1 / 66

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK , ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK , ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Oleh : Erna Sofwan Sjukrie , SH Tema Seminar : Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penyelenggara :

sonel
Télécharger la présentation

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK , ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK , ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSIDALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh : Erna SofwanSjukrie, SH Tema Seminar : SosialisasiUndang-UndangNomor 11 Tahun 2012 TentangSistemPeradilanPidanaAnak Penyelenggara : KementerianPemberdayaanPerempuan Dan PelindunganAnak Provinsi Sulawesi Selatan 8 Mei 2014

  2. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(SPPA) SPPA adalahkeseluruhanproses : Penyelesaianperkara ABH Mulaitahappenyelidikan Sampaidengantahappembebasansetelahmenjalanipidana. ps 1 angka 1 2 2

  3. PERLUKAH DIBENTUK SPPA? UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Ternyata : • sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum yang diperlukan masyarakat, maka • perlu adanya PERUBAHAN PARADIGMA dalam penanganan ABH antara lain : • belum secara komprihensif memberi perlindungan khusus kepada Anak (ABH), belum pula diatur : - mengenai peran dan tugas masyarakat, Pemerintah dan lembaga Negara lain yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak - memberi perlindungan khusus kepada anak

  4. Oleh karenanya diperlukan UU yang komprihensif memberi perlindungan kepada ABH - agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap ABH sebagai penerus bangsa • SUBSTANSI yang paling mendasar dalam UU ini adalah - pengaturan secara tegas mengenai KEADILAN RESTORATIF dan DIVERSI • Dengan maksud untuk : • mengindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan • sehingga, dapat menghindari STIGMATISASI ABH • diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar • peran serta semua pihak bertujuan untuk tercapainya KEADILAN RESTORATIF, baik bagi ABH maupun bagi KORBAN

  5. ✿ KEADILAN RESTORATIF menerapkan suatu • proses DIVERSI yaitu • semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu • secara bersama-sama mengatasi masalah • serta menciptakan suatu kewajiban • untuk membuat segala sesuatunya • menjadi lebih baik • dengan melibatkan KORBAN, Anak dan masyarakat • dengan mencari SOLUSI, untuk memperbaiki, • REKONSILIASI , dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan ✿ Dari kasus yang muncul, ada kalanya pelaku berada dalam status saksi dan/atau KORBAN, sehingga Anak KORBAN dan Anak SAKSI harus juga diatur dalam UU ini Misalnya : Anak mencuri roti, karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya atau Anak disuruh mengantar narkoba oleh orang dewasa. sebenarnya pelaku bukan sebagai pelaku murni.

  6. A B H pasal 1 angka 2 ANAK : Anak berkonflik dengan hukum Pasal 1 angka 3 Anak Korban tindak pidana Pasal 1 angka 4 Anak Saksi tindak pidana Pasal 1 angka 5 12 tahun – belum 18 tahun diduga melakukan tindak pidana • Anakbelum 18 tahun yang mengalami : • penderitaanfisik • Mental dan/atau • kerugianEkonomi • Anakbelum 18 tahun yang: • dapatmemberiketerangan • gunakepentingan : • Penyidikan, • Penuntutan, dan • pemeriksaandipersidangan • tentangsuatuperkarapidana • yang didengar • dilihatdan/ atau • dialaminyasendiri

  7. Menekankan keadilan pada perbaikan/ pemulihan keadaan Berorientasi pada korban Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab Memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan Pergeseran Paradigma Dalam Hukum Pidana perubahan Pola Pikir Tentang KEADILAN Retributive Justice Restitutive Justice Restorative Justice • Menekankan keadilan pada pembalasan • Anak di posisi sebagai objek • Penyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang • Menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi 7

  8. ✿ KEADILAN RESTORATIF RESTORATIF JUSTICE Pasal 1 angka 6 • KeadilanRestoratif (RJ) adalah • penyelesaianperkaratindakpidana • denganmelibatkan : • pelaku • korban • keluargapelaku/ korban • danpihak lain yang terkait • untukbersama-samamencari • penyelesaian yang adil • denganmenekankanpemulihankembali • padakeadaansemula, dan • bukanpembalasan • PemulihanKembaliPadaKeadaanSemula • (To Restore)

