1 / 22

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN. Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta 2004. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN. UPAYA UNTUK MENCAPAI KETAATAN TERHADAP PERATURAN DAN PERSYARATAN DALAM KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU SECARA UMUM DAN INDIVIDUAL MELALUI PENGAWASAN DAN PENERAPAN (ATAU ANCAMAN) SARANA

dolan
Télécharger la présentation

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta 2004

  2. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN UPAYA UNTUK MENCAPAI KETAATAN TERHADAP PERATURAN DAN PERSYARATAN DALAM KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU SECARA UMUM DAN INDIVIDUAL MELALUI PENGAWASAN DAN PENERAPAN (ATAU ANCAMAN) SARANA ADMINISTRATIF, KEPIDANAAN DAN KEPERDATAAN (Rangkuti, 1996: 190)

  3. LH. ALAM • Udara • Air • Tanah • Pesisir & Laut • Keanekaragaman • Hayati KEBIJAKAN KEGIATAN USAHA PERORANGAN LH. BUATAN • Perkotaan • Perdesaan • Kawasan Tertentu LH. SOSIAL/BUDAYA • Adat Istiadat • Pranata Sosial PENCEMARAN LH 1. PP 18/99 PP 85/99 P.PLB3 9 Kep.Ka. BAPEDAL 2. PP 19/99 P.P.L 2 KEPMEN LH LH UU 23/97 PLH 3. PP 27/99 AMDAL 16 KEPMEN LH 6 Kep.Ka. BAPEDAL 7 KEPMEN LH 2 Kep.Ka. BAPEDAL 4. PP 41/99 P.P.U 1 Kepmen 1 KepKa Bapedal 5. PP 54/2000 LPJPPSLH 6. PP 150/2000 PKTUPB KERUSAKAN LH 7. PP 4/2001 K H & L 8. PP 74/2001 B3 9. PP 82/2001 PPA

  4. Setiap usaha dan/atau Kegiatan Dilarang Melanggar Baku Mutu dan Baku Kriteria Kerusakan LH. 1 Rencana usaha dan/atau Kegiatan Yang Menimbulkan Dampak Besar Dan Penting Terhadap LH WAJIB memiliki AMDAL. PELESTARIAN FUNGSI LH 2 Setiap Penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan WAJIB melakukan Pengelolaan LIMBAH yang dihasilkan. 3 Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB Melakukan Pengelolaan LIMBAH B3 yang dihasilkan. 4

  5. AMDAL ---> Merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan 1 Larangan melakukan pembuangan limbah ke Media LH tanpa Ijin 2 3 Larangan Melakukan Pembuangan Limbah Dari Luar Wilayah RI ke Media LH RI PERSYARATAN PENAATAN LH Pembuangan Limbah ke Media LH dapat dilakukan di Lokasi Pembuangan yang ditetapkan Menteri 4 5 Larangan Melakukan IMPOR LIMBAH B3 • PENGAWASAN • Pejabat Pengawas Pusat (BAPEDAL) MEN LH • Pejabat Pengawas Daerah (BAPEDALDA) PROPINSI - GUBERNUR • Pejabat Pengawas Daerah (BAPEDALDA) KAB/KOTA- BUPATI/WALIKOTA 6 7 Sanksi Administrasi --> Paksaan Pemerintahan 8 Audit LH MEN LH

  6. Untuk melakukan pengawasan MENTERI menetapkan PEJABAT yang berwenang melaksanakan PENGAWASAN Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas PUU yg berlaku Ka. DAERAH berwenang menetapkan PEJABAT PENGAWAS Dapat diserahkan kepada PEMDA PEL. PENGAWASAN PASAL 22 P E N G A W A S A N ALAT PENGAWASAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KELEMBAGAAN PASAL 23 • Pemantauan • Meminta Keterangan • Membuat Catatan • Membuat Salinan Dokumen • Memasuki tempat tertentu • Mengambil Contoh • Memeriksa Peralatan • Memeriksa Instalasi • Memeriksa Alat Transportasi • Meminta Keterangan KEWENANGAN PASAL 24 KEWAJIBAN Membawa Tanda Pengenal Memperlihatkan Surat Tugas Memperhatikan Situasi dan Kondisi Tempat Pengawasan

