1 / 33

KEUANGAN NEGARA

KEUANGAN NEGARA. OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011. APBN. LATAR BELAKANG UU NO.2 2003 TTNG KEUANGAN NEGARA UU NO. KEUANGAN NEGARA.

suki-reid
Télécharger la présentation

KEUANGAN NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KEUANGAN NEGARA OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011

  2. APBN • LATAR BELAKANG UU NO.2 2003 TTNG KEUANGAN NEGARA • UU NO.

  3. KEUANGAN NEGARA • Semuahakdankewajibannegara yang dapatdinilaidenganuang, sertasegalasesuatubaikberupauangmaupunbarang yang dapatdijadikanmiliknegara, berhubungdenganpelaksanaanhakdankewajibantersebut.

  4. OBYEK • Hakdankewajibannegara yang dapatdinilaidenganuang; • Kebijakandankegiatandalambidangfiskal,moneter; • Pengelolaankekayaannegara yang dipisahkan; • Uangdanbarang yang dapatdijadikanmiliknegara.

  5. SUBYEK • Pemerintahpusat • Pemerintahdaerah • Perusahaan Negara • Perusahaan daerah

  6. PROSES • Rangkaiankegiatan yang berkiatndenganpengelolaanobyek: • perumusankebijakan • Pengambilankeputusan • Pertanggungjawaban TUJUAN: menyelenggarakanpemerintahan yang baik

  7. ASAS UMUM PENGELOLAAN • Akuntabilitas yang berorientasipadahasil • Profesionalisasi • Proporsionalisasi • Keterbukaandalampengelolaan • Pemeriksaankeuanganolehbadanpemeriksa yang bebasdanmandiri

  8. APBN • Rencanakeuangantahunanpemerintahnegara yang disetujuiolehDewanPerwaqkilan Rakyat

  9. Penerimaannegara: uang yang masukkekasnegara • Pengeluarannegara: Uang yang kasdarikasnegara • Pendapatannegara: hakpemerintahpusat yang diakuisebagaipenambahnilaikekayaanbersih • Belanjanegara hakpemerintahpusat yang diakuisebagaipengurangnnilaikekayaanbersih

  10. KEBIJAKAN UMUM APBN • Menurunkandefisitmenuju surplus • Peningkatanpenerimaannegarasecar a optimal • Efisiensidanefektifitasbelanjanegara • Pembiayaanutamanyabersumberdaridalamnegeri

  11. PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

  12. BELANJA PUSAT DAN KE DAERAH

  13. PEMBIAYAAN (TRILIUN RUPIAH)

  14. PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN • Anggarandisusundenganmenggunakan: • Kerangkapengeluaranjangkamenengah (medium term expenditure framework) • Penganggaranterpadu (unifed budget) • Anggaranberbasiskinerja (performance budget)

  15. Penganggarandalamkerangkapengeluaranjangkamenengah • Merupakan: pendekatanpenganggaranberdasarkankebijakandenganpengambilankeputusanterhadapkebijakantersebutdilakukandalampersfektiflebihdari 1 (satu) TA, denganmempertimbangkanimplikasibiayakeputusan yang bersangkutanpadatahunberikutnya yang dituangkandalamprakiraanmaju

  16. PRAKIRAAN MAJU • PerhitungankebutuhandanauntukTahunAnggaranberikutnyadaritahun yang direncanakan, gunamemastikankesinambungan program dankegiatan yang telahdisetujuidanmenjadidasarpenyusunananggarantahunberikutnya. Catatan: angkaprakiraanmajumerupakansuatukomitmenatauprakiraanbahwakegiatandimaksudmasihadadana yang perludibiayaipadatahunberikutnya

  17. PENGANGGARAN TERPADU • Merupakan: Penyusunanrencanakeuangantahunan yang dilakukansecaraterintegrasiuntukseluruhjenisbelanja

  18. Penganggaranberbasiskinerja • Penganggarandngmencantumkansasaran program kegiatanberupakeluaran/output dansasaran program berupahasiloutcomesbgdasarpenyediaanbiaya.

