1 / 33

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA. UUD 1945. APIP. RAKYAT. PENGELOLAAN. KEUANGAN NEGARA. DPR/DPD/ DPRD. PEMERINTAH. PERTANGGUNG JAWABAN. BPK AUDITOR INDEPENDEN. LHP. LHP. APH. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. Pemeriksa Eksternal vs Internal. EKSTERNAL AUDITOR BPK-RI.

darena
Télécharger la présentation

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

  2. UUD 1945 APIP RAKYAT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DPR/DPD/ DPRD PEMERINTAH PERTANGGUNG JAWABAN BPK AUDITOR INDEPENDEN LHP LHP APH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

  3. PemeriksaEksternalvs Internal EKSTERNAL AUDITOR BPK-RI INTERNAL AUDITOR BPKP, ITJEN, IT PROV/KAB/KOT • BERADA DI LUAR ORGANISASI YANG DI AUDIT (INDEPENDEN) • BERADA DALAM ORGANISASI YANG DI AUDIT • BERTUGAS MEMBANTU MANAJEMEN MENYUSUN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN YANG BAIK • BERTUGAS MELAKUKAN AUDIT PERTANGGUNG JAWABAN DAN MEMBERIKAN OPINI • TUJUAN AUDIT UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN • TUJUAN AUDIT UNTUK PENILAIAN/OPINI • HASIL AUDIT LEBIH OBJEKTIF • HASIL AUDITNYA TIDAK SEPENUHNYA OBJEKTIF • HASIL AUDIT LAYAK UNTUK PUBLIK • HASIL AUDIT TIDAK/KURANG UNTUK PUBLIK

  4. MaksudPemeriksaan Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah & mewujudkan aparatur yang profesional, bersih & bertanggung jawab Memberantas penyalahgunaan wewenang & praktek KKN Menegakkan peraturan yang berlaku Mengamankan keuangan negara

  5. LingkupPemeriksaan BPK APBN/APBD Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri (termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD) Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan &/ kepentingan umum Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan pemerintah (yayasan/lembaga yang dibentuk dan pihak lain yang menerima bantuan keuangan pemerintah)

  6. Jenis Pemeriksaan BPK Pemeriksaan Keuangan • Pemeriksaan atas laporan keuangan • Bertujuan memberikan opini Pemeriksaan Kinerja • Pemeriksaan atas : • Economy (Spending Less) • Efficiency (Spending Well) • Effectiveness (Spending Wisely) Pemeriksaan DenganTujuan Tertentu • Pemeriksaan selain keuangan dan kinerja • Misalnya investigasi

  7. Pemeriksaan LK–Jenis-jenis Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telahdisajikan & diungkapkansecarawajardalamsemuahal yang material daninformasikeuangandalam LK dapatdiandalkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telahdisajikan & diungkapkansecarawajardalamsemuahal yang material, kecualiuntukdampakhal-hal yang berhubungandengan yang dikecualikan, sehinggainformasikeuangandalam LK yang tidakdikecualikandalamopinipemeriksaandapatdiandalkan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidakdapatdiperiksasesuaidenganstandarpemeriksaan (pemeriksatidakdapatmeyakini LK apakahbebasdariisaji material) Tidak wajar – LK tidakdisajikan & diungkapkansecarawajardalamsegalahal yang material, sehinggainformasikeuangandalam LK tidakdapatdiandalkan

  8. Pendahuluan • Dalampelaksananaanpemeriksaanpengelolaandantanggungjawabkeuangannegaradiperlukansuatustandar. • Standarpemeriksaankeuangannegaraadalahamanatdari UU Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadanPemeriksaKeuangan. • StandarPemeriksaandiperlukanuntukmenjagakredibilitassertaprofesionalitasdalampelaksanaanmaupunpelaporanpemeriksaanbaikpemeriksaankeuangan, kinerja, sertapemeriksaandengantujuantertentu. StandarPemeriksaanKeuangan Negara ditetapkandenganPeraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang berlakusejak 7 Maret 2007.

  9. Pendahuluan • SPKN iniberlakuuntuksemuapemeriksaan yang dilaksanakanterhadapentitas, program,kegiatansertafungsi yang berkaitandenganpelaksanaanpengelolaandantanggungjawabKeuangan Negara sesuaidenganperaturanperundang-undangan. • SPKN berlakubagi BPK atauakuntanpubliksertapihak lain yang diberiamanatuntukmelakukanpemeriksaanpengelolaandantanggungjawabkeuangannegarauntukdanatasnama BPK. • SPKN jugadapatmenjadiacuanbagiaparatpengawasan internal pemerintahmaupunpihak lain dalampenyusunanstandarpengawasansesuaikedudukan, tugas, danfungsinya.

