1 / 48

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera

Proses Pen apisan. & Penerbitan Izin Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera. Sistem Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) Amdal. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Amdal.

colm
Télécharger la présentation

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Proses Penapisan & Penerbitan Izin Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup(KLH) PusatPengelolaanEkoregion Sumatera

  2. Sistem Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) Amdal Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Amdal Registrasi Kompetensi Penyusun Amdal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyusun Amdal Perorangan or LPJP untuk Amdal Pakar KPA Berlisensi & Instansi LH (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Sistem Penaatan LH Pemrakarsa Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Proses Penapisan & Penentuan Kewenangan Proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan Izin Lingkungan Pelaksanann Izin Lingkungan Instansi LH Masyarakat Mutu/Kualitas dokumen LH untuk penentuan kelayakakan LH/Persetujuan & Penulisan Keputusan (SKKL, Rekomendasi dan Izin Lingk) Kualitas izin Lingkungan: operasional & Enforceable

  3. 1 Penapisan dan Penentuan Kewenangan Penilaian Amdal

  4. Esensi Dasar Proses Penapisan dan Penentuan Kewenangan Esensi dasar penapisan (screening) dan penentuan kewenangan adalah untuk menentukan: Apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan di suatu lokasi yang telah direncanakan; Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut termasuk wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL atau bahkan cukup SPPL; Pendekatan studi Amdal yang akan dilakukan; KPA yang berwenang untuk melakukan penilaian Amdal.

  5. Lampiran V Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012: Basis Penapisan dan Penentuan Kewenangan Basis dan kunci untuk melakukan penapisan dan penentuan kewenangan adalah informasi yang dituliskan atau tercantum dalam Lampiran V Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012. informasi yang yang jelas dan rinci yang disampaikan dalam formulir seperti yang tercantum dalam lampiran V akan memudahkan proses penapisan dan penentuan kewenangan.

  6. Gambaran Umum Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan di Indonesia Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Project) Proses Penapisan (Screening) Wajib Amdal Wajib UKL-UPL SPPL Proses Amdal dan Izin Lingkungan Proses UKL-UPL dan Izin Lingkungan Proses SPPL

  7. Proses untuk Menentukan Apakah Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat dilakukan • Proses Amdal dan Izin Lingkungan, atau • Proses UKL-UPL dan Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tidak • Apakah Lokasinya • Sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dan/atau • Sesuai dengan Ketentuan PUU PPLH & SDA ya Apakah lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Primer & Lahan Gambut dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) ? Apakah termasuk usaha dan/atau Kegiatan yang DIKECUALIKAN? ya Sesuai Tidak Tidak Sesuai Ditolak Ditolak Inpress 06/2013 penganti Inpres 10/211 • Usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dalam Inpres 10/2011(Inpres 06/2013) • Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; • Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, migas, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu • Pemanfaatan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku

  8. Proses Penapisan Usaha/Kegiatan Wajib Amdal (Screening) (Pasal 2 & Lampiran II Peraturan MENLH No. 05/2012) Deskripsi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan utama & pendukung harus diuraikan secara jelas . Periksa dan bandingkan seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan dengan Permen 05/2012 UjiinformasiAwaldengandaftarjenisrencanausahadan/ataukegiatanwajibAmdal(Lampiran I) PemrakarsamengisiringkasaninformasiawalRencana Usaha dan/atauKegiatan yang diusulkan (KegiatanUtama & Pendukung) (lampiran V) • Kawasan lindung wajib ditetapkan; • Tidak semua jenis kawasan lindung dalam PP 26/2008 dan Keppres 32/1990 dimasukan dalam daftar kawasan lindung • Ada jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan Periksa apakah lokasinya berada di dalamdan/atauberbatasan langsung dengan kawasan lindung (Lampiran III) Tidak ? Tidak Ya Ujiringkasanawaldengankriteriapengecualian (Pasal 3 ayat 4) Ya Tidak ? WajibUKL-UPLatau SPPL WajibMemilikiAmdal