  19. KLASIFIKASI ANGGARAN • Anggarandisusunmenurut: -organisasi -program -

  20. organisasi • Bagiandrsuatukementriannegara/lembagaygbertanggungjawabthdppengorganisasiandanataupelaksanaansuatuprogram,misal

  21. Satker yang dapatditetapkansbg KPA • Satkerpusat : me;akukankegiatanpengelolaananggaranyagkewenangandantanggungjawabnyaadadikantorpusat k/l sedangkanlokasiadadipusat/daerah • UPT/k/l: wewenangdantanggungjawabdrkantorpustpengelolaanolehintansipusatkedaerah • Khusus; pelaksanaan program/keg dibiayayidrluaranggarancontoh;koni, KNPI,Korpri • SKPD:wewenangdantanngungjwbdr k/l diberiknkpdguibernur/bupati/walikotaberlokasidipropinsiuntukpelaksanaandekonsentrasidipropinsi/kab/kotauntukpelaksanaantugaspembantuan. • SNVT: bknmrpkintansivertikal k/l wewengandantanggungjawabdrkantorpusatkarenawewenagdantanggungjwbtdkdptlangsungdilimpahkankpd SKPD(Satker keg lintaspropinsi/kota/kab)yang diserahkn BUMN. • satkersementara

  22. PROGRAM • Adalahpenjabarankebijakankementriannegara /lembagadlmbntukupayaygberisisatuataubeberapakegiatandenganmenggunakansumberdadayaygdisediakanuntukmencapaihasilygterukursesuidenganmisikemntriannegara/lembaga.

  23. FUNGSI • Perwujudantgskepemerintahandibidangtertentuygdilaksanakndlmrangkamencapaitujunapembnagunannasional • Ada 11 fungsiyaitu: 1.pelayanan umum 2. pertahanan 3. ketertibandankeamanan 4. ekonomi 5.lingkungan hidup 6.perumhn danfasilitasumum 7,kesehatan 8.pariwisata danbudaya 9.agama 10.pendidikan 11.perlindungan sosial

  24. KEGIATAN • Merupakan: Bagiandari program yang dilaksanaknolehsatuataubeberapasatuankerjasebagaibagiandaripencapaiansasaranteruklurpadasuatu program danterdiridarisekumpulantindakan p[engerahansumberdayabaik yang berupaprsonil (SDM), barang modal termasukperalatandantekhnologidanaataukombinasidaribeberapaatausemuajenissumberdayatersebutsbgmasukan n(input) untukmenghasilkankeluaran (output)

  25. JENIS BELANJA • Merupakanpengklasifikasiananggaran yang dibagibmenjadi 8 kategioriyaitu: • Belanjapegawai • Belanjabarang • Belanja modal • Bebanbunga • Subsidi • Bantuansosial • Hibah • Belanja lain-lain

  26. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJM NAS) • Merupakan : dokumenperencanannasionaluntukperiode 5 tahun

  27. RENCANA STRATEGI KEMNTRIAN NEGARA/LEMBAGA (RENSTRA/

  28. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) • Merupakandokumenperencanannasionaluntukperiode 1 tahun

  29. INDIKASI PAGU (PAGU INDIKATIF) • Merupakan ancar2 paguanggaranygdiberiknkpd k/l (kantor/lembaga) renjakl

  30. Rencanakerjakementriannegara/lembaga • Merupkndokumenperencananakementriannegara /lembagauntukperiode 1 th

  31. PAGU SEMENTARA • Merupknpaguanggarnygdidasarkanataskebijakanumumdanprioritasanggaranhasilpembahasanpemrintahpusatdng DPR sbgacuandlmpenyusunanrencanakegiatananggarankementriandanlembaga.

  32. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN/LEMBAGA • Rencanakerja k/l (meliputiseluruh keg satuankerjadekonsentrasi, tugs pembanytuan).visi, misitujunakebijakn program keg.hasil/keluaranygdiharapkananggaran/belnjaygdiuraikanuntuk masing2 program dankegiatansatuthnanggranygdirincimenurut; jenisbelnjaprakiraanbadgetuntukthnberikutnyatermasuksumberdansasarnpendapatan K/L.

More Related