  9. PENDEKATANKEADILAN RESTORATIF (RJ) ✿ SPPA Wajib diupayakan pendekatan RJ ✿ dalam SPPA Wajib diupayakan DIVERSI • Pasal 5 • Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. • Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : • Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, • Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan • Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. • Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi

  10. DIVERSI ✿ DEVINISI DIVERSI ADALAH PENGALIHAN PENYELESAIAN PERKARA ANAK DARI PROSES PERADILAN PIDANA KE PROSES DI LUAR PERADILAN PIDANA (Pasal 1 angka 7) MENURUT CRC Ps. 40 ayat 3 b : YoPasal 5 (1), (2), (3) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM bilamanalayakdandiinginkan, langkah-langkahuntukmenanganianak-anaksepertiitutanpaharusmenempuhtuntutanhukum, asalsajahak-hakazasimanusiadanpengamanandarisegihukumsepenuhnyadihormati

  11. …………lanjutanDiversi ✿ MengapadiperlukanpengaturanDiversibagi ABH. Diversidimaksuduntuk: Menjauhkananakdariprosesperadilan, SehinggadapatmenghindariStigmatisasiterhadapanakberhadapandenganhukumdan Diharapkandapatkembalikedalamlingkungansosialsecarawajar. KarenanyadiperlukanperanansamuapihakdalamrangkaMewujudkanhaltersebut. ProsesituharusbertujuanpadaterciptanyakeadilanRestoratif, Baikbagiianakdankorban. KeadilanRestoratf (Restorative Justice) melaluisuatuproses DIVERSI. ✿ ApaTujuanDiversi? mencapaiperdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorongmasyarakatuntukberpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggungjawabkepadaAnak. (Pasal 6)

  12. …………lanjutan Diversi ✿ ApakahDiversiwajibdiupayakanolehparaPenegakHukum? YA, Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (pasal 7 ayat 1) Jo. Pasal 95 (Sanksi Administratif) Pasalinitidakdi Judicial R, jadimasihberlaku. olehMahkamahKonstitusiataspermohonan Judicial Review para Hakim yang terkaitdalamorganisasi IKAHI (Ikatah Hakim Indonesia). Pasal 96-100 dan 101 dikabulkandenganalasanbertentangandengan UUD NegeraRepublik Indonesia tahun 1945 dandinyatakanTidakMempunyaiKekuatanHukumMengikatPutusan. tanggal 28 maret 2013

  13. ✿ ApakahDiversibisaditerapkandalamsemuatindakPidana? • TIDAK DAPAT karena : • Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: • diancamdenganpidanapenjaradi bawah 7 (tujuh) tahun; dan : • bukanmerupakanpengulangantindakpidana. (RESIDIVIS) • (pasal 7 ayat 2)

  14. …………lanjutan Diversi ✿ PROSES DIVERSI Pasal 8 ayat 1 Dilakukan melalui : ✿ Musyawarah dengan melibatkan : • Anak dan Orang Tua/ walinya • Korban dan/ atau Orang Tua/ Walinya • Pembimbing Kemasyarakatan /PK dan • Pekerja Sosial Profesional • +Bila diperlukan dapat melibatkan • Tenaga Kesejahteraan Sosial • Dan/ atau masyarakat ✿ Berdasarkan pendekatan RJ (lihat Pasal 5 PP 23)

  15. …………lanjutan Diversi ✿ Apa yang wajib DIPERHATIKAN dalamprosesDiversi? Kepentingankorban : Kesejahteraandantanggungjawabanak; Penghindaran stigma negatif; Penghindaranpembalasan; Keharmonisasianmasyarakat ; Kepatutan, kesusilaandanketertibanumum. (Pasal 8 ayat (3)) ✿ Penyidik, ✿ Penuntut Umum, dan Dalam melakukan Diversi harus : ✿ Hakim MEMPERTIMBANGKAN kategoritindakpidana; umurAnak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukunganlingkungankeluargadanmasyarakat. (pasal 9 ayat (1))

  16. Apa yang diartikan dengan KATEGORI Tindak Pidana Penjelasan Pasal 9 • Ayat (1) • a. Ketentuaninimerupakan INDIKATOR bahwa : • - semakinrendahancamanpidananya, semakintinggiPRIORITAS DIVERSI • - DIVERSI tidakdimaksudkanuntukdilaksanakanterhadap • pelakutindakpidana yang serius • misalnya : - pembunuhan • - pemerkosaan • - pengedarnarkotika • - terorisme • - yang diancampidanadiatas 7 tahun • b. UmurAnakdimaksudkan : • UntukmenentukanPrioritaspemberian DIVERSI dan • SemakinmudaumurAnak, semakintinggi PRIORITAS DIVERSI • c. . LITMAS dan • d. Dukunganlingkungankeluargadanmasyarakat