  9. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal Lampiran 1 Peraturan MENLH No. 05/2012 • 14 Bidang • 72 Jenis Kegiatan • Rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan: • Di dalam Kawasan Lindung • Berbatasan langsung dengan kawasan lindung

  10. Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan Lindung Wajib Memiliki AMDAL (Pasal 3 Peraturan MENLH No. 05/2012) Jenisrencanausahadan/ataukegiatan yang lokasinyaberadadidalamkawasan lindungjenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang diizinkansesuaiperaturanperundang-undangan, misal: tambangdihutanlindung, wisataalamdikawasanlindung • Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal adalah rencana usaha dan/atau kegiatan: • Eksplorasipertambangan, migasdanpanasbumi; • Penelitiandanpengembangan di bidangilmupengetahuan; • Yang menunjangpelestariankawasanlindung; • Yang terkaitdengankepentinganpertahanandankeamanannegara yang tidakberdampakpentingterhadaplingkungan; • Budidaya yang secaranyatatidakberdampakpentingbagilingkunganhidup; • budidaya yang diizinkanbagipendudukaslidenganluasantetapdantidakmengurangifungsilindungkawasandan di bawahpengawasanketat. 1 Batas proyekterluar yang bersinggungandenganbatasterluardarikawasanlindung Kawasan Lindung Yang tercantum dalam Lampiran Permen LH & telah ditetapkan sesuai dengan PUU 2 Dampak potensial Dampakpotensialdarirencanausahadan/ataukegiatan yang akandilaksanakantersebutsecaranyatamempengaruhikawasanlindungterdekat 3 Keterangan: = Rencana Usaha dan/atau kegiatan

  11. Tools Penapisan dan Penentuan Kewenangan

  12. Studi kasus # 1: Apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan di suatu lokasi yang telah direncanakan. • Seorang pemrakarsa berencanaan akan melakukan : • usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan luasan 4000 hektar. • Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagianb besar berada di dalam kawasan hutan produksi dan sebagian berada di dalam kawasan budidaya perkebunan. • Areal lahan yang berada di dalam budidaya perkebunan tersebut merupakan kawasan gambut. • Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dilakukan dan apa alasannya Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka pemrakarsa, konsultan penyusun dokumen Amdal atau pihak instansi lingkungan hidup harus menguasai PUU PPLH dan PSDA terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut • Kata Kunci: • Perkebunan  Cari PUU terkait perkebunan i.e. UU 18/2004 • Kawasan Hutan Produksi  Cari PUU terkait dengan Penggunaan Kawasan Hutan; • Kawasan Gambut  Cari PUU terkait dengan kawasan gambut

  13. Jawaban Studi Kasus # 1 • Untuk kasus pertama, PUU PSDA yang digunakan adalah: • PP 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, • PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara PerubahanPeruntukan Dan FungsiKawasanHutan, • Peraturan Menteri Kehutanan No. 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Kawasan Produksi yang dapat dikonversi dan • Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang PIBIB. • Berdasarkan PUU tersebut rencana kegiatan perkebunan: • tidak dapat dilakukan jika status kawasan hutan produksi tersebut berupa hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. • Rencana kegiatan perkebunan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. • Rencana kegiatan perkebunan di dalam kawasan gambut, jika kawasan gambut tersebut termasuk dalam PIPIB sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2013, maka rencana kegiatan perkebunan tersebut tidak dapat dilakukan. • Pemanfaatan sistem informasi geografis yang didukung dengan data layer yang memadai juga sangat penting untuk menentukan apakah suatu rencana uaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan;

