ETIKA PROFESI AUDITOR

1. ETIKA PROFESIAUDITOR Audit Pemerintah- RaisaPratiwi, SE

2. TujuanInstruksional Setelahmenyelesaikanbabini, mahasiswadiharapkanmampu: Memahamidanmenjelaskandefinisietika Menjelaskandanmenerapkanetikaprofesi auditor Memahami dan melaksanakan kode etik akuntan Indonesia Menguraikandanmenerapkanetikaprofesiakuntansektorpublik Memahamidanmenerapkanindependensi auditor Menjelaskanperilaku KKN dantindakanmelanggarhukumlainnya

3. DefinisiEtika Etosdidefinisikansebagaiciri-ciridarisuatumasyarakatataubudaya. Etoskerja, dimaksudkansebagaiciri-ciridarikerja, sepertidisiplin, tanggungjawab, dedikasi, integritas, transparansidsb.

4. Etika (umum) didefinisikansebagaiperangkatprinsipmoral ataunilai. Dengankata lain, etikamerupakanilmu yang membahasdanmengkajinilaidannorma moral.

5. Etika (praksis) norma-norma moral yang mendasariperilakumanusia. Etika (luas) berartikeseluruhannormadanpenilaian yang digunakanmasyarakakatutkmengetahuhibagaimanamanusia Etika (sempit) berartiseperangkatnilaiatauprinsip moral yang berfungsisebagaipanduanuntukberbuat, bertindakatauberperilaku. Karenaberfungsisebagaipanduan, prinsip-prinsip moral tersebutjugaberfungsisebagaikriteriauntukmenilaibenar/salahnyaperbuatan/perilaku.

6. definisi KODE ETIK NILAI - NILAI NORMA - NORMA • Kaidah-kaidahuntukmengaturperilaku moral darisuatuprofesimelaluiketentuan-ketentuantertulisygharusdipenuhidanditaatisetiapanggotaprofesi.

7. Kodeetikmerupakanwujuddarikomitmen moral organisasi, makakodeetikharusberisi : apa yang harus didahulukan mengenai apa yang boleh apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi apa yang boleh dikorbankan oleh profesiketikamenghadapisituasikonflikataudilematis bahkansanksi yang akandikenakankepadaanggotaprofesi yang melanggarkodeetik tujuan dan cita-cita luhurprofesi

8. TujuanUtamaKodeEtik Melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan kelalaian, kesalahan ataupelecehan, baikdisengajamaupuntidakdisengajaolehanggotaprofesi • melindungikeluhuranprofesidariperilakuperilakumenyimpangolehanggotaprofesi.

9. Minimal 2 syarat yang HarusDipenuhi SyaratKodeEtik Optimal Kode etik harus dibuat oleh profesinya sendiri (tidak akan efektif bila ditentukan oleh pemerintah atau instansi di luar profesi itu) • Pelaksanaankodeetikharusdiawasisecaraterus-menerus (Setiappelanggaranakandievaluasidandiambiltindakanolehsuatudewan yang khususdibentuk.

10. PeranEtikadalamProfesi Auditor NEED : pengabdianygbesardankomitmen moral ygtinggi DEMAND : memperolehjasa auditor publikdenganstandarygtinggidanmenuntutmerekauntukmengorbankandiri DEFINE :standartekhnisdanstandaretikautkpanduan auditor dalammelaksanakan audit Standaretikadiperlukanprofesi audit karna auditor sbgorangkepercayaandanmenghadapibenturan 2 kepentingan KodeEtikatau AturanEtikaProfesi Audit Panduanbagipara auditor profesionaldalammempertahankandiridarigodaandandalammengmbilkeputusansulit

11. PentingnyaNilai-NilaiEtikadalam Auditing MasalahTekhnisygseringdijumpaimeliputipermintaanatautekananuntuk 1. Melaksanakantugasygbukanmerupakankompetensinya 2 mengungkapkaninformasirahasia. 3. Mengkompromikanintegritasnyadenganpemalsuan, penggelapan, penyuapandsb 4. Mendistorsiobyektivitasdenganmenerbitkanlaporan – laporanygmenyesatkan

12. DilemaEtika • Dilemaetikaadalahsituasi yang dihadapiseseorangdimanakeputusanmengenaiperilaku yang pantasharusdibuat. • Auditor banyakmenghadapidilemaetikadalammelaksanakantugasnya. Bernegosiasidenganauditanjelasmerupakandilemaetika. • Adabeberapaalternatifpemecahandilemaetika, tetapiharusberhati-hatiuntukmenghindaricara yang merupakanrasionalisasiperilakutidakberetika.