  7. KONSEPSI PENEGAKAN HUKUM UU NO. 23 TAHUN 1997 PLH SANKSI PIDANA U U NO. 23 / 1997 PLH PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN PENYELESAIAN SENGKETA LH DI PENGADILAN SANKSI ADMINISTRASI PELESTARIAN FUNGSI PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

  8. 1. Mencegah dan mengakhiri terjadinya PELANGGARAN 2. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu PELANGGARAN 3. Melakukan Tindakan PENYELAMATAN PENANGGULANGAN dan/atau PEMULIHAN atas Beban Biaya PENANGGUNGJAWAB usaha dan/atau kegiatan. (Dapat Diganti Sejumlah Uang Tertentu) PAKSAAN PEMERINTAH GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA PIHAK KETIGA DAPAT MENGAJUKAN PAKSAAN PEM. SANKSI ADMINISTRASI AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 1. Pem. Mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan AUDIT LH 2. Menteri LH berwenang memerintahkan AUDIT LH kepada penangggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak patuh pada KET. UU 23/97 3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan WAJIB melaksanakan Perintah MENLH tersebut 4. MENLH dapat menugaskan kepada PIHAK KETIGA untuk melaksanakan AUDIT LH APABILA penanggungjawab usaha dan kegiatan tidak melaksanakan Perintah MENLH atas beban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Pelanggaran Tertentu Seperti Masyarakat Terganggu Kesehatan PENCABUTAN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN Dapat diusulkan oleh KEPALA DAERAH dan PIHAK YANG BERKEPENTINGAN OLEH PEJABAT PEMBERI IZIN

  9. SANKSI ADMINISTRASI 1. Sanksi Administrasi Ditujukan Kepada Perbuatan Pelanggarannya 2. Sanksi Administrasi Dimaksudkan Agar Perbuatan Pelangaran Dihentikan 3. Sanksi Administrasi Bersifat “REPARATOIR” Atau Pemulihan Keadaan Semula 4. Sanksi Administrasi Dapat Langsung Menangani Masalah Pada Sumbernya 5. Dijatuhkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara (T.U.N) Mengakhiri Perbuatan Yang Dilarang Kaidah Hukum Administrasi Bagi Warga Masyarakat/ Badan Usaha Yang Terkena Dapat Banding Ke Pengadilan Administrasi (Peradilan TUN)

  10. PIHAK YANG TIDAK MEMPUNYAI KEW. MENGAMBIL KEP. 1. NEGOSIASI - Penyelesaian Sengketa LH Dilakukan langsung antara masyarakat dengan Perusahaan melalui wakil mereka. 2. MEDIASI - Penyelesaian Sengketa LH Diselenggarakan lewat Jasa MEDIATOR. DISELENGGARAKAN UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN MENGENAI : 1. BENTUK DAN BESARNYA GANTI KERUGIAN DAN/ATAU 2. MENGENAI TINDAKANTERTENTU GUNA MENJAMIN TIDAK AKAN TERJADI/TERULANGNYA DAMPAK NEGATIF TERHADAP LH. PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN DIPAKAI JASA PIHAK KETIGA • Memiliki Kew. Mengambil KEP • Tidak memiliki Kew. Mengambil KEP Pihak yang mempunyai KEW. Mengambil KEP. ARBITRASI - Penyelesaian Sengketa LH Melalui Jasa ABITRATOR PEMERINTAH DAN/ATAU MASYARAKAT DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LH YANG BERSIFAT BEBAS DAN TIDAK BERPIHAK Diatur Dalam PP No. 54 Tahun 2000 dan Peraturan PEL di PUSAT,di DAERAH

