1 / 31

Struktur Pasar Telekomunikasi di Indonesia

Dugaan p elanggaran Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Kepemilikan Silang Kelompok Usaha Temasek dan Praktek Monopoli Telkomsel. Struktur Pasar Telekomunikasi di Indonesia.

cheri
Télécharger la présentation

Struktur Pasar Telekomunikasi di Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999Kepemilikan Silang Kelompok Usaha Temasek dan Praktek Monopoli Telkomsel

  2. Struktur Pasar Telekomunikasi di Indonesia Penyelenggara telekomunikasi seluler pertama kali di Indonesia adalah PT.Satelindo Palapa Indonesia (Satelindo) yang mulai beroperasi pada bulan November 1994. Satelindo merupakan suatu perusahan Joint Venture antara : Bimagraha Telekomindo (Bimagraha) : 45% Detemobil Deustche telecom Mobil : 25% Telkom : 22,5% Indosat : 7,5% Disusul kemudian dengan PT.Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) pada tahun 1995, dengan struktur kepemilikan saham sebagai berikut : Telkom : 42,5% Indosat : 35% PT.Telecom BV of Netherland : 17,28% PT.Setdo Megacell Asia : 5% Pada Oktober 1996 muncul PT.Excelcomindo Pratama Muncul pula Indosat Multi Media Mobile (IM3) yang juga didirikan oleh Indosat pada bulan Mei 2001 dan mulai beroperasi pada Agustus 2001

  3. Pada awal kemunculannya, bisnis telekomunikasi seluler telah mengarah pada kepemilikan bersama Telkom dan Indosat.

  4. Mulai tahun 2002 mulai bermunculan operator-operator telekomunikasi lain.Baik FWA maupun seluler.

  5. Jumlah dan Pangsa Pelanggan Fixed Wireless Access

  6. Jumlah Pelanggan Telepon Seluler

  7. Berdasarkan perhitungan pangsa pelanggan diketahui bahwa Telkomsel, Indosat, dan XL menguasai 97% pelanggan pasar bersangkutan

  8. Kepemilikan Temasek atas Telkomsel

  9. Kepemilikan Temasek atas Indosat

  10. Kepemilikan Temasek atas Indosat

  11. Temasek Holdings (Private) Limited Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd publik Singapore Telecommunication sLtd Pemerintah Indonesia Skema Kepemilikan Pemerintah Qatar STT Communications Ltd Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C Asia Mobile Company Pte. Ltd. 100% 54,15% 100% 45,85% 100 % 51,19% 100% 55% 100% 100% 75% 35% 65% 100% 100% 40,05% 41,9% 14,5% Qtel Investment Holdings BSC Asia Mobile Holdings Pte. Ltd. Publik Indonesia Communications Limited Indonesia Communications Pte. Ltd Pemerintah Indonesia PT Telekomunikasi Selular PT Indosat Tbk

  12. Keterangan SingTel adalah pemilik 100% saham SingTel Mobile SingTel Mobile adalah pemilik 35% saham Telkomsel STT adalah pemilik 100% saham STT Communication STT Communication adalah pemilik 100% saham Asia Mobile Holdings Company Asia Mobile Holdings Company adalah pemilik 75% saham Asia Mobile Holdings Asia Mobile Holdings adalah pemilik 100% saham Indonesia Communication Limited dan 100%saham Indonesia Commnication Pte. Ltd Indonesia Communication Limited memiliki 39,96% saham PT. Indosat, Tbk Indonesia Communication Pte. Ltd memiliki 0,86% saham PT. Indosat, Tbk.

  13. Kecilnya pangsa pasar serta wilayah cakupan operasi yang dimiliki operatoroperator di luar oleh Telkomsel, Indosat, dan XL tidak akan memiliki pengaruh yang material dalam analisis kondisi persaingan dalam pasar bersangkutan.