  17. Lanjutan…. Pasal 9 ayat (2) • Ayat (2) • a. KesepakatanDIVERSI harusmendapatpersetujuan : • KORBAN dan/atau • KeluargaAnakKORBAN • (PersetujuankeluargaAnakkorban • Dimaksudkan : - dalamhalkorbanadalahAnakdibawahumur) • Serta kesediaanAnakdankeluarganya • KECUALIuntuk : • Tindakpidanaberupapelanggaran • Tindakpidanaringan • (Tindakpidanaringan : - tindakpidana yang diancamdengan • - pidanapenjaraatau • - pidanakurungan paling lama 3 bulan • c. Tindakpidanatanpakorban, atau • d. Nilaikerugiankorbantidaklebihdarinilai rupiah minimum provinsisetempat

  18. …………lanjutan Diversi PERMA NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN B ATAS TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP ✿ Apakah KESEPAKATAN DIVERSI harusadapersetujuankorban? YA, Kecuaidalamhal: TindakpidanaPelanggaran ; TindakPidanaringan; TindakPidanatanpakorban ( penggunaNarkotika); Nilaikerugiankorbantidaklebihdarinilaiupah minimum provinsisetempat(pasal 9 (2) TIDAK, dalamhal : Ayat (1) Dalamhaltindakpidana a, b, c, d dapatdilakukanoleh : 1. penyidikbersama 2. pelakudan/ atau 3. keluarganya 4.pembimbing kemasyarakatan PK (BAPPAS) 5. melibatkantokohmasyarakat, Ayat (2)KesepakatanDiversiolehpenyidik (ayat 1) atasRekomendasi PK Dapatberbentuk : a s/d d

  19. …………lanjutan Diversi ✿ PERMA NO.12 TAHUN 2012 TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT PERMA NO.12 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TANGGAL 27 Febuari 2012 • Pasal 364 Pencurian Ringan • Pasal 373 Penggelapan Ringan • Pasal 379 Penipuan Ringan • Pasal 384 Jual beli dengan penipuan • Pasal 407 Perusakan • Pasal 482 Penadahan ✿ Dalam acara pemeriksaan cepat pasal 205-210 KUHP

  20. …………lanjutan Diversi BENTUK-BENTUK KESEPAKATAN DIVERSI Pasal 10 ✿ Kesepakatan Diversi sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: • pengembalian kerugian dalam hal ada korban; • rehabilitasi medis dan psikososial; • penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; • keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau • pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 10 ayat (2))

  21. …………lanjutan Diversi ✿ Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: Pasal 11 • perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; • penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; • keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau • pelayanan masyarakat.

  22. …………lanjutan Diversi APA TINDAK LANJUT HASIL KESEPAKATAN DIVERSI Pasal 12 (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

  23. HASIL KESEPAKATAN DIVERSIPasal 12 Disampaikanolehatasanlansungpejabat yang bertanggungjawabkepada (Kepala POLRI, KejaksaandanKetuaPengadilanNegeri) PN HAKIM PENETAPAN PENYIDIK PU PK MENERANGKAN PENETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PENETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN KESEPAKATAN DIVERSI

  24. 3 hari Atasanlangsung PengadilanNegeri Penetapan KPN 3 hari 3 hari • PK • Penyidik • PU • HAKIM KesepakatanDiversi PU Penyidik – menerbitkanPenetapanpenghentianPenyidikan Penyidik PU - menerbitkanPenetapanpenghentianPenyidikan • Catatan : • ditandatanganiolehparapihak yang telibat • Atasanlangsung = KepalaKepolisian • Kepala . Kejaksaan • KPN • Laporansekaligusberisirekomendasi.