  11. PERBUATAN MELANGAR HUKUM (PMH) SETIAP PMH BERUPA PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LH YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN/LH MEWAJIBKAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN UNTUK : 1. MEMBAYAR GANTI RUGI 2. TINDAKAN TERTENTU 3. PEMBAYARAN UANG PAKSA SETIAP HARI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN TINDAKAN TERTENTU. REALISASI ASAS PENCEMAR MEMBAYAR 1. Memasang/Memperbaiki IPL 2. Memulihkan fungsi LH 3. Menghilangkan Penyebab Timbulnya PENCEMARAN dan/atau PERUSAKAN LH 1 Tergugat Bebas dari KEW. Membayar Ganti Rugi apabila dapat MEMBUKTIKAN bahwa Pencemaran dan/atau Perusakan LH disebabkan : 1. Adanya Bencana Alam/ Peperangan 2. Keadaan Terpaksa. 3. Adanya Tindakan Pihak KETIGA Unsur Kesalahan Tidak perlu dibuktikan oleh Pihak Penggugat sebagai dasar Pembayaran GANTI RUGI (Lex Specialis Gugatan PMH) 2 PENYELESAIAN SENGKETA LH DI PENGADILAN (PERDATA) TANGGUNGJAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) 1. Keg. Usaha yang menimbulkan Dampak Besar dan Penting. 2. Menggunakan B3 3. Menghasilkan Limbah B3 INSTANSI PEM. Yg. Bertanggungjawab di Bidang LH bertindak untuk kepentingan MASYARAKAT. 1. Masy. Menderita akibat Pencemaran/Perusakan LH 2. Mempengaruhi perikehidupan pola MASYARAKAT 3 Hak Kelompok Kecil Masy. Untuk Bertindak Mewakili Masy. Tuntutan ke Pengadilan HAK MASY. MENGAJUKAN GUGATAN (CLASS ACTION) 1. Masy. Dlm jumlah Banyak 2. Kesamaan Permasalahan 3. Kesamaan Fakta Hukum 4. Kesamaan Tuntutan 4 1. Untuk Pelestarian Fungsi LH 2. Melakukan Tindakan Tertentu. 3. Tanpa adanya Tuntutan GANTI RUGI 4. Biaya/Pengeluaran Riil Hak ORG. LH Mengajukan GUGATAN (LEGAL STANDING) Persyaratan : 1. Berbadan Hukum 2. AD/ART Melestarikan Fungsi LH 3. Telah Melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART

  12. 1. Berdasarkan Asas SUBSIDIARITAS (ULTIMUM REMIDIUM) Hukum (sanksi)Pidana Sebagai Penunjang Hukum Administrasi 2. Sanksi Pidana Digunakan Apabila a. Sanksi Administrasi Tidak Efektif b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Tidak Efektif c. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tidak Efektif d. Kesalahan Pelaku Relatif/Besar dan Berat e. Timbul Keresahan di Masyarakat f. Menimbulkan Orang Sakit g. Menyebabkan Orang Meninggal Dunia 3. Ada Bukti Permulaan Cukup 4. Pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Jelas SANKSI PIDANA

  13. LABORATORIUM LINGKUNGAN SAKSI AHLI PERSYARATAN PENEGAKAN HUKUM UU 23 TAHUN 1997 PPNS POLISI PUU BAKU MUTU DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH ALAT BUKTI (DATA FAKTA) PENCEMARAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