  14. Studi kasus # 2: Apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan di suatu lokasi yang telah direncanakan. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka pemrakarsa, konsultan penyusun dokumen Amdal atau pihak instansi lingkungan hidup harus menguasai PUU PPLH dan PSDA terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut Potensi panas bumi di Indonesia sebagai besar berada di dalam kawasan lindung berupa hutan lindung dan kawasan konservasi seperti kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Untuk memanfaatan panas bumi tersebut, seorang pemrakarsa akan melakukan rencana usaha dan/atau kegiatan panas bumi (geothermal). Rencana usaha dan/atau kegiatan berlokasi di dalam kawasan hutan lindung dan rencana usaha dan/atau kegiatan panas bumi lainnya berada di dalam kawasan taman nasiona. Apakah kedua rencana usaha dan/atau kegiatan panas bumi tersebut dapat dilakukan • Kata Kunci: • Panas Bumi  Cari PUU terkait Panas Bumi i.e. UU 27/2003 • Kawasan Hutan Lindung  Cari PUU terkait dengan Penggunaan Kawasan Hutan i.e. PP 24/2010 • Kawasan Taman Nasional  Cari PUU terkait kawasan konservasi i.e. PP 28/2011 • Kawasan Gambut  Cari PUU terkait dengan kawasan gambut

  15. Jawaban Studi Kasus # 2 • Untuk kasus kedua PUU PSDA yang digunakan adalah: • UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan • UU No. 41 Tahun 1999, • PP No. 24 Tahun 2010 serta • PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. • Inti dari ketentuan tersebut adalah rencana kegiatan panas bumi tidak dapat dilakukan di dalam kawasan konservasi selama regim panas bumi masih termasuk kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung. • Sekali lagi pemanfaatan sistem informasi geografis yang didukung dengan data layer yang memadai juga sangat penting untuk menentukan apakah suatu rencana uaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan;

  16. Studi Kasus Penapisan & Penentuan Kewenangan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Mineral • Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dilakukan? • Jika Ya, Apa Dokumen LH? • Pendekatan studi apa yang akan dilakukan? • KPA yang berwenang? Kawasan Hutan Lindung Tambang Mineral (PIT) 1 Wilayah Dalam Satu Kabupaten/Kota 3 Smelter Jalan 2 Pelabuhan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus) 4 Batas Tapak Proyek Catatan: Pelabuhan ini berada di dalam wilayah DLKp dan DLKr Pelabuhan Utama Transhipment Laut

  17. Jawaban Studi Kasus • Rencana usaha dan/atau kegiatan Kegiatan tersebut: • diizinkan oleh PUU; • Wajib Amdal dengan pendekatan studi Amdal Terpadu • Kewenangan KPA Pusat

  18. Penilaian Amdal Terpadu atau Kawasan oleh Komisi Penilai Amdal Komisi Penilai Amdal Pusat Komisi Penilai Amdal Provinsi 2 3 + 1 2 3 + + Studi AMDAL dengan Pendekatan TERPADU atau KAWASAN atau 1 2 + • Komisi penilai Amdal provinsi menilaidokumenAmdal yang disusundengan menggunakan pendekatan terpadu atau kawasanapabilaterdapatusaha dan/atau kegiatan (2) dan (3) atau 1 3 + Studi AMDAL dengan Pendekatan TERPADU atau KAWASAN Keterangan Usaha dan/atau Kegiatan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat Usaha dan/atau Kegiatan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Usaha dan/atau Kegiatan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota 1 • Komisi penilai Amdal pusat menilaidokumenAmdal yang disusundengan menggunakan pendekatan terpaduatau kawasanapabilaterdapatusaha dan/atau kegiatan (1), (2) dan/atau (3) 2 3 DalamPP 27/1999: Ketentuanterkaithalinitidakdiatur/tidakada Sumber: Pasal 55 PP No. 27 Tahun 2012 IzinLingkungan

  19. 2 Penentuan Kelayakan LH, Penulisan SKKL dan Izin Lingkungan

  20. Penilaian Amdal Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan Dampak lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan Fokus Penilaian Amdal Dampak Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Mutu dokumen Amdal Dokumen AMDAL Lingkungan Hidup Kelayakan LH