  25. PROSES PERADILAN ANAK DI LANJUTKAN DALAM HAL PERADILAN PIDANA ANAK Pasal 13 ProsesDiversiGagal/ tidakmengahasilkan kesepakatan KesepakatanDiversitidakdilaksanakan DILANJUTKAN

  26. Pengawasan Proses Diversi Pasal 14 Berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingakt pemeriksaan Selama proses Diversi berlangsung – kesepakatan Diversi dilaksanakan PK WAJIB melakukan : - pendampingan - pembimbingan dan pengawasan Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan : PK – melaporkan kepada – pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana ayat (1) Pejabat yang bertanggungjawab (ayat (3)) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu tujuh hari.

  27. MEKANISME DIVERSI DI DALAM PROSES PEMERIKSAAN ACARA PERADILAN PIDANA ANAK Pasal 29 1. KEPOLISIAN/ TINGKAT PENYIDIKAN • Penyidik wajib menyampaikan Diversi paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai (ps 29 (1) • dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya Diversi (Ps 29 (2) • Jika diperoleh kesepakatan Diversi penyidik menyampaikan BA Diversi + kesempatan Divesi disampaikan Ketua PN (paling lama 3 hari) untuk memperoleh penetapan (Ps 29 ayat (3) • Bilamana Diversi gagal penyidik wajib membuat BA hasil Diversi da laporan LITMAS untuk untuk dilimpahkan kepada PU/ Jaksa (Ps 29 ayat (4)

  28. 2. PENUNTUT UMUM Pasal 42 PenuntutumumwajibmengupayakanDiversidalamwaktu paling lama 7 harisetelahmenerimaberkasperkaradaripenyidik (Ps 42 (1) Diversidilaksanakanpaling lama 30 hari (Ps 42 (2) JikadiperolehkesepakatanDiversi, BA DiversidankesepakatanDiversidisampaikankepadaKetua PN (paling lama 3 hari) untukmemperolehpenetapan (Ps 42 ayat(3) DalamhalDiversigagal PU wajibmenyampaikanBA hasilDiversidanmelimpahkanperkaraserta LITMAS untukdiserahkankepadaKetua PN (Ps 42 ayat(4)

  29. 3. PENGADILAN/ PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILANPasal 52 Setelah ditetapkan oleh Ketua PN Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari PU (ps 52 (1) Dilaksanakan paling lama 30 hari (Pasal 52 ayat (3) Proses Diversi dilaksanakan diruang Mediasi di PN (ps 52 ayat (4) Dlam hal Diversi mencapai kesepakatan Hakim majib membuat BA Diversi beserta kesepakatan Diversi diserahkan kepada Ketua PN untuk dibuat Penetapan (Pasal 52 ayat (5) Dalam hal Diversi tidak berhadil perkara Perkara dilanjutkan ketahap Persidangan.

  30. UU SPPA masih harus dilengkapi dengan 6 PP dan 2 PERPRES Dalam UU SPPA masih harus dilengkapi dengan 6 PP dan 2 PERPRES • PP Tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi, Tata Cara,dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi (Pasal 15) • PP tentang syarat dan tata cara pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbinga (Pasal 21 ayat 6) • PP tentang Pedoman Register Perkara Anak (pasal 25 ayat 2) • PP Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana (Pasal 71 ayat 5) • PP tentang Tindakan (Pasal 82 ayat 4) misalnya : pengambilan kepada orang tua/walinya, perawatan di RS jiwa, perawatan di LPKS, perbaikan akibat tindak pidana • Judul : Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA (Pasal 94) • PERPRES tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi • PERPRES tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

  31. Hak Anak Korban & Anak Saksipasal 89 • BERHAK • Perlindungan & • Atassemua • Hakyamgdiaturdalamketentuan • perundang-undangan (ps. 87 (2) Anak AnakKorban AnakSaksi - UU PA - UU P. Saksi & Korban - UU P KDRT - UU P TPPO

  32. Pasal 90AnakAnak KorbanAnak Saksi Berhak Atas a. Upaya - rehabilitasi medis - rehabilitasi sosial baik di dalam maupun diluar lembaga b. Jaminan keselamatan - fisik - mental, - sosial c. Kemudahan memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara

  33. Pasal 91 (1) AnakAnak KorbanAnak Saksi DAPAT DIRUJUK KE : * INSTANSI ATAU lembaga yang menangani - perlindunganAnakatau - KesejahteraanSosialAnak Berdasarkanpertimbangandan saran PK pekerjasosialprofesionalatau tenangakesejahteraansosialatau penyidik