13. PemecahanDilemaEtika pendekatansederhanauntukmemecahkandilemaetika : • Dapatkan fakta-fakta yang relevan • Identifikasiisu-isuetikadarifakta-fakta yang ada • Tentukansiapadanbagaimanaorangataukelompok yang dipengaruhiolehdilemaetika • Identifikasialternatif-alternatif yang tersediabagiorang yang memecahkandilemaetika • Identifikasikonsekuensi yang mungkintimbuldarisetiapalternatif • Tetapkantindakan yang tepat.

14. KodeEtikAkuntan Indonesia • Etikaprofesionalbagipraktikakuntandi Indonesia ditetapkanolehIkatanAkuntan IndonesiadandisebutdenganKodeEtikAkuntan Indonesia. • Dalamhubunganiniperludiingatbahwa IAI adalahsatu-atunyaorganisasiprofesi akuntan di Indonesia. • Anggota IAI meliputi auditor dalam berbagai jenisnya (auditor independen/publik, auditor intern dan auditor pemerintah), akuntanmanajemen, danakuntanpendidik. Olehsebabitu, kodeetik IAI berlakubagisemuaanggota IAI, tidakterbataspadaakuntananggota IAI yang berpraktiksebagaiakuntanpublik. • KodeEtikAkuntan Indonesia mempunyaistruktursepertikodeetik AICPA yang meliputiprinsipetika, aturanetikadaninterpretasiaturanetika yang diikutidengantanyajawabdalamkaitannyadenganinterpretasiaturanetika.

15. PrinsipEtikadalamkodeetik IAI 1. TanggungJawab 2. KepentinganUmum 3. Integritas 4. Obyektifitas 5. KompetensidanKehati - hatian 6. Kerahasiaan 7. PerilakuProfesional 8. StandarTekhnis

16. KodeEtik INTOSAI • Kodeetik INTOSAI terdiridari: (1) integritas, (2) independen, obyektifdan tidak memihak, (3) kerahasiaan dan (4) kompetensi. • Dalam paragaraf 15 dan 18, INTOSAI menyatakanbahwa auditor tidakhanyabersifatindependenterhadapauditandanpihaklainnya, tetapijugaharusobyektifdalammenghadapiberbagaimasalah yang direviu.

17. Government Accounting Standards dari US GAO • Dalam paragraf 1.19, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawabprofesionalnya, auditor harusmenjaga : • integritas, • obyektifitasdan • independensi. • Organisasi pemeriksa juga memiliki tanggung jawab dalam memberikankeyakinan yang memadaibahwaindependensidanobyektifitasdilaksanakan dalam semua tahap penugasan.

18. StandarPemeriksaanKeuangan Negara(SPKN) BPK • Berkaitandenganindependensi, SPKN menyatakannyadalamstandarumumkedua, yang berbunyi “Dalamsemuahal yang berkaitandenganpekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa baik pemerintahan maupun akuntan publik, harus bebas baik dalam sikap mental maupun penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhiindependensinya.” • Hal yang berkaitandenganobyektifdinyatakandalam paragraph 2.15, yaitu • “pemeriksaharusobyektifdanbebasdaribenturankepentingan (conflict of interest) dalammenjalankantanggungjawabprofesionalnya.

