TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HAK AZASI MANUSIA, DAN KESEHATAN ANAK

1. TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HAK AZASI MANUSIA, DAN KESEHATAN ANAK DeputiBidangPerlindunganAnak KementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakRepublik Indonesia 1

2. MATERI PAPARAN • HAK AZASI MANUSIA • HAK AZASI MANUSIA DALAM BIDANG KESEHATAN • PEMENUHAN HAK ANAK • TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK • PENCEGAHAN dan PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

3. HAK AZASI MANUSIA( HAM)

4. HAK AZASI MANUSIA (Pasal 1 UU No.39/1999 ttg HAM) HakAsasiManusiaadalahseperangkathak yang melekatpadahakikatdankeberadaanmanusia sebagaimahlukTuhanYangMahaEsa danmerupakananugrah-Nya yang wajibdihormati, dijunjungtinggidandilindungiolehnegara, hukum, Pemerintahan, dansetiaporang, demikehormatansertaperlindunganharkat danmartabatmanusia

5. Prinsip HAM • hakdasar yang secarakodratimelekatpadadirimanusia, • bersifat universal danlanggeng, olehkarenaituharusdilindungi, dihormati, dipertahankan, dan • tidakbolehdiabaikan, dikurangi, ataudirampasolehsiapapun

6. HAK AZASI MANUSIA DALAM BIDANG KESEHATAN

7. HAK AZASI MANUSIA DALAM BIDANG KESEHATAN (UU No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan) bahwakesehatanmerupakanhakasasimanusiadan salahsatuunsurkesejahteraan yang harusdiwujudkansesuaidengancita-citabangsa Indonesia sebagaimanadimaksuddalamPancasiladanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

8. PEMENUHAN HAK ANAK

9. DEFINISI ANAK Anakadalahseseorang yang belumberusia 18 (delapanbelas) tahuntermasukanak yang masihdalamkandungan (Konvensi PBB dan UU No.23/2002)

10. KLUSTER DALAM KONVENSI HAK ANAK Hak & kebebasansipil Hakataslingkungankeluarga Hakataskesehatandankesejahteraandasar Hakataspendidikan, waktuluang & kegiatanbudaya Hakatasperlindungankhusus

11. Posisi Anak • AmanahdanKaruniaTuhan Yang MahaEsa • PotensidanGenerasipeneruscita-citadaneksistensiBangsadan Negara • Dambaandanpeneruskeluarga

12. Hak Anak Hak anakadalah bagian integral dari Hak AsasiManusia yang wajibdijamin, dilindungi, dipenuhi olehorangtua, keluarga, masyarakat, pemerintahdannegara

13. PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN PRINSIP DAN HAK DASAR ANAK Hak-Hak DasarAnak, adalah: 1. Hak Hidup,yang meliputi: Hak mendapatkanidentitasdiridan status kewarganegaraan Hak untukmendapatkanpelayanankesehatanjasmanidanrohani Hak untukberibadahmenurut agama dankeyakinan yang dianut

14. PENGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN PRINSIP DAN HAK DASAR ANAK 2. HAK TumbuhdanBerkembang, yang meliputi: Hak untukberistirahatdanmemanfaatkanwaktuluang, berkreasi, danbergaul; Hak mendapatkanpendidikantanpadiskriminasi.

15. a n a k j a l a n a n PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN PRINSIP DAN HAK DASAR ANAK 3. HAKMendapatkanPerlindungan,meliputi: PerlindungandaritindakanEksploitasi; Penelantaran; Kekerasandanpenganiayaan; Dan perlakuansalahlainnya.

16. PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN PRINSIP DAN HAK DASAR ANAK 4. HAK Berpartisipasi,meliputi: Hak untukmenyatakandandidengarpendapatnya; Hak mendapat, mencari, danmemberikaninformasisesuaidengantingkatkecerdasandanusianya;

17. TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

18. KONDISI UMUM (1) • 34,6 persen penduduk Indonesia adalahanak-anakusia 0-17 tahun (Sensus, PendudukTahun2010) • DataSusenastahun 2009, sekitar 28 persenanaktinggaldirumahtanggatermiskin, 23 persendalamkelompok termiskinkedua, sedangkanhanya 13 persenberadadikelompok terkaya, artinyaadasekitar 51 persenanaktermasukberadadalamkondisirentanmengalamikekerasan (Susenas 2009, diolah SMERU) • Secara sosial, masalah anak diantaranya adalah diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak. • Adanya keterbukaan informasi yang mendorong anak dan pelaku kekerasan dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan internet • Masih rendahnya pemahaman keluarga tentang pemenuhan hak anak

19. KONDISI UMUM(2) • Pola pengasuhan keluarga dan masyarakat belum memenuhi kebutuhan anak pada setiap periode pertumbuhan anak • Jumlah lembaga layanan untuk anak korban kekerasan : • Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) ada di 17 Provinsi dan 192 Kabupaten /Kota, • Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLRI, (UPPA) sebanyak 456 unit, • Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis Rumah Sakit Bhayangkara sebanyak 42 unit, • Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebanyak 27 unit, • Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) sebanyak 11 unit, • Lembaga Perlindungan Anak (LPA ) sebanyak 10 unit

20. PERMASALAHAN (1) • Masih banyak aparat penegak hukum yang belum mengerti tentang peraturan perundangan terkait anak sehingga penanganan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku seringkali melanggar/ tidak memenuhi hak anak • Belumoptimalnyakoordinasiantarsektorbaikdipusatmaupundidaerahuntukpencegahandanpenanganankekerasanterhadapanak • Lembagalayananuntukanakkorbankekerasanmasihbanyak yang belummengerti/menerapkanPeraturanMenteri PP dan PA Nomor 01 Tahun 2010 tentangStandarPelayanan Minimal LayananTerpadubagiPerempuandanAnakKorbanKekerasan.

21. PERMASALAHAN (2) • Pencegahan danpenanganananakkorbankekerasanseringkalibelummenjadi program prioritaskebijakandaerah • Lembaga layanan anak masih bersifat sektoral, belum secara terpadu memenuhi hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dari tindak kekerasan

22. PERLINDUNGAN ANAK Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ( Pasal 3 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak)

23. KekerasanTerhadapAnak Segalabentukperbuatanatautindakanterhadapanak yang berakibattimbulnyakesengsaraanataupenderitaansecarafisik, mental, seksual, psikologis, termasukpenelantarandanperlakuanburuk yang mengancamintegritastubuhdanmerendahkanmartabat

24. Akibat Rasa sakit Cidera/ luka Cacatpadatubuh Gugurnyakandungan Pingsan Kematian Gangguanemosional KekerasanFisik Bentuk Menendang Memukul Mendorong Mencekik Menjambakrambut Meracuni Membenturkanketembok Menggoncang Menyiramdengan air panas Menenggelamkan Melempardenganbarang Menyerangdenganmerusakbarang Mengancamdengansenjata Mengancammembunuh RAGAM KEKERASAN TERHADAP ANAK

25. Akibat: Rasa terhina Hilangnyapercayadiri Rasa tidakberdaya Ketakutan Gangguanemosional Terisolasidarilingkungansosial Bentuk Intimidasi (menggertak, mengancam, danmenakuti) Menggunakankata-katakasar Menghardik Mengcemooh yang menghancurkanhargadiri Memfitnah Mengontrolaktivitassosialsecaratidakwajar Menyekap Memutuskanhubungansosialsecarapaksa Mengontrolpembicaraan Membatasikegiatankeagamaan dll KEKERASAN PSIKIS

26. Akibat Rusaknyakesuciandiri (keperawanan/ keperjakaan) Ketakutan/ trauma/ kecemasan Hilangnyapercayadiri Hilangnyamotivasiuntukmasadepan Penolakankeluarga Gangguanemosionallainnya KekerasanSeksual Bentuk Hubunganseksualsecarapaksa/ tidakwajar (Pemerkosaan/ percobaanpemerkosaan, incest, sodomi) Penjualananakuntukpelacuran/ pornografi Pemaksaanuntukmenjadipelacur Pencabulan/ pelecehanseksual