  14. Pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999 “Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: (a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

  15. Pengertian tentang “Saham Mayoritas” di dalam Pasal 27 Uu No. 5/1999 sebenarnya sangat sederhana sesuai dengan penafsiran gramatikal, yaitu lebih menyangkut pada “kuantitas” dan/atau “jumlah tertentu” saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. Berdasarkan komposisi pemegang saham dimana Singtel memiliki 35% saham di Telkomsel dan Telkom memiliki saham sebesar 65% secara jelas dipahami bahwa Telkom merupakan pemegang saham mayoritas di dalam Telkomsel. Masing-masing pemegang saham memiliki hak suara yang sah sebesar saham yang dimilikinya (one shares one vote). tidak dapat diartikan bahwa saham mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 5/1999 diartikan sebagai kendali yang dimiliki oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain. Pengendalian terhadap perusahaan secara sederhana ditentukan dari besarnya saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas. Di dalam konteks Telkomsel, Singtel Mobile tidak dapat membuat kebijakan strategis dengan mengabaikan Telkom selaku pemegang saham 65%.

  16. Kriteria perusahaan disebut sebagai satu entitas ekonomi: Apakah induk perusahaan memiliki representasi majanemen pada anak perusahaan Apakah induk perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah kebijakan anak perusahaan Apakah induk perusahaan memiliki akses informasi yang bersifat rahasia atau sensitif mengenai anak perusahaan Jika ketiga kriteria tidak terpenuhi, maka kepemilikan saham yang kurang dari 50% tersebut dapat dipandang semata-mata sebagai investor pasif. Hal mana pada umumnya dapat ditemui dalam pemilikan saham melalui pasar modal. Jika ketiga kriteria tersebut terpenuhi, maka induk perusahaan secara nyata memiliki kendali terhadap anak perusahaan dan tujuan kepemilikan saham tersebut adalah sebagai investor aktif. Oleh karena itu perusahaan pemilik saham dengan anak perusahaan yang dimilikinya dipandang sebagai satu entitas ekonomi. Pendekatan seperti ini juga terlihat jelas dalam bidang akutansi, dimana sesuai dengan Pedoman Standar Akutansi Keuangan (PSAK) dan Generally Accepted Accounting Principle (GAAP), sebuah perusahaan (anak perusahaan) yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh perusahaan lain (induk perusahaan), laporan keuangan dari anak perusahaan tersebut akan dikonsolidasikan terhadap laporan keuangan dari induk perusahaan, karena dari sisi ekonomi, kedua perusahaan tersebut pada hakikatnya adalah satu entitas.

  17. Perspektif minimalis dan maksimalis pelanggaran Pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999 Minimalis Adanya pelaku usaha yang mengendalikan atau mendirikan beberapa perusahaan dalam suatu pasar bersangkutan. Pengendalian atau pendirian tersebut menghasilkan penguasaan pasar bagi pelaku usaha tersebut lebih dari 50%. Jadi, perilaku (conduct) yang dilarang adalah memiliki pengendalian atau mendirikan beberapa perusahaan, dan akibat yang dilarang adalah penguasaan pasar lebih dari 50%.Atau ,terbukti ada pelaku usaha yang memiliki saham mayoritas di dua atau lebih perusahaan yang bersaing, dan kepemilikan tersebut menghasilkan penguasaan pasar lebih dari 50%. Pendekatan yang digunakan adalah per se. Maksimalis Minimalis +adanya praktek usaha (conduct) yang menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. Dalam perspektif ini praktek usaha (conduct) yang dilarang adalah penyalahgunaan penguasaan dipasar yang menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan

  18. Larangan dalam Pasal 27 UU No 5 Tahun 1999 hanya berlaku bagi pelaku usaha Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengendalian terhadap Telkomsel melalui PT. Telkom, Tbk. dan pengendalian terhadap PT. Indosat, Tbk. karena Pemerintah Republik Indonesia adalah pemilik saham seri A PT. Indosat Tbk. Namun demikian, menimbang bahwa larangan Pasal 27 UU No 5 Tahun 1999 hanya berlaku bagi pelaku usaha, dengan demikian kepemilikan silang yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia berbeda dengan kepemilikan silang yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek. Kepemilikan silang yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia bukanlah kepemilikan silang yang dilarang oleh Pasal 27 UU No 5 Tahun 1999. Dalam Model Law on Competition yang disusun oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tahun 2007, dalam Bab II Bagian II (tentang Ruang Lingkup Penerapan) Bagian C disebutkan bahwa: “...does not apply to sovereign acts of the State itself, or to those of local governments, or to acts of enterprises or natural persons which are compelled or supervised by the State or by local governments or branches of goverment acting within their delegated power”

  19. Pasal 17 UU No 5 Tahun 1999 (1) “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/ataupemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” (2) “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atasproduksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) apabila: (a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subsitusinya; atau (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau (c) suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

  20. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 Untuk dapat dikatakan melanggar pasal 17 maka perlu dipenuhinya standar atau beberapa unsur penting: Pelaku usaha; Menguasai pasar; Pelaku usaha tersebut menerapkan sebuah kebijakan (praktek) usaha (conduct); kebijakan (praktek) usaha tersebut menimbulkan atau dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan.

  21. “Setiap orang yang berusaha di Indonesia” menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 dapat diterapkan kepada “setiap orang” tanpa melihat apakah orang yang dimaksud adalah pihak dalam negeri ataupun pihak dari luar negeri, selama orang tersebut “berusaha di Indonesia” Pasar geografis dalam perkara ini adalah nasional, dengan dasar adanya kompetisi yang mempengaruhi harga di seluruh wilayah Indonesia. Mendefinisikan pasar geografis dapat didasarkan pada tekanan kompetisi dan harga pada satu lokasi yang dipengaruhi oleh kompetisi dan harga di lokasi lain. Adanya pengaruh tersebut menjadikan kedua wilayah menjadi satu pasar geografis yang tidak dipisahkan. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari pola perubahan harga di kedua wilayah. Carlton, Perloff dalam buku Modern Industrial Organization edisi 3 halaman 40; “The geographic limit of the market is determined by answering thequestion of whether an increase in price in one location substantiallyaffects the price in another. If So, Then both locations are in same market”

  22. KM 72 Tahun 1999 yang menjadi dasar dilaksanakannya swap antara Telkom dan Indosatterhadap kepemilikan saham mereka padaTelkomsel dan Satelindo, ditetapkan atau dikeluarkandalam rangkamenyelaraskan dengan UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimanadisebutkan dalam Lampiran I (dari KM 72 Tahun 1999) tentangRestrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi, bagian Atentang Tujuan angka1 ke 3 adalah sebagai berikut: ”Reformasi pertelekomunikasian Indonesia yang menyeluruh dapat dilaksanakan menurut UU tentang telekomunikasi yang baru, dan sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” Selanjutnya hal tersebut dilaksanakandengan kebijakan sebagaimana tertuang dalam bagian B angka ke-2 Lampiran yang sama, yangberbunyi: ”sesuai dengan kebijakan untuk mereposisi dan merestrukturisasi PT Telkom dan PT Indosat sebagai dua penyelenggara telekomunikasi tetap yang lengkap (full fixed provider), dan kompetitif, maka perlu ada restrukturisasi internal di PT Telkom danPT Indosat untuk: a. Meniadakan kepemilikanbersama (joint ownership) oleh PT Telkom dan PT Indosat dalam suatu perusahaan afiliasi bidang telekomunikasi. b. ... c. ...”

  23. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan kepemilikan silang Temasek pada Telkomsel dan Indosat tidak terlepas dari kesalahan pemerintah dalam menentukan kebijakan privatisasi BUMN.

  24. Terima Kasih

More Related