  10. STANDAR PEMERIKSAAN • StandarPemeriksaanKeuangan Negara memuatpersyaratanprofesionalpemeriksa, mutupelaksanaanpemeriksaan, danpersyaratanlaporanpemeriksaan yang profesional. • Pelaksanaanpemeriksaan yang didasarkanpadaStandarPemeriksaanakanmeningkatkankredibilitasinformasi yang dilaporkanataudiperolehdarientitas yang diperiksamelaluipengumpulandanpengujianbuktisecaraobyektif. • ApabilapemeriksamelaksanakanpemeriksaandengancarainidanmelaporkanhasilnyasesuaidenganStandarPemeriksaanmakahasilpemeriksaantersebutakandapatmendukungpeningkatanmutupengelolaandantanggungjawabkeuangannegarasertapengambilankeputusanPenyelenggara Negara.

  11. Pemeriksaanpengelolaandantanggungjawabkeuangannegarajugamerupakansalahsatuunsurpentingdalamrangkaterciptanyaakuntabilitaspublik. • TujuanSPKN adalahuntukmenjadiukuranmutubagi para pemeriksadanorganisasipemeriksadalammelaksanakanpemeriksaanataspengelolaandantanggungjawabkeuangannegara. • PemeriksaanPengeloaandanTanggungJawabKeuangan Negara dalamrangkamewujudkanakuntabilitaspublikadalahbagiandarireformasibidangkeuangannegara yang dimulaisejaktahun 2003.

  12. PengertianpengelolaandantanggungjawabKeuangan Negara mencakupakuntabilitas yang harusditerapkansemuaentitasolehpihak yang melakukanpengelolaandantanggungjawabkeuangannegara. • Akuntabilitasdiperlukanuntukdapatmengetahuipelaksanaan program yang dibiayaidengankeuangannegara, tingkatkepatuhannyaterhadapketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku, sertauntukmengetahuitingkatkehematan, efisiensi, danefektivitasdari program tersebut.

  13. JenisPemeriksaaan • pemeriksaankeuangan, • pemeriksaankinerja, • danpemeriksaandengantujuantertentu

  14. JenisPemeriksaan • Pemeriksaankeuangantersebutbertujuanuntukmemberikankeyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakahlaporankeuangantelahdisajikansecarawajar, dalamsemuahal yang material sesuaidenganprinsipakuntansi yang berlakuumum di Indonesia atau basis akuntansikomprehensifselainprinsipakuntansi yang berlakuumum di Indonesia. • Pemeriksaankinerjaadalahpemeriksaanataspengelolaankeuangannegara yang terdiriataspemeriksaanaspekekonomidanefisiensisertapemeriksaanaspekefektivitas.

  15. PSP 01 : STANDAR UMUM • Standarumummemberikanrerangkadasaruntukdapatmenerapkanstandarpelaksanaandanstandarpelaporansecaraefektif yang dijelaskanpadapernyataanstandarberikutnya. • Standarumuminiharusdiikutiolehsemuapemeriksadanorganisasipemeriksa yang melakukanpemeriksaanberdasarkanStandarPemeriksaanKeuanganNegara

  16. StandarUmum • I. Pemeriksasecarakolektifharusmemilikikecakapanprofesional yang memadaiuntukmelaksanakantugaspemeriksaan; • II. Dalamsemuahal yang berkaitandenganpekerjaanpemeriksaan, organisasipemeriksadanpemeriksa, harusbebasdalamsikap mental danpenampilandarigangguanpribadi, ekstern, danorganisasi yang dapatmempengaruhiindependensinya; • III. Dalampelaksanaanpemeriksaansertapenyusunanlaporanhasilpemeriksaan, pemeriksawajibmenggunakankemahiranprofesionalnyasecaracermatdanseksama; • IV. Setiaporganisasipemeriksa yang melaksanakanpemeriksaanberdasarkan SPKN harusmemilikisistempengendalianmutu yang memadai, dansistempengendalianmututersebutharusdireviuolehpihak lain yang kompeten (pengendalianmutuekstern).