27. Akibat Fatalistik Ketergantunganekonomi Hilangnyapercayadiri Tidakberdaya KerugianekonomiGangguanemosional PenelantarandanKekerasanEkonomi Bentuk Menggunakananakuntukmemperolehbelaskasihan (alatmengemis) Memaksaanakuntukbekerja Membatasiataumelaranguntukbekerja (usiaanak yang diperbolehkanbekerja) Tidakmencukupikebutuhandasar Meniadakanaksespadasumberekonomi Memaksauntukmemberikankontribusipenghasilandiluarkemampuan Memaksauntukmengambiltanggungjawabkeuangan Merampashakmilik Diperdagangkan (seksual, organ tubuh, barter)

28. LuarRumahTangga Orang lain yang tidakdalamlingkuphubunganrumahtangga (sendiri/ bersama-sama) ditempat-tempatumum, disekolah. Malpraktek (kedokteran, kepolisian, kemanusiaan, dll) Antargeng/ kelompok Kerusuhansosial TempatKejadian DalamRumahTangga Antarpasangan/ mantanpasangandidalam / diluarperkawinan Antarorang-orang yang memilikihubungansedarah, perkawinan, adopsi, hubunganadatdanatau agama Orang yang bekerjamembantukehidupanrumahtangga Orang yang masihtinggal/ pernahtinggalbersamadalamsuaturumahtangga Kekerasan Fisik, Psikis, Penalantaran, dan Seksual

29. Kekerasan Fisik Segala bentuk perbuatan atau tindakan meliputi pemukulan dengan benda keras, penyiksaan, penganiayaan, menjewer, menendang,menyundut dengan api rokok, menyiramkan air panas dan segala perbuatan yang mengakibatkan memar, lecet, luka, luka bakar, cacat fisik bahkan meninggal dunia

30. PenelantaranatauPerlakuanBuruk Adalahsegalasikapdanperlakuan yang menghambatprosestumbuhkembanganaksertamembiarkananakdalamsituasikuranggizi, tidakmendapatperawatankesehatan, memaksaanakmelakukanpekerjaandiluarkemampuandanpelerjaan yang dapatmembahayakantumbuhkembanganak

31. Kekerasan Psikis/mental/emosi Biasa disebut juga kekerasan verbal, dan dilakukan dalam bentuk menghardik, membentak, memaki, memarahi dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak, termasuk mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak patut didengar anak,mengancam, memaksa, juga memperlihatkan gambar/film porno.

32. DampakKekerasanJangkaPanjang

33. DampakKekerasanJangkaPendek

34. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK(Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 02 tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak)

35. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KTA KEBIJAKAN • PENANGANAN: • REHABILITASI KESEHATAN • REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN & REINTEGRASI SOSIAL • PENEGAKAN HUKUM PENCEGAHAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DATA

36. PENCEGAHAN TUJUAN • Mewujudkan jaringan kerja dankelompokyang terintegrasi dan • terkoordinasi di antara instansi pemerintah, organisasi profesi dan • organisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya pencegahan dan • penanganananak dari tindak kekerasandenganmelibatkanpartisipasi • anak. • Menyelenggarakan sistem dukungan yang berbasis peran serta • masyarakat sipil dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak • denganmelibatkanpartisipasianak. • Menyusun satuan acuan pembelajaran denganmelibatkanpartisipasi • anakyang mendasari muatan perlindungan anak dalam mata • pelajaran/mata kuliah pada semua tingkat pendidikandankodeetik • pengajaranbagipendidik/guru, petugaslapasdanpanti, dll. • Membangun dan memberdayakan wadah atauorganisasi anak untuk • memastikanpartisipasianakdalampemantauanpelaporandan • fasilitasidalamrangkaupayapencegahankekerasanterhadapanak. • Menumbuhkankesadaranbaikdikalangandewasadananakuntuk • menghindariperilakukekerasan (termasukdiskriminasi) terhadap • anak.

