1 / 17

ALIRAN DALAM PENEMUAN HUKUM

ALIRAN DALAM PENEMUAN HUKUM. Mohammad Hamidi Masykur. PENGERTIAN. PENEMUAN HUKUM

cliff
Télécharger la présentation

ALIRAN DALAM PENEMUAN HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ALIRAN DALAM PENEMUAN HUKUM Mohammad Hamidi Masykur

  2. PENGERTIAN • PENEMUAN HUKUM Proses pembentukan oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan huium umum pada persitiwa konkrit, lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das solen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu. (Mertokusumo, 2001:37)

  3. Penemuanhukumdapatdilakukan • Hakim • Sifatnya konfliktif, kekuatan mengikat sebagai hukum, sebagai sumber hukum • Pembentuk Undang-undang • Sifatnya Preskriptif • Notaris • Sifatnya problematis, sumbernya adalah klien • Dosen, Pakar, Ilmuwan • Sifatnya reflektif, bukan merupakan hukum karena teoritis, merupakan sumber hukum (doktrin) • Para Piihak • Sifatnya emosionil, pada dasarnya setiap orang berhak melakukan penemuan hukum tetapi bukan merupakan hukum dan bukan sumber hukum

  4. ALIRAN LEGISME

  5. ALIRAN FREIE RECHTSLEHRE, FREIE RECHTSBEWEGUNG, FREIE RECHTSSCHUL (HUKUM BEBAS)

  6. lanjutan • Penahamanjurisprudensiadalah primer, sedangkangpenguasaan UU adalahsekunder • Hakim benar-benarmenciptkanhukum (judge made law) karenakeputusannyadidasarkanpadakeyakinan hakim. • Keputusan hakim lebihdinamisdan up to date karenasenantiasamengikutikeadaanperkembangandidalammasyarakat. • Hukumterbentukolehperadilan (rechtspraak) • Bagi hakim undang-undang, kebiasaandansebagainyahanyasebagaisaranasajadalammembentuk/ menciptakanataumenemukanhukumpadakasus-kasus yang konkret. • PandanganFreieRechtslehrebertitikberatpadakegunaansosial ( sosialedoelmatigheid)

  7. Aliranrechtsvinding (penemuanhukum) • Hukumituharusberdasarkanasaskeadilanmasyarakat yang terusberkembang • Ternyatapembuat UU tidakdapatmengikutikecepatangerakmasyarakatatauprosesperkembangansosial, sehinggapenyusunan UU selaluketinggalan. • UU tidaktidakdapatmenyelesaikantiapmasalah yang timbul. UU tidakdapatterinci (mendetail) melainkanhanyamemberikanAlgemenerichtlijnen (pedomanumumsaja) • UU tidaksempurna, kadang-kadangdipergunakanistilah-istilah yang kaburdan hakim harusmemberikanmakna yang lebihjauhdengancaramemberikanpenafsiran. • UU tidaklengkapdantidakdapatmencakupsegala-galanya. Disiniselaluadaleemten (kekosongandalam UU) makaharusmenyusundenganjalanmerekonstruksihukum,

  8. perbandingan

  9. Lanjutan • AliranRechvindinghukumituterbentukdenganbeberapacara: • Karenapembentuk UU (Wetgever) • KarenaAdministrasi (Tata Usaha Negara) • KarenaPeradilan (Rechspraak) • KarenaKebiasaan (Tradisi) • KarenaIlmu (Wetenschap)

  10. Aliran yang berlakudiindonesia • Indonesia mempergunakanRechvinding. Iniberartibahwa hakim dalammemutuskanperkaraberpegangpadaundang-undangdanhukumlainnya yang berlakudalammasyarakatsecaragebondenvrijheiddanvrijegebondenheid • Pasal 20 AB :Bahwa hakim harusmengadiliberdasarkan UU • Pasal 22 AB: Hakim tidakbolehmenolakmengadiliperkara yang diajukankepadanyadenganalasantidaklengkapnya, atautidakjelasnyaUndang-Undang.. • Tindakan hakim • IaMenempatkanperkaradalamproporsi yang sebenarnya • KemudianiamelihatpadaUndang-Undang • Apabila UU menyebutkannyamakaperkaradiadilimenurut UU • Apabila UU kurangjelas, iamengadakanpenafsiran • Apabila • Disampingituiamelihatjurisprudensidandalil-dalilhukum agama, adatdansebagainya yang berlakudalammasyarakat Soeroso, PIH,Sinar Grafika, 1992, h. 87 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, SG,2007, h. 116

  11. Interesenjurisprudenz Sudarsono, PIH,Rineka Cipta, 2004, h.118

  12. …..Freisermessen • Freis Ermessen berasal dari bahasa Jerman. • Frei dan Friei artinya bebas merdeka, tidak terikat, lepas dan orang bebas. • Ermessen : mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan dan keputusan. • Secara Etimologis dapat diartikan : “orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan.” • SF, Marbun, Dimensi-dimensi Pemikiran HAN, UII Press, 2001, h.105

  13. Sistempenemuanhukum • SISTEM HETERONUM • Tokoh Montesquieu dan Kant mengatakan bahwa hakim dalam menerapkan Undang-Undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dat mengurangi (Sudikno Mertokusumo, 2001: 39) • SISTEM OTONOM • Tokoh Van Eikima Hommes, Francois Geny dan Paul Scolten. Hakim tidak lagi sebagai corong undang-undang tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberikan bentuk kepada isi Undang-Undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan

  14. Dasarhukumpenemuanhukumdiindonesia • Asas Curia Novit (Hakim dianggap tahu hukum) • UU NO 4 Tahun 2004 • Pasal 1 “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi tundangerselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. • Pasal 2 (1) penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang , dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya • Pasal 14 “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. • Pasal 23 ayat (1) “ segala putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan- peraturan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. • Pasal 28 Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

  15. Metodepenemuanhukum • Metode Interpretasi • Interpretasi Gramatikal • Interpretasi Sistematis • Interpretasi historis • Interpretasi sosiologis atau teologis • Interpretasi komparatif • Interpretasi antisipatif atau futuristis • Metode Argumentasi • Argumentasi peranalogian (analogi) • Argumentasi a contrario • Argumentasi rechverfijning (pengkonkretan hukum atau penghalusan hukum

More Related