  14. Barang Siapa 1. Pidana Penjara Paling lama 3 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 100 Juta Rupiah 1 KEALPAAN (Pasal 42 (1)) Secara Melawan Hukum 1. Pidana Penjara Paling lama 10 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 500 Juta Rupiah 2 Pasal 41 (1) _______________ KETENTUAN PIDANA (MATERIIL) 3 Pencemaran dan/atau Perusakan LH Dengan Sengaja 1. Pidana Penjara Paling 15 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 750 Juta Rupiah Mengakibatkan 1. Orang Mati atau 2. Luka Berat (Pasal 41 (2) Melakukan Perbuatan 4 1. Pidana Penjara Paling 5 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 150 Juta Rupiah Yang Mengakibatkan 5 (Pasal 42 (2)) KEALPAAN

  15. BARANG SIAPA Dengan Sengaja Mem- berikan Informasi Palsu atau Menghilang -kan atau Menyembunyi -kan atau Merusak Informasi Yg Diperlukan Dalam Kaitannya Dgn Perbuatan Pasal 41(1) Padahal Mengetahui Atau Sangat Beralasan Utk Menduga Bahwa Perbuatan Tsb Dapat Mengakibatkan (angka 5). Pidana (angka 5) 1 PASAL 43 AYAT (2) Yang Dengan Melanggar Ketentuan PUU Yg Berlaku PASAL 43 (1) P I D A N A FORMIL 2 Menyebabkan Angka 5 1. Pidana Penjara paling lama 3 thn Dan 2. Pidana Denda paling banyak 100 juta rupiah Menyebabkan org mati / luka berat 1. Pidana Penjara paling lama 5 thn Dan 2. Pidana Denda paling banyak 150 juta rupiah 1. Zat 2. Energi, dan / atau 3. Komponen Lain Yang B3 Di atas / ke Dalam KEALPAAN PASAL 44 Sengaja Melepas Atau Membuang 3 1. Tanah 2. Udara 3. Air permukaan 4. Melakukan IMPOR / EKSPOR 5. Memperdagangkan, Mengangkut Menyimpan Bahan tersebut 6. Menjalankan Instalasi Berbahaya Padahal Mengetahui Atau Sangat Beralasan Untuk Menduga Bahwa Perbuatan Tersebut Dapat Menimbulkan 4 Pasal 43 ayat (3) 1. Pidana Penjara Paling Lama 9 Tahun 2. Pidana Denda Paling Banyak 450 juta rupiah 1. Pidana Penjara Paling Lama 6 Tahun, dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 300 juta rupiah Mengakibatkan : 1. Org Mati, Atau 2. Org Luka Berat 1. Pencemaran dan/atau Perusakan LH 2. Membahayakan Kesehatan Umum, Atau 3. Membahayakan Nyawa Orang Lain 5

  16. 1. BH, Perseroan, Perserikatan, Yayasan, Org. Lain 2. Memberi Perintah 3. Yang Bertindak Sebagai Pimpinan Dalam Perb. Atau 2 dan 3 a. Badan Hukum b. Perseroan c. Perserikatan d. Yayasan, atau e. Organisasi Lain ATAS NAMA 1. Tuntutan Pidana 2. Sanksi Pidana 3. Tindakan Tata Tertib Dilakukan oleh orang-orang berdasarkan 1. Hubungan Kerja 2. Hubungan Lain Bertindak Dalam Lingkungan BH, dll. 1. YangMemberi Perintah 2. BertindakSebagai Pimpinan Dijatuhkan Pasal 46 (2) Pasal 46 (1) TINDAK PIDANA KORPORASI Panggilan Untuk Menghadap dan Penyerahan Surat Panggilan Di Tujukan Kepada Pengurus 1. Tempat Tinggal 2. Pengurus Melakukan Pekerjaan yang tetap Pasal 46 (3) Tindak Pidana Atas Nama BH dll. Pidana Ditambah 1/3 Jika Tuntutan Dilakukan Terhadap Badan Hukum dll. Pengurus Harus Datang Sendiri ke Pengadilan Pasal 45 Pasal 46 (3)