19. Aturan Etika Kompartemen Akuntan SektorPublik • Aturanetikamerupakanpenjabaranlebihlanjutdariprinsip-prinsipetikadanditetapkanuntukmasing-masingkompartemen. • Untukakuntansektorpublik, aturanetikaditetapkanoleh IAI KompartemenAkuntanSektorPublik (IAI-KASP). • Sampaisaatini, aturanetikainimasihdalambentukexposure draft, yang penyusunannyamengacupada Standard of Professional Practice on Ethics yang diterbitkanoleh the International Federation of Accountants (IFAC).

20. Aturan Etika Kompartemen Akuntan SektorPublik Berdasarkanaturanetikaini, seorangprofesionalakuntansektorpublikharusmemilikikarakteristik yang mencakup: • Penguasaan keahlian intelektual yang diperoleh melalui pendidikan danpelatihan. • Kesediaanmelakukantugasuntukmasyarakatsecaraluasditempatinstansi kerja maupun untuk auditan. • Berpandanganobyektif. • Penyediaan layanan dengan standar pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi. • Penerapanaturanetikainidilakukanuntukmendukungtercapainyatujuanprofesiakuntanyaitu: • bekerjadenganstandarprofesi yang tinggi, • mencapaitingkatkinerja yang diharapkandan • mencapaitingkatkinerja yang memenuhipersyaratankepentinganmasyarakat.

21. Lanjutan… • Olehkarenaitu, menurutaturanetika IAI-KASP, adatigakebutuhanmendasar yang harusdipenuhi, yaitu: • Kredibilitasakaninformasidansisteminformasi. • Kualitaslayanan yang didasarkanpadastandarkinerja yang tinggi. • Keyakinanpenggunalayananbahwaadanyakerangkaetikaprofesionaldanstandarteknis yang mengaturpersyaratan-persyaratanlayanan yang tidakdapatdikompromikan. • Aturan etika IAI-KASP memuat tujuh prinsip-prinsip dasar perilaku etis auditor danempatpanduanumumlainnyaberkenaandenganperilakuetistersebut. • Ketujuhprinsipdasartersebutadalah: integritas, obyektivitas, kompetensidankehati-hatian, kerahasiaan, ketepatanbertindak, danstandarteknisdanprofesional. • Empatpanduanumummengaturhal-hal yang terkaitdengangood governance, pertentangankepentingan, fasilitasdanhadiah, sertapenerapanaturanetikabagianggotaprofesi yang bekerjadiluarnegeri.

22. Good Governance Auditor diharapkanmendukungpenerapan good governance padaorganisasiatauinstansitempatiabekerja, yang meliputiprinsip-prinsipberikut: • Tidak mementingkan diri sendiri • Integritas • Obyektivitas • Akuntabilitas • Keterbukaan • Kejujuran • Kepemimpinan • Strukturdanprosesorganisasiatauinstansitempatiabekerjaharusmemilikihal-halberikutyaitu: akuntabilitaskeberadaanorganisasi, akuntabilitaspenggunaandanapublik, komunikasidengan stakeholders, danperandantanggungjawabdankeseimbangankekuasaanantara stakeholders danpengelola. • Instansinyajugaharusmemilikimekanismepelaporankeuangandanpengendalian intern yang mencakup: pelaporantahunan, manajemenrisikodan audit internal, komite audit, komitepenelaahkinerja, dan audit eksternal. Instansinyajugaharusmemilikistandarperilaku yang mencakupkepemimpinan

23. Integritas • Integritasberkaitandenganprofesi auditor yang dapatdipercayakarenamenjunjungtinggikebenarandankejujuran. • Integritastidakhanyaberupakejujurantetapijugasifatdapatdipercaya, bertindakadildanberdasarkankeadaan yang sebenarnya. • Hal ini ditunjukkan oleh auditor ketika memunculkankeunggulan personal ketikamemberikanlayananprofesionalkepadainstansitempat auditor bekerjadankepadaauditannya. • Misalnya, auditor seringkali menghadapi situasi di mana terdapat berbagai alternatif penyajianinformasi yang dapatmenciptakangambarankeuanganataukinerja yang berbeda-beda. • Denganberbagaitekanan yang adauntukmemanipulasifakta-fakta, auditor yang berintegritasmampubertahandariberbagaitekanantersebutsehinggafakta-faktatersajiseobyektifmungkin. • Auditor perlumendokumentasikansetiappertimbangan-pertimbangan yang diambildalamsituasipenuhtekanantersebut.