  34. Rehabilitasisosial • Berhakmemperoleh : • Rehabilitasimedis • Reintegrasisosial Dari Lembaga Atau instansi Perlindungan Anak pasal91 (2) Bila ANAK KORBAN memerlukantindakanpertolongansegera. PenyidiktanpalaporansosialPeksosdapatmerujukkeRumahSakitatauLembaga yang menanganiPerlindunganAnaksesuaikondisiANAK KORBAN Pasal 91 (3) Berdasarkanhasil : LITMAS PK, dan LaporanSosialPekerjaSosialProfesional TenangaKesejahteraanSosial ANAK ANAK KORBAN ANAK SAKSI

  35. PASAL 91 (4) • Anak korban dan/atau Anak Saksi memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari: • Lembaga yang menangani Perlindungan Saksi dan Korban • Rumah Perlindungan Sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

  36. BANTUAN HUKUM pasal 18 • UU SPPA : ✿ Dalam menangani perkara ANAK, • Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, • Pembimbing Kemasyarakatan, • Pekerja Sosial Profesional dan • Tenaga Kesejahteraan • Sosial, • Penyidik, • Penuntut Umum, • Hakim, dan • Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya ✿ WAJIB memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Pasal 18. Penjelasan pasal 18 : Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.Suasanakekeluargaanmisalnyasuasana yang membuatAnaknyaman, ramahAnak, serta tidakmenimbulkanketakutan dan tekanan.

  37. TINDAK PIDANA OLEH ANAK BELUM GENAP 18 TAHUN TAPI SUDAH MENIKAH PASAL 20 Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Penjelasan : (sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

  38. …………lanjutan Bantuan hukum UU No. 23 tahun 2002 tentangPerlindunganAnak Setiapanak yang menjadikorbanataupelakutindakpidanaberhakmendapatbantuanhukumdanbantuanlainnya Penjelasan: Bantuanlainnyadalamketentuaninitermasukbantuanmedik, sosial, rehabilitasi, vokasional, danpendidikan Pasal 23BANTUAN HUKUM 1. Dalamsetiaptingkatpemeriksaan, ANAK WAJIB diberikanbantuanhukumDAN DIDAMPINGI olehPembimbingKemasyarakatanataupendamping lain sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 2. Dalamsetiaptingkatpemeriksaan, ANAK KORBAN atau ANAK SAKSI WAJIB didampingiolehorangtuadan/atauorang yang dipercayaolehAnakKorbandan/atauAnakSaksi, ayauPekerjaSosial. 3. Dalamhalorangtuasebagaitersangkaatauterdakwaperkara yang sedangdiperiksa, ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat (2) tidakberlakubagiorangtua.

  39. BAKUM UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam ps 56 (1) Bantuan Hukum adalah pemberi jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi 1. pemberian konsultasi hukum 2. menjalankan kuasa 3. mewakili 4. mendampingi 5. membela 6. melaksanakana tindakan hukum lain 7. untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu) ps 57 pos bantuan hukum (1) pada setiap Pengadilan dibentuk POSBAKUM kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum (2) diberikan secara cuma-cuma disemua tingkat peradilan sampai putusan BHT (3) Bantuan hukum dan POSBAKUM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan POSBAKUM UU No 49 tahun 2009 tentang Perubahan UU Peradilan Umum

  40. POSBAKUM UU No 49 tahun 2009 Tentang Perubahan UU Peradilan Umum • Pasal 68 b • (1) sebagai orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum • (2) negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan • (3) pihak yang tidak mampu harus menyampaikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tampat domisili dan kelurahan tempat domisili yang bersangkutan Pasal 68 C • Pada setiap pengadilan negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk mencari keadilan bagi yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan Hukum • (2) Bantuan Hukum dimaksud pada ayat (1) diberikan secara CUMA-CUMA kepada semua • (3) Tingkat Peradilan, sampai putusan terhadap perkara tersebut mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, bantuan Hukum dan POS BAKUM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (UU Bantuan Hukum No. 16 tahun 2011

  41. Penangkapan/ Penahanan/ Perpanjangan Penahanan UU Pengadilan Anak No 3 tahun 1997 KUHAP UU No. 8 tahun 1981 UU SPPA Tahapan Penahanan Sesuai KUHAP & UU Pengadilan Anak No. 3 tahun 1997 & UU SPPA • Penangkapan • Polisi/ Penyidik • Jaksa/ PU • PN • PT • MA • PN, PT, MA • = 1 hari • 20 + 40 = 60 hari • 20 + 30 = 50 hari • 30 + 60 = 90 hari • 30 + 60 = 90 hari • 50 + 60 = 110 hari • 400 hari • 30 + 30 = 60 hari • 460 hari (ps 19) (Ps 24 (1) (2) KUHAP) (Ps 25 (1) (2) KUHAP) (Ps 26 (1) (2) KUHAP) (Ps 27 (1) (2) KUHAP) (Ps 28 (1) (2) KUHAP) (ps 29 (1) (2)KUHAP) (ps 30 (1) = 24 jam (Ps 33 (1) (2) = 7+ 8 = 15 hari (Ps 34 (1) (2) = 5 + 5 = 10 hari (Ps 35 (1) (2) = 10 + 15 = 25 hari (Ps 37(1) (2) = 10 + 15 = 25 hari (Ps 38 (1) (2) = 15 + 20 = 35 hari 110 hari (ps 43 (2) = 1 hari (Ps 44 (2) (3) 20 + 10 = 30 hari (Ps 46 (2) (3) 10 + 15 = 25 hari (Ps 47 (2) (3) 15 + 30 = 45 hari (Ps 48 (2) (3) 15 + 30 = 45 hari (Ps 49 (2) (3) 25 + 30 = 55 hari 200 hari Ps 50 (2) 15 + 15 = 30 hari 230 hari • TembusandisampaikantepatwaktukepadaTerdakwa/ LAPAS/RUTAN • Sasaran : Agar ada 1. – kepastianHukum • 2. – terlindungihakterdakwa • 3. – terhindarnyapenahanansecaratidaksahdi RUTAN

  42. SEBAGAI PERBANDINGAN UU SPPA UU sistemPeradilanPidanaAnak 2) Sifatberacara a. Diversi – pengalihanprosesperadilanpidana – PK prosesdiluarperadilanpidana (pasal 1 angka 7) b. formal Usia 12 tahun WajibdidampingiAdvokat Ps 18, 23, 55, 56. 5) Sesudahsidangdibukadandinyatakantertutupuntukumumsetelahsuratdakwaandibacakan, hakim memerintahkan PK membacakan LITMAS tampahadirnyaanak (ps 51, 52) 6) WajibdenganacaraDiversilebihdahuludandiusahakanperdamaiandiruangmediasi UU No. 3 tahun 1997 Nama : UU PengadilanAnak Sifatberacara : formal menurut KUHAP Usiaanak yang dapatdipertanggungjawabkanatastindakpidana yang dilakukan 8 tahun Anakberhakatasbantuanhukum Hasil LITMAS dibacakanDipersidangkanoleh PK sebelumsidangdibukadandinyatakantertutupuntukumumps 56 (1) Tidakadausahadamai

  43. Pengaturan Baru dalam UU SPPA

  44. Pengaturan Baru dalam UU SPPA

  45. Pengaturan Baru dalam UU SPPA

  46. Pengaturan Baru dalam UU SPPA

  47. SALAH MENJATUHKAN PUTUSAN, ANAK KEHILANGAN MASA DEPAN

  48. PIDANA DAN TINDAKAN PASAL 69 Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. PASAL 70 Ringannya perbuatan Keadaan pribadi anak, atau Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian: dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk Tidak Menjatuhkan Pidana atau YO ps 7 (2) huruf a,b mengenakan TINDAKAN dengan mempertimbangkan - SEGI KEADILAN, dan - KEMANUSIAAN

  49. P I D A N A • Pasal 71 • PidanaPokok • PidanaPeringatan • Pidanadengansyarat : • Pembinaandiluarlembaga; YO ps 75 • Pelayananmasyarakat; atau • PENGAWASAN. • Pelatihankerja • Pembinaandalamlembaga; dan YO ps 80 • Penjara • PidanaTambahan • Perampasankeuntungan yang diperolehdaritindakpidana; atau • Pemenuhankewajibanadat (adalahdendaatautindakan yang harusdipenuhiberdasarkannormaadatsetempat yang tetapmenghormati

  50. Kewajiban adat Pasal 71 ayat (2) huruf b • Denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang telah mengormati. • harkat, dan • martabat Anak, serta • tidak membahayakan : • kesehatan fisik dan • mental Anak • Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. • Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. • Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) di atur dengan PP

More Related