungnya Kab/Kota : AlokasiObatdanPerbekalan kesehatanKab/Kota KetersediaandankondisiinstalasifarmasiKab/Kota dansaranapendukungnya Kondisigeografis Ruanglingkupkegiatan : Penyediaanobat dan perbekalankesehatanuntukfasilitaspelayanankesehatandasarKab/Kota; Pembangunanbaru/rehabilitasi dan/ataupenyediaansaranapendukungInstalasiFarmasiKab/Kota; Rehabilitasi dan/ataupenyediaansaranapendukunginstalasaifarmasiProvinsi Usulan: Rp. 1.288.000.000.000;- Alokasi: Rp. 1.041.685.000.000;- (438 Kab/ Kota) dan Rp. 59.000.000.000;- (28 Provinsi)

  19. USULAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA INSTALASI FARMASI

  20. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota harus dipersiapkan untuk menjadi pusat manajemen tingkat Kab/Kota untuk obat PKD, obat publik, obat program, obat Kb, buffer stock • Dana DAK yang selama ini digunakan sebagian besar untuk obat PKD dan sebagian kecil untuk peningkatan sarana dan prasarana tetap diperlukan dengan pergeseran pemanfaatan untuk peningkatan sarana prasarana. InstalasiFarmasiKabupaten /Kota

  21. Ketersediaan obat dan alkes lebih terjamin, mengingat pengadaan dilakukan secara kolektif di tingkat kabupaten/kota. • Pengendalian persediaan obat dan alkes lebih mudah, mengingat pengadaan terkonsentrasi di kabupaten/kota. • Distribusi obat dan alkes oleh penyedia (dan distributor) sampai ke kabupaten/kota lebih baik karena jalur distribusi lebih efisien dan fleksibel. PengelolaanObat di IF Kab/Kota

  22. Usulan Kebutuhan Anggaran Pembangunan Baru dan Perluasan Bangunan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kotatahun 2014

  23. USULAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBAT ERA SJSNPELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA SEKTOR PEMERINTAH

  24. FASYANKES PEMERINTAH

  25. DAK BUKAN MERUPAKAN SUBSTITUSI ANGGARAN OBAT APBD AKAN TETAPI HANYA MERUPAKAN TAMBAHAN / SUPLEMEN DAERAH WAJIB MENYEDIAKAN ANGGARAN OBAT UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA APBD TERUTAMA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2014 KARENA BELUM SEMUA MASYARAKAT MENDAPATKAN JAMINAN ASURANSI PADA PELAKSANAAN SJSN TAHAP I

  26. PENUTUP

More Related