24. Obyektivitas • Auditor yang obyektifadalah auditor yang tidakmemihaksehinggaindependensiprofesinyadapatdipertahankan. Dalammengambilkeputusanatautindakan, iatidakbolehbertindakatasdasarprasangkaatau bias, pertentangankepentingan, ataupengaruhdaripihak lain. • Obyektivitasdipraktikkanketika auditor mengambil keputusan2 dalamkegiatanauditnya. • Auditor yang obyektifadalah auditor yang mengambilkeputusanberdasarkanseluruhbukti yang tersedia, danbukannyakarenapengaruhatauberdasarkan pendapat atau prasangka pribadi maupun tekanan dan pengaruh orang lain. • Obyektivitas auditor dapatterancamkarenaberbagaihal. Situasi - situasitertentudapatmenghadapkan auditor padatekanan yang mengancamobyektivitasnya, sepertihubungankekerabatanantara auditor denganpejabat yang diaudit. Obyektivitas auditor jugadapatterancamkarenatekanan - tekananpihak-pihaktertentu, sepertiancamansecarafisik. Untukitu, auditor harustetapmenunjukkansikaprasionaldalammengidentifikasisituasi-situasiatautekanan-tekanan yang dapatmenggangguobyektivitasnya.

25. KompetensidanKehati-hatian • Agar dapatmemberikanlayanan audit yang berkualitas, auditor harusmemilikidanmempertahankankompetensidanketekunan. Untukitu auditor harusselalumeningkatkanpengetahuandankeahlianprofesinyapadatingkatyang diperlukan. • Berdasarkanprinsipdasarini, auditor hanyadapatmelakukansuatu audit apabilaiamemilikikompetensi yang diperlukanataumenggunakanbantuantenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara memuaskan. • Berkenaan dengan kompetensi, untuk dapat melakukan suatu penugasan audit, auditor harusdapatmemperolehkompetensimelaluipendidikandanpelatihan yang relevan

26. Kerahasiaan • Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnyadalammelakukan audit, walaupunkeseluruhanproses audit mungkinharusdilakukansecaraterbukadantransparan • Dalamprinsipkerahasiaaninijuga, auditor dilaranguntukmenggunakan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya, misalnyauntukmemperolehkeuntunganfinansial. • Prinsipkerahasiaantidakberlakudalamsituasi-situasiberikut: • Pengungkapan yang diijinkanolehpihak yang berwenang, sepertiauditandaninstansitempatiabekerja. Dalammelakukanpengungkapanini, auditor harusmempertimbangkankepentinganseluruhpihak, tidakhanyadirinya, auditan, instansinyasaja, tetapijugatermasukpihak-pihak lain yang mungkinterkenadampakdaripengungkapaninformasiini. • Pengungkapan yang diwajibkanberdasarkanperaturanperundangundangan, sepertitindakpidanapencucianuang, tindakan KKN, dantindakanmelanggarhukumlainnya. • Pengungkapanuntukkepentinganmasyarakat yang dilindungidenganundang-undang.

27. Bila auditor memutuskanuntukmengungkapkaninformasikarenasituasisituasidiatas, adatigahal yang harusdipertimbangkan, yaitu: • Fakta-fakta yang diungkapkantelahmendapatdukunganbukti yang kuatatauadanyapertimbanganprofesionalpenentuanjenispengungkapanketikafakta-faktatersebuttidakdidukungdenganbukti yang kuat. • Pihak-pihak yang menerima informasi adalah pihak yang tepat dan memilikitanggungjawabuntukbertindakatasdasarinformasitersebut. • Perlunyanasihathukum yang profesionalataukonsultasidenganorganisasi yang tepatsebelummelakukanpengungkapaninformasi.

28. KetepatanBertindak • Auditor harusdapatbertindakkonsistendalammempertahankanreputasiprofesisertalembagaprofesiakuntansektorpublikdanmenahandiridarisetiaptindakan yang dapatmendiskreditkanlembagaprofesiataudirinyasebagai auditor profesional. • Apabila auditor mengetahuiada auditor lain melakukantindakan yang tidakbenar, maka auditor tersebutharusmengambillangkah-langkah yang diperlukanuntukmelindungimasyarakat, profesi, lembagaprofesi, instansitempat ia bekerja dan anggota profesi lainnya dari tindakan-tindakan auditor lain yang tidakbenartersebut. • Untukitu, iaharusmengumpulkanbukti-buktidaritindakan yang tidakbenartersebutdanmenuangkannyadalamsuatulaporan yang dibuatsecarajujurdandapatdipertahankankebenarannya. • Auditor kemudianmelaporkankepadapihak yang berwenangatastindakan yang tidakbenarini, misalnyakepadaatasandari auditor yang melakukantindakan yang tidakbenartersebutataukepadapihak yang berwajibapabilapelanggarannyamenyangkuttindakpidana.

29. Standarteknisdanprofesional • Ketidakmampuan auditor dalammenegakkansatuataulebihprinsip-prinsipdasardalamaturanetikakarenakeadaanatauhubungandenganpihak-pihaktertentu menunjukkan indikasi adanya kekurangan obyektivitas. • Hubunganfinansialdan non-finansialdapatmengganggukemampuan auditor dalammenjalankanprinsipobyektivitas. Misalnya, auditor memegangjabatan komisaris bersama-sama dengan auditan pada suatu perusahaan sedikit banyakakanmempengaruhiobyektivitas auditor tersebutketikamengauditauditan. • Transaksipeminjamandariauditanatauinvestasipadaauditandapatmendorong auditor menyajikantemuan audit yang berbedadengankeadaansebenarnya, terutamabilatemuantersebutberpengaruhterhadapkeuangannya.

30. PertentanganKepentingan • Beberapahal yang tercantumdalamaturanetika yang dapatmengindikasikanadanyapertentangankepentingan yang dihadapioleh auditor sektorpublikadalah: • Adanya tekanan dari atasan, rekan kerja, maupun auditan di tempat kerja (instansinya). • Adanyatekanandaripihakluarsepertikeluargaataurelasi. • Adanyatuntutanuntukbertindak yang tidaksesuaidenganstandaratauaturan. • Adanyatuntutanloyalitaskepadaorganisasiatauatasan yang bertentangan dengan kepatuhan atas standar profesi. • Adanyapublikasiinformasi yang bias sehinggamenguntungkaninstansinya. • Adanyapeluanguntukmemperolehkeuntunganpribadiatasbebaninstansi tempat ia bekerja atau auditan.

31. FasilitasdanHadiah • Auditor dapatmenerimafasilitasatauhadiahdaripihak-pihak yang memilikiatauakanmemilikihubungankontraktual, denganmengacudanmemperhatikanseluruhperaturanperundang-undanganmengenaitindakpidanakorupsi, yaitumelakukantindakan-tindakanberikut: • Melakukanpertimbanganataupenerimaanfasilitasatauhadiah yang normal danmasukakal, artinya auditor jugaakanmenerimahal yang samapadainstansitempatiabekerjaapabilaiamelakukanhal yang sama. • Meyakinkandiribahwabesarnyapemberiantidakmenimbulkanpersepsimasyarakatbahwa auditor akanterpengaruholehpemberiantersebut. • Mencatatsemuatawaranpemberianfasilitasatauhadiah, baik yang diterimamaupun yang ditolak, danmelaporkancatatantersebut. • Menolaktawaran-tawaranfasilitasatauhadiah yang meragukan.

32. PemberlakuanAturanEtikabagi Auditor yang BekerjadiLuarNegeri • Padadasarnya auditor harusmenerapkanaturan yang paling kerasapabila auditor dihadapkanpadaduaaturanberbeda yang berlakuketikaiabekerjadiluarnegeri, yaituaturanetikaprofesinyadi Indonesia danaturanetika yang berlakudiluarnegeri.

33. Independensi Auditor • Sesuaidenganetikaprofesi, akuntan yang berpraktiksebagai auditor dipersyaratkanmemilikisikapindependensidalamsetiappelaksanaan audit. Independensiumumnyadidefinisikandenganmengacu kepada kebebasan dari hubungan (freedom from relationship) yang merusakatautampaknyamerusakkemampuanakuntanuntukmenerapkanobyektivitas. Jadi, independensidiartikansebagaikondisi agar obyektivitasdapatditerapkan. • Selainitu, terdapatpengertian lain tentangindependensi yang berarticara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasilpemeriksaan, dan penyusunanlaporanaudit. Independensiharusdipandangsebagaisalahsatuciri auditor yang paling penting. • Alasannyaadalahbegitubanyakpihak yang menggantungkankepercayaannyakepadakelayakanlaporankeuanganberdasarkanlaporan auditor yang tidakmemihak. • IndependensidanProfesionalismeSeorangakuntan yang profesionalseharusnyatidakmenggunakanpertimbangannyahanyauntukkepuasanauditan. Dalamrealitas auditor, setiappertimbanganmengenaikepentinganauditanharusdisubordinasikankepadakewajibanatautanggungjawab yang lebihbesaryaitukewajibanterhadappihak-pihakketigadankepadapublik.

34. Sikap mental independenharusmeliputiindependendalamfakta (in fact) maupundalampenampilan (in appearance). • Independensidalamkenyataanakanadaapabilapadakenyataannya auditor mampumempertahankansikap yang tidakmemihaksepanjangpelaksanaan audit. • Independendalampenampilanberartihasilinterpretasipihak lain mengenaiindependensi. Apabila auditor memilikisikapindependendalamkenyataantetapipihak lain yang berkepentinganyakinbahwa auditor tersebutadalahpenasihatauditanmakasebagianbesarnilaifungsiauditnyaakansia-sia.

35. Lanjutan… • IndependensidalamKenyataan • Independensidalamkenyataanmerupakansalahsatuaspek paling sulitdarietikadalamprofesiakuntansi. Kebanyakan auditor siapuntukmenegaskanbahwauntuksebagianbesarindependensidalamkenyataanmerupakannormadalamkehidupansehari-hariseorangprofesional. Namunmereka gagal untuk memberikan bukti penegasan ini atau bahkan untuk menjelaskanmengapamerekapercayabahwahalitubenardemikianAdalahhal yang sulituntukmembedakansifat-sifatutama yang diperlukanuntukindependensidalamkenyataan. Audit dikatakangagaljikaseorang auditor memberikanpendapatkepadapihakketigabahwalaporankeuangandisajikansecarawajarsesuaidenganstandarakuntansi yang berlakuumumpadahaldalamkenyataannyatidakdemikian. Seringkalikegagalan audit disebabkanolehtidakadanyaindependensi. • Contohtidakadanyaindependensidalamkenyataanadalahtidakadanyaobyektivitasdanskeptisisme, menyetujuipembatasanpenting yang diajukanauditanatasruanglingkup audit ataudengantidakmelakukanevaluasikritisterhadaptransaksiauditan. Beberapapihakjugapercayabahwaketidakkompetenanmerupakanperwujudandaritiadanyaindependensidalamkenyataan.

36. IndependensidalamPenampilan • Independensidalampenampilanmengacukepadainterpretasiataupersepsiorangmengenaiindependensi auditor. Sebagianbesarnilailaporan audit berasaldari status independensidari auditor. Olehkarenaitu, jika auditor adalahindependendalamkenyataan, tetapimasyarakatumumpercayabahwaauditor berpihak kepada auditan, maka sebagian nilai fungsi audit akan hilang. • Adanyapersepsimengenaitidakadanyaindependensidalamkenyataantidakhanyamenurunkannilailaporan audit tetapidapatjugamemilikipengaruhburukterhadapprofesi. Auditor berperanuntukmemberikansuatupendapat yang tidak bias padainformasikeuangan yang dilaporkanberdasarkanpertimbanganprofesional. Jika auditor secarakeseluruhantidakdianggapindependen, makavaliditasperan auditor didalammasyarakatakanterancam.

37. KKN danTindakanMelanggarHukumLainnya • Korupsi, yang di era reformasi ini disandingkan dengan dua jenis tindakanlainnyayaitukolusidannepotisme, merupakanisuetika yang sangatmenonjoldanmendapatkanbanyakperhatian. Secaraekonomidanpolitik, korupsidinilaimemilikidampak yang luarbiasakarenamenghambatpertumbuhanekonomidandemokrasi. • Terakhir, pemerintahtelahmembentukKomisiPemberantasanKorupsi (KPK) sebuahlembagaindependen anti-korupsi. • Dari sudutpandangetika, korupsidalamkonteksadministrasipublikdidefinisikansebagaipenggunaanjabatan, posisi, fasilitasatausumberdayapublikuntukkepentinganataukeuntunganpribadi. Dengandemikian, korupsipadadasarnyamerupakanpelanggaranterhadapkepercayaanpublik yang diberikankepadapegawaiataupejabatpublik.

38. Banyaksekalitindakanpegawaiataupejabatpublik yang dapatdikategorikankorupsi. Contohnyaadalahpembelianataupembayaranfiktif, mark up hargapembelian, penerimaansuap, mangkirkerjadanpenerimaanhadiah, parcel atausumbangan. Perbuatan-perbuatantersebutmelanggarsumpahdanjanjipegawainegeridansekaligusmelanggarprinsip-prinsipetikasepertikejujuran, keadilan, obyektivitasdanlegalitas. • Dari sudutpandanghukum, sebagaimanadinyatakandalamUndang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 31 tahun 1999 tentangTindakPidanaKorupsi, korupsimerupakantindakpidana yang diartikansebagaiperbuatanmelawanhukum, memperkayadirisendiri, orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan negara atau perekonomiannegara. • Dengandemikian, secarahukumsuatutindakandapatdikategorikansebagaikorupsijikamemenuhitigakondisi, yaitu: • melawanhukum, • menguntungkandirisendiri, • merugikannegara.

39. Penggunaanistilahkorupsiselaludisandingkandengankatakolusidannepotisme. • Kolusi, sepertihalnyadefinisi yang digunakandalamUndang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang BersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme, mengacukepadapermufakatanataukerjasama (secaramelawanhukum) dengansesamapegawaiataupejabatpublikataudenganpihak lain yang merugikanorang lain, masyarakat, danataunegara. • Sementaraitu, nepotismediartikansebagaiperbuatanolehpegawai/pejabatpublik (secaramelawanhukum) yang menguntungkankeluarganyadanataukroninyadiataskepentinganmasyarakat, bangsa, dannegara. • Dalamkonteksadministrasipublik, kolusi dan nepotisme merupakan bentuk pelanggaran etika pelayanan publik, dansebenarnyakeduanyadapatdipandangsebagaibentuk-bentukdaritindakankorupsi, atausebagaibagiandaritindakkorupsi.

40. PengendalianMutu Audit • Hasil audit diperlukanolehberbagaipihaksebagaipertimbangandalammembuatkeputusan. • Opini auditor yang tidakakuratakanmemberikandampak yang buruk. Karenanya, timbulsuatukebutuhanuntukmenjagakualitaslaporan audit sehinggamencegahpengambilankeputusan yang kurangtepat. • Dalampenugasan audit, auditor harusmematuhistandar audit. Olehkarenaitu, organisasipemeriksaharusmembuatkebijakandanprosedurpengendalianmutuuntukmemberikankeyakinanmemadaitentangkesesuaianpenugasan audit denganstandar audit. • Pengendalianmututerdirimetode yang digunakanuntukmeyakinkanbahwaorganisasipemeriksatelahmenerapkandanmematuhikemahiranprofesionalnya, termasukstandar, kebijakandanprosedurpemeriksaansecaramemadai. • Pengendalianmutuberhubunganerat, tetapitidaksamadenganstandar audit. Pengendalianmutuadalahprosedur yang digunakanorganisasipemeriksadisetiappenugasan audit untukmembantumerekamemenuhistandar audit secara konsisten. Oleh karena itu, pengendalian mutu ditujukan untukorganisasipemeriksasecarakeseluruhan, sedangkan audit standarberlakuuntuksetiappenugasan audit. • Sifatdanlingkupsistempengendalianmutuorganisasipemeriksasangattergantungpadabeberapafaktor, sepertiukurandantingkatotonomikegiatan yang diberikankepadastafdanorganisasipemeriksa, sifatpekerjaan, strukturorganisasi, pertimbanganmengenaibiayadanmanfaatnya.