  17. 1 PERAMPASAN KEUNTUNGAN Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Lh Dengan Mengurangi Masukan Biaya (Menghemat Biaya) Produksi Melalui Tindakan Illegal 2 PENUTUPAN PERUSAHAAN • Apabila Mediasi Tidak Jalan (Tidak Ada Upaya Sungguh-sungguh) • Meresahkan Masyarakat (Sakit) • Lh Rusak Dan Tercemar Berat Sehingga Sulit Dipulihkan Kembali PENUTUPAN SEBAGIAN PERUSAHAAN, Dalam KONTEKS PRODUKSI TERTENTU Yang Menimbulkan Pencemaran / Perusakan 3 TINDAKAN TATA TERTIB MEMPERBAIKI AKIBAT TINDAK PIDANA, Untuk Pemulihan KUALITAS LH 4 5 Mengerjakan Apa Yang Dilalaikan Tanpa Hak (Membuang Limbah Cair Ke Media LH Tanpa Diolah (IPAL)) – Kewajiban Membangun IPAL Yang Difungsikan Secara OPTIMAL. 6 Meniadakan Apa Yang Dilalaikan Tanpa Hak (Membuang Limbah Cair Melalui Saluran Siluman (By Pass) – Kewajiban Menghilangkan Saluran Siluman 7 Dibawah PENGAMPUAN – Pembangunan IPAL Yang Memerlukan Waktu (3 Tahun) Maka Selama Itu PERUSAHAAN DIBAWAH PENGAWASAN KEJAKSAAN NEGERI / BAPEDAL

  18. IV SANKSI PIDANA Pasal 41 - 48 I SANKSI ADM Pasal 25 - 29 II Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Pasal 31 - 33 III Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Pasal 34 - 39 • Pihak Ketiga Netral • 1. NEGOSIASI • 2. MEDIASI • 3. KONSILIASI • 4. PENCARI FAKTA • Pihak Ketiga Memiliki • Kewenangan Mengambil • Keputusan • ARBITRASI • UU 30 Tahun 1999 • PP 54 Tahun 2000 PENGEMBANGAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM UU 23 TAHUN 1997 • Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup (Pasal 40) • Penyidik POLRI • Berdasarkan Asas Subsidiaritas (ULTIMUM REMIDIUM) • Tindak Pidana LH adalah KEJAHATAN • Pengembangan • Insfrastruktur • Institusi • SDM • Pedoman • Sistem • Jaringan • Komunikasi • 6. Target • Operasi PENGAWASAN 1. Pejabat Pengawas KEMENTERIAN LH 2. Pejabat Pengawas BAPEDAL PROP 3. Pejabat Pengawas BAPEDALDA/ KAB/KOTA Peringatan Lisan dan Tertulis PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 30 P U S A T 1. Paksaan Pemerintahan - Gubernur - Bupati/Walikota 2. Pencabutan Izin Usaha dan atau kegiatan - Pejabat Pemberi Izin - Diajukan Ka. Daerah - Diajukan Pihak yang Berkepentingan 3. Audit Lingkungan - Menteri Negara LH 1. Perbuatan Melawan Hukum Didasarkan Pada Pasal 1365 KUH Perdata 2. Tanggungjawab Mutlak 3. Gugatan Masyarakat (Class Action) 4. Gugatan Organisasi LH (Legal Standing) Berdasarkan KUH Perdata 1. Pidana Materiil 2. Pidana Formil 3. Tindak Pidana KORPORASI 4. Tindakan Tata Tertib Prop Kab/Kota

  19. PEMERINTAH Masyarakat Dunia Usaha Keluarga Individu TANGGUNG JAWAB KEBERHASILAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

  20. Solidaritas Transgenerasi Masa Kini Generasi Saat ini Masa Datang Generasi Mendatang

  21. JANGAN WARISKAN AIR MATA KEPADA ANAK CUCU KITA Tapi……. Wariskanlah Mata Air – Mata Air Demi Kehidupan Mereka

  22. T E R I M A K A S I H S E L E S A I

More Related