37. PENCEGAHAN STRATEGI • Penggalangan peran serta media dalam • penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan • edukasi (KIE). • Penguatan potensi seluruh elemen masyarakat • dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak • dengan berbasis budaya dan agama. • Penyediaan akses dan kesempatan bagi partisipasi • seluas-luasnya kepada semua anak dalam sistem • dan mekanisme pembuatan kebijakan publik. • Penguatan jaringan organisasi yang berbasis • keanggotaan anak di tingkat nasional, provinsi, dan • kabupaten/kota agar mereka bisa berpartisipasi • secara maksimal dalam perencanaan, implementasi • pemantauan dan evaluasi program pkta • Pembentukan Kaukus di Parlemen

38. PENCEGAHAN STRATEGI Lanjutan……… • Penyusunan modul pengorganisasi anak, sosialisasi dan • pembentukan kelompok anak pemantau, bagi anak-anak • sekolah dan anak-anak di masyarakat. • Penyusunan pedoman pemantauan dan pembentukan • kelompok pemantau tindak kekerasan anak di tempat-tempat • khusus. • Penyusunan data base, pelatihan pengoperasian data base, • dan pemberdayaan anak dalam pembuatan media ramah anak. • Penyusunan kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan • panti, dll serta pedoman proses konsultasi dengan anak dan • pelatihan fasilitator konsultasi anak.

39. PENCEGAHAN PROGRAM • Kampanye anti kekerasan anak melalui kegiatan berbasis masyarakat dan program pendidikan secara formal ( dimasukan dalam kurikulum) dan informal (pelatihan, semiloka, talk show, ceramah, dll). • Fasilitasi, pelatihan-pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak bagi aparat pemerintah, penegak hukum, tenaga medis, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, wartawan, orang tua/keluarga dan pelatihan tentang pengasuhan dan perawatan anak serta hak anak. • Penyusunan model pencegahan kekerasn terhadap anak berbasis masyarakat dan kebudayaan; model deteksi dini pencegahan anak dari kekerasan, pembentukan kelompok pemantau. • Penyusunan model mekanisme pencegahan tindak kekerasan terhadap anak

40. PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN REHABILITASI KESEHATAN REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTERASI SOSIAL PENGEMBANGAN NORMA DAN PENEGAKAN HUKUM

41. REHABILITASI KESEHATAN TUJUAN • Tersedianyapelayanankesehatanbagianakkorban • kekerasandiPuskesmasdanRumahSakit yang mudah • diakses. • Terlaksananyarujukanmedis, medikolegaldan • psikososialbagianakkorbankekerasandi • Kabupaten /Kota danProvinsi • Tersedianya data terpilahkasusanakkorbankekerasan • di Puskesmas dan Rumah Sakit

42. REHABILITASI KESEHATAN • STRATEGI • Mengembangkan pedoman manajemen dan standar • pelayanan kasus KTA • Memperkuat manajemen program pelayanan rehabilitasi • kesehatan bagi KTA • Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam • pelayanan rehabilitasi kesehatan. • Menyediakan sarana pelayanan rehabilitasi kesehatan • terhadap anak korban kekerasan • Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan pada KTA • Mendukung ketersediaan dana bagi pelayanan • rehabilitasi kesehatan pada kasus KTA melalui • Jamkesmas, APBD atau sumber dana lainnya.

43. REHABILITASI KESEHATAN PROGRAM • Penyediaan Puskesmas mampu Tatalaksana • kasus KTP/KTA • Penyediaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) • /Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU. • Penyediaan data kasus KTA di Puskesmas dan • Rumah Sakit

44. REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL • TUJUAN • Tersedianyalayananuntukrehabilitasisosial, pemulangan • danreintegrasisosialbagianakkorbankekerasan • Tersedianya mekanisme pemenuhan hak atas pemulangan • bagi anak korbankekerasan; • Tersusunnya model-model reintegrasi bagi korban tindak • kekerasan berbasis komunitas berdasar kepentingan terbaik • untuk anak; • Tersedianya sistem jaringan dan mekanisme rujukan untuk • menangani anak korban tindak kekerasan

45. REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL • STRATEGI • Menyediakan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial secara luas bagi korban kekerasan terhadap anak. • Mengembangkan mekanisme dan pedoman manajemen kasus dan penguatan kapasitas sumber daya dalam pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi • Menggalang partisipasi aktif elemen masyarakat sipil dalam memberikan dukungan bagi reintegrasi sosial anak korban kekerasan. • Mengembangkan pola-pola alternative rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi social berbasis nilai-nilai budaya, kebiasaan dan praktek-praktek tradisional dalam masyarakat yang berkesesuaian dengan perlindungan anak berbasis hak anak • Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk mengembangkan layanan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan terhadap anak

46. REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL • PROGRAM • Pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan. • Mendorong peran serta masyarakat dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan • Pengembangan lembaga rujukan dan pusat pelayanan terpadu untuk menangani anak korban kekerasan • Penyediaan SDM dalam proses rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial • Mengembangkan pola-pola alternative rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi social berbasis nilai-nilai budaya, kebiasaan dan praktek-praktek tradisional dalam masyarakat yang berkesesuaian dengan perlindungan anak berbasis hak anak • Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk mengembangkan layanan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan terhadap anak

47. PENGEMBANGAN NORMA DAN PENEGAKAN HUKUM TUJUAN • Menyusun kompilasi, kodifikasi aturan-aturan hukumdanyurisprudensi • yang berkaitan dengan anak. • Menyusunpedoman system danprosedurpenanganananak yang • sensitif gender. • Melakukanpengkajian, harmonisasi, revisi, dan advokasi peraturan • perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. • Melakukan pelatihan bagiaparat penegak hukum dalam • mengimplementasikanperaturanperundang-undangan yang terkait • dengananak. • Menurunkanangkatindakkekerasanterhadapanak. • Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal, penataan lembaga lokal, dan • pengembangan alternatif di daerah khusus dan rawan konflik. • Meningkatkankoordinasidankerjasamaantarinstansiantar Negara • yang terkaitpenanganananakdidalammaupunluarnegeri. • Melakukan monitoringdanevaluasi proses penegakan hukum dalam • PKTA.

48. PENGEMBANGAN NORMA DAN PENEGAKAN HUKUM STRATEGI • Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan • kompilasi, kodifikasi aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan anak. • Penyamaan persepsi aparat penegak hukum, aparatur pemerintah dan • masyarakat dalam penyusunan pedoman system dan prosedur penanganan anak yang sensitif gender. • Melakukan penguatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan kegiatan • pengkajian, harmonisasi, revisi, dan advokasi peraturan perundang- • undangan yang berkaitan dengan anak di tingkat pusat, provinsi, kab/kota. • Menyusun modul pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam • mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak. • Meningkatkan peran media massa dan lembaga swadaya masyarakat • dalam melakukan monitoring dan evaluasi proses penegakan hukum dalam PKTA.

49. PENGEMBANGAN NORMA DAN PENEGAKAN HUKUM STRATEGI Lanjutan…… • Melakukan operasi penindakan, koordinasi dan kerjasama dalam • penanganan korban tindak kekerasan terhadap anak dan meningkatkan • jumlah unit pelayanan perempuan dan anak. • Meningkatkan jejaring dalam pengembangan kapasitas untuk • mengakomodasikan nilai-nilai kearifan lokal tanpa mengabaikan ketentuan • peraturan yang berlaku, dan melakukan penataan lembaga lokal termasuk • di daerah khusus dan rawan konflik. • Membanguan jejarning koordinasi dan kerjasama antar instansi antar Negara • yang terkait penanganan anak di dalam maupun luar negeri.

50. PENGEMBANGAN NORMA DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRAM • Kompilasi, kodifikasi aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang • berkaitandengan anak. • Penyempurnaan peraturan perundangan yang terkait dengan anak • Kualitas SDM penegak hukum dalam penanganan kekerasan • terhadap anak • Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak