1 / 13

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA. SEJARAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERDATA. Sejarah perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan Ilmu Hukum di negara-negara Eropa lainnya .

creda
Télécharger la présentation

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

  2. SEJARAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERDATA • SejarahperkembanganhukumPerdatadi Indonesia tidakterlepasdarisejarahperkembanganIlmuHukumdinegara-negaraEropalainnya. • MenurutKansil, tahun 1848 menjaditahun yang amatpentingdalamsejarahhukum Indonesia. Padatahuninihukumprivat yang berlakubagigolonganhukumEropadikodifikasi, yaknidikumpulkandandicantumkandalambeberapaKitabUndang-undangberdasarkansuatusistemtertentu.

  3. ASAS KONKORDASI • ASAS PENYESUAIAN ATAU ASAS PERSAMAAN TERHADAP BERLAKUNYA SISTEM HUKUM DI INDONESIA YANG BERDASARKAN PADA KETENTUAN PASAL 131 AYAT (2) I.S. YANG BERBUNYI: “Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut atau dicontoh undang-undang di negeri Belanda”. HAL INI BERARTI BAHWA HUKUM YANG BERLAKU BAGI ORANG-ORANG BELANDA DI INDONESIA HARUS DISAMAKAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI NEGERI BELANDA.

  4. SUMBER POKOK HUKUM PERDATA • KUHS sebagianbesaradalahhukumperdataPerancis, yaitu Code Napoleon. AkibatpendudukanPerancisdiBelandaberlaku, makaHukumPerdataberlakudinegeriBelandasebagai KUHS yang resmi. • SetelahpendudukanPerancisberakhirmelakukankodifikasihukumdanmengeluarkan: • BurgerlijkWetboek (KUH Sipil) • Wetboek van Koophandel (KUH Dagang). KUHS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM SIPIL (BW)

  5. DASAR BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA di Indonesia adalahPasal II AturanPeralihan UUD 1945 yang menyatakanbahwa: “Segalabadannegaradanperaturan yang adamasihlangsungberlakuselamabelumdiadakan yang barumenurutUndang-undangDasarini”.

  6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 menyatakan beberapa pasal yang ada dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi. • Pasal 108 s.d. 110 tentangketidakwenanganbertindakdariistri. • Pasal 284 ayat (3) tentangpengakuananakluarkawin yang lahirdariwanita Indonesia Asli. • Pasal 1579 yang menentukanbahwadalamsewamenyewabarang,pemiliktidakdapatmenghentikansewadenganalasanakanmemakaisendiribarangnya. • Pasal 1682 yang mengharuskanpenghibahandenganaktanotaris. • Pasal 1238 yang menentukanbahwapelaksanaansuatuperjanjianhanyadapatdimintadidepan hakim, jikadidahuluidenganpenagihantertulis. • Pasal 1460 tentangresikodalamperjanjianjualbelibarangditentukanresikoadapadapembeli. • Pasal 1630 yang mengadakandiskriminasiataraorangEropadanbukanEropadalamperjanjianperburuhan.

  7. KONDISI/KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA DARI DAHULU SAMPAI DENGAN SEKARANG TIDAK ADA KESERAGAMAN (PLURANISME) • HAL TERSEBUT DIKARENAKAN ADANYA KEBIJAKAN TENTANG PEMBAGIAN PENDUDUK DI INDONESIA: • WNI ASLI (DAHULU BUMI PUTERA) = BERLAKU HUKUM PERDATA ADAT • WNI KETURUNAN EROPA = BERLAKU HUKUM PERDATA BARAT • WNI KETURUNAN TIMUR ASING

  8. PENUNDUKAN DIRI PENUNDUKAN DIRI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM STB. 1917 NO. 12 ADA 4 MACAM: • PENUNDUKAN DIRI PADA SELURUH HUKUM PERDATA EROPA. • PENUNDUKAN DIRI PADA SEBAGIAN HUKUM PERDATA EROPA, YAITU HANYA PADA HUKUM KEKAYAAN HARTA BENDA SAJA, SEPERTI YANG DINYATAKAN BERLAKU BAGI GOLONGAN TIMUR ASING. • PENUNDUKAN DIRI MENGENAI SUATU PERBUATAN HUKUM TERTENTU. • PENUNDUKAN DIRI SECARA DIAM-DIAM.

  9. kuhp (BW) TERDIRI DARI 4 BUKU BUKU I VAN PERSONEN (MENGENAI ORANG) BUKU II VAN ZAKEN (MENGENAI BENDA) BUKU III VAN VERBINSISSEN (MENGENAI PERIKATAN) BUKU IV VAN BEVIJS EN VERJARING (BUKTI DAN KADALUARSA)

  10. MENURUT KANSIL HUKUM PERDATA LEBIH TEPAT DIBAGI DALAM 5 BUKU • BUKU I TENTANG KETENTUAN UMUM • BUKU II TENTANG PERIKATAN • BUKU III TENTANG KEBENDAAN • BUKU IV TENTANG KEKELUARGAAN • BUKU V TENTANG WARIS

  11. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT PARA AHLI ILMU HUKUM • HUKUM TENTANG DIRI SESEORANG • HUKUM KEKELUARGAAN • HUKUM KEKAYAAN • HUKUM WARISAN

  12. BilakitakajikembalisejarahperkembanganHukumPerdata, padamulanyahukumperdataberasaldarihukumRomawi yang termuatdalam CORPUS JURIS CIVILIS yang terdiridari 4 bagiansebagaimanadimukakanolehKansilberikutini: • Institusiones = memuatsegalasesuatutentangpengertian (lembaga-lembaga) dalamHukumRomawidandianggapsebagaihimpunansegalamacamundang-undang. • Pandecta = kumpulanpendapat-pendapatparaahlihukumbangsaRomawi yang termasyur. • Codex = himpunanundang-undang yang telahdibukukanolehparaahlihukumatasperintahkaisarRomawi. • Novelles = himpunantambahan-tambahanpada codex itudenganpemberianpenjelasan-penjelasanataukomentar.

  13. Mari kita diskusikan Terima kasih atas perhatiannya LENI ANGGRAENI, S.PD., M.PD.

More Related