1 / 17

EVALUASI AWAL PEMILU 2009: PROYEKSI DEMOKRASI INDONESIA DAN MASALAH PENYELENGGARAAN PEMILU

EVALUASI AWAL PEMILU 2009: PROYEKSI DEMOKRASI INDONESIA DAN MASALAH PENYELENGGARAAN PEMILU. Maswadi Rauf (FISIP UI)

dacey
Télécharger la présentation

EVALUASI AWAL PEMILU 2009: PROYEKSI DEMOKRASI INDONESIA DAN MASALAH PENYELENGGARAAN PEMILU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. EVALUASI AWAL PEMILU 2009: PROYEKSI DEMOKRASI INDONESIA DAN MASALAH PENYELENGGARAAN PEMILU Maswadi Rauf (FISIP UI) Bahan diskusi yang disampaikan dalam Diskusi Publik tentang “Analisis Hasil Awal Pemilu Legislatif 2009: Pergeseran Konstelasi Politik dan Wajah Parlemen” yang diadakan FISIP UI dan Puskapol FISIP UI di PSJ, Depok, tanggal 16 April 2009

  2. HAL-HAL YANG DITUNGGU DARI PEMILU 2009 (1) • Sebesar apa kemenangan PD sebagai partai pemerintah yang dapat menggunakan kebijakan pemerintah sebagai materi kampanye. • Apakah PDIP mampu bangkit kembali setelah terpuruk dalam Pemilu 2004. • Apakah Golkar mampu mempertahankan posisi nomor satu dalam Pemilu 2004. • Sebesar apa dukungan yang akan diperoleh PDP setelah berpisah dari PDIP.

  3. HAL-HAL YANG DITUNGGU DARI PEMILU 2009 (2) • Seberapa besar dukungan bagi PKB setelah berpisah dari Gus Dur dan bagaimana nasib PKNU. • Apakah PKS mampu menunjukkan peningkatan perolehan suara yang signifikan seperti dalam Pemilu 2004. • Apakah PAN dan PPP mampu mempertahankan posisi 7 besar dalam Pemilu 2009. • Apakah Hanura dan Gerindra bisa masuk lima besar dalam Pemilu 2009.

  4. HASIL PEMILU LEGISLATIF 2009(MENURUT LEMBAGA SURVEI INDONESIA) Partai Pemilu 2009 Hasil Pemilu 2004 1. PD 20,34% 7,45% (5) 2. Golkar 14,85% 21,57% (1) 3. PDIP 14,07% 18,53% (2) 4. PKS 7,82% 7,34% (6) 5. PAN 6,07% 6,45% (7) 6. PPP 5,29% 8,15% (4) 7. PKB 5,20% 10,57% (3) 8. Gerindra 4,20% -- 9. Hanura 3,49% -- 10. PBB 1,65% 2,62% (8)

  5. EVALUASI HASIL HITUNG CEPAT PEMILU 2009 (1) • Tidak banyak perubahan yang signifikan, kecuali PD keluar sebagai partai terbesar; Golkar dan PDIP mengalami penurunan dukungan. • Empat partai menengah (PKS, PAN, PPP, dan PKB) tetap menjadi partai menengah dalam Pemilu 2009. • Gerindra dan Hanura menggeser PBR dan PDS dari 10 besar.

  6. EVALUASI HASIL HITUNG CEPAT PEMILU 2009 (2) • PBB masih tetap berada dalam 10 besar meskipun kedudukannya tergeser oleh Gerindra dan Hanura menjadi urutan 10. • Terdapat perbedaan persentase yang besar antara urutan 9 Hanura (3,49%) dengan urutan 10 PBB (1,65%) yang membuat DPR hasil Pemilu 2009 kemungkinan hanya akan diiisi oleh 9 partai.

  7. EVALUASI HASIL HITUNG CEPAT PEMILU 2009 (3) • PBB, PDS (1,31%) dan PBR (1,29%) yang merupakan partai urutan 8, 9 dan 10 dalam Pemilu 2004 kelihatannya tidak memenuhi parliamentary threshold (PT) sehingga tersingkir dari DPR. • Beberapa partai yang memperoleh 4 kursi atau kurang dalam Pemilu 2004, yakni PPDK (4), PPD (3), PKPB (2), dan PNI Marhaenisme, PKPI, dan PPDI (masing-masing 1) kelihatannya juga akan tersingkir dari DPR karena karena tidak memenuhi PT (kurang dari 1,6%)

  8. DAMPAK POLITIK (1) • Bila hasil Pemilu 2009 tidak berbeda jauh dari hasil hitung cepat tersebut, “Koalisi Kerakyatan” yang menjadi koalisi pemerintah pada periode 2004-2009 besar sekali kemungkinan akan terwujud kembali untuk periode 2009-2014. • Kemenangan PD membuka peluang yang besar bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tampil sebagai calon presiden (capres) PD.