  17. PSP 02 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN • Pekerjaanharusdirencanakandengansebaik-baiknyadanjikadigunakantenagaasistenharusdisupervisidengansemestinya; • Pemahamanyang memadaiataspengendalian intern harusdiperolehuntukmerencanakan audit danmenentukansifat, saat, danlingkuppengujian yang akandilakukan; • Buktiaudit yang kompetenharusdiperolehmelaluiinspeksi, pengamatan, pengajuanpertanyaan, dankonfirmasisebagaidasarmemadaiuntukmenyatakanpendapatataslaporankeuangan yang diaudit;

  18. StandarPelaksanaanTambahan • Pemeriksaharusmengkomunikasikaninformasi yang berkaitandengansifat, saat, lingkuppengujian, pelaporan yang direncanakan, dantingkatkeyakinankepadamanajemenentitas yang diperiksadanataupihak yang memintapemeriksaan; • Pemeriksaharusmempertimbangkanhasilpemeriksaansebelumnyasertatindaklanjutatasrekomendasi yang signifikandanberkaitandengantujuanpemeriksaan yang sedangdilaksanakan;

  19. c. (1) Pemeriksaharusmerancangpemeriksaanuntukmemberikankeyakinan yang memadaigunamendeteksisalahsaji material yang disebabkanolehketidakpatuhanterhadapketentuanperaturanperundang-undangan yang berpengaruhlangsungdan material terhadappenyajianlaporankeuangan. Jikainformasitertentumenjadiperhatianpemeriksa, diantaranyainformasitersebutmemberikanbukti yang berkaitandenganpenyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan yang berpengaruh material tetapitidaklangsungberpengaruhterhadapkewajaranpenyajianlaporankeuangan, pemeriksaharusmenerapkanprosedurpemeriksaantambahanuntukmemastikanbahwapenyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangantelahatauakanterjadi; • (2) Pemeriksaharuswaspadapadakemungkinanadanyasituasidan/atauperistiwa yang merupakanindikasikecurangandan/atauketidakpatutandanapabilatimbulindikasitersebutsertaberpengaruhsignifikanterhadapkewajaranpenyajianlaporankeuangan, pemeriksaharusmenerapkanprosedurpemeriksaantambahanuntukmemastikanbahwakecurangandan/atauketidakpatutantelahterjadidanmenentukandampaknyaterhadapkewajaranpenyajianlaporankeuangan;

  20. d. Pemeriksaharusmerencanakandanmelaksanakanprosedurpemeriksaanuntukmengembangkanunsur-unsurtemuanpemeriksaan; • e. Pemeriksaharusmempersiapkandanmemeliharadokumentasipemeriksaandalambentukkertaskerjapemeriksaan. • Dokumentasipemeriksaan yang berkaitandenganperencanaan, pelaksanaan, danpelaporanpemeriksaanharusberisiinformasi yang cukupuntukmemungkinkanpemeriksa yang berpengalaman, tetapitidakmempunyaihubungandenganpemeriksaantersebutdapatmemastikanbahwadokumentasipemeriksaantersebutdapatmenjadibukti yang mendukungpertimbangandansimpulanpemeriksa. • Dokumentasipemeriksaanharusmendukungopini, temuan,simpulandanrekomendasipemeriksaan.

  21. PSP 03 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN • Laporanaudit harusmenyatakanapakahlaporankeuangandisajikansesuaidenganprinsipakuntansi yang berlakuumum di Indonesia atauprinsipakuntansi yang lain yang berlakusecarakomprehensif (PSAP). • Laporanauditor harusmenunjukkan, jikaada, ketidakkonsistenanpenerapanprinsipakuntansidalampenyusunanlaporankeuanganperiodeberjalandibandingkandenganpenerapanprinsipakuntansitersebutdalamperiodesebelumnya; • Pengungkapaninformatifdalamlaporankeuanganharusdipandangmemadai, kecualidinyatakan lain dalamlaporan audit; • Laporanauditor harusmemuatsuatupernyataanpendapatmengenailaporankeuangansecarakeseluruhanatausuatuasersibahwapernyataandemikiantidakdapatdiberikan. JikapendapatsecarakeseluruhantidakdapatdiberikanmakaalasannyaharusStandarPelaporanPemeriksaanKeuangandinyatakan. Dalamhalnama auditor dikaitkandenganlaporankeuangan, laporan auditor harusmemuatpetunjuk yang jelasmengenaisifatpekerjaan audit yang dilaksanakan, jikaada, dantingkattanggungjawab yang dipikul auditor.

  22. StandarPelaporanTambahan • a. Laporanhasilpemeriksaanharusmenyatakanbahwapemeriksaandilakukansesuaidengan SPKN; • b. Laporanhasilpemeriksaanataslaporankeuanganharusmengungkapkanbahwapemeriksatelahmelakukanpengujianataskepatuhanterhadapketentuanperaturanperundang-undangan yang berpengaruhlangsungdan material terhadappenyajianlaporankeuangan; • c. Laporanataspengendalian intern harusmengungkapkankelemahandalampengendalian intern ataspelaporankeuangan yang dianggapsebagaikondisi yang dapatdilaporkan; • d. Laporanhasilpemeriksaan yang memuatadanyakelemahandalampengendalian intern, kecurangan, penyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan, danketidakpatutan, harusdilengkapitanggapandaripimpinanataupejabat yang bertanggungjawabpadaentitas yang diperiksamengenaitemuandanrekomendasisertatindakankoreksi yang direncanakan;

  23. StandarPelaporanTambahan • e. Informasirahasia yang dilarangolehketentuanperaturanperundang-undanganuntukdiungkapkankepadaumumtidakdiungkapkandalamlaporanhasilpemeriksaan. Namunlaporanhasilpemeriksaanharusmengungkapkansifatinformasi yang tidakdilaporkantersebutdanketentuanperaturanperundang-undangan yang menyebabkantidakdilaporkannyainformasitersebut; • f. Laporanhasilpemeriksaandiserahkankepadalembagaperwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyaikewenanganuntukmengaturentitas yang diperiksa, pihak yang bertanggungjawabuntukmelakukantindaklanjuthasilpemeriksaan, dankepadapihak lain yang diberiwewenanguntukmenerimalaporanhasilpemeriksaansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

  24. PSP 04 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA • Pekerjaanharusdirencanakansecaramemadai; • Stafharusdisupervisidenganbaik; • Buktiyang cukup, kompeten, danrelevanharusdiperolehuntukmenjadidasar yang memadaibagitemuandanrekomendasipemeriksa; • Pemeriksaharusmempersiapkandanmemeliharadokumenpemeriksaandalambentukkertaskerjapemeriksaan. Dokumenpemeriksaan yang berkaitandenganperencanaan, pelaksanaan, danpelaporanpemeriksaanharusberisiinformasi yang cukupuntukmemungkinkanpemeriksa yang berpengalamantetapitidakmempunyaihubungandenganpemeriksaantersebutdapatmemastikanbahwadokumenpemeriksaantersebutdapatmenjadibukti yang mendukungtemuan, simpulan, danrekomendasipemeriksa.

  25. PSP 05 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA • Pemeriksaharusmembuatlaporanhasilpemeriksaanuntukmengkomunikasikansetiaphasilpemeriksaan; • Laporanhasilpemeriksaanharusmencakup:i. pernyataanbahwapemeriksaandilakukansesuaidengan SPKN ,ii. tujuan, lingkup, danmetodologipemeriksaan ,iii. hasilpemeriksaanberupatemuanpemeriksaan, simpulan, danrekomendasi ,iv. tanggapanpejabat yang bertanggungjawabatashasilpemeriksaan,v. pelaporaninformasirahasiaapabilaada ,vi. PernyataanbahwaPemeriksaanDilakukanSesuaidengan SPKN; • Laporanhasilpemeriksaanharustepatwaktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, sertajelas, danseringkasmungkin; • Laporanhasilpemeriksaandiserahkankepadalembagaperwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyaikewenanganuntukmengaturentitas yang diperiksa, pihak yang bertanggungjawabuntukmelakukantindaklanjuthasilpemeriksaan, dankepadapihak lain yang diberiwewenanguntukmenerimalaporanhasilpemeriksaansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

  26. PSP 06 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU • Pekerjaanharusdirencanakansebaik-baiknyadanjikadigunakanasistenharusdisupervisidengansemestinya; • Buktiyang cukupharusdiperolehuntukmemberikandasarrasionalbagisimpulan yang dinyatakandalamlaporan.

  27. StandarPelaksanaanTambahan • Pemeriksaharusmengkomunikasikaninformasi yang berkaitandengansifat, saat, danlingkuppengujiansertapelaporan yang direncanakanatashal yang akandilakukanpemeriksaan, kepadamanajemenentitas yang diperiksadanataupihak yang memintapemeriksaan; • Pemeriksaharusmempertimbangkanhasilpemeriksaansebelumnyasertatindaklanjutatasrekomendasi yang signifikandanberkaitandenganhal yang diperiksa; • DalammerencanakanPemeriksaanDenganTujuanTertentudalambentukeksaminasidanmerancangproseduruntukmencapaitujuanpemeriksaan, pemeriksaharusmemperolehpemahaman yang memadaitentangpengendalian intern yang sifatnya material terhadaphal yang diperiksa;