  21. 10 KriteriaKelayakanLingkungan (1) • Rencanatataruangsesuaiketentuanperaturanperundang-undangan; • Kebijakandi bidangperlindungandanpengelolaanlingkunganhidupsertasumberdayaalam(PPLH & PSDA) yang diaturdalamperaturanperundang-undangan; • Kepentinganpertahanankeamanan; • Prakiraansecaracermatmengenaibesarandansifatpentingdampakdariaspekbiogeofisikkimia, sosial, ekonomi, budaya, tataruang, dankesehatanmasyarakatpadatahapprakonstruksi, konstruksi, operasi, danpascaoperasi Usaha dan/atauKegiatan; • Hasilevaluasisecaraholistikterhadapseluruhdampakpentingsebagaisebuahkesatuan yang salingterkaitdansalingmempengaruhisehinggadiketahuiperimbangandampakpenting yang bersifatpositifdengan yang bersifatnegatif; • Kemampuanpemrakarsadan/ataupihakterkait yang bertanggungjawabdalammenanggulanggidampakpentingnegatif yang akanditimbulkandari Usaha dan/atauKegiatan yang direncanakandenganpendekatanteknologi, sosial, dankelembagaan;

  22. 10 KriteriaKelayakanLingkungan (2) • Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view); • Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: • entitas dan/atau spesies kunci (key species); • memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance); • memilikinilaipentingsecaraekonomi (economic importance); dan/atau • memilikinilaipentingsecarailmiah (scientific importance). • Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah adadi sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; • Tidakdilampauinyadaya dukung dandayatampunglingkunganhidupdari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalamhalterdapatperhitungandayadukungdandayatampunglingkungandimaksud; dan

  23. World Bank guidelines for environmental sustainability Environmental Aspects of Bank Work, (OMS 2.36), para 9(a) states:“The Bank endeavours to ensure that each project affecting renewable natural resources (e.g., as a sink for residues or as a source of raw materials) does not exceed the regenerative capacities of the environment.” Output Guide: Waste emissions from a project should be within the assimilative capacity of the local environment to absorb without unacceptable degradation of its future waste absorptive capacity or other important services. Input Guide: Harvest rates of renewable resource inputs should be within regenerative capacity of the natural system that generates them; depletion rates of nonrenewable resource inputs should be equal to the rate at which renewable substitutes are developed by human invention and investment. Sumber: World Bank 1991

  24. Examples of threshold tests for environmental acceptability Source: Sippe 1999

  25. Contoh Kasus: Pembangunan Pabrik Pulp & Paper PT. Tanjung Enim Lestari, di Kabupaten Tanjung Enim, Propinsi Sumatera Selatan Debit inlet TETAP IPAL Sungai yang debitnya fluktuatif [bergantung pada musim] Debit outlet TETAP Kolam Penampungan Air Limbah Hasil Pengolahan IPAL sungai Debit Pembuangan DIATUR 26

  26. Kebijakanyang akanterpengaruhrencanausahadanataukegiatan Misal: Kebijakan pangan dan lahan pertanian nasional Contoh Kasus: Pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo-Ngawi [Kertosono], Propinsi DIY-Jawa Tengah-Jawa Timur Ruas [alignment] Jalan Tol Yogya-Solo akan melewati areal lahan pertanian yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian sebagai lahan ABADI. Total lahan pertanian yang akan dimanfaatkan untuk jalan tol sekitar 1800 ha, dengan potensi kehilangan beras ~9 juta ton beras per tahun. Diputuskan bahwa BP Jalan Tol, WAJIB mencari alignment baru dan menghindari areal lahan pertanian. 27

  27. Nilaisosialataupandanganmasyarakat [social values/emic view] yang akanterpengaruhrencanausahadanataukegiatan Misal: Hal-hal terkait kepercayaan/agama, budaya dlsb Contoh Kasus: Ditolaknya rencana pembangunan jalur transmisi SUTET Paiton-Bali, Propinsi Jawa Timur-Bali P. Bali P. Jawa 70 m Selat Bali Pure Segara Rupek 28

  28. Contoh Kasus: Ditolaknya rencana pelurusan dan pendalaman alur pelayaran di Tanjung Benoa, Propinsi Bali, karena lokasi karang mati diyakini oleh masyarakat lokal sebagai PUSER BUMI [pusat keseimbangan alam]. Daratan Laut Alur pelayaran lama Pelabuhan Tanjung Benoa Perbaikan alur pelayaran diusulkan Karang mati 29

  29. Komponenlingkungan yang memilikinilaipentingekologis [ecological importance] yang akanterpengaruhrencanausahadanataukegiatan Misal: Flora/fauna langka atau berfungsi sebagai spesies kunci [key species] Contoh Kasus: Perubahan lokasi Environment Expo 2005, di Aichi Perfecture, Jepang 30

  30. Komponenlingkungan yang memilikinilaipentingekonomi [economic importance] yang akanterpengaruhrencanausahadanataukegiatan Misal: Gangguan terhadap habitat walet • Contoh Kasus: • Pembangunan PT. Semen Gombong, di Gombong, Jawa Tengah • Pembangunan PT. Semen Makmur Indonesia, di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat 31

  31. Terganggunya ekosistem yang memiliki nilai penting secara saintifik (ilmu pengetahuan) Misal: Kawasan lindung geologi atau ilmu pengetahuan [gumuk pasir] • Contoh Kasus: • Pembangunan Hotel, di Pantai Parangtritis, Yogyakarta 32

  32. KEGIATAN VITAL YANG AKAN TERPENGARUH 12 5 4 3 6 11 2 9 10 1 7 8 • PLTU/PLTGU Muara Karang dan Muara Tawar. • PLTU Tanjung Priok. • Permukiman Pantai Mutiara, • Permukiman Pantai Indah Kapuk • Pelabuhan Tanjung Priok • Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra Sunda Kelapa • Kawasan Berikat Nusantara Marunda • Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol • Permukiman nelayan di Muara Angke dan Kamal Muara. • Suaka Marga Satwa Muara Angke • Hutan Lindung Angke Kapuk • Hutan Wisata Kamal. • Beberapa bangunan dan obyek peninggalan sejarah (Museum Fatahillah, rumah si Pitung dll).

  33. Muatan Keputusankelayakanlingkunganhidup • lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; • ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; • rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain; • pernyataanpenetapankelayakanlingkungan; • dasarpertimbangankelayakanlingkungan; • jumlahdanjenisizin PPLH yang diperlukan; dan • tanggalpenetapanKeputusanKelayakanLingkunganHidup Sumber: Pasal 16 Peraturan MENLH 08/2013 tentang Tata LaksanaPenilaian Dan PemeriksaanDokumenLingkunganHidup Serta PenerbitanIzinLingkungan

  34. Muatan Izin Lingkungan • Izin lingkungan paling sedikit memuat: • persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; • persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan • Berakhirnya izin lingkungan. • Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH. Izinlingkungan hidupberakhir bersamaan dengan berakhirnya izinusahadan/ataukegiatanmaksudnyaadalah:IzinLingkunganberlakuselamausahadan/ataukegiatantetapberlangsungsepanjangtidakadaperubahandantidakdicabut; Sumber: Pasal 48 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  35. Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal • Dasar diterbitkannya izin lingkungan berupa surat keputusan kelayakan lingkungan; • identitaspemegangIzin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi: • nama perusahaan; • jenis usaha dan/atau kegiatan; • nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; • alamat kantor; dan • lokasi kegiatan; • deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; • persyaratan pemegangIzinLingkungan, antara lain: • persyaratansebagaimanatercantumdalamRKL-RPL; dan • memperolehIzin PPLH yang diperlukan; • persyaratan lain yang ditetapkanolehMenteri, gubernur, bupati/walikotasesuaidengankewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Sumber: Pasal 17 Peraturan MENLH 08/2013 tentang Tata LaksanaPenilaian Dan PemeriksaanDokumenLingkunganHidup Serta PenerbitanIzinLingkungan

  36. Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Lanjutan • kewajibanpemegang izin lingkunganantara lain: • memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; • menyampaikanlaporanpelaksanaanpersyaratandankewajiban yang dimuatdalamIzinLingkunganselama 6 (enam) bulansekali; • mengajukanpermohonanperubahanIzinLingkunganapabiladirencanakanuntukmelakukanperubahanterhadaplingkupdeskripsirencanausahadan/ataukegiatannya; dan • kewajiban lain yang ditetapkanolehMenteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuaidengankewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Sumber: Pasal 17 Peraturan MENLH 08/2013 tentang Tata LaksanaPenilaian Dan PemeriksaanDokumenLingkunganHidup Serta PenerbitanIzinLingkungan

  37. Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal - Lanjutan • hal-hal lain, antara lain: • pernyataan yang menyatakanbahwapemegangIzinLingkungandapatdikenakansanksiadministratifapabiladitemukanpelanggaransebagaimanatercantum dalamPasal 71 PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 2012 tentangIzinLingkungan; • pernyataan yang menyatakanbahwaIzinLingkunganinidapatdibatalkanapabila di kemudianhariditemukanpelanggaransebagaimanatercantum dalamPasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup; • pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup; • masaberlakuIzinLingkungan, yang menjelaskanbahwaizinlingkunganiniberlakuselamausahadan/ataukegiatanberlangsungsepanjangtidakadaperubahanatasusahadan/ataukegiatandimaksud; dan • penetapanmulaiberlakunyaIzinLingkungan Sumber: Pasal 17 Peraturan MENLH 08/2013 tentang Tata LaksanaPenilaian Dan PemeriksaanDokumenLingkunganHidup Serta PenerbitanIzinLingkungan

  38. TATA NASKAH • Kepala Surat: • Tanpa lambang Garuda  unit teknis • Lambang Garuda  unit Biro Hukum • Jenis kertas yang digunakan Folio atau Custom (8.5” x 13”) • Jenis huruf Bookman Old Style • Ukuran huruf Font 12pt • Jarak bagian atas 1.97”, bagian samping kanan dan kiri 0.98” dan bagian bawah 0.98”

  39. DokumenKendali • Barcode pengajuan permohonan izin • Lembar kronologis proses perizinan • Telaah teknis • Paraf unit pengusul hanya diparaf oleh Eselon II, apabila sudah final selanjutnya diparaf oleh eselon I sebelum ditandatangani Menteri

  40. Substansi Draft SK Menteri • Judul: KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2003 TENTANG IZIN ………. ………………………………………………………. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

  41. Substansi Draft SK Menteri 2. KonsideranMenimbang: Berisitentanglatarbelakangditerbitkannya SK Menteri (pemenuhanpersyaratanadminsitrasidanteknis) 3. KonsideranMengingat: BerdasarkanPeraturanperundang-undangan yang diacu 4. KonsideranMemperhatikan: Berdasarkansuratkeputusan, izinlingkungan, izin PPLH, Rapatpembahasanteknis, hasilverifikasilapangan

  42. Substansi Draft SK Menteri 5. Konsideran Memutuskan: Menetapkan sesuai dengan judul izin Diktum Kesatu: Memberikan izin …. kepada: • Nama Usaha dan/atau Kegiatan: • Jenis Usaha dan/atau Kegiatan: • Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan • Jabatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan • Alamat Usaha dan/atau Kegiatan • Lokasi Usaha dan/atau Kegiata

  43. Substansi Draft SK Menteri Diktum Kedua: Ruang lingkup perizinan (lokasi/sumber-sumber limbah/peralatan pengolah limbah) Diktum Ketiga: Kewajiban melakukan pengelolaan dampak/limbah

  44. Substansi Draft SK Menteri Diktum Keempat: Larangan dalam izin Diktum Kelima: Masa berlaku izin Diktum Keenam: Permohonan perpanjangan/perubahan izin

  45. Substansi Draft SK Menteri Diktum Ketujuh: Memuat pemberlakuan izin LAMPIRAN

  46. Requirements Recommendations Obligations Time Period

  47. Terimakasih Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: KementerianLingkunganHidup(KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/

More Related