41. Padamulanyaterdapat 9 (sembilan) elemenpengendalianmutu, namundikurangimenjadi 5 (lima), yang akandijelaskandalamtabelsebagaiberikut:

43. Peer Review • Menurut Internal Quality Review, istilahpeer review memilikiartieksternal reviu dan evaluasi kualitas dan efektivitas program akademis, staffing, danstruktur, yang dilaksanakanolehpihakeksternal yang memilikikeahlian di bidang yang direviu. • Dalam konteks audit sektor publik, peer review memilikiartipenilaianapakahorganisasipemeriksatelahmemenuhistandarpemeriksaan. Beberapareviubiasanyamelibatkan auditor yang berpengalaman dari organisasi pemeriksaan lainnya. • Pelaksanaan peer review memiliki tujuan untuk menentukan dan melaporkan apakah organisasi pemriksatelahmelaksanakankebijakandanproseduruntukkelimaelemenpengendalianmutudanmenerapkannyadalampraktek audit. • Peer review sendiribukanuntukmengkritikproses audit tertentu, tetapiuntukmenentukanpengendalian audit yang tepat , bagaimanapengendalianiniditerapkan, gap pengendaliandancarauntukmeningkatkansistemkualitas audit.

44. Superivisi PengaruhPadaOrganisasi Quality Assurance UmpanBalikKlien EksternalReviu Internal Reviu Eksternalreviudilaksanakanolehorganisasipemeriksaeksternal PadaAudit Programmed spot check annual overview Quality Assurance Pengembangan Staff Analisis SWOT PerencanaanStrategis

45. Peer review dalam SPKN dinyatakandalam paragraph 4.38 yaitu “Organisasipemeriksa yang melaksanakanpemeriksaanberdasarkanstandarpemeriksaanharus direviu paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun oleh organisasi pemeriksaeksternal yang berwenang yang tidakmempunyaikaitandenganorganisasipemeriksa yang direviu. • Penilaian atas penegendalianmutupemeriksaanolehpihakluar yang kompetenadalahuntukmenentukanapakahsistempengendalianmutupemeriksaansudahdibuatdandilaksanakandenganefektif, sehinggadapatmemberikankeyakinan yang memadaibahwakebijakandanprosedurpemeriksaan yang ditetapkandanstandarpeemriksaan yang berlakutelahdipatuhi.”

46. Pelaksanaan Peer Review di BPK • Pelaksanaan Peer Review di BPK • PadaAgustus 2004, BPK menyelesaikanpeer review untukpertamakalinya. • Peer review tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) pihak dari Badan Audit New Zealand, yaitu • Direktur Eksekutif New Zealand, • Direktur Audit New Zealand, dan • DirekturAsosiasi Audit New Zealand. • Peer review inididanaioleh Bank Dunia. Padaakhirpeer review, dibuatkanlaporan yang diberikankepada DPR.

47. Peer reviewterdiridari: • legislasi, • akuntabilitasparlemen, • kapabilitas dan desain organisasi, • implementasi dan pelaksanaan audit. • Reviu dilaksanakan dalam dua tahap: • Tahap pertama merupakan perencanaan, penentuan ruang lingkupdanwawancaraanggota BPK danmanajemen senior untukmenganalisisdokumen yang pentingdan material. • Tahapkeduaterdiridariwawancaralebihlanjutdenganorang-orang yang kompetendi BPK, tetapilebihdifokuskankepadareviusampel audit yang telahdilaksanakan BPK.