ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

1. ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

2. PengelolaanKeuangan Negara diselenggarakansecara : • Profesional • Terbuka • Bertanggungjawab Terwujudnya Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara Sesuai Pasal 23C UUD 1945 • Asas-asasBaru (best practises) : • Akuntabilitasberorientasihasil • Profesionalitas • Proporsionalitas • Keterbukaandalam PKN • Pemeriksaankeuanganoleh BP ygbebas & mandiri Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara • Asas-asas yang telah lama dikenal : • Tahunan • Universalitas • Kesatuan • Spesialitas

3. ASAS-ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Asas-asas baru sebagai pencerminanbest practicesdalam pengelolaankeuangan negara : • Akuntabilitas berorientasi pada hasil • Profesionalitas • Proporsionalitas • Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara • Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri Penjelasan UU 17/2003 • Catatan : • Asas-asas yang telah lama dikenal, yaitu: • Asastahunan • Asasuniversalitas • Asaskesatuan • Asasspesialitas

4. Tujuan penetapan asas-asas pengelolaan keuangan negara • Mendukungterwujudnyapenyelenggaraangood governancedalampenyelenggaraannegara. • Menjadiacuandalamreformasimanajemenkeuangannegara • Menjaminterselenggaranyaprinsip-prinsippemerintahandaerahsesuaibab IV UUD 1945. • Memperkokohlandasanpelaksanaandesentralisasidanotonomidaerah

5. Asas Tahunan • Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. • Pasal 11 (1) UU 17/2003 : • APBN merupakanwujudpengelolaankeuangannegara yang ditetapkantiaptahun dg UU • Pasal 4 UU 17/2003 : • TahunAnggaranmeliputimasasatutahun, mulaidaritanggal 1 Januarisampaidengantanggal 31 Desember.

6. Asas Universalitas • Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. • Pasal 14 UU 1/2004 : (2) Menteri/pimpinanlembagamenyusundokumenpelaksanaananggaranuntukkementeriannegara/lembaga yang dipimpinnyaberdasarkanalokasianggaran yang ditetapkanolehPresiden. (3) Di dalamdokumenpelaksanaananggaran, sebagaimanadimaksudpadaayat (2), diuraikansasaran yang hendakdicapai, fungsi, program danrinciankegiatan, anggaran yang disediakanuntukmencapaisasarantersebut, danrencanapenarikandanatiap-tiapsatuankerja, sertapendapatan yang diperkirakan. (4) Padadokumenpelaksanaananggaransebagaimanadimaksudpadaayat (2) dilampirkanrencanakerjadananggaranBadanLayananUmumdalamlingkungankementeriannegara yang bersangkutan.

7. Asas Kesatuan • Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

8. Asas Spesialitas • Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

9. Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil • Pasal 14 UU 17/2003 : • (1) Dalamrangkapenyusunanrancangan APBN, menteri/pimpinanlembagaselakupenggunaanggaran/penggunabarangmenyusunrencanakerjadananggarankementriannegara/lembagatahunberikutnya. • (2) Rencanakerjadananggaransebagaimanadimaksuddalamayat (1) disusunberdasarkanprestasikerja yang akandicapai. • (3) Rencanakerjadananggaransebagaimanadimaksuddalamayat (1) disertaidenganprakiraanbelanjauntuktahunberikutnyasetelahtahunanggaran yang sedangdisusun. • Anggaran AnggaranBerbasisKinerja

10. Maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja : • Mengutamakanupayapencapaianhasilkerja(ouput) dandampak(outcome) atasalokasibelanja(input) yang ditetapkan; • Disusunberdasarkansasarantertentu yang hendakdicapaidalamsatutahunanggaran; • Program dankegiatandisusunberdasarkanrenstra/tupoksiKementerian Negara/Lembaga.

11. Asas Akuntabilitas • AsasAkuntabilitasadalahasas yang menentukanbahwasetiapkegiatandanhasilakhirdarikegiatanpenyelenggaranegaraharusdapatdipertanggungjawabkankepadamasyarakatataurakyatsebagaipemegangkedaulatantertingginegarasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku

12. Asas Profesionalitas • adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

13. Asas Proporsionalitas • Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara

14. Asas Keterbukaan • adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

15. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang Bebas dan Mandiri • BPK memilikikebebasandankemandiriandalamketigatahappemeriksaan, yakni • perencanaan, • pelaksanaan, dan • pelaporanhasilpemeriksaan. • Kebebasandalamtahapperencanaanmencakupkebebasandalammenentukanobyek yang akandiperiksa, kecualipemeriksaan yang obyeknyatelahdiaturtersendiridalam UU, ataupemeriksaberdasarkanpermintaankhususdarilembagaperwakilan.

16. Kebebasandalampenyelenggaraankegiatanpemeriksaanantara lain meliputikebebasandalampenentuanwaktupelaksanaandanmetodepemeriksaan, termasukmetodepemeriksaan yang bersifatinvestigatif. • Selainitu, kemandirian BPK dalampemeriksaankeuangannegaramencakupketersediaan SDM, anggaran, dansaranapendukunglainnya yang memadai. • BPK diberikewenanganuntukmendapatkan data, dokumen, danketerangandaripihak yang diperiksa, kesempatanuntukmemeriksasecarafisiksetiapaset yang beradadalampengurusanpejabatinstansi yang diperiksa, termasukmelakukanpenyegelanuntukmengamankanuang, barang, dan/ataudokumenpengelolaankeuangannegarapadasaatpemeriksaanberlangsung.

17. PRINSIP DASAR PENGELOLAANKEUANGAN NEGARA Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

18. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. • Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. • Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR. Pasal 3 UU No. 17 Th. 2003

19. FUNGSI APBN • Fungsiotorisasimengandungartibahwaanggarannegaramenjadidasaruntukmelaksanakanpendapatandanbelanjapadatahun yang bersangkutan. • Fungsiperencanaanmengandungartibahwaanggarannegaramenjadipedomanbagimanajemendalammerencanakankegiatanpadatahun yang bersangkutan.  • Fungsipengawasanmengandungartibahwaanggarannegaramenjadipedomanuntukmenilaiapakahkegiatanpenyelenggaraanpemerintahannegarasesuaidenganketentuan yang telahditetapkan.

20. Fungsialokasimengandungartibahwaanggarannegaraharusdiarahkanuntukmengurangipenganggurandanpemborosansumberdaya, sertameningkatkanefisiensidanefektifitasperekonomian. • Fungsidistribusimengandungartibahwakebijakananggarannegaraharusmemperhatikan rasa keadilandankepatutan.  • Fungsistabilitasasimengandungartibahwaanggaranpemerintahmenjadialatuntukmemeliharadanmengupayakankeseimbangan fundamental perekonomian.