  28. d. (1) DalammerencanakanPemeriksaanDenganTujuanTertentudalambentukeksaminasi, pemeriksaharusmerancangpemeriksaandengantujuanuntukmemberikankeyakinan yang memadaigunamendeteksikecurangandanpenyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan yang dapatberdampak material terhadaphal yang diperiksa.(2)DalammerencanakanPemeriksaanDenganTujuanTertentudalambentukreviuatauprosedur yang disepakati, pemeriksaharuswaspadaterhadapsituasiatauperistiwa yang mungkinmerupakanindikasikecurangandanpenyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan. Apabiladitemukanindikasikecurangandan/ataupenyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan yang secara material mempengaruhihal yang diperiksa, pemeriksaharusmenerapkanprosedurtambahanuntukmemastikanbahwakecurangandan/ataupenyimpangantersebuttelahterjadidanmenentukandampaknyaterhadaphalyangdiperiksa.

  29. (3)Pemeriksaharuswaspadaterhadapsituasidan/atauperistiwa yang mungkinmerupakanindikasikecurangandan/atauketidakpatutan, danapabiladitemukanindikasitersebutsertaberpengaruhsignifikanterhadappemeriksaan, pemeriksaharusmenerapkanprosedurtambahanuntukmemastikanbahwakecurangandan/atauketidakpatutantersebuttelahterjadidanmenentukandampaknyaterhadaphasilpemeriksaan; • e. Pemeriksaharusmempersiapkandanmemeliharadokumentasipemeriksaandalambentukkertaskerjapemeriksaan. Dokumentasipemeriksaan yang terkaitdenganperencanaan, pelaksanaan, danpelaporanpemeriksaanharusberisiinformasi yang cukupuntukmemungkinkanpemeriksa yang berpengalamantetapitidakmempunyaihubungandenganpemeriksaantersebutdapatmemastikanbahwadokumentasipemeriksaantersebutdapatmenjadibukti yang mendukungpertimbangandansimpulanpemeriksa.

  30. PSP 07 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU • Laporanharusmenyebutkanasersi yang dilaporkandanmenyatakansifatperikatanatestasi yang bersangkutan; • Laporanharusmenyatakansimpulanpraktisimengenaiapakahasersidisajikansesuaidenganstandar yang telahditetapkanataukriteria yang dinyatakandipakaisebagaialatpengukur; • Laporanharusmenyatakansemuakeberatanpraktisi yang signifikantentangperikatandanpenyajianasersi; • Laporansuatuperikatanuntukmengevaluasisuatuasersi yang disusunberdasarkankriteria yang disepakatiatauberdasarkansuatuperikatanuntukmelaksanakanprosedur yang disepakatiharusberisisuatupernyataantentangketerbatasanpemakaianlaporanhanyaolehpihak-pihak yang menyepakatikriteriaatauprosedurtersebut.

  31. standarpelaporantambahan • Laporanhasilpemeriksaanharusmenyatakanbahwapemeriksaandilakukansesuaidengan SPKN; • LaporanHasilPemeriksaandengantujuantertentuharusmengungkapkan:i. kelemahanpengendalian internal yang berkaitandenganhal yang diperiksa,ii. kepatuhanterhadapketentuanperaturanperundang-undangantermasukpengungkapanataspenyimpanganadministrasi, pelanggaranatasperikatanperdata, maupunpenyimpangan yangmengandungunsurtindakpidana yang terkaitdenganhal yang diperiksa,iii. ketidakpatutan yang material terhadaphal yang diperiksa;

  32. c. Laporanhasilpemeriksaan yang memuatadanyakelemahandalampengendalian intern, kecurangan, penyimpangandariketentuanperaturanperundang-undangan, danketidakpatutan, harusdilengkapitanggapandaripimpinanataupejabat yang bertanggungjawabpadaentitas yang diperiksamengenaitemuandansimpulansertatindakankoreksi yang direncanakan; • d. Informasirahasia yang dilarangolehketentuanperaturanperundang-undanganuntukdiungkapkankepadaumumtidakdiungkapkandalamlaporanhasilpemeriksaan. Namunlaporanhasilpemeriksaanharusmengungkapkansifatinformasi yang tidakdilaporkantersebutdanketentuanperaturanperundang-undangan yang menyebabkantidakdilaporkannyainformasitersebut;

  33. e. Laporanhasilpemeriksaandiserahkankepadalembagaperwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyaikewenanganuntukmengaturentitas yang diperiksa, pihak yang bertanggungjawabuntukmelakukantindaklanjuthasilpemeriksaan, dankepadapihak lain yang diberiwewenanguntukmenerimalaporanhasilpemeriksaansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

More Related