  9. DAMPAK POLITIK (2) • Penurunan perolehan suara Golkar membuat Golkar tidak percaya diri untuk mengajukan Jusuf Kalla sebagai capres, yang membuka peluang bagi JK untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) SBY. • Bertahannya empat partai menengah pada posisi menengah dalam Pemilu 2009 menghilangkan peluang bagi mereka untuk mengajukan capres yang membuat mereka lebih cenderung mendukung capres dari partai lain (kemungkinan besar PD).

  10. DAMPAK POLITIK (3) • Meskipun suara PDIP juga mengalami penurunan (kemungkinan urutan dua atau tiga) namun PDIP tetap mengajukan Megawati sebagai capres karena Megawati adalah capres terkuat selain SBY. • Urutan 8 dan 9 yang diperoleh Gerindra dan Hanura menghilangkan peluang bagi Prabowo Subianto dan Wiranto untuk menjadi capres dari partai masing-masing karena sulitnya membentuk koalisi partai yang bisa memenuhi persyaratan pengajuan capres yakni 25% dari suara sah atau 20% dari kursi DPR.

  11. DAMPAK POLITIK (3) • Situasi ini mengharuskan kedua tokoh itu untuk bergabung dengan partai lain untuk mendukung capres partai tersebut dan menjajagi kemungkinan menjadi cawapres bagi salah satu dari kedua mantan jenderal tersebut. • Peluang yang terbuka adalah bergabung dengan PDIP untuk mendukung capres Megawati karena tidak mungkin kedua mantan jenderal itu bergabung dengan capres SBY mengingat perbedaan keduanya dengan SBY selama ini.

  12. DAMPAK POLITIK (4) • Oleh karena itu besar sekali kemungkinan akan terbentuk dua koalisi partai dengan dua pasangan capres-cawapres, yakni koalisi yang dipimpin oleh PD dengan capres SBY dan koalisi yang dipimpin oleh PDIP dengan capres Megawati. • Bila hal tersebut benar-benar terjadi, berarti ada dua pasangan capres-cawapres yang akan membuat Pilpres 2009 hanya satu kali putaran dan hanya ada dua koalisi partai politik yakni koalisi pemerintah dan koalisi oposisi.

  13. DAMPAK POLITIK (5) • Kondisi tersebut menghasilkan sistem presidensil yang ideal karena didukung oleh sebuah koalisi partai pemerintah yang berhadapan dengan sebuah koalisi oposisi. • Dengan demikian hasil Pemilu 2009 akan menghasilkan pemerintahan presidensil yang sehat yang diharapkan lebih efektif dan efisien dibandingkan pemerintahan periode 2004-2009 • Koalisi yang terbentuk diharapkan permanen sehingga terjadi penyederhanaan kepartaian melalui koalisi yang membantu menyehatkan sistem kepartaian Indonesia.

  14. MASALAH KELEMAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU (1) • Banyak sekali kritik terhadap penyelenggaraan pemilu sehingga muncul pendapat bahwa Pemilu 2009 adalah yang terburuk di Indonesia. • Tidak dapat disangkal adanya masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kesalahan dalam surat suara, kekeliruan dalam distribusi surat suara, dan kelambatan dalam proses penghitungan suara. • Kelemahan tersebut telah digunakan oleh banyak partai dan tokoh politik untuk menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah.

  15. MASALAH KELEMAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU (2) • Tidak jelas bagaimana kekacauan dalam DPT dapat menguntungkan partai politik tertentu karena tidak diketahui afiliasi politik penduduk yang tidak terdaftar. • Tidak jelas bagaimana anggota KPU bisa berpihak kepada partai politik tertentu karena mereka tidak mempunyai afiliasi partai politik yang sama. • Kelihatannya kekacauan DPT lebih banyak disebabkan oleh kelemahan dalam pencatatan data kependudukan bukan oleh permainan politik partai politik tertentu.

  16. KONSEKUENSI YANG TIMBUL • Kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu jangan sampai menimbulkan gugatan terhadap hasil pemilu atau menghasilkan tuntutan bagi pemilu ulang. • Tuntutan pembatalan hasil Pemilu 2009 atau tuntutan pemilu ulang akan berakibat buruk bagi perkembangan politik di Indonesia. • Kelemahan-kelemahan itu harus digunakan untuk memperbaiki penyelenggaraan Pilpres 2009. • Bila ada kecurangan, perlu digunakan jalur hukum tanpa pengerahan massa.

  17. SEKIAN TERIMA